Atas Nama Hukum, Hentikan Pembangunan Pabrik Semen Di Rembang

Spread the love

Oleh Eko Santoso, Bagas Yusuf Kausan

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut, Gubernur Jawa Tengah harus membatalkan izin Lingkungan terkait operasional pabrikPT.Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah. Sebab menurut Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK Ari Sudjianto, amdal PT Semen Indonesia di Rembang tergolong amdal terpadu.

Kata Ari, izin lingkungan yang terbit meliputi izin pembangunan pabrik dan pertambangan, maka Gubernur Jawa Tengah juga harus mencabut izin usaha pabrik.” (kbr.id)

Sebagaimana termaktub dalam konstitusi, Indonesia adalah Negara hukum. Segala tindak-tanduk, kesalahan, perbuatan, perkara, dan persengketaan akan diselesaikan melalui cara hukum—ketika memang musyawarah menemui jalan buntu. Dengan demikian, maka sudah sepantasnya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab dan mematuhi konstitusi, kita patut mematuhi segala keputusan yang telah ditetapkan di muka pengadilan—sebagai ujung dalam pemutusan perkara. Baik dalam konteks individu, kelompok, korporasi, bahkan pihak pemerintah sekalipun.

Namun, tampaknya hal ini tidak berlaku dalam konteks pendirian pabrik semen di Rembang. Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sampai saat ini masih belum mencabut surat ijin lingkungan PT. Semen Indonesia (dahulu izin 2012 masih bernama PT. Semen Gresik) di Rembang. Sebagaimana putusan PK Mahkamah Agung atas kasus PT. Semen Indonesia di Rembang, pada tanggal 5 Oktober 2016 dengan No. Register 99 PK/TUN/2016 telah memenangkan warga Pegunungan Kendeng yang menuntut pembatalan Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Adapun amar putusan Mahkamah Agung tersebut ialah: 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan kegiatan penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Jateng; 3. Mewajibkan kepada tergugat untuk Mencabut Surat Keptusan Gubernur Jawa tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Rembang, Jawa Tengah.

Surat pemberitahuan resmi oleh PTUN Semarang, telah dikirim kepada pihak-pihak terkait, yang dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah, PT. Semen Indonesia, dan warga sebagai pengggugat sejak tanggal 15 November 2016, serta telah diterima oleh pihak penggugat pada tanggal 18 November 2016. Bila pihak pemerintah, yang dalam hal ini sebagai tergugat serta pihak PT Semen Indonesia memiliki komitmen dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, sudah seharusnya Izin Lingkungan PT Semen Indonesia dicabut dan tak ada lagi aktivitas apapun di objek sengketa. Namun sayangnya, hingga saat ini, aktivitas pembangunan pabrik belum juga dihentikan. Bahkan, alih-alih menghormati putusan hukum, pihak pemerintah—yang diwakili oleh elit-elit di Jakarta—justru melontarkan pernyataan yang mengandung maksud melanjutkan pendirian pabrik.

Disamping itu, pengangkatan wacana semacam; Semen Indonesia merupakan BUMN, Investasi yang sudah mendekati 5 Triliun, Nasionalisme, dan jumlah warga penolak pabrik tergolong sedikit, turut memperjelas penistaan terhadap keputusan hukum itu sendiri. Ketika warga penolak pendirian pabrik berusaha patuh terhadap hukum, dengan tetap menolak melalui cara-cara yang legal di mata negara, namun ketika putusan MA telah memenangkan warga penolak, justru pemerintah dan Semen Indonesia lah yang tidak patuh terhadap hukum.

Ketidakadilan semacam inilah yang mengilhami warga Rembang, beserta warga Pegunungan Kendeng lainya, untuk melakukan aksi Longmarch sejauh 150 km dari Rembang menuju Semarang. Aksi ini dimulai sejak hari Senin, 5 Desember 2016. Menurut rencana, para penjemput keadilan agraria ini akan tiba di Semarang pada hari Kamis, 08 Desember 2016. Aksi jalan kaki ini melewati rute jalan pantura, dengan jumlah peserta mencapai 300an orang. Puncak aksi longmarch ini, akan digelar pada tanggal 09 Desember 2016, dengan maksud untuk mengawal putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung dalam kasus semen di Rembang. Disamping itu, aksi ini merupakan upaya untuk menuntut keadilan terkait kasus sengketa penambangan semen yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia.

