Analisis Pascakolonial dan Pemaknaan Kemerdekaan pada Era Globalisasi

Spread the love

Oleh Ardhiatama Purnama Aji

Seiring dengan perkembangan zaman, globalisasi hadir sebagai keadaan terhubungnya negara-negara di dunia yang ditandai dengan perkembangan teknologi, kecepatan akses informasi, dan lain sejenisnya. Akan tetapi, dengan adanya globalisasi, negara dunia ketiga “dipaksa” untuk membuka diri dengan melaksanakan free trade policy (kebijakan perdagangan bebas), serta menjadi subordinat negara-negara kapitalis. Keadaan demikian menimbulkan pertanyaan, dari mana globalisasi berasal? Mengapa serta bagaiamana hal itu dapat terjadi? Dan jika bisa, bagaimana cara kita meresistensinya?

Negara kita, Indonesia, adalah salah satu negara dunia ketiga dalam konteks globalisasi, sehingga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas amatlah penting. Oleh karena itu, esai ini hendak menjawab pertanyaan fenomena “negara dunia ketiga” dalam globalisasi dengan memaknai kemerdekaan Indonesia melalui analisis pascakolonial.

Globalisasi: Perekonomian Kapitalis Dunia

Karena globalisasi bersifat kompleks dan intangible, ia boleh dikatakan mempunyai definisi yang tidak mutlak. Menurut Wasisto Raharjo Jati, pada basisnya, globalisasi adalah konsep sosiologi yang melukiskan bermacam-macam varian perubahan signifikan pada masyarakat dunia. Untuk menjelaskan wacana atau diskursus globalisasi secara spesifik, ia pun menerjemahkan dan menginterpretasikan gambar milik Norman dan Backhauss, “Jejaring Pemetaan terhadap Globalisasi”.[1]

Merujuk pada interpretasi gambar tersebut, setidaknya globalisasi bisa diartikan sebagai perekonomian dunia kapitalis yang berdampak pada ketimpangan sosial dan pertentangan (semacam dikotomi antara kelompok pro dan kontra globalisasi).

Tak hanya itu, kini, globalisasi bukan menjadi suatu upaya terbuka bagi semua negara untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi yang rata. Dalam pelaksanaannya, neoliberalisme menekan negara dunia ketiga untuk memberlakukan free trade policy, dan jika tidak, mereka (negara dunia ketiga) akan terisolasi dari arena internasional, di mana mayoritas adalah negara kapitalis.

The process of globalization which is driven and controlled by the forces of neoliberals through the WTO (World Trade Organization) and the advanced industrial countries have created conditions in which the third world countries are ‘forced’ to implement free trade policy or they will be isolated in the international arena which is dominated by capitalist countries.[2]

Dalam konteks globalisasi, negara dunia ketiga (eks-koloni, termasuk Indonesia) kerap dipandang terbelakang di segala aspek kehidupan. Negara eks-koloni diasosiasikan dengan kondisi politik yang tidak stabil, kemiskinan struktural, penumpukan utang, dan hal-hal bermakna peyoratif lainnya.[3] Keadaan itulah yang mungkin mendorong negara dunia ketiga memberlakukan free trade policy. Berikutnya, negara dunia ketiga harus menyesuaikan diri, dari ekonomi, teknologi, hingga model pakaian dalam.

Penyesuaian tersebut sangat “perlu” dilakukan agar level konsumsi atas produk negara kapitalis tumbuh, atau paling tidak, tetap konstan. Kapitalisme yang merupakan “growth-only model”, perlu untuk mempertahankan keuntungan dan pertumbuhan pasar. Karena kapitalisme pula, komoditas dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat berbagai kelas. Di sini, sistem ekonomi kapitalis menampakkan dirinya sebagai faktor pendorong budaya konsumerisme[4], yang menurut sejumlah pihak, merupakan dampak negatif.

Menurut Wasisto Raharjo Jati, belakangan ini, “penekanan” negara kapitalis terhadap negara dunia ketiga makin dipersempit. Cara mereka adalah melakukan triadisasi. Triadisasi menggambarkan tiga kekuatan ekonomi yang dominan, yakni Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur (triad) sebagai pusat globalisasi, sedangkan kawasan (negara dunia ketiga) lain cuma menjadi hinterlands (subordinat). Mereka melakukan pengamanan kawasan yang “menguntungkan” agar absorsi nilai surplus terjamin, serta pengalaman psikis sejak era kolonial masih ada, yang mana terdapat ketergantungan ekonomi antara colonizer (negara dunia pertama) dan colonized (negara dunia ketiga).[5] Berangkat dari sana, kajian ini tentunya tak bisa terlepas dari kajian pascakolonialisme.

