Air Hujan Tak Boleh ke Laut

Spread the love

Oleh Gunawan Budi Susanto

Suatu sore yang gerimis, dua pekan lalu, di pekarangan belakang rumahnya, Sugeng Purwanto berucap, “Tak boleh ada air hujan keluar dari tanah saya. Itulah prinsip yang saya tiru dari Anies Baswedan. Lepas dari setuju tidak setuju pandangan dan sikap politik Anies, saya sepenuhnya setuju pernyataan dia: tak boleh ada air hujan langsung mengalir ke laut.”

Ya, itulah pandangan dan sikap yang secara konsekuen dosen Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang itu tunjukkan. Saat itu, Rabu, 8 Januari 2020, saya menemani Juanita, gadis dari Kolombia, mahasiswa magister di sebuah universitas di Belanda yang sedang riset soal sumur resapan di Gunungpati, untuk mewawancarai dan membuktikan betapa efektif pengelolaan air ala Sugeng Purwanto: lewat pembangunan sumur resapan.

Sugeng Purwanto membangun rumah di kampung saya, Gebyog; dia di Kelurahan Ngijo, saya di Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Sekitar separuh dari luasan tanah dia lebih tinggi dari rumah yang dia bangun dan tinggali bersama keluarga. Tinggi tanah di belakang rumah dia sekitar 2 meter dari lantai rumah.

Nah, kontur tanah macam itu membuat dia harus mampu “menjinakkan” air, terutama air hujan, agar tak mengalir ke dalam rumah lewat pintu belakang dan keluar melalui pintu depan. Dengan kata lain, dia mesti mampu mengelola dan mengatur sedemikian rupa aliran air dari tanah lebih tinggi di belakang rumah, sehingga setiap kali hujan rumahnya tidak kebanjiran.

Kali itulah saya tahu fungsi “tambahan” sumur resapan: penangkal banjir secara langsung, meski itu memang (potensi) banjir dalam skala amat-sangat kecil. Namun, setidaknya dalam pemahaman saya, model sumur resapan ala Sugeng Purwanto bisa menjadi model atau bisa berlaku pula dalam pencegahan banjir (dalam skala amat-sangat lebih besar) di Jakarta atau Kota Semarang. Tentu, sumur resapan bukan satu-satunya cara, melainkan menjadi bagian yang terintegrasi dengan berbagai langkah lain – yang nyata, mungkin, dan bisa dilakukan. Misalnya, penanaman makin banyak pohon, pengendalian alih fungsi atau konversi ruang terbuka hijau menjadi hunian, perkantoran, dan lain-lain, serta pengelolaan sampah terpadu.

Halah! Kau ini macam ahlinya-ahli saja bicara soal pencegahan banjir! Jangan sok tahulah. Kau cuma bakul kopi. Jangan bicara sesuatu di luar keahlianmu dodolan kopi. Bicara soal kopi saja kau tak mampu, mau bicara soal banjir, sumur resapan, pengelolaan sampah terpadu segala macam,” sergah Kluprut.

“Ya, saya bicara kan berdasar apa yang saya lihat, alami, rasakan, dan pikirkan, Prut? Masa nggak boleh? Soal salah atau benar, tepat atau tidak, ya dengar dululah, baru menilai,” sahut saya sengit.

“Oke, oke, saya dengarkan. Nah, coba kaujelaskan macam apa pemahamanmu soal sumur resapan ala Sugeng Purwanto dan bagaimana bisa kaubilang sumur resapan itu dapat menjadi model pencegahan banjir skala lebih besar dalam konteks Jakarta dan Semarang! Namun, ingat, jangan ngawur!”

***

Bayangkan ya, Prut, ada tanah 300 meter persegi. Separuh di bagian belakang, 2 meter lebih tinggi daripada separuh bagian di depan yang berbatasan dengan jalan kampung. Nah, Sugeng Purwanto membangun rumah di bagian depan yang berbatasan dengan jalan. Jadi, air dari cucuran atap rumah dan yang jatuh langsung dari langit di tanah pekarangan belakang rumah harus diatur dan dikelola sedemikian rupa, sehingga tidak masuk dan membanjiri rumah.

Dia memasang talang di tepian atap rumah bagian belakang, dan mengalirkan air dengan pipa menuju ke tanah terbuka yang lebih tinggi. Aliran air dia atur agar meresap ke dalam tanah lewat seluruh permukaan tanah. Nah, jika tanah sudah jenuh, air yang bakal melimpas turun dia alirkan ke lubang sumur resapan yang terbuka sedalam 2 meter dengan lingkar 1 meter persis di belakang dinding rumah.

