AH Nasution dan Kudeta Militer: Mengkaji Peristiwa 17 Oktober 1952 dari Perspektif Politik

Spread the love

Oleh Saiful Anwar

Politik sudah ada sejak adanya manusia. Politik adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia. Diakui atau tidak, politik merupakan hal penting yang mengiringi perjalanan panjang sejarah umat manusia. Munculnya sistem kerajaan sampai dengan negara modern seperti saat ini, adalah buah dari pemikiran politik umat manusia. Politik menurut saya adalah apa yang menjadi keinginan manusia. Politik dewasa ini erat hubungannya dengan negara. Lalu apa yang dimaksud politik? Menurut Roger F. Saltou, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain atau, “Political science in the study of the state , its aims and purposes… the institution by which these are going to be relized , its relation with its individual member, and other state”. Sedangkan Wilbur White berpendapat bahwa ilmu politik adalah studi mengenai formasi, bentuk dan proses dari sebuah negara dan pemerintah. Lain halnya dengan Rodee, Anderson, dan Cristol yang mengatakan bahwa ilmu politik memperlihatkan beberapa hal yang lebih luas, (ilmu politik) juga mencakup “politik mencari kekuasaan” perilaku atau dengan kelompok, organisasi, dan lembaga yang lebih atau kurang berbeda dari negara tetapi yang berusaha mempengaruhi kebijakan publik dan arah perubahan sosial.

Ilmu politik sebagai suatu kajian ilmiah memiliki banyak definisi antara lain; ilmu politik sebagai ilmu tentang negara, ilmu politik sebagai ilmu tentang pemerintahan, ilmu politik sebagai ilmu tentang gejala kekuasaan, ilmu politik sebagai ilmu tentang lebaga masyarakat, dan ilmu  politik sebagai ilmu tentang kegiatan dan tingkah laku politik. Dari berbagai definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa obyek kajian dari ilmu politik ada dua yakni negara dan manusia. Dari berbagai pengertian tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa politik merupakan cara yang digunakan manusia untuk memenuhi keinginannya.

Lebih luas lagi adalah cara yang dilakukan untuk mencapai kekuasaan. Sejarah selalu berhubungan dengan politik. Politik adalah sejarah masa kini dan sejarah adalah poltitik di masa lalu, sehingga mempelajari sejarah sama hal nya dengan mempelajari politik. Yang membedakan hanyalah sekup temporal atau waktunya saja. Dari mulai jaman purba sampai era sekarang, ketika kita berbicara mengenai perkembangan manusia, sebetulnya kita sedang berbicara mengenai perkembangan politik dari masa ke masa.

Berbicara mengenai Indonesia kita tahu bahwa perjalanan bangsa Indonesia selalu diwarnai dengan intrik politik sejak jaman kerajaan sampai sekarang. Mulai dari pemberontakan Ranggalawe hingga tragedi 30 September 1965, dari Ken Arok sampai Soharto, semuanya tidak lain adalah peristiwa politik. Dari banyak peristiwa politik yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia, ada satu peristiwa penting pada era Soekarno yang merupakan persinggungan pertama antara militer dan sipil, yaitu  Peristiwa 17 Oktober 1952.

Memahami Peristiwa 17 Oktober 1952

Sebagai akibat kemenangan perang gerilya pimpinan Jenderal Soedirman dalam melawan Agresi Militer Belanda II melalui Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, maka Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat melalui KMB. Setelah pengakuan tersebut maka Indonesia berbentuk Negara Serikat dengan sistem liberal. Dalam buku Ikhtisar Sejarah nasional Indonesia karangan Drs. Ariwiadi, Pusharah ABRI 1979 menjelaskan:

Sistem demokrasi liberal itu sebenarnya telah berakar dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan antara lain timbulnya reaksi di kalangan TNI pada tanggal 17 Oktober 1952 setelah Parlemen menyetujui mosi Supriyadi adakan perubahan-perubahan dalam susuna personalia pimpinan angkatan perang. Dalam peristiwa ini Pimpinan Angkatan Darat melihat bahwa kaum politik ingin mempengaruhi angkatan perang, karena itu mereka meminta supaya presiden membubarkan parlemen. Usulan itu gagal karena ditolak presiden, peristiwa itu mendorong parlemen dan pemerintah untuk mempercepat pembuatan Undang-undang Pemilihan Umum dan penyelenggaraannya guna memperkuat kedudukan Parlemen.