15349738_1119554818158323_3934943139611259544_n

Sejak 2015, upaya melalui jalur hukum telah ditempuh, mulai dari PTUN Semarang dan PT TUN Surabaya yang selalu berbuah kekalahan. hingga ke Mahkamah Agung yang kemudian membuahkan hasil. Perjuangan alot yang mereka lakukan adalah upaya untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya alam di Pegunungan Kendeng, yang selama ini menjadi aset berharga dalam menopang kehidupan mereka. Tempat yang menjadi tapak pabrik, menyimpan sumber mata air yang menjadi sumber penghidupan. Hilangnya akses terhadap air, berdampak langsung pada lahan garapan pertanian, yang menjadi tumpuan penghasilan bagi masyarakat setempat. Selain itu, pendirian pabrik tersebut turut menciptakan kerusakan lingkungan, dengan dalih sebuah ilusi pembangunan dan kesejahteraan.

Warga penolak pabrik semen, telah memberikan pembelajaran berarti tentang pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Maka dari itu, hidup berdampingan bersama alam—dengan tidak mengeksploitasinya secara serakah—merupakan hakikat kehidupan umat manusia. Masyarakat kendeng, telah member contoh riil akan hal tersebut. Dalam konteks kasus pendirian pabrik semen di Rembang, komitmen semacam ini belum hinggap di pola pikir para pemangku kebijakan. Mereka (pengambil kebijakan) justru acap kali lebih mementingkan kuasa modal, dibanding melestarikan lingkungan. Maka sudah selayaknya pula, kita, dan juga semua elemen untuk mengapresiasi, bersolidaritas, dan ikut berpartisipasi secara aktif dengan aksi longmarch yang dilakukan oleh warga Rembang ini.***

Gambar: JMPPK

0 thoughts on “Atas Nama Hukum, Hentikan Pembangunan Pabrik Semen Di Rembang

  1. Yakinkah bahwa demonstrasi mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia? sejak orde lama, orde baru, malari, hingga reformasi, di gawangi dengan aksi demonstrasi tetapi nyatanya hari ini tetap dalam keadaan yang sama, bahkan lebih buruk. Ya, mungkin saja itu dapat menyelesaikan masalah pertanyaannya berapa %? jika dibandingkan masalah-masalah yang ada di Indonesia, apakah hanya masyarakat rembang yang memiliki masalah? apakah hanya masyarakat rembang yang harus di selesaikan masalahnya, bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang ada di Sumatra, Kalimantan, Maluku, Irian, dll. mereka juga memiliki permasalahan walaupun dalam bentuk yang berbeda, Ada hal-hal yang sifatnya sepele namun sangatlah berarti, Apa cita-cita Bangsa Indonesia, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana? kalau hal ini saja kita tidak tahu bisakah kita menyelesaikan permasalahan bangsa ini?

    1. Sebelumnya, kami mengucapkan terimakasih kepada mas Tyo Nugroho karena telah berkenan berkomentar atas tulisan diatas. Sejauh ini, bagi kami, aksi massa yang salah satu bentuknya berupa demonstrasi, merupakan salah satu metode yang paling menjanjikan untuk membuka ketulian dan kebutaan penguasa. Jika mas Tyo Nugroho memiliki metode lain, yang kiranya lebih besar porsi presentase nya, silahkan beri kami pengetahuan tersebut. Dengan senang hati, kami akan menerima itu sebagai dinamika pengetahuan.

      Kami sepakat bahwa masalah yang ada di Indonesia, memang tidak hanya persoalan tambang di Rembang. Tentunya, kami tidak akan bisa untuk menyuarakan secara keseluruhan tiap-tiap persoalan tersebut. Namun kami yakin, dengan berbekal tanggungjawab intelektual seperti yang dituliskan Edward Said, semoga penyuaraan terkait persoalan rembang merupakan salah satu dari itu. Alangkah lebih indahnya lagi, jika mas Tyo Nugroho menyuarakan persoalan lainya, dan nanti ada pula orang yang menyuarakan persoalan lainya lagi, dan terus-menerus semacam itu. Terkait hasilnya, biar sejarah yang menjawab.

      Jangan dulu terlalu jauh berbicara bangsa dalam pengertian yang paling normatif sekalipun, jika Tanah dan Air sebagai elemen paling mendasar saja, kita tidak berdaulat atas itu.

      Mas, perubahan itu bertahap-tahap. Dan perlu digarap oleh orang-orang yang tekun, ulet, dan istiqomah dalam perjuangan. Semoga kita ada dibarisan orang-orang itu. Terimakasih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.