SEMARANG – Selasa (24/9/2019) pagi, ribuan mahasiswa dan berbagai lapisan masyarakat lain yang tergabung dalam Aliansi Semarang Raya, melakukan aksi di Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang.
Suasana di kerumunan Aliansi Semarang Raya, Selasa (24/9/2019) pagi. (Foto: Ardhiatama P. A.)
Perwakilan Aliansi Semarang Raya yang berdiri di atas mobil, Selasa (24/9/2019) pagi. (Foto: Ardhiatama P. A.)
Wakil Presiden Mahasiswa UNNES 2019, Erina Fionita berorasi di tengah peserta aksi, Selasa (24/9/2019) pagi. (Foto: Ardhiatama P. A.)
Kondisi gerbang sebelum roboh dari kejauhan, Sabtu (24/9/2019) pagi.
Sekitar pukul 11.30 WIB, aksi tersebut diwarnai oleh perobohan gerbang Kompleks Gubernuran. Tak lama, Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) menghampiri kerumunan. Dia mengajak peserta aksi untuk perbaiki taman bersama. “Saya undang secara terbuka dan ini adalah cara mahasiswa Jawa Tengah yang keren,” ujarnya.
Setelah itu, perwakilan Aliansi Semarang Raya, Cornel Gea membacakan rilis dan meminta Ganjar menandatanganinya. Berikut isi rilis Aliansi Semarang Raya terkait aksi ini:
- Menuntut DPR RI mencabut draft RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Adat.
- Menuntut Presiden untuk mengeluarkan PERPUU Pencabutan UU KPK dan UU Sumber Daya Air.
- Menunut Kepada Presiden untuk memberikan sanksi tegas kepada korporasi pembakar hutan.
- Menuntut Kepolisian RI untuk membebaskan dan menghentikan kriminalisasi aktivis Papua, Pejuang HAM, dan bertanggungjawab atas pemulihan nama baik setiap aktivis. Menghentikan segala intimidasi terhadap masyarakat Papua
- Menuntut Kepada Pemerintah untuk menjamin terlaksananya pemberian jasa layanan kesehatan BPJS yang baik dengan skema pembiayaan yang ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah sebagai lembaga yang berkewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.
- Menuntut Pemerintah untuk mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
- Menuntut Pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang demokratis, gratis dan transparan dalam keuangannnya, menghentikan komersialisasi Pendidikan yang mengakibatkan akses pendidikan semakin sulit diperoleh oleh seluruh rakyat Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan mengangkat guru honorer golongan K2 menjadi PNS dan atau PPPK, dan memoratorium kebijakan PPG bagi lulusan LPTK.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menanggapi aksi Aliansi Semarang Raya pada Selasa (24/9/2019) siang. (Foto: Ardhiatama P. A.)
Ganjar Pranowo menandatangani rilis Aliansi Semarang Raya. (Foto: Ardhiatama P. A.)
Pada sekira pukul 13.30 WIB, setelah Ganjar dan jajarannya meneken rilis tersebut, massa berangsur-angsur meninggalkan Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Jawa tengah. (RMK-Ardhiatama Purnama Aji)
Berdiri sejak tahun 2016. Kalamkopi.id adalah media kolektif untuk segala macam penulis dan pembaca.