Banjir, RK, dan Peluang Counter Framing

Spread the love

Oleh Bagas Yusuf Kausan

Dalam sebuah perkuliahan, seorang dosen pengampu mata kuliah sejarah kota berbicara panjang lebar dan memuji tanpa batas keberhasilan Ridwan Kamil dalam membangun Kota Bandung. Kemudian, dari selentingan-selentingan pembicaraan dengan beberapa teman, terdengar pula pujian mereka atas kepemimpinan Ridwan Kamil—yang didasarkan pada wajah Bandung hari ini, yang kian menarik dengan hadirnya taman-taman kota. Kedua anggapan tersebut, berasal dari masyarakat yang berdomisili di luar Kota Bandung. Mengapa bisa demikian? Tentunya kita telah mafhum, bahwa Ridwan Kamil merupakan seorang figur walikota yang teramat terkenal di media sosial. Emil, sebagaimana biasanya ia dipanggil, kerap eksis di beragam media sosial miliknya, baik itu Instagram, Facebook, maupun Twitter. Melalui akun media sosialnya, kita dapat mengikuti perkembangan dan agenda kebijakan RK, sekaligus aktivitas sehari-harinya—yang dilengkapi dengan penggunaan bahasa nya yang ringan, mudah dicerna, dan humoris—yang dibeberapa kesempatan, cenderung seksis. Maka dari itu, melalui kecanggihan dunia milienal saat ini, menjadi wajar jika banyak masyarakat di luar Kota Bandung, tersanjung dan mengerti betul sosok pemimpin kota kembang ini.

 Tak ada yang dapat menyangkal, bahwa RK memang begitu populer di media sosial. Hal itu, belum ditambah dengan produksi pemberitaan tentangnya yang tersebar di berbagai media nasional. Pertanyaannya, apakah RK memang benar-benar manis seperti yang terpampang di media sosial? Kemudian, apakah benar kebijakan RK seindah caption-caption yang ditulisnya—terlebih, apakah RK memang serupa dengan ekspektasi masyarakat yang memandangnya dari media sosial dan bukan merupakan warga Bandung?

Beberapa hari terakhir, portal media ramai mengangkat berita banjir yang melanda Kota Bandung. Dari gambar-gambar yang menyertai berita tersebut, saya yang sedang berdomisili diluar Bandung—merasa prihatin, sekaligus merasa kesal. Argumentasi yang coba dibangun oleh pemangku kebijakan—yang dalam hal ini ialah Ridwan Kamil, selalu berkelit dan bahkan  merasa kebingungan terkait penyebab banjir di daerah Pagarsih dan Pasteur, Pada hari Senin, 24 Oktober 2016 (Tempo.co). Kemudian, untuk memperilihatkan kebingungannya, RK pun bertanya, “apakah air dari utara melebihi kapasitas?”. Jika ditelisik, pertanyaan RK tersebut, terkesan memiliki tendensi untuk menyalahkan kawasan-kawasan di utara, yang telah mengirim banjir untuk Kota Bandung—yang menurut versi RK, akan didesain menjadi sebuah kota teknopolis nan indah.

550088_620

Kecenderungan untuk menyalahkan daerah lain, seperti yang terkandung dalam pertanyaan RK tersebut, segera ditemukan bantahannya, melalui kajian sementara penyebab banjir yang dikeluarkan oleh Walhi. Dalam kajian tersebut, terutama pada poin yang pertama, banjir yang terjadi merupakan konsekuensi dari salah urusnya wilayah dan ruang DAS di Kota Bandung, yang ditandai alih fungsi kawasan tangkapan air dan resapan hijau KBU, yang masuk wilayah Kota Bandung (Kec Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Astana Anyar, Andir). Dan, bukan disebabkan oleh air kiriman dari Wilayah Lembang (berlokasi di utara Bandung, pen), sebagaimana yang ditunjukan oleh pertanyaan RK sebelumnya. Karena ternyata, aliran air dari Lembang, Bandung Barat, justru mengalir ke Sungai Cikapundung, dan bukan mengalir ke Sungai Citepus (kompasiana.com).

