Apa Kabar RUU Perkoperasian?

Spread the love

Oleh Dicki Arief

Beberapa waktu lalu kita diramaikan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang rencananya akan disahkan dalam rapat paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dampak  pengesahan RUU KUHP ini memicu gelombang massa aksi untuk menolak pengesahan RUU tersebut. Mungkin sebagian dari kita menolak pengesahan RUU tersebut, mungkin juga sebagian kita malah menyetujuinya?

Pengesahan RUU KUHP memang ditunda sampai batas waktu yang belum pasti. Namundi balik  RUU KUHP yang kontroversial ini, ada beberapa RUU yang juga ditunda dalam rapat paripurna DPR RI tahun ini bersama RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Pengawasan Obat dan Makanan, dan RUU Perkoperasian.

Dilansir dari Tirto.id penundaan RUU Perkoperasian diputuskan dalam rapat peripurna DPR RI periode 2014-2019, Senin (30/9/2019)yang berlangsung tanpa interupsi dan perdebatan. Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah meski tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, penundaan diperlukan karena sejumlah pasal dalam RUU itu masih menyimpan sejumlah masalah.

Suroto keberatan atas kehadiran Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang diamanatkan dalam pasal 130 RUU. Menurutnya, Dekopin yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah, kerap berseberangan dengan kepentingan koperasi yang dijalankan secara mandiri oleh masyarakat.

Sebelumnya, pada tahun 2014 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan judicial review atas sejumlah pasal Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Tentu bukan hanya satu pasal saja dalam RUU Perkoperasian yang mungkin dapat melemahkan bahkan merugikan koperasi yang dijalankan oleh masyarakat. Menyadarkan masyarakat agar melek tentang Undang-undang Perkoperasian saya rasa sangat perlu agar dapat mewujudkan koperasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai amanat Pancasila.

Dicki Arief, alumnus Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.