Parlemen saat itu sebagian besar berasal dari Negara Federal bentukan Belanda yang anti TNI, menempatkan TNI sebagai alat sipil negara, serta berusaha dengan kekuatan politik untuk menguasai TNI. Pada saat yang sama, perpecahan di tubuh tentara yang berkaitan dengan masuknya tentara eks KNIL dalam tubuh TNI dan adanya misi militer Belanda yang menimbulkan masalah tengah berlangsung. Angkatan perang menjalankan kebijakan pemerintah, sehingga banyak tentara eks KNIL yang naik pangkat sedangkan tentara eks PETA yang berjuang mati-matian tidak mendapatkan hal serupa. Hal tersebut membuat tentara eks PETA yang tidak mendapatkan pendidikan militer merasa “dianaktirikan”. Khusus di Angkatan Darat, beberapa perwira TNI tidak setuju dengan kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat, Ahmad Haris Nasution dan meminta presiden untuk menggantinya.

Selain itu ada dua anggota Parmelen dari Indonesia Timur yakni, Bebasa Daeng Lolo dan Rondonuwu yang telah mengirimkan surat kepada pemerintah yang mencela Panglima Gatot Subroto dalam melaksanakan pemulihan keamanan di Sulawesi Selatan. Dua hal tersebut yang membuat parlemen merasa perlu untuk melakukan pembahasan terkait angkatan perang negara. Dalam parlemen terjadi perdebatan hebat dan saling tuduh antar anggota yang pada akhirnya mendapati tiga mosi yakni; mosi I.J Kasimo, mosi Baharudin, dan mosi Manai Sofian. Hasil dari pembahasan tersebut adalah disetujuinya mosi Manai Sofian untuk membentuk panitia yang berisi anggota parlemen dan perwakilan pemerintah guna menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam perdebatan-perdebatan dalam parlemen mengenai Kementrian Pertahanan dan Angkatan Perang. Dengan disetujuinya keputusan ini, maka TNI merasa urursannya dicampuri oleh parlemen dan parlemen terlalu mengintervensi pihak TNI.

Menanggapi situasi yang demikian, pihak TNI bergerak, khususnya Angkatan Darat. Guna mengendalikan situasi maka dipanggil semua Panglima Teritorium untuk rapat mendiskusikan campur tangan parlemen dalam tubuh tentara. Hasil rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan antara lain:

  1. Pimpinan AD memerhatikan pertimbangan di siding-sidang DPRS yang sekarang ini mengenai persoalan Kementrian Pertahanan dan Angkatan Perang.
  2. Cara beberapa anasir membicarakan soal-soal sekitar angkatan perang dengan membesar-besarkan rahasia-rahasia Angkatan Perang untuk sengaja ditafsirkan dengan maksud-maksud destruktif dan dengan tidak disertai pikiran-pikiran konstruktif menunjukan usaha pemecahan Angkatan Perang untuk memungkinkan pengangkatan-pengangkatan politik dalam Angkatan Perang, cara-cara demikian itu akan merubah, membahayakan untuk diakui pada lapangan-lapangan lain.
  3. Muslihat demikian itu yang dilakukan terhadap Angkatan Perang dan mungkin terhadap alat-alat negara lainnya, adalah sangat berbahaya karena akan mengakibatkan bahwa faktor-faktor kesukuan, kebencian partai bukanlah yang diutamakan di atas unsur-unsur kejujuran dan kecakapan.
  4. Pernyataan-pernyataan rakyat yang berwujud tulisan-tulisan dalam surat-surat kabar, majalah-majalah dan secara individu, maupun secara rombongan maupun demonstrasi-demonstrasi, mengutamakan kebenaran bahwa cara kerja DPRS yang sekarang ini mengandung bahaya bagi negara.
  5. Demi keselamatan negara dan keutuhan Angkatan Perang Pimpinan Angkatan Darat memutuskan :
    1. Mendesak kepada kepala negara untuk membubarkan DPRS yang sekarang ini membentuk DPR baru dalam tempo yang singkat denganmemperhatikan kehendak rakyat.
    2. Mengistirahatkan anasir-anasir di DPRS yang sekarang ini yang bertendens seperti tersebut di atas dan mengambil tindakan terhadap pejabat-pejabat Angkatan Perang yang menyalahi kewajiban penyimpangan rahasia-rahasia Angkatan Perang.
    3. Melanjutkan pelaksanaan perbaikan pimpinan Angkatan Perang dan penyempurnaan-penyempurnaan pertumbuhan Angkatan Perang.
    4. Menjaga ketertiban umum menghindari kekacauan.
    5. Tidak aka nada suatu pemerintahan yang bagaimanapun juga coraknya yang dapat melaksanakan tugas untuk kepentingan Negara selama cara bekerja DPRS yang sekarang tidak segera di akhiri.
    6. Maka dengan tindakan-tindakan ini pimpinan-pimpinan AD bermaksud memungkinkan bagi pemerintah untuk melaksanakan tugasnya.

Pernyataan Angkatan darat tersebut ditandatangani oleh KSAD, panglima-panglima Teritorium, Asisten-asisten KSAD, serta inspektur-inspektur jawatan serta dibacakan oleh Letkol Sutoko selaku perwira yang ditunjuk oleh pimpinan Angkatan Darat.

Peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam perjalanan Negara Republik Indonesia, yang menandai adanya crash antara pihak tentara dengan pihak pemerintah pada waktu itu. Peristiwa tersebut merupakan puncak dari pergolakan politik pasca revolusi fisik yang menandai berdirinya Negara Republik Indonesia yang diakui oleh Belanda. Perlu kita ketahui bersama bahwa peristiwa tersebut melibatkan nama seorang Jenderal Besar Abdul Haris Nasution yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nasution menjadi pemain utama dalam peristiwa ini, sehingga menarik untuk kita bahas tentang pernanan, keterlibatan, serta kesaksian beliau tentang peristiwa yang mengakibatkan dirinya dicopot jabatannya oleh Sukarno sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

Seperti yang kita tahu bahwa tahun 1950-an adalah tahun ketika republik yang baru berdiri ini menghela nafas setelah melakukan revolusi fisik selama empat tahun lebih melawan kekuatan yang telah lama mencengkeramnya dan ingin menguasai kembali, yaitu Belanda. Tahun-tahun yang menguras tenaga dan pikiran rakyat Indonesia telah berhasil dilewati, tetapi dampak dari revolusi fisik ini sangatlah besar mulai dari kerugian materi, korban jiwa, dan yang tidak kalah penting adalah terombang ambingnya bayi republik yang baru lahir ini yang mengakibatkan amburadulnya sistem dan tatanan yang baru terbentuk. Hal tersebut terlihat dari sering bergonta-gantinya parlemen, sistem, bahkan dasar negara Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun. Salah satu yang menanggung akibat dari sering bergonta-gantinya sistem dan tatanan di Indonesia pada waktu itu adalah TNI.

