Antiklimaks Gerakan Mahasiswa Unnes

Spread the love

Oleh Eko Santoso

Sebagai seorang aktivis kampus kepekaan adalah bagian yang harus melekat dan tak dapat dielakkan dalam diri mereka. Setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi di masyarakat adalah hal yang harus pula diperhatikan. Permasalahan dan isu-isu ditingkat kampus, regional, nasional, dan bahkan mancanegara sekalipun terkadang tak luput dalam ranah diskusi mereka. Bahkan tindakan reaksioner sekalipun mereka lakukan seperti demo turun kejalan dengan mengatasnamakan rakyat dan orang-orang tertindas. Mereka merasa berada diluar lingkungan birokrat dan selalu antipati dengan kebijakan yang tidak pro rakyat.

Sebagai pihak yang dipercaya masyarakat dengan kapasitas intelektualnya sudah barang tentu mereka adalah harapan bagi masyarakat. Menjadi pihak yang tidak terkooptasi dengan birokrasi adalah sikap yang harus selalu ditunjukan agar kepercayaan tadi tidak hilang. Namun ada kalanya celah-celah inilah yang diincar oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu guna memanfaatkan. Dan pada akhirnya tidak semuanya aktivis kampus bergerak sebagaimana mestinya, dimana mereka terkadang ikut berada dalam lingkaran birokrasi maupun pemangku kebijakan atau penguasa dan lupa terhadap keberpihakannya terhadap masyarakat. Entah karena bodohnya mereka yang tidak paham dalam menganalisa masalah atau justru memang sengaja karena iming-iming adanya keran bocor dari para elit.

Sekiranya kepekaan itulah yang melatarbelakangi aksi demo mahasiswa Unnes yang dipelopori oleh para aktivis kampus pada bulan Mei lalu, di depan gedung rektorat Unnes. Reaksi ini muncul atas kebijakan kampus yang akan menerapkan SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi). Pihak kampus sendiri beralasan pengurangan dana BOPTN menjadi pemicunya. Namun tetap saja hal ini tidak diterima oleh mahasiswa karena beranggapan bahwa dana SPI adalah bentuk komersialisasi dunia pendidikan (Baca: Liberalisasi Pendidikan).

Pihak kampus selalu berdalih, bahwa kekurangan dana inilah yang harus membuat pihak birokrat mencari sumber dana lain, demi berjalanya program-program dan kegiatan sesuai rancangan yang telah ditetapkan,  sehingga tidak memicu terjadi defisit. Namun mereka mahasiswa yang berdemo dengan  mengatasnamakan “aliansi mahasiswa Unnes”, tidak sepakat bila pihak birokrat mencari sumber dana dari mereka mahasiswa baru dengan meminta sumbangan karena dirasa memberatkan.

Hingga pada akhirnya aksi demo berujung pada audiensi dengan hasil akhir ditiadakannya dana SPI di Unnes, yang sebelumnya sistem dan borang SPI telah dibuat dan hampir diterapkan pada mahasiswa yang mau mendaftar di Unnes. Namun lahirnya beberapa kesepakatan, termasuk  ditiadakannya dana SPI, harus dibayar mahal oleh para mahasiswa Unnes. Penandatangan yang diwakili oleh Presiden Mahasiswa Unnes dengan pihak birokrat, menghasilkan satu poin yang sangat fatal, dimana mahasiswa Unnes tidak boleh lagi melakukan demo kembali dan bila kembali terjadi aksi demonstrasi di lingkungan kampus, presma Unnes harus meletakkan jabatannya. Hal inilah yang kemudian beredar di media sebagai bentuk pembungkaman mahasiswa Unnes.

Lantas apa yang sekarang terjadi? Tidak berlaku nya SPI, ternyata berbuntut panjang terhadap mahasiswa terkhusus mahasiswa baru. Penentuaan UKT (Uang Kuliah Tunggal) dirasa mulai ngawur dan tidak sesuai dengan kondisi perekonomian mereka. Dari total mahasiswa yang masuk ke Unnes lebih dari 60% mahasiswa terkena UKT golongan ke 3 sampai ke 7. Akibatnya, ratusan mahasiswa mengajukan banding atas keberatannya dalam membayar UKT yang telah ditetapkan. Belum lagi mereka puluhan mahasiswa yang tidak mengajukan banding dan langsung menggugurkan diri dari Unnes dengan alasan tidak mampu membayar UKT. Melihat kondisi demikian, lantas muncul pertanyaan “Apa gunanya demo bulan Mei kemarin, bila yang kita dapati sekarang adalah justru terjadi pembungkaman dan mengharuskan ratusan mahasiswa dengan berat hati menggugurkan diri untuk masuk ke Unnes, karena ketidaksanggupannya membayar UKT yang mahal?”. Hingga pada akhirnya, Unnes harus mengakomodasi sekitar 600 mahasiswa cadangan (10% dari total mahasiswa baru Unnes) yang telah mengikuti tes SPMU guna mengisi bangku yang telah dikosongkan mahasiswa yang menggugurkan diri, yang mana lebih dari 70% dari mereka, merasa tidak sanggup membayar UKT yang mahal.