Analisis Pascakolonial dan Relevansinya terhadap Globalisasi

Adapun alasan lain, secara historis, istilah “Third World Countries” (Negara Dunia Ketiga) muncul setelah Perang Dunia II usai, yang mana sejumlah negara (eks-koloni) di Asia dan Afrika terbebas dari kolonialisme. Merujuk pada Peter Childs dan R. J. Patrick Williams, dikutip dalam Frantz Fanon: Kebudayaan dan Kekuasaan (Taufiqurrahman, 2018), makna yang paling mudah dicerna daripada istilah “pascakolonialisme” adalah after colonialism (setelah kolonialisme berakhir). Secara leksikal, kolonialisme bermakna after independence (sesudah kemerdekaan) atau after the end of colonialism (sesudah titik nadir penjajahan).[6]

Sesungguhnya, pascakolonialisme pun memiliki banyak definisi. Berikutnya, dikutip dari buku yang sama, Ashcroft, Griffiths, dan Tiffin menyatakan pascakolonialisme sebagai “colonialism effects” (efek-efek kolonialisme).[7] Ketiganya menaruh perhatian utama pada efek kolonialisme di bidang kebudayaan bangsa terjajah. Ada pula yang menganggap bahwa pascakolonialisme merupakan “resistensi” dan “anti-kolonialisme”. Salah satunya adalah Robert J. C. Young, ia mengatakan bahwa:

Like postcolonialism, anti-colonialism was a diasporic production, a revolutionary mixture of the indigenous and the cosmopolitan, a complex constellation of situated local knowledges combined with radical, universal political principles, constructed and faciliated through international networks of party cells and organizations, and widespread political contacts between different revolutionary organizations that generated common practical information and material support as well as spreading radical political and intelectual ideas.

Dengan apa yang ia sampaikan di atas, Young mengemukakan ada persamaan antara anti-kolonialisme dan pascakolonialisme, yaitu suatu fenomena global yang mempunyai kekhasannya di setiap wilayah-wilayah lokal, serta suatu wujud kombinasi diasporis antara elemen indigenous (lokal) dengan elemen kosmopolitan, dan gabungan antara prinsip politik universal dengan pengetahuan lokal.[8] Dari ketiga definisi tersebut, bisa dikatakan bahwa pascakolonialisme bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan multiperspektif.

Menurut Muhammad Taufiqurrohman, dalam bukunya, Frantz Fanon: Kebudayaan dan Kekuasaan (2018: 53), mengemukakan hal yang mungkin menjadi pokok dari pascakolonialisme. Walaupun secara implisit, ia menghindari jebakan daripada kesimpulan yang sentralistis dan totalitarian.

“Pascakolonialisme bukanlah abstraksi ahistoris yang tunggal, bukan pula semata kepanjangan tangan proyek posmodernisme, bukan pula semata suatu tindakan para “comprador intellegentsia” atau sekelompok intelektual jahat. Namun sebaliknya, pascakolonialisme sebagai suatu periode sejarah merupakan suatu fase imperialisme atau dalam konteks neo-kolonialisme berbentuk kapitalisme global …”[9]

Menilik definisi-definisi sebelumnya, globalisasi dan pascakolonialisme memiliki garis singgung di seputar perekonomian kapitalis global. Analisis pascakolonial juga memperluas wawasan globalisasi kini dengan kajian terhadap kebudayaan, dan cara meresistensi atau melakukan counter, pun bisa dengan semangat kemerdekaan Indonesia.

Analisis Pascakolonial: Orientalisme dan Kompleks Inferioritas  

Hal-hal (baca: permasalahan) daripada proses globalisasi seperti anggapan negara dunia ketiga terbelakang, free trade policy, budaya konsumerisme, maupun triadisasi tidaklah terjadi begitu saja, tapi mempunyai akar penyebab yang ada sejak dulu. Lalu, bagaimana hal-hal itu terjadi dan diterima dengan “mudah”? Berikut adalah pembahasannya.

Salah seorang pemikir pascakolonial, Edward Said, menyampaikan bahwa penaklukan bangsa Barat terhadap Timur tidak hanya secara fisik, tapi secara epistemik atau menggunakan pengetahuan. Pengetahuan ini disebutnya sebagai orientalisme, yaitu (pada dasarnya) sebuah doktrin politis yang ditujukan kepada Timur, sebab Timur lebih lemah dibanding Barat, yang menyatukan kelemahan dan perbedaan Timur.[10] Atau dengan rangkuman yang barangkali lebih mudah dipahami, Orientalisme adalah:

Seperangkat wacana pengetahuan bangsa ‘Barat’ yang telah mengkonstruksi sedemikian rupa pengetahuan tentang bangsa ‘Timur’ (Orient) dan peradabannya dengan kacamata Barat yang superior dan hegemonik. Akibatnya, ‘Timur’ dalam khasanah orientalisme selalu diposisikan sebagai inferior, bergantung, dan subordinat di bawah kuasa Barat.[11]

Pendidikan pada era kolonial pun juga menunjukkan hal serupa, di mana para priyayi menganggap peradaban Eropa ‘penting’ untuk dikuasai oleh anak-anak mereka. Hal ini disampaikan Pramoedya Ananta Toer dalam diktatnya, Sedjarah Modern Indonesia (1964):

Berhubung dengan sulitnja memasuki sekolahrendah Eropa, sedang sekoahrendah Pribumi … tidak memungkinkan praprijaji jang menginginkan anak2nja menguasai basa Belanda, maka didorong oleh ketidakpuasan ini banjak diantara paraprijaji tinggi dan menengah sengadja memondokkan anak2 mereka pada keluarga2 Eropa dengan harapan … bukan sadja dapat batja-tulis dalam basa Belanda, tapi djuga dapat meresapi peradaban Eropa secara langsung dan “tepat” … Mendekati dan melewati tahun 1900 tjara demikian semakin banjak dilakukan orang, walaupun hasil “assosiasi” ini tidak selamanja berhasil atau memuaskan, bahkan banjak diantara mereka tidak mendapatkan apa jang diharapkan, dan hanja memperoleh komplex inferior, sebagai hasil daripada hubungan jang tidak serasi. Sebaliknja, hubungan jang tak serasi ini telah menghasilkan kekuatan2 jang djustru kelak mendjadi penentang imperialisme Belanda sendiri.[12]

Di situ pula, ditemukan kata “komplex inferior”, yang merupakan hasil dari hubungan tidak serasi antara bangsa Eropa dan Bumiputra. Kata tersebut kerap kali keluar dalam kajian pascakolonial. Frantz Fanon, dalam pembukaan bukunya, mengutip perkataan Aime Cesaire sebagai berikut,

“Je parle de millions d’hommes a qui on a inculque savamment la peur, le complexe d’inferiorite, le tremblement, l’agenouillement, le desespoir, le larbinisme.”[13] [Aku berbicara soal jutaan manusia yang secara sangat terampil diinjeksikan dengan ketakutan,  kompleks inferioritas, ketaatan, keputusasaan, serta kehinaan.]

Olehnya, kompleks inferioritas dimaknai sebagai salah satu penyakit mental yang menjangkit psikologi bangsa terjajah.[14] Atau lebih jelasnya, kompleks inferioritas adalah hasil dari fase cermin oleh bangsa terjajah, yang mana “mereka” merasa inferior (lebih rendah) ketika memandang orang yang dianggap “ideal”.[15]

Dan menurut sudut pandang penulis, kompleks inferioritas inilah yang menjadi akar dan pemicu dari segala permasalahan berkenaan dengan anggapan tentang negara dunia ketiga yang terbelakang, kesediaan negara dunia ketiga melakukan free trade policy, hingga budaya konsumerisme yang merebak di negara dunia ketiga.

Perasaan rendah diri (kompleks inferioritas) masyarakat negara dunia ketiga, membuat negara “maju” seolah-olah menjadi cerminan ideal. Kemudian kita (sebagai warga negara dunia ketiga, Indonesia) hendak meniru budaya mereka, mengonsumsi produk yang sama dengan mereka, dan demikian seterusnya. Tanpa resistensi, kemungkinan besar status quo tetaplah menjadi status quo, negara kapitalis dunia akan terus mendapat keuntungan dari kompleks inferioritas kita.

Konklusi: Pemaknaan Kemerdekaan Indonesia, Sebentuk Resistensi

Dengan melihat berbagai permasalahan antara negara dunia pertama (negara kapitalis) dan negara dunia ketiga dalam globalisasi di atas, melakukan resistensi atau counter amatlah dibutuhkan. Meskipun ketergantungan (sebagian besar dari) kita kepada kapitalisme global sudah kuat dan erat, bukan tak mungkin, apabila resistensi bisa dilakukan.

Dalam konteks resistensi, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta, 17 Agustus 1945, merupakan salah sewujud resistensi hebat. Proklamasi kemerdekan Indonesia menjadi tonggak bebasnya negara kita dari kolonialisme, dan negara kita setara dengan negara-negara lain di dunia. Tapi mengapa pada waktu itu bangsa kita, Indonesia, memutuskan untuk merdeka?