Memang pada tahun itu, dalam tubuh TNI sendiri ada perbedaan pendapat tentang bagaimana arah tentara ke depan. Antara lulusan KNIL dan PETA mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri,yang tentu hal ini tidak baik untuk TNI yang pada waktu itu belum menemukan bentuk idealnya. Tahun 50-an adalah tahun pencarian identitas TNI, kata Nasution. Tahun tersebut adalah tahun ketika negara ini melewati krisis, disisi lain para pejuang kemerdekaan merasa frustasi terhadap keadaan negara yang saat itu kekuasaannya berada di tangan DPRS, bukan lagi di tangan Sukarno-Hatta. Keadaan tersebut tentu sangat tidak menguntungkan TNI, karena yang duduk di singgasana dewan bukan merupakan orang militer, melainkan orang-orang sipil. Perjuangan tahun 50-an yang sebenarnya relatif lebih bisa dijalankan nyatanya justru malah jauh dari cita-cita awalnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

  1. Politik Indonesia saat itu yang lebih meniru gaya politik barat, berlarut-larutnya pencarian “konstitusi-negara”, dan perbedaan pendapat
  2. Keadaan sosial-ekonomi yang semakin melorot dan korupsi yang semakin meluas.
  3. Keadaan keamanan yang semakin memburuk.
  4. Harapan pembebasan Irian Barat yang semakin jauh dari kenyataan.
  5. Pergolakan intern ABRI dan intern partai politik, serta merosotnya integritas dan kemampuan aparatur Negara.

Segala pergolakan itu membawa ABRI masuk dalam kekacauan politik saat itu. Melihat keadaan ini, ABRI bertindak untuk menstabilkan keadaan. Proses pencarian dan usaha untuk menstabilkan itu membawa ABRI pada beberapa keputusan, yakni:

  1. Mencari sitem kenegaraan yang lebih sesuai untuk mencapai kesejahteraan sosial di masyarakat demi tercapainya cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
  2. Proses pencarian itu menemukan titiknya, yakni kembali pada UUD 1945.

Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah mata rantai dari krirs tersebut, pencarian konstitusi yang berlarut-larut ditambah dengan keadaan yang kacau balau memaksa pihak TNI dengan semangat juangnya mencoba membenahi keadaan. Pergolakan yang semakin memuncak menyebab TNI pecah. DPRS yang merupakan kumpulan orang-orang sipil tak bisa menemukan titik temu dari permasalahan yang melanda tubuh TNI. Lalu muncullah mosi Manai Sofyan yang terkenal itu. Yang intinya memperjuangkan posisi TNI dan menetapkan keuddukannya dalam Negara. Hal ini juga yang coba diusaha oleh menteri pertahanan saat itu yakni, Sri Sultan Hemengkubuwono IX bersama DPRS, namun tak berhasil juga.

Permasalahan yang terjadi di DPRS merupakan konflik antara DPRS dan TNI. Panglima-panglima TNI menyimpulkan bahwa sikap DPRS tidak wajar, maka mereka perlu untuk mendesak Sukarno selaku presiden untuk membekukan DPRS dan menjadikan “dwi-tunggal” sebagai pemimpin nasional. Tentu saja hal ini mengundang reaksi yang keras dari pihak DPRS yang oleh TNI disebut berasal dari orang-orang “bekas Negara Van Mook”.

Dari reaksi tersebut maka meletuslah apa yang disebut peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa yang oleh pakar sejarah disebut sebagai “kudeta” atau “setengah “kudeta”. Mengapa disebut demikian? sudah jelas peritiwa tersebut adalah konflik antara DPRS dan TNI yang juga melibatkan massa yang banyak dari sipil, terutama mahasiswa. Dalam peritiwa tersebut terjadi demonstrasi besar-besaran di depan istana merdeka. Tidak hanya demonstrasi yang berisi manusia saja, tetapi juga ada tank-tank milik Angkatan Darat yang moncongnya diarahkan ke Istana Negara. Para demonstran menuntut pembubaran DPRS yang dinilai lamban dalam bekerja dan mendesak dilakukannya pemilihan umum secepatnya. Dalam demonstrasi itu pula para perwira tinggi militer menghadap Presiden Sukarno menuntut hal yang sama. Pada pertemuan itu  Kolonel Soetoko mengajukan dokumen yang telah ditandatangani oleh perwira-perwira militer yang intinya sama yakni membubarkan DPRS dan segera melakukan pemilihan umum. Parlemen dinilai bertanggungjawab atas ketidakstabilan politik yang terjadi saat itu. Parlemen juga tidak memberi kesempatan kabinet untuk bekerja. Parlemen juga terlalu ikut campur urusan militer. Hal ini yang disuarakan para demonstran kepada presiden. Keterlibatan militer terlihat dari keberadaan tank-tank yang moncongnya diarahkan ke tempat DPRS melakukan siding, di Pejambon, Jakarta.