Disamping itu, pertanyaan RK yang menunjuk ‘kapasitas air yang berlebih’ sebagai penyebab banjir, dapat kita posisikan pula sebagai pijakan pemikiran RK yang cenderung menyalahkan air—yang dalam hal ini berupa hujan, sebagai biang terjadinya banjir. Pemikiran semacam ini, dengan sendirinya, akan menggiring opini publik untuk memposisikan banjir sebagai sebuah bencana alam, tanpa mau jujur menyebutnya sebagai bencana lingkungan. Jika yang mencuat ke permukaan adalah bahwa banjir disebabkan oleh alam (baca:hujan), maka manusia terbebas dari stempel penyebab banjir. Padahal, manusia lah yang layak disalahkan atas terjadinya banjir. Terutama kali, banjir perlu dikaitkan pula dengan perilaku manusia, yang dilegalkan pemerintah, untuk melangsungkan pembangunan infrastruktur secara membabi-buta, tanpa memperhatikan pentingnya kelestarian alam. Hal demikian, terjadi pula di Bandung. Gedung-gedung melejit jumlahnya, namun RTH terus mengecil. Bahkan, 13 gedung tinggi diindikasikan tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan (Pikiran Rakyat). Watak RK yang ramah terhadap pemodal, semakin memperparah hal tersebut. Maka tak aneh, jika Bandung terus akan dijejali proposal investor—yang telah economics oriented sejak dalam pikiran, untuk terus membangun infrastruktur Bandung yang mengeliminasi sisi-sisi ekologi, sebari menuhankan estetika, dengan berkiblat pada kota-kota nan jauh disana.

Jika kembali mencermati pertanyaan RK diatas, akan terlihat pula kontradiksi pemikirannya. Di satu sisi, Ia hendak menyalahkan air kiriman dari kawasan lembang di utara Bandung (Kabupaten Bandung Barat) sebagai penyebab banjir. Namun pada sisi lainya,  Kawasan Bandung Utara (KBU) yang masuk administrasi Kota Bandung pun sama hancurnya. Padahal suplai air tanah untuk kawasan Bandung, 60% berasal dari KBU tersebut. Ketika kita menyempatkan diri mengunjungi kawasan Bandung utara, kita akan melihat rangkaian cafe dan perumahan elit yang berdiri diatas lahan yang miring dan terjal. Untuk kasus kehancuran Kawasan Bandung Utara, memang, tidak serta merta merupakan kesalahan pemerintahan Kota Bandung saja. Hal ini disebabkan oleh kawasan KBU sendiri, yang meliputi 10 kecamatan di Kota Bandung, 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, 2 kecamatan di Kota Cimahi, dan 6 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu, perlu koordinasi yang baik antar kabupaten/kota, termasuk pemerintahan provinsi, guna menyelamatkan KBU dari kerusakan yang  makin parah. Jika ini tidak segera diperhatikan, niscaya, banjir akan senantiasa menggenangi kawasan cekungan Bandung.

