Apakah Ini Peredaman Pergerakan?

Spread the love

Oleh Juni Aldi Bambang Prakoso

Dilunakkan atau dihilangkan?

Pembungkaman suara rakyat adalah cara terbaik untuk melegitimasi kekuasaan sang penguasa. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, rezim Orde Baru banyak melakukan pembungkaman terhadap suara yang mengancam kesetabilan kekuasaannya. Salah satu cara terbaik untuk membungkam suara tersebut adalah dengan menghilangkan atau melunakkan suara yang menggema merusak gendang telinga sang penguasa.

Jika karya adalah sebuah pemberontakan rasa, maka di sinilah kegelisahan-kegelisahan akan bersuara. Seperti halnya Rhoma Irama, salah satu seniman yang menuliskan kegelisahannya ke dalam lagu yang ia ramu sedemikian rupa agar suara hatinya dapat didengar oleh rakyat dan penguasa dengan musik yang dinamakan dangdut, maka hal ini sangatlah tepat.

Musik dangdut sangat mendarah daging di masyarakat Indonesia. Perkembangannya pun sangat pesat pada periode 1970-1990-an. Saat ini, dangdut tengah berjaya, bisa dilihat dari beberapa indikator, seperti konser-konser, penjualan kaset, dan jumlah penggemarnya. Hal itu tampak pada konser-konser dangdut yang diadakan selama periode 1970-an hingga 1990-an, baik di dalam maupun luar negeri.

Dengan keberhasilan menarik hati rakyat, dangdut tampak cukup mengkhawatirkan sang penguasa jika lagu-lagunya diisi dengan kritik-kritik terhadap mereka, seperti lagu-lagu Rhoma Irama yang rilis dalam periode 1970-1980-an. Beberapa contohnya yakni lagu yang berjudul ”Judi”. Lagu tersebut mengkritik pemerintah yang melegalkan perjudian melalui porkas dan SDSB. Lagu “Judi” rilis pada 1987. Kemudian, lagu “Hak Asasi Manusia” yang rilis pada pertengahan tahun 80-an, mengkritik tegas penguasa yang membatasi suara-suara pada waktu itu. Pembatasan suara itu berupa intimidasi hingga penghilangan. Cara rezim ini begitu picik.

Tetapi semua berubah ketika memasuki periode 1990-an. Rhoma bersama musik dangdut seolah dapat dijinakkan pada era ini. Lagu-lagunya mulai melunak, alias lebih cenderung fungsinya sebagai hiburan. Dangdut sangat dekat dengan rezim penguasa. Dengan kebijakannya, rezim mewacanakan nasionalisasi dangdut. Dukungan rezim terhadap dangdut, terlihat pada peringatan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia, 17 Agustus 1995. Peringatan tersebut mengangkat tema: “Semarak Dangdut 50 Tahun Indonesia Emas”, serta dimeriahkan oleh Rhoma dan Elvie, serta 29 penyanyi dangdut papan atas lain, seperti A. Rafiq, Iis Dahlia, Itje Trisnawati, Lilis Carlina, Cucu Cahyati, Evie Tamala, Rita Sugiarto, Mansyur S., dan Fahmi Sahab.

Penyisipan nama dangdut dalam peringatan nasional semacam itu jelas memperlihatkan peranan Negara memajukan musik dangdut, sekaligus dukungan pemerintah terhadap wacana menjadikan dangdut sebagai music nasional. Tetapi, lebih dari itu, nampak ada unsur politis di sini. Sebelumnya, pada 1993 Rhoma Irama tercatat sebagai anggota MPR, hingga puncaknya 1996 Rhoma Irama menjadi juru kampanye Golkar. Hal itu tentu mengejutkan sekali. Apakah ini upaya rezim meredam pergerakan rakyat melalui dangdut? Sebuah tanda tanya besar.

Gambar: miro.medium.com

 

Juni Aldi Bambang Prakoso, Mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Negeri Semarang 2018

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.