Sumedang dan Ruang Pembelajaran (2)

Spread the love

III

Setelah selesai menikmati aroma pedesaan, berbincang mengenai produksi tembakau, kopi, sayuran, dan beragam komoditi lain yang di hasilkan masyarakat sekitaran Desa Genteng, dan juga melihat langsung penjemuran tembakau—kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, menuju sebuah tempat yang penuh dengan makna pembelajaran. Perjalanan kali ini tergolong cukup jauh, karena harus menyusuri jalanan utama Sumedang-Cirebon, kemudian berbelok ke arah jalan alternatif Sumedang-Garut. Setelah sampai di daerah Situraja, samar-samar terlihat genangan air yang membiru di balik rentetan pepohonan. Genangan air tersebut, tentu bukan merupakan sebuah telaga atau pun lautan. Genangan air yang membujur luas tersebut, merupakan Bendungan Jatigede—sebuah tempat yang menjadi tujuan kami selanjutnya.

 Setelah memasuki gerbang dan menyusuri jalanan perkampungan warga, akhirnya kami sampai di bibir bendungan, dengan tanda bersandar nya kapal-kapal dengan bendera Indonesia sebagai penghias. Kami berjalan mendekati air, angin bertiup kencang menghujam badan kami dan menciptakan ombak di pesisir bendungan. Kami memandang jauh hingga ke seberang tempat kami berdiri. Begitu jauh, luas, dan besar nya bendungan ini. Di atas genangan air, masih terdapat pepohonan tinggi yang belum tenggelam. Kunjungan ke Jatigede ini, tak pantas diluapkan dengan suka-cita dan tempat kami berdiri, tak layak pula disebut sebagai objek wisata. Keheningan air di tengah bendungan, riak kecil di tepian, dan pepohonan yang menjulang di atas air—merupakan saksi bisu tenggelamnya kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan,  demi sebuah ego pembangunan.

Selepas menikmati terjangan angin yang kencang di bibir bendungan, kami berjalan menuju sebuah warung yang tak terlihat kokoh. Di warung tersebut, terdapat seorang ibu-ibu yang telah renta dan seorang bapak-bapak yang terkesan tua. Sambil menyantap makanan, kami berbincang-bincang dengan kedua orang tersebut, yang ternyata merupakan warga yang terkena dampak Bendungan Jatigede. Dari perbincangan itu, kami mendapatkan pelajaran dan kesadaran baru tentang proyek bendungan raksasa ini. Dengan nada kegetiran, ibu itu bercerita jika ia harus rela rumah nya ditenggelamkan dan rela berpisah dengan tetangga, teman kecil, dan seluruh lingkungan rumah nya dulu. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, ibu itu melanjutkan cerita dan terkadang terisak-isak sebagai simbol kesedihan. Secara pribadi, berat rasanya bertanya dan memaksa ibu itu untuk terus berbicara—menceritakan keluh-kesah kehidupan nya pasca penenggelaman. Hal serupa ditunjukan oleh bapak-bapak itu. Ia merasa berat untuk menanggalkan segala pekerjaan nya, hanya sekedar karena desakan pembangunan.

Dua kali sudah aku menyambangi Bendungan Jatigede. Dari dua kali kunjungan tersebut, aku sama-sama mendapat cerita yang menyedihkan. Aku melihat dan mendengar jeritan masyarakat terdampak Jatigede, dengan kepala-ku sendiri. Hal ini mengakibatkan kemarahan luar biasa dalam diri secara pribadi—atas logika pembangunan semacam ini. Aku ingat, dalam sebuah video dokumenter rangkaian perjalanan Ekspedisi Indonesia Biru, Watchoc pernah meliput pula tentang Jatigede. Dalam film tersebut, ketika penenggelaman pertama bendungan—Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, M. Basoeki Hadimoeljono berkata “…tidak ada nawaitu pemerintah untuk menyengsarakan rakyatnya. Pasti setiap upaya pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.”. Bahasa dewa semacam itu, lazim dilontarkan oleh para pejabat pemerintahan. Namun berkaca pada pengalaman bertemu dan berbicara langsung dengan warga terdampak, apa yang dikatakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut merupakan kebohongan.

Berangkat dari pengalaman bertemu langsung dan berangkat dari pernyataan bohong menteri tersebut, aku rasa ini dapat dijadikan ajang pembelajaran secara pribadi—dalam menyikapi persoalan perampasan ruang hidup semacam ini. Kebohongan menteri tersebut, dapat dibaca dan diserang melalui beberapa kenyataan yang melingkupi persoalan Jatigede. Andaikata memang betul untuk mensejahterakan rakyatnya, mengapa ketika pembebasan lahan di tahun 1984 warga tidak diberi informasi dan dilibatkan secara menyeluruh dalam perencanaan Bendungan Jatigede? Kemudian, kesejahteraan model apa yang ditawarkan pemerintah, manakala lahan yang ditenggelamkan tersebut—merupakan lahan produktif masyarakat untuk menyambung hidup? Lalu apakah pemerintah dapat menjamin—40.000 jiwa warga yang terkena dampak Jatigede, dapat sejahtera dengan uang konpensasi yang diberikan? Mengingat yang turut tergusur dari pembangunan bendungan tersebut bukan hanya perihal rumah—namun menyeret pula perampasan lahan pertanian yang dahulu menjadi corong pendapatan dan perampasan kondisi sosio-kultural masyarakat, rasanya uang tersebut tidak lah cukup. Maka sejahtera yang seperti apa yang dijanjikan?