Dalam hemat saya, setidaknya ada 2 hal penting yang terlewatkan dalam aksi demo kemarin. Pertama, kurangnya tinjauan secara mendalam terhadap sikap mahasiswa dalam menentukan sikap kontra terhadap SPI, sehingga dampak lebih lanjut terhadap ditiadakannya dana SPI kurang diperhatikan. Diskusi-diskusi yang seharusnya dilakukan guna mendalami masalah dana SPI, dilakukan hanya pada tataran atas mahasiswa (pejabat kampus) dan tidak menyentuh pada mahasiwa kelas paling bawah, sehingga banyak masa yang tidak paham dan lebih parahnya lagi tidak tahu permasalahan.  Kedua, kurangnya tinjauan terhadap permasalahan tadi, berdampak pada kalahnya mahasiswa ketika diadakan audiensi. Seharusnya, mereka mahasiswa elit kampus yang mewakili mahasiswa dalam audiensi, memberikan tuntutan dan tekanan lebih kepada pihak birokrat agar kekurangan dana tidak melibatkan mahasiswa secara mendalam dengan menerapkan UKT yang mahal, dan diarahkan dengan melakukan penghematan dari rancangan anggaran universitas yang telah disusun sebelumnya. Mengapa demikian? Seharusnya ketika ada pengurangan dana BOPTN dari Menristekdikti, secara logis pihak kampus harus mengantisipasi hal ini dengan membuncitkan anggaran mereka dan bukan sebaliknya. Mereka penikmat “kursi empuk”, seharusnya tidak menutup mata dengan kondisi negeri ini. Mereka yang setiap kali penelitian menjadikan orang-orang terlantar, miskin, marjinal, tertindas sebagai objek penelitian mereka, harus pula ikut mengikat sabuk kencang-kencang. Tidak etis bila diatas kesengsaraan jutaan penduduk negeri ini, justru mereka berlomba-lomba membesarkan nama institusi. Tidak berperikemanusian disaat hidup makin dirasa sulit oleh jutaan orang, tapi mereka justru mengelembungkan anggaran demi kenyamanan dan kemegahan.

Terakhir, ketika memang perlu dana tambahan sebagai konsekuensi atas masalah dana BOPTN, maka perlu dipertanyakan kembali dimana kontribusi para aktivis kampus Unnes yang katanya mengatasnamakan rakyat tertindas. Saya pikir, dengan melakukan pemotongan dana sekitar 20-50% untuk setiap  LK maupun UKM mulai tingkat Universitas sampai jurusan, akan sedikit menghemat anggaran hingga ratusan juta rupiah, sehingga dengan demikian mereka akan membantu para mahasiswa baru untuk tidak terkena UKT tinggi. Meskipun hal ini tidak menyentuh semua mahasiswa baru, namun setidaknya ada bukti konkrit keberpihakan mereka terhadap apa yang mereka suarakan, yakni rakyat tertindas. Namun nyatanya hal ini tidak dilakukan. Banyak diantara mereka enggan dan tidak setuju dengan alasan “bagaimana dengan program kerja kami kedepan?, kami butuh anggaran.”  Lantas apa pentingnya program mereka untuk rakyat miskin, kaum tertindas, kaum marjinal, kaum terpinggirkan yang tidak mampu menguliahkan anak mereka di Unnes karena UKT mahal?

Perlu kiranya dipahamkan lebih lanjut kepada seluruh aktivis kampus, terutama di jajaran LK dan UKM bahwa dana yang mereka pakai untuk berjalannya program kerja yang mereka susun, berasal dari kampus yang bila diruntut berasal dari APBN.  Padahal APBN sendiri sebagian besar bersumber dari uang rakyat. Jadi hendaknya setiap program dari LK maupun UKM, harus lebih berorientasi pada manfaat dan kontribusinya untuk masyarakat. Percuma bila mereka yang berada di LK maupun UKM dengan anggaran yang jumlahnya jutaan bahkan mencapai puluhan dan mungkin ratusan juta, hanya memikirkan kepentingan internal, yang dengan itu layak dipertanyakan kontribusinya kepada masyarakat. Sehingga beban sosial yang mereka emban dengan memakai uang rakyat, dapat dipertanggungjawabkan, dan bukan sekedar dipergunakan untuk eksistensi dikalangan mereka semata.

Sumber Foto: Tempo.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.