 Kembali ke permasalahan banjir, seperti yang telah banyak diwartakan oleh media, RK pun meminta maaf atas terjadinya banjir, dan siap bertanggungjawab atas segala dampak yang dihasilkannya. Sementara untuk upaya mengurai banjir, disamping dengan memperlebar gorong-gorong, RK pun merancang sebuah sistem pencegahan dan penanganan banjir, yang Ia sebut dengan “Tol Air”. Segera setelah terjadinya banjir di kawasan Pasteur dan Pagarsih, melalui akun media sosialnya, RK mendesain rancangan “Tol Air” untuk daerah Pasteur dan Pagarsih—dengan berkaca pada pemasangan “Tol Air” di Gedebage yang menurut RK, berhasil mengurangi banjir di kawasan tersebut. Disinilah, RK kembali mendapat Framing baik di mata warganya. Hal itu dapat terlihat dari komentar-komentar yang tersedia di media sosialnya, yang bertaburan pujian atas sikap tanggap RK terkait banjir kemarin. Namun beberapa hari setelah RK memposting hal tersebut, banjir besar kembali terjadi di Bandung—dan bahkan, banjir itu terjadi di Gedebage yang disebut-sebut RK telah berhasil mengatasi banjir melalui mekanisme ”Tol Air”. Fakta ini, sebenarnya, sudah teramat cukup untuk mempertanyakan kembali kebijakan “Tol Air” tersebut. Mula-mula, pertanyaan dapat diarahkan pada sejauh mana keterlibatan warga dalam perumusan kebijakan “Tol Air” tersebut. Ataukah, kebijakan ini hanya buah hasil dari pemikiran RK sendiri, dengan tidak melibatkan warganya secara partisipatif untuk duduk bersama mencari solusi. Kemudian, pertanyaan dapat pula ditujukan pada kemanakah sebenarnya air aliran “Tol Air” ini bermuara? Jika benar ke daerah selatan Bandung, yang telah menjadi langganan banjir setiap tahun, maka kebijakan ini tak ubahnya hanya pipa pengirim banjir ke daerah lain.

Memang,banjir merupakan sebuah permasalahan klasik nan pelik yang menghinggapi hampir setiap daerah. Untuk itu, penanganan banjir perlu dikerjakan dengan kerja-kerja kolektif yang melibatkan banyak organ, tidak hanya pemerintah. Maka dari itu, RK dalam hal ini, perlu benar-benar membuka ruang partisipasi lebih luas guna menyelesaikan persoalan ini, dan berhenti bersikap arogan, anti-kritik, dan mementingkan citra pribadi dan elektabilitas kefigurannya semata. Kemudian, RK pun perlu lebih berani untuk menunjuk hidung gedung-gedung bertingkat yang berkelindan dengan kepentingan pemodal, serta menunjuk perusakan daerah KBU, yang lagi-lagi, disebabkan oleh hasrat berlebih kaum urban dengan jubah cafe dan perumahan elit sebagai salah satu penyebab banjir. Sementara itu, dari beberapa portal media, RK cenderung mengambil langkah bertahan dalam menangani banjir. Artinya, kebijakan penanganan banjir hanya berpusar pada kebijakan-kebijakan yang teknis (gorong-gorong, Tol Air, pelebaran sungai, dll), tanpa menembak pada struktur permasalahan atasnya yang kian menguat. Kiranya, RK pun perlu pula untuk menimbang perampasan hak atas kota, hak alam, dan ruang oleh kapital—dengan topeng pembanguan, sebagai konvergensi dari masalah banjir. Sayangnya, sependek pengetahuan saya, RK justru senang bersolek dengan pemodal, sebari mengemis-ngemis CSR pada kapital untuk membiayai kebanyakan infrastruktur Bandung.

Berkaca pada itu semua, kejadian banjir kemarin, disamping menyisakan puing-puing sampah, sebenarnya menyisakan pula celah untuk mengudarakan counter framing agar minimal, dapat mengimbangi kemenangan .framing RK dalam kontestasi pengaruhnya di masyarakat. Sementara Framing sendiri, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Wahid Situmorang (2007), berkaitan dengan upaya para pelaku perubahan mempengaruhi makna dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, pelaku perubahan memiliki tugas penting mencapai perjuangannya melalui pembentukan framing atas masalah-masalah sosial. Lebih lanjut, alat dalam menjalankan framing menjadi topik yang sangat penting pada dekade 60an, terutama terkait alat yang berupa media. Dalam hal ini, RK sebagai pelaku kebijakan publik telah sukses membuat skema frammingnya sendiri secara baik dalam masalah banjir—yang lebih jauh lagi, dalam seluruh entitas dirinya, baik secara personal, maupun keseluruhan kebijakannya,  melalui alat medianya. Hal ini terbukti dari puja-puji yang luar biasa terhadap RK, yang menghiasi pemikiran masyarakat Bandung secara khusus, dan bahkan masyarakat luar Bandung secara umum—yang memandang RK, nyaris tanpa cacat, sempurna, dan bahkan mensejajarkannya dengan sosok Bung Karno. Sekali lagi, RK telah sukses melaksanakan itu semua.

