Belajar Berpikir dan Bersikap Adil

Spread the love

Oleh Gunawan Budi Susanto

Belum lama ini saya memperoleh kiriman buku dari Ellen Kristi, buku karya Anne Shakka: Cilik-cilik Cina, Suk Gedhe Meh Dadi Apa?: Autoetnografis Politik Identitas.  Memerihkan! Itulah yang saya rasakan ketika membaca buku itu. Seperih ketika membaca buku Handoko Widagdo, Anak Cino: Pencarian Jati Diri Keluarga Pedesaan Jawa. Dulu, ketika Handoko Widagdo mengirim draf naskah buku itu sebelum menerbitkannya, untuk saya baca dan komentari, saya mengusulkan judul Susah Sungguh Jadi Orang Cina di Indonesia. Ya, lantaran itulah kesan yang saya peroleh dan pahami setelah tuntas membaca draf itu. Kini, kesan itu pula yang menguat setelah membaca buku Anne Shakka, yang merupakan tesis dia di Universitas Sanata Darma Yogyakarta.

Keperihan serupa saya rasakan ketika membaca kumpulan cerpen Teopilus B. Tebai, Aku Peluru Ketujuh. Sembilan belas cerita pendek karya pemuda Papua itu berkisah tentang Papua dan kepapuaan. Rasa perih itu pula yang muncul ketika saya membaca novel Felix K. Nesi, Orang-orang Oetimu. Felix secara elok mengunjukkan kisah memedihkan orang-orang yang hidup di sebuah wilayah terpelosok di Nusa Tenggara Timur, Oetimu.

Kisah yang Teopilus Tebai dan Felix Nesi tuturkan mengingatkan saya pada kengerian saat membaca Nyala Panyot Tak Terpadamkan. Itulah laporan mengenai kekejaman dan kebrutalan yang berlangsung di Nanggroe Atjeh Darusalam saat pemberlakuan kebijakan daerah operasi militer di wilayah itu.

Kepedihan kembali memberual ketika Minggu siang, 24 November 2019, saya membaca cerita tulisan Janua, salah seorang peserta kelas menulis. Izinkan saya menukilkan cerita Janua itu selengkapnya.

***

Aku Iri pada Mereka

Sehabis selesai bangku SMA, aku membulatkan tekad melanjutkan ke perguruan tinggi di Jawa. Kebetulan ada sodara kuliah di Jawa. Ada hal membuatku tertarik melanjutkan studi di Jawa. Alasan aku memilih kuliah di Jawa, karena ingin menambah pengalaman. Aku merasa harus mencari pengalaman lebih banyak lagi.

Setiba di Jawa, aku melihat banyak anak sekolah, terutama di tingkat sekolah menengah atas (SMA), pulang sore pukul 15.00-17.00. Padahal, di Papua pelajar pulang pukul 12.00 atau paling lambat pukul 14.00. Ada hal yang membuatku penasaran. Lalu aku bertemu teman sebangku saat kuliah yang bertanya banyak tentang Papua.

Mereka sangat ingin tahu tentang Papua. Mereka bertanya dari hal-hal masuk akal hingga tidak masuk akal. Aku kadang merasa minder, takut, bahkan marah ketika mereka mengatakan Papua masih terbelakang dan kurang mampu. Bahkan mereka menyebut kehidupan di Papua sangat primitif.

Lalu mereka berinteraksi memakai bahasa daerah. Aku penasaran. Aku bertanya, “Mengapa kalian memakai bahasa daerah di dalam ruang kelas dan di luar kelas? Apakah kalian tidak dilarang semenjak di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas ketika berbahasa daerah?”

Mereka menjawab, “Kami di sekolah diajari bahasa daerah. Bahkan bahasa daerah sudah ada dalam kurikulum sebagai materi pendidikan.“

Aku terkejut. Aku membandingkan dengan kurikulum yang diterapkan di Papua.

Lalu aku bertanya kepada adik Amison. Dia sudah menetap lama sejak SD hingga kuliah di Jawa. Orang tuanya juga menempuh pendidikan di Jawa. Dia bercerita mengenai pengalaman hidup sejak SD hingga kuliah di Jawa. Dia semenjak SD hingga SMA selalu diajari bahasa Jawa. Meskipun dia orang Papua, wajib mengikuti mata pelajaran bahasa Jawa.

Mengapa di Papua tidak pernah diajarkan bahasa daerah? Bahkan kalau kami menggunakan bahasa daerah Papua di sekolah, kami dianggap kolot, bahkan dihukum oleh guru.

***

            Usai pembacaan kisah itu, Janua bercerita kini di Papua ada mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal. Namun, ironis, yang diajarkan adalah bahasa Jawa.

            “Bukan ironi! Bukan. Itulah yang semestinya terjadi, itulah yang seharusnya dilakukan. Begitulah kata konsultan penaklukan. Ya, itulah penaklukan lewat pencerabutan mereka dari akar budaya. Pemberangusan budaya lewat pemaksaan penerapan bahasa lain dan pelarangan penggunaan bahasa mereka. Jenial kan?” sergah Kluprut sinis. “Jadi, jika kemudian muncul keinginan merdeka, wajar bukan? Lantaran terasa benar pengasingan mereka dari kultur dan tanah tempat lahir dan hidup itu berlangsung secara sistematis – yang kelak mempermudah bagi kekuatan modal untuk mengeruk kekayaan alam di sana. Bukankah ironi macam itu pula yang digambarkan Felix lewat politik pangan, yang menggantikan singkong dan jagung sebagai makanan pokok di Timor Barat dengan nasi? Pendekatan Jawa sentris itu sesungguhnya manifestasi dari Jawa yang menjarah, Jawa yang menjajah!”

            “Aduh, Kluprut, jangan ngawur! Jangan tergesa mengambil simpulan berdasar asumsi, berdasar anggapan, yang belum terkonfirmasikan kebenarannya,” sahut saya. “Sungguh, saya khawatir kau bakal kena tuduhan memprovokasi dan disangka menyebarkan kebencian. Kau tahu bukan, pasal-pasal warisan kolonial yang mulur-mungkret sesuai dengan kepentingan penguasa bisa dan masih berlaku sampai sekarang? Siapa bisa menjamin kau tidak dijerat dengan, misalnya, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?”

            “Kau tak menganggap apa yang Anne Shakka, Handoko Widagdo, Teopilus B. Tebai, Felix K. Nesi, dan Janua kemukakan sebagai kebohongan belaka bukan? Bukankah dalam karya fiksi Teopilus dan Felix, kau menemu kebenaran fiksional yang memerihkan? Jadi buat apa pula kauungkap keperihan itu jika tak punya kesediaan mengakui: itulah yang pernah, sedang, masih terjadi? Kenapa tak punya keberanian mengakui: itulah cermin kebelummenjadian kita sebagai satu nasion yang mampu berpikir, bersikap, dan memperlakukan semua anak bangsa, apa pun suku, agama, ras, dan golongan secara setara sehingga bisa hidup nyaman, aman, dalam keadilan dan kemakmuran? Bukankah itu cermin: kehendak untuk hidup tanpa perlakuan berbeda, tanpa diskriminasi, belum maujud?”

            Saya terdiam.

            “Kita mesti punya kesanggupan mendengar berbagai suara dan ekspresi berbeda – yang boleh kausebