Banjir di Kudus: Masalah Teknis dan Kerusakan Ekologis

Spread the love

Dua bulan terakhir, aktivitas liputan saya di Kudus dominan soal peristiwa. Banjir adalah satu di antaranya. Pada awal Januari, banjir terjadi di Desa Pasuruan Lor, Kecamatan Jati. Perkaranya tanggul Sungai Gelis jebol sepanjang 50 meter. Akibatnya Dukuh Goleng pun terendam. Sekitar 350 Kepala Keluarga (KK) dan 1.200 jiwa terdampak. Selama seminggu lamanya.  

Banjir terus meluas. Perbaikan tanggul darurat yang memakan waktu semingguan, membuat air terus mengalir. Alhasil tak hanya di Pasuruan Lor, namun genangan air merambah hingga ke Kecamatan Kaliwungu. Akses masuk ke Dukuh Karangturi di Desa Setrokalangan terputus. Pasalnya, ketinggian genangan air telah mencapai satu meter. Sementara itu, masih di desa yang sama, Dukuh Setro, 80 persen rumah warga terendam. Sejumlah 425 KK dengan total 1.100 jiwa pun terisolir. 

Tak hanya rumah, banjir juga menerjang 176,5 hektar sawah. Akibatnya petani pun mengalami kerugian. Jumlahnya ditaksir mencapai Rp.6 juta/ha. Luasan tersebut tersebar di dua kecamatan. Pertama di Kecamatan Jati sebanyak 1,5 hektar. Sisanya berada di Kecamatan Kaliwungu. Paling tidak, terdapat 5 desa terdampak yakni Desa Prambatan Lor, Setrokalangan, Garung Kidul, Banget, Kedungdowo, dan Blimbing Kidul. 

Selang satu minggu, tanggul Sungai Piji jebol. Berlokasi di Desa Tenggeles, Mejobo. Ada dua titik. Pertama di wilayah RT.02/RW.2 dengan ukuran tanggul sekitar 10 meter. Sementara satunya berlokasi di Dukuh Badong RT.05/RW.01 dengan ukuran tanggul 5 meter. Warga di Desa Tenggeles pun harus merasakan air bah selama dua hari.

Pertengahan Januari, banjir kembali terjadi. Kali ini melanda empat kecamatan yakni Mejobo, Bae, Jati, dan Kaliwungu. Kali ini bukan karena tanggul jebol, melainkan karena air sungai meluap. Misalnya di Mejobo, Sungai Piji dan Dawe penuh lalu meluap hingga masuk ke permukiman. 

Banjir juga terjadi di Desa Hadiwarno dan Kesambi. Di sana tanggul Sungai Piji mengalami rembesan. Sementara di Kecamatan Jati, banjir juga terjadi di Desa Jati Wetan dan Tanjung Karang. Ratusan rumah tergenang air akibat luapan Sungai Wulan. Dan di Kecamatan Bae, Sungai Nolo dan Dewe meluap lalu merendam sebagian wilayah Desa Ngembalrejo. Terutama di RW. 04, Dukuh Kauman.

Memasuki bulan Februari, Kudus masih tetap dengan cerita yang sama. Pemberitaan soal banjir terus hadir. Kali ini bahkan lebih parah. Karena terjadi pada awal bulan hingga pertengahan Februari. Tak ayal, banjir kali ini diklaim terparah sejak 2014. Sebab menerjang 16 desa di lima kecamatan. Berdampak pada 17.614 orang dan 4.420 unit rumah. Dan seribuan orang akhirnya terpaksa mengungsi. Padahal beberapa tahun sebelumnya, meski juga terjadi banjir, warga tidak pernah sampai harus mengungsi. Ketinggian genangan air tidak pernah separah momen banjir kali ini. Dan banjirnya pun acap lebih cepat surut.

Pada momen banjir kali ini, selain permukiman, area sawah pun ikut terendam. Jumlahnya mencapai 3.010 hektar. Hal ini menimbulkan kerugian materil sekitar Rp. 20 miliar.