“Kita bergerak karena kita tidak sudi kepada sistem kapitalisme dan imperialisme, yang membikin kita papa dan membikin segundukan manusia tenggelam dalam kekayaan dan harta, dan kita ingin sama-rata merasakan lezatnya buah-buah dari kita punya masyarakat sendiri … Dan syarat yang pertama untuk menggugurkan sistem kapitalisme dan imperialisme … ialah: kita harus merdeka.”[16]

Sekiranya, pernyataan Soekarno tersebut sedikit menjawab pertanyaan: mengapa kita harus merdeka? Yaitu karena bangsa Indonesia “sadar” akan keborokan sistem kapitalisme dan imperialisme. Kemerdekaan Indonesia itulah awal daripada resistensi kita terhadap kapitalisme global dalam globalisasi.

Namun, dalam implementasinya pada masa sekarang, kita tak seharusnya menjadi nativis dengan menolak segala budaya bangsa Barat. Seperti yang disampaikan Taufiqurrohman sebelum sebelumnya, kita perlu bersedia mengkaji pascakolonialisme secara multiperspektif, tidak sentralistis dan totalitarian. Karena pascakolonialisme maupun anti-kolonialisme berbeda di setiap tempat. Gerakan ini adalah gabungan dari elemen lokal dan elemen kosmopolitan, serta politik universal dan pengetahuan lokal.

Berangkat dari semangat kemerdekaan Indonesia dan kesadaran atas permasalahan dalam globalisasi, kita harus sadar akan kompleks inferioritas yang “kita alami”, lalu bersama-sama meresistensi dominasi sistem kapitalisme dunia secara multiperspektif. Kita harus bersama-sama menghargai setiap orang sebagai rakyat Indonesia dan semua resistensi apa pun bentuknya, entah secara kultural, politis, ekonomis, atau sosial sekalipun.

Demikian esai ini ditulis, dan barangkali banyak hal yang luput dari pandangan penulis. Akhirnya, penulis mengajak pembaca semua untuk bersama-sama belajar dari kemerdekaan bangsa Indonesia dan menghadapi globalisasi secara multiperspektif demi kesetaraan tanpa “penindasan” sistem kapitalis global. Sekian dan terima kasih.

 

Catatan Akhir

[1] Wasisto Raharjo Jati, “Memahami Globalisasi sebagai Evolusi Kapitalisme”, Jurnal Global & Strategis Th. 7 No. 2, (Juli-Desember 2013), hlm 243-245

[2] Singgih Tri Sulistyono, “Indonesia in The Globalization Trap: A Historical Perspective”, Paramita Historical Studies Journal 27 (1) (2017), hlm. 11

[3] Hizkia Y. S. Polimpung, “Ilusi Dekolonisasi: Psikoanalisis Lacanian dan Rekonstruksi Kolonialisme Barat”, Jurnal Global & Strategis Th. II No. 1, (Januari-Juni 2008) hlm. 100

[4] Rany Purnama Hadi, “Kapitalisme, Globalisasi, dan Budaya Konsumerisme: Ekonomi Kapitalis sebagai Penunjang Konsumsi Publik atas Mobil”, hlm. 2-3 https://www.academia.edu/23107430/Kapitalisme_Globalisasi_dan_Budaya_Konsumerisme_Ekonomi_kapitalis_sebagai_penunjang_konsumsi_publik_atas_mobil (diakses pada 7 Agustus 2019)

[5] Wasisto Raharjo Jati., op.cit, hlm. 254-255

[6] Muhammad Taufiqurrohman, Frantz Fanon: Kebudayaan dan Kekuasaan, (Sleman: Resist Book, 2018), hlm. 5

[7] Muhammad Taufiqurrohman., Ibid. hlm. 11

[8] Muhammad Taufiqurrohman., Ibid. hlm. 19

[9] Muhammad Taufiqurrohman., Ibid. hlm. 53

[10] Edward Said, Orientalisme¸ terj. Asep Hikmat (Bandung: Penerbit Pustaka, 2001), hlm. 265

[11] Muhammad Taufiqurrohman., op.cit, hlm. 6

[12] Pramoedya Ananta Toer, dalam diktatnya, Sedjarah Modern Indonesia, (Jakarta: Universitas Res Publika, 1964), hlm. 43

[13] Frantz Fanon, Peau noire masque blancs, (Editions du Seuil, 1952) hlm. 5

[14] Muhammad Taufiqurrohman., op.cit, hlm. 86

[15] Hizkia Y. S. Polimpung., op.cit, hlm. 112

[16] Soekarno, Mentjapai Indonesia Merdeka, hlm. 36, https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/09/soekarno-mentjapai-indonesia-merdeka.pdf (diakses pada 9 Agustus 2019)

Catatan: Sebelumnya, esai ini diikutsertakan dalam Lomba Esai Sanskerta UNS 2019.

Gambar: opencuny.org

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.