Setelah perwira-perwira tersebut meninggalkan presiden, presiden memutuskan untuk mereses parlemen. Sore harinya tentara memutuskan jaringan telepon diseluruh Indonesia dan jaringan telepon keluar negeri, serta melarang Berita Indonesia dan mingguan Merdeka. Enam tokoh politik, diantaranya; Muhamad Yamin, Kasman Singodimejo, dan Sukiman ditangkap dan jam malam pun diberlakukan mulai pukul 8 malam. Pertemuan yang dihadiri lebih dari lima orang dilarang. Sukarno menyetujui penyelenggaran pemilihan umum, tetapi menolak untuk membubarkan DPRS. Di dalam tubuh tentara sendiri ada perpecahan antara kubu yang mendukung dan yang menolak peristiwa 17 Oktober 1952.

Dari kacamata politik peristiwa 17 Oktober 1952 adalah peristiwa politis yang turut mengubah tatanan negara Republik Indonesia saat itu. Peristiwa itu membuat Pemerintahan Soekarno akhirnya melaksanakan Pemilihan Umum yang pertama pada tahun 1955, dimana seperti kita ketahui pemilu saat itu menghasilkan empat partai besar yakni; PNI, Masyumi, NU, PKI. Peristiwa tersebut merubah jalannya kebijakan Presiden Soekarno. Kebijakan tersebut antara lain dicopotnya Abdul Haris Nasution sebagai KSAD.

ah-nasution-dan-aidit

(AH Nasution menggunakan kaca mata dan tampak bersanda-gurau bersama DN Aidit)

Senada dengan pengertian  politik menurut Rodee, Anderson, dan Cristol yang mengatakan bahwa ilmu politik memperlihatkan beberapa hal yang lebih luas, (ilmu politik) juga mencakup “politik” (mencari kekuasaan) perilaku atau dengan kelompok, organisasi, dan lembaga yang lebih atau kurang berbeda dari negara tetapi yang berusaha mempengaruhi kebijakan publik dan arah perubahan sosial maka peristiwa terebut adalah peristiwa politik karena peristiwa tersebut dilakukan oleh militer sebagai lembaga negara atau kelompok yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan pemimpin negara. Usaha yang dilakukan oleh militer untuk mempengaruhi kebijakan tersebut pada akhirnya menjadikan presiden bersifat “represif” terhadap militer—dalam hal ini Angkatan Darat—sebagai bukti bahwa kekuasaanya sangat kuat. Soekarno mengatakan dalam pidatonya pada 17 Agustus 1953;

“padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik, angkatan perang tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik!”. Itulah jawaban Sukarno.

Politik selalu berbicara tentang kekuasaan. Militer yang kala itu merasa bahwa kekuasaan mereka dicampuri oleh parlemen merasa cemas karena dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan pihak militer terhadap dewan yang saat itu dinilai berasal dari “negara-negara Van Mook”. Untuk mempertahankan kekuasaannya, maka militer melancarkan berbagai aksi dimulai dari tuntutan langsung kepada Presiden Soekarno, hingga aksi demonstrasi yang mengancam Istana Negara dengan tank-tank siap tempur. Ya, peristiwa ini sangatlah politis karena peristiwa ini adalah tuntutan untuk melakukan perubahan dalam tubuh parlemen yang dinilai lamban. Perkembangan politik yang saat itu mencekam antara sipil dan militer akhirnya berbuah pada peristiwa yang disebut sebagai “setengah kudeta” ini. Sejak saat itu pula Abdul Haris Nasution yang sejatinya adalah orang militer, mulai sadar bahwa kebijakan negara hanya dapat diraih melalui kekuasaan politik sehingga pada periode berikutnya, Ia menempuh jalur politik dengan mencalonkan diri sebagai dewan. Perlu diketahui bahwa Abdul Haris Nasution pada dekade selanjutnya menjadi ketua MPRS yang menurunkan Presiden Soekarno dari kursi kekuasaanya.

Kedekatan politik dan sejarah seakan tak akan pernah dilepaskan lagi. Jika melihat filsafat sejarah Hegel tentang proses dilektika, maka kita dapat menyimpulkan bahwa peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan awal dari proses dialektika yang nantinya menghasilkan pemilu 1955, pemilu tersebut mengasilkan kekuatan politik baru yakni PKI, dan munculnya (kembali) PKI menyebabkan perselisihan antara militer dan PKI dan seterusnya. Nah, inilah dialektika. Prosesnya tak akan berhenti.

Tulisan Abdul Haris Nasution tentang peristiwa 17 Oktober 1952 bisa dijadikan sumber, tetapi tulisan ini sangat subjektif karena hanya memandang dari sudut pandang pihak militer. Walaupun seperti itu, hasil tulisan Abdul Haris Nasution ini memberikan gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana peristiwa itu terjadi. Entah tulisan ini bermuatan politis atau tidak, yang jelas, ini adalah buku dengan kategori yang baik. Hasil niatan yang baik yang dilakukan oleh Abdul Haris Nasution untuk menjelaskan kepada genrasi penerus bangsa tentang peristiwa tersebut.

Seperti yang kita tahu bahwa pada tahun itu hegemoni Soekarno masih sangat kuat. Peristiwa yang disebut-sebut sebagai kudeta atau setengah  kudeta itu pun tidak ditujukan kepada diri Soekarno pribadi, tetap kepada para dewan rakyat atau  parlemen. Walaupun ada “ancaman” atau sejenisnya dalam peristiwa tersebut (menurut para ahli), tetapi mereka yang menuntut pun tidak berani mengusik Soekarno secara pribadi. Mereka justru mengusulkan untuk menjadikan “dwi tunggal” sebagai pemimpin tertinggi. Hal ini membuktikan bahwa Soekarno secara politis masih dianggap sebagai kekuatan tertinggi dan tidak bisa dilawan, setidaknya, sampai tahun 1965. Tentara saat itu memang tidak mempunyai kekuatan politik di parlemen. Yang punya kekuatan politis hanya Menteri Pertahanan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, itu pun ketika terjadi perdebatan di parlemen sang menteri pun akhirnya kalah. Maka wajar saja jika peristiwa itu terjadi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah mengalami perjalanan panjang sejak kelahirannya sampai sekarang ini. Dari banyak kisah dan sejarah perjalanannya, peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan salah satu episode yang menjadi titik balik kebijakan Presiden Soekarno terhadap parlemen. Walaupun tidak banyak yang tahu tentang peristiwa ini, tetapi sesungguhnya peristiwa ini adalah cikal bakal dari peristiwa bersejarah yang akan terjadi setelahnya. Pemahaman tentang apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi, sangatlah penting agar kita tidak mudah dibodohi oleh kepentingan politik. Politik selalu berbicara tentang kekuasaan, ya kekuasaan yang saat itu tidak dimiliki oleh militer. Militer dikemudian hari menjadi kekuatan politik yang sangat besar di Indonesia.

Mari kita bangun kesadaran politik melalui sejarah bangsa, karena sejarah dan politik layaknya pohon dan buah yang tidak bisa dipisahkan, agar kita sebagai generasi muda mampu dan paham dengan situasi politik saat ini dengan menggunakan pisau analisis sejarah sebagai kunci untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jayalah bangsaku, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, dan mari melek politik agar kita tidak mudah dipolitiki.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.