Kepanikan masyarakat bertambah ketika air banjir berbau busuk dan berwarna hitam. Kondisi itu terjadi di Dukuh Tanggulangin, Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati sejak Selasa (2/2) hingga tanggal (9/2). Dampaknya warga mengalami gatal-gatal. Dugaan sementara, perubahan warna diakibatkan bercampurnya limbah pabrik. Namun tidak ada penelitian lebih lanjut. Misalnya, pabrik-pabrik mana yang sebenarnya menjadi penyebab. Namun di lokasi tersebut, memang terdapat satu pabrik besar yakni pabrik Pura Group milik Jacobus Busono. Salah satu bos raksasa bisnis percetakan dan pengemasan terbesar di Asia Tenggara.*

Pada saat yang sama, lagi-lagi pemerintah dan pihak-pihak terkait muncul dengan pernyataan klise. Bahwa curah hujan adalah penyebab utama banjir. Meski belakangan mulai ada pengakuan bahwa hujan bukan faktor satu-satunya. Misalnya ada faktor (1) Normalisasi sungai yang lama tidak berjalan, sehingga mengalami pendangkalan; (2) tanggul yang dibiarkan tak terawat, sehingga rapuh dan mudah jebol; (3) penyempitan sungai akibat meluasnya permukiman; (4) drainase yang berjalan tidak selayaknya; dan (5) pompa polder yang terbatas. Kelima hal tersebut merupakan bagian dari serangkaian puzzle persoalan teknis yang saling berpilin. Dan kelima faktor itu telah diakui terjadi di Kudus. Dan tentu saja, otoritas dan/atau tanggung jawab perkara itu ada di tangan pemerintah. 

Sampai di sini kita dapat melihat bahwa para pemegang kepengaturan (pemerintah) ini lalai. Atau bisa jadi mereka memang sengaja merumuskan kebijakan yang mengeliminir poin-poin tadi. Jika benar demikian, maka secara langsung maupun tidak langsung, mereka telah menumbalkan masyarakat. Oleh sebab itu, kita, masyarakat, bisa mendakwa bahwa buruknya kepengaturan urusan publik adalah juga sumber persoalan banjir.

Mari melihat sedikit contohnya tentang penyempitan sungai. Saya mengacu pada temuan Widya Kusumo dan Wildan Akfi Kurnia dalam penelitian berjudul Penanganan Sistem Drainase Kecamatan Jati, Kudus. Penelitian itu menyebut bahwa Sungai Juana mengalami penyempitan dan belum dilakukan normalisasi selama sepuluh tahun terakhir. Akibatnya, aliran dari daerah hulu (Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, serta daerah-daerah di DAS sekitar Gunung Muria) harus menunggu antrian untuk bisa masuk ke Sungai Juana. Karena kondisi topografi yang datar, akhirnya aliran yang biasanya mengalir melalui Sungai Juana justru berbalik arah (back water) menuju ke daerah Sungai Wulan. Fenomena ini disebut sebagai bottleneck

Penyempitan tersebut beriringan dengan adanya sedimentasi yang mengakibatkan kapasitas Sungai Wulan menurun dari 1.100 kubik/detik menjadi 725 kubik/detik. Sementara kapasitas Sungai Juana merosot drastis dari kubik/detik menjadi kubik/detik. Hal serupa terjadi di hampir semua sungai di Kudus. Bahkan telah diakui bahwa sekitar 50 persen sungai di Kudus telah mengalami kerusakan. Akibatnya, saat musim hujan, air kerap meluap ke permukiman warga. Informasi ini saya dapat dari hasil wawancara dengan PSDA Seluna.

Saya juga melakukan wawancara dengan seorang Kepala Desa di Kecamatan Mejobo tentang tanggul.

Ia menyebut bahwa jebolnya tanggul di dua titik sekaligus di Desa Tenggeles pada bulan lalu, diakibatkan karena kurang perawatan. Maka tak ayal, derasnya air yang mengalir di Sungai Piji tak mampu tertahan. Tak hanya di Tenggeles, titik-titik tanggul kritis terjadi hampir di sepanjang aliran Sungai Piji. Misalnya di Desa Golantepos, Hadiwarno, dan Kesambi. 