Dari tiga pertanyaan diatas, pernyataan menteri tersebut dapat dikategorikan sebagai pemanis kata sambutan, yang penuh kebohongan. Tesis dari keseluruhan pertanyaan diatas, mendapat justifikasi sempurna dari perkataan pemilik warung yang kami sambangi. Pertama, pemilik warung tersebut tak pernah diberitahu secara jelas mengenai rencana pembangunan. Kedua, dengan desakan ekonomi akibat dari hilangnya lahan pertanian—ia terpaksa harus beralih menjadi pedagang kecil, yang pendapatan nya tak tentu dan sangat bergantung pada animo pengunjung Jatigede. Yang lebih mencengangkan, bapak warung tersebut bercerita bahwa ada salah satu warga yang menjadi gila—akibat dari pembangunan yang ‘katanya’ untuk menyejahterakan warga nya.

Hal tersebut tentu hanya sedikit dari fakta-fakta mengenai kecacatan pembangunan Bendungan Jatigede. Masih terdapat banyak fakta lain, yang dapat dijadikan pembanding dari framming pembangunan Bendungan Jatigede, yang kerap dipandang sebagai jalan penyediaan irigasi bagi banyak wilayah di Jawa Barat, pengadaan listrik bagi bermacam daerah, ataupun sebagai objek wisata unggulan. Framming tandingan tersebut, dapat berupa kenyataan bahwa Bendungan Jatigede, telah menenggelamkan Kabuyutan Cipaku dan beberapa situs kesejarahan—yang memiliki posisi penting dalam wacana kesundaan buhun. Atau dapat berupa kenyataan bahwa penenggelaman Jatigede, dapat memicu aktifnya sesar Beribis dan mengakibatkan jebolnya bendungan. Tentang jebolnya Jatigede, hal ini terkonfirmasi oleh siloka kuno dalam masyarakat sunda. Dalam siloka Uga Keuyeup Bodas Resi Aji Putih, diramalkan sebagai berikut; “Jatigede dikeueum bakal ngahudangkeun Keuyeup Bodas anu bakal ngabobol bendungan, Cipelang Cikamayangan, Bandung Heurin Ku Tangtung, Sumedang Ngarangrangan, Kadipaten Kapapaten, Tomo Totolomoan, Cirebon Kabongbodasan, Ujungjaya Ujung Kajayaan, Warung Peti Tempat Mayit, dll”. Secara geologi, yang dimaksud dengan ‘keuyeup bodas’ tersebut ialah gabungan dari sesar Cimandiri, sesar lembang, dan sesar Baribis yang saling berkaitan dan menyimpan potensi pergeseran—yang akibat terjauhnya adalah jebolnya Jatigede, sebagai konsekuensi dari kedekatan nya dengan lokasi sesar Baribis.

IV

Setelah puas berbincang dan mendengar pahitnya pembangunan, kami beranjak pulang mengingat sore hari telah tiba. Tak lupa, kami bersalaman dan berpamitan dengan Bapak-Ibu penjaga warung. Selama perjalanan pulang, rasanya telinga ini masih begitu jelas merekam suara kepedihan dua orang penjaga warung tersebut. Nyanyian kesejahteraan yang ditawarkan pemerintah—tertutup kenyataan pahit yang mereka rasakan. Sepanjang jalan, terpikir sebuah pertanyaan mendasar yang berputar dalam pikiran, “untuk siapa sebenarnya pembangunan?” kalo betul pembangunan tersebut untuk kepentingan rakyat, mengapa rakyat kecil selalu saja menjadi korban nya.

Dari perjalanan ini, aku mendapat banyak sekali pembelajaran. Karena perjalanan ini, tentu bukan sebatas wisata, berselfie ria, atau pun hal lainya. Perjalanan kali ini merupakan perwujudan penolakan dan keengganan untuk masuk kategori pelajar yang ditampar oleh perkataan Tan Malaka. Untuk itu, perjalanan ini dapat diibaratkan sebagai ajang latihan, agar senantiasa membiasakan diri untuk tidak memunggungi rakyat, dan terbiasa untuk menjadikan masyarakat sebagai mitra belajar dan sebagai sumber pengetahuan. Tindakan kecil selama perjalanan ini, dapat dianggap sebagai jalan pertama untuk mampu melebur-membaur bersama masyarakat—dan dapat dianggap pula sebagai latihan untuk kerja-kerja kolektif bersama rakyat, dalam ruang-ruang konflik ataupun ruang menuju kedaulatan. Untuk itu, pertemuan dan obrolan bersama masyarakat pedesaan dan masyarakat yang sedang termarjinalkan pembangunan, merupakan sebuah ruang pembelajaran berhaga—agar pengetahuan dalam pikiran, tidak membusuk akibat dari ketiadaan pembenturan dengan realita keadaan.

Ke depan, pertemuan dan pembauran bersama masyarakat secara intensif dan berkelanjutan—mutlak diharuskan. Disamping sebagai pengaktualisasian atas apa yang disebut Edward Said sebagai intelektual yang membela kaum yang lemah, dan sebagai wujud dari perlawanan terhadap stigma yang ditampar Tan Malaka, maka dengan pembacaan sederhana pada kenyataan logika pembangunan yang berbasiskan pada kepentingan pemodal dan penghambaan pada konsep neo-leberal, maka perampasan ruang hidup akan marak terjadi dimana-mana—yang artinya, keberpihakan terhadap rakyat perlu ditingkatkan dan dibawa ke ranah praksis. Model-model pendekatan dan pembelajaran semacam ini, perlu untuk di tingkatkan dan diperluas dimensi nya dengan strategi dan bentuk pembauran yang lebih jauh.

Semoga~

Sumber Foto: Kompas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.