Momentum banjir kemarin, seperti yang telah singgung diatas, kiranya, dapat membelakan mata kita bahwa ada yang tidak beres dari kepemimpinan Ridwan Kamil. Dengan pembacaan semacam itu, terkelupas lah peluang dan celah untuk membalik framing yang telah dimenangkan oleh RK—dengan tampang kesempurnaan tiada-tara atas dirinya. Untuk itu, guna membalik framing RK, sesuai dengan perkataan Zald, menentukan topik menjadi penting, karena itu merupakan sumber dasar pembentukan framing—yang dalam hal ini, merupakan framing tandingan atas RK. Maka, banjir kita letakan dalam topik yang membentuk framing tandingan tersebut. Terkait konten yang akan dibangun dan diajukan sebagai framing tandingan tersebut, perlu digali lebih luas dengan beragam perspektif. Namun untuk sementara waktu, bermasalahnya perihal kebijakan penanganan banjir beserta standar-ganda nya RK dalam bersikap, ditambah uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, perlu diproduksi secara terus-menerus dengan alat media, agar minimal, RK tidak selalu diposisikan dengan sedemikian sempurnanya dalam memimpin Bandung—terutama kali dalam topik banjir, yang terbukti memiliki kekurangan-kekurangan yang menyertainya. Kemudian, counter framing ini dapat pula dijadikan katalis pembentukan framing tandingan lainya—yang berangkat dari topik yang bermacam-macam. Karena sebenarnya, Bandung tidak seindah yang ada di layar televisi, maupun di jejaring media sosial. Dan Bandung pun tak sesempurna yang ada di benak dosen sejarah kota dan teman-teman yang mengukur keberhasilan pembangunan sebuah kota, hanya dengan indikator keberadaan taman dan keindahan belaka. Bandung, beserta udara nya yang berubah, menyimpan pula problematika yang rumit. Hanya saja, RK telah memenangkan kontestasi perebutan diskurs di media, yang membuat persoalan riil menjadi kabur dari hadapan mata.

Padahal, RK pun menyimpan peluang untuk di balik citranya, misalnya, dengan kecenderungan RK, yang acap kali justru bersikap angkuh dan superior terhadap warganya. Hal ini terkonfirmasi melalui pernyataannya di media sosial, beberapa waktu lalu. Dalam rangka undangan sebuah dialog.

Teruntuk para mahasiswa, Kritikus ilmiah, haters emosional atau yang hobi bilang pencitraan, mari kita kumpul dialog bedah data ttg plus minusnya pembangunan BDG di UPI. Saya sediakan waktu 3 jam. Ditunggu” Ujar RK di salah satu media sosialnya.

Inilah undangan acara yang disampaikan oleh seorang walikota, yang citranya begitu luarbiasa sempurna. Sementara pantas tidaknya undangan tersebut, silahkan dinilai sendiri. Acara di UPI tersebut,  merupakan dialog bersama RK, dengan tema; Bedah Bandung. Sebenarnya, pada hari yang sama, meskipun berlainan waktu pelaksanaannya, ada juga acara yang serupa dengan acara yang terselenggara di UPI, yaitu acara diskusi publik, dengan tema; Kota Bandung Banjir Salah Ridwan Kamil? Yang diselenggarakan oleh Bandung Sosial Center, dengan pembicara yang cukup kompeten dibidangnya. Saya kurang mengetahui pasti, mengapa acara yang diselenggarakan oleh Bandung Sosial Center ini tidak sekalian menyertakan RK untuk hadir didalamnya. Padahal, akan menarik jika RK hadir dan berdialog dengan para pembicara acara tesebut yang memang professional terkait masalah banjir. Sementara acara di UPI, menurut saya, tak terlepas pula dari tulisan mahasiswa UPI yang mengkritik tajam kepemimpinan Ridwan Kamil. Artinya, acara di UPI merupakan bentuk tanggapan RK atas tulisan mahasiswa tersebut. Maka, tak heran pula jika RK begitu nyolotnya dalam menulis undangan tersebut. Disanalah kita dapat melihat keangkuhan seorang Ridwan Kamil.