Sementara itu, Kudus hanya memiliki dua pompa polder yang aktif. Satu pompa lainnya rusak. Jumlah ini tentu terlalu minim. Apalagi kekuatan pompa tergolong rendah. Kemampuannya hanya 600 kubik/detik. Menurut pernyataan Plt Bupati Kudus, Hartopo, setidaknya perlu lima pompa lagi dengan kekuatan di atas 1000 kubik/detik. 

Sebenarnya penggunaan pompa ini juga dilema. Mengingat, upaya memompa air ke luar wilayah genangan tak akan bisa dilakukan selama debit sungai tempat pembuangan tinggi. Karena, jika dipaksakan, air yang dipompa justru akan kembali atau menuju daerah lain yang lebih rendah. Lagi pula, pompa bukan kartu sakti untuk menyelesaikan sepenuhnya perkara banjir di Kudus. Masih banyak kartu lain.

Berbagai persoalan teknis ini makin membuktikan bahwa pengaturan urusan publik berjalan timpang. Selalu saja warga yang disalahkan. Sementara pihak pemerintah selalu mengelak jika disalahkan. Pengelakan itu mewujud, misalnya, dengan menganggap “warga tidak patuh karena membuang sampah di sungai” sebagai penyebab banjir. Mungkin itu ada benarnya, namun presentasenya sangat kecil. Ada faktor lain dengan persentase yang lebih besar. Dan pemerintah selalu tutup mata soal itu.

Selain terus menyalahkan masyarakat, para pengambil kebijakan acapkali mereduksi persoalan banjir yang sejatinya kompleks. Mereka selalu melokalisir masalah dalam dua hal. Pertama, melokalisirnya menjadi perkara teknis. Kedua, melokalisir masalah secara geografis. Saya hampir tidak pernah mendengar bahwa banjir di Kudus sangat berkait dengan yang terjadi di Pati, Jepara, Demak, Grobogan, hingga Semarang. Padahal ketika mewawancarai pegawai PSDA, Ia pun mengarah ke situ. Banjir di Kudus berkorelasi dengan banjir di sekitarnya. 

Pertama soal hilangnya daerah tangkapan air di Pegunungan Muria. Menurutnya, terjadi penggundulan hutan besar-besaran sejak tahun 2000an. Dan wilayah Pegunungan Muria mencakup tiga kabupaten yakni Jepara, Kudus, dan Pati. Luasnya semula mencapai 69.812,08 hektar. Dari luasan itu, sekitar 38.308 hektar telah mengalami kerusakan. Meliputi, sekitar 13.252 hektar berada di Jepara; 23.807 hektar di kawasan Pati; dan 1.249 hektar di Kudus.

Seorang warga di sekitar lereng Muria menyebut bahwa penggundulan hutan biasanya disusul dengan perambahan kopi hingga pakis. Pelakunya, salah satunya, adalah PTPN dan perusahaan perkebunan lain. Dan sisanya baru masyarakat sekitar. Dengan model tanaman perkebunan yang monokultur, kemampuan serap air dari tanaman tersebut pun minim. Sehingga debit air yang masuk ke sungai meningkat. 

Selain itu, model tanaman semacam itu juga berbeda dengan model tanaman keras seperti Jati. Tanaman keras biasanya memiliki kemampuan lebih baik dalam menahan tanah dari longsor dan erosi. Sehingga semakin maraknya perkebunan di lereng pegunungan Muria akan turut meningkatkan erosi dan longsor. Longsor berarti bencana bagi masyarakat. Sementara erosi menyebabkan sedimentasi di sungai. Akhirnya sungai pun mengalami pendangkalan dan menyebabkan daya tampung menurun. Bersamaan dengan itu, debit air yang masuk ke sungai meningkat. Sehingga kondisi sungai meluap. Baik sungai-sungai yang mengalir ke Kudus, ke Pati, maupun ke Jepara.

Kedua soal konversi lahan dan model pembangunan. Ambil contoh di Kudus. Merujuk data BPS, Kudus dalam angka 2016, terdapat 1.356 perusahaan. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2000 yang hanya 227 perusahaan. Misal satu perusahaan memakan lahan satu hektar saja, maka ada 1.350an hektar lahan di Kudus yang telah terkonversi. Sebagai catatan, luas Kota Kudus adalah 425,2 km2. Sementara luas pabrik rokok Djarum mencapai sekitar 100 hektar. Makin banyak daerah terkonversi (menjadi pabrik) maka makin hilang daerah resapan. Pasalnya, semula lahan-lahan ini adalah sawah dan tanah kosong yang bisa menyerap air. Sementara sekarang berubah jadi beton, keramik. Sehingga tidak bisa lagi menjadi area resapan. Akibatnya air langsung melesat ke sungai dan menumpuk di wilayah yang rendah seperti Kecamatan Jati, Mejobo, atau Kaliwungu. 

Perusahaan-perusahaan ini juga turut mengekstraksi air tanah. Tak hanya yang berbasis swasta, ekstraksi air tanah juga dilakukan perusahaan milik pemerintah seperti PDAM. Di Kudus, air baku PDAM diambil dari air sumur dalam. Total mereka memiliki 50 sumur. Estimasinya, tiap sumur melayani 1.000 pelanggan. Saat ini PDAM Kabupaten Kudus telah memiliki 49.922 pelanggan. Makin menjamurnya pabrik dan bangunan beserta ekstraksi air tanahnya tidak dibarengi dengan pembuatan sumur resapan. Hal ini sempat pula dikeluhkan Plt Bupati. Menurutnya, perusahaan-perusahaan ini membandel, sementara pihaknya belum bisa melakukan pengecekan dan pengawasan dengan baik. 

Dampaknya terjadilah perubahan kondisi lingkungan air. Kudus menjadi satu dari beberapa wilayah di Jawa Tengah yang mengalami itu. Sebagaimana yang disebutkan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah, Dinas Energi dan Sumber Data Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Bambang Mandala Putra pada 2018 lalu. Dia mengatakan bahwa Kudus turut mengalami perubahan kondisi lingkungan air tanah. Sebagaimana Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak bagian Barat, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Solo, Karanganyar, dan Sragen. Konsekuensinya, bisa terjadi penurunan tanah seperti di Semarang, Demak, Pekalongan, Tegal. Khusus untuk Kudus, saya belum menemukan penelitian sejauh mana penurunan tanah telah terjadi. 

Daerah tangkapan air makin menipis. Debit sungai makin meningkat. Jelas saja Kudus makin berpotensi dilanda banjir sungai. Dan ini, seperti hasil obrolan dengan pegawai PSDA, tidak berhenti sebatas menjadi banjir di Kudus, Pati, atau Jepara. Namun ada terjadi juga peningkatan air yang masuk ke laut. Dampaknya wilayah pesisir seperti Semarang, Demak, juga terkena. Peningkatan air laut juga bukan fenomena yang turun dari langit. Ia disebabkan oleh perubahan iklim yang mewujud dalam bentuk, misalnya, meningkatnya curah hujan dan mencairnya es di kutub. Perubahan iklim pun sebagian besar disumbang oleh produksi gas rumah kaca (GRK) yang dilakukan industri besar, bukan semata karena warga. (bagas)

Catatan Akhir

*Meski diklaim jika sektor industri menjadi penyangga utama perekonomian dengan kontribusi 81,09 persen PDRB, sebenarnya peningkatan tersebut inheren dengan produksi limbah. Fenomena air banjir berbau busuk dan berwana hitam mudah diduga jika itu disuplai oleh industri-industri. Artinya, peningkatan sektor industri berarti meningkat pula problem ekologis. Ringkasan Parameter Kimia Air Bersih per lokasi IHT Tahun 2017 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Kudus menyebut bahwa hasil pengujian di daerah rumah warga pada daerah sekitar Industri Hasil Tembakau (IHT) dari 9 pabrik, 8 di antaranya tidak memenuhi Syarat Baku Mutu. Sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Permenkes No. 416/Menkes/Per/1990 yaitu 10 MPN/100 ml untuk air sumur perpipaan dan 50 MPN/100 ml untuk air sumur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.