Lubang terbuka itu dia hubungkan dengan pipa ke dalam sumur resapan di sampingnya, yang berkedalaman 8 meter dan tertutup beton cor; prinsip bejana berhubungan. Jika permukaan air di sumur terbuka itu memperlihatkan gejala hendak meluber, itu berarti kapasitas atau daya resap sumur kedua mendekati jenuh. Saat itulah, dia menghidupkan pompa yang menyedot dan mengalirkan air dari sumur kedua ke sumur ketiga yang berposisi di atas kedua sumur yang berdampingan itu. Sumur ketiga berkedalaman 8 meter dengan lebar keempat sisi sama: 2 meter, berpenutup beton cor. Model pengelolaan air macam itu membuat rumah Sugeng Purwanto tak pernah kebanjiran saat hujan sederas apa pun.

Nah, aku berpikir, Prut, sumur resapan model Sugeng Purwanto bisa diterapkan di Jakarta (yang “berpekarangan belakang” lebih tinggi: kawasan Bogor, Puncak, dan lain sebagainya) dan di Kota Semarang (yang “berpekarangan belakang” lebih tinggi pula: kawasan Gunungpati dan Gunung Ungaran). Tentu saja sumur resapan dalam skala dan wujud jauh lebih besar bisa berupa danau, waduk, telaga, dan lain-lain. Dan, sumur resapan sesungguh pengertian sumur resapan, termasuk sumur resapan ala Sugeng Purwanto, bisa dibuat sebanyak mungkin, dengan memperhitungkan luasan dan kontur tanah.

Langkah itu perlu dilakukan secara masif, terintegrasi dengan penataan drainase, pengelolaan sampah terpadu, penanaman pohon di lahan kritis, pencegahan penebangan pohon secara sembarangan dan serampangan, serta pemanfaatan air tanah dalam secara terkontrol. Selain itu, mengingat Gunungpati merupakan kawasan resapan, pemerintah perlu secara tegas mengatur, mengawasi, dan menindak pelanggaran dalam alih fungsi lahan (dari lahan produktif dan resapan) — agar tidak berubah secara serampangan menjadi hunian dan fasilitas pemenuhan kebutuhan penghuni secara tak terkontrol pula. Pemerintah wajib pula mengatur, mengawasi, dan menindak pula secara tegas pembuat sumur bor atau sumur artesis secara serampangan dan sembarangan, yang tak memperhitungkan daya dukung lingkungan.

Ada satu lagi yang seyogianya Pemerintah Kota Semarang lakukan. Perkara ini sebenarnya pernah saya usulkan kepada Wakil Wali Kota (waktu itu) Mahfudz Ali, berbelas tahun lalu ketika jadi pembicara dalam sarasehan soal lingkungan di Kampung Gebyog. Ya, pemerintah seyogianya memberikan insentif kepada warga Gunungpati yang memiliki pohon dan berkomitmen tidak menebang secara sembarangan. Jika pemerintah bersedia, saya dan kawan-kawan, pada masa itu, bersedia melakukan sensus pohon – terutama yang berkemampuan mencegah longsor dan mampu menyimpan dan menjernihkan air, misalnya pohon gayam (Inocarpus fagifer). Nah, insentif itu bisa berupa pengembalian sebagian pajak bumi dan bangunan berdasar seberapa banyak pohon milik setiap warga.

Namun, dia saat itu menjawab: kebijakan tersebut hanya bisa dilakukan wali kota. “Tidak ada surat keputusan wakil wali kota, Mas Putu,” kata dia.

Ya, saya menjawab, “Saya doakan sampean jadi wali kota serta mau dan mampu membuat surat keputusan berisi pemberian insentif tersebut.” Sayang, dalam pencalonan wali kota beberapa tahun kemudian dia tidak terpilih.

***

“Skema yang kaubikin berdasar pengamatan dan penjelasan Sugeng Purwanto mengenai sumur resapan itu menarik,” ujar Kluprut. “Ternyata kau tak bodoh-bodoh amat untuk bisa memahami perkara macam itu.”

“Sialan!”

“Pelajaran apa yang bisa kaupetik dari pemahaman mengenai fungsi sumur resapan ala Sugeng Purwanto?”

“Sugeng Purwanto cerdas dan mewujudkan kecerdasan itu dalam langkah nyata.”

“Dan kau? Apa yang kaulakukan? Apakah kau hanya akan mewartakan kecerdasan orang lain dan tak pernah bertambah cerdas dengan melakukan langkah serupa?” sergah Kluprut sambil berlalu, tanpa memberikan kesempatan pada saya untuk menjawab.

Sialan!

Patemon, 22 Januari 2020: 18.48

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.