Dilain kesempatan, kita dapat pula meninjau bagaimana seorang RK bersikap, seperti halnya pada kasus pembubaran paksa lapak Perpustakaan Jalanan yang dilakukan oleh militer dengan begitu represifnya. Ketika itu, datang kritik yang dilontarkan Zen RS, dan RK pun menanggapi dengan argumen yang menurut pandangan pribadi, seoalah lari dari kritik tersebut. Hal ini belum termasuk dengan bagaimana sikap RK, terkait penggusuran yang terjadi di Stasiun Bandung. Memang, jika ditelisik lebih lanjut, RK sebenarnya sama saja dengan pemimpin lainya—yang sedang terbuai dengan tren penggusuran. Perkampungan kumuh, orang-orang miskin, dan kelas tertindas lainya memang sedang berhadapan dengan rezim penggusuran, yang gemar menyederhanakan persoalan menjadi hanya sekedar direlokasi ke rusunawa, tanpa menimbang tercabutnya sosio-ekonomi dan kultural dari tempatnya bernaung. Apalagi, ditambah dengan proyek sekaliber Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang disponsori Bank Dunia—yang secara tersirat, akan mendesain kota global dengan segala kemewahannya, diatas ratap-tangis penggusuran. Ini belum termasuk dengan pembiaran RK, terhadap pengkaplingan secara besar-besaran lahan di daerah Gedebage oleh Summerecon. Ini pun belum termasuk kemacetan parah yang terjadi di Bandung, akhir-akhir ini. Dari Jalan Soekarno-Hatta ke Jalan Supratman, harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Kemudian dari Ujungberung ke daerah Surapati, kembali harus ditempuh berjam-jam.

Maka sebenarnya, sekali lagi, RK tidaklah sempurna. Hal ini penting dinyatakan, agar keberimbangan informasi dan dialektika pemikiran dapat membumi di tengah masyarakat. Hanya saja, kritik terhadap RK beserta kebijakannya, memang belum terlalu banyak. Hal ini menyebabkan pandangan terhadap RK dan Bandung yang itu-itu saja, dan berdampak hingga menjangkau cara pandang masyarakat lain di luar Bandung. Sebagai penutup, tulisan ini bukan bermaksud untuk menggoyang kepemimpinan seorang Ridwan Kamil, ataupun bermaksud untuk mencaci dengan membabi-buta. Meskipun, bisa jadi, tulisan ini akan dianggap sebagai ‘haters emosional’ seperti yang dikatakan RK. Namun yang jauh lebih penting, secara pribadi, kejenuhan melihat figur RK yang hanya dilihat dari sisi personalnya semata, dan melihat Bandung yang dipandang permukaannya saja, tanpa diimbangi dengan tinjauan atas kebijakan dan persoalan rill dan mendasar yang menyertainya. Sudah semestinya, Bandung dan RK tidak diposisikan luhur tanpa cacat. Dibalik citra RK di media, termaktub persoalan-persoalan yang belum Ia selesaikan. Dengan ini, semoga, iklim politik yang tidak mabuk citra dan elektabilitas, maupun politik figur semata, bisa terkikis secara perlahan. Tentunya, dengan cara terus memproduksi framing tandingan, wacana alternatif dalam melihat RK dan Bandung, baik di media maupun kehidupan nyata. ***

Gambar 1: Pikiran-Rakyat
Gambar 2: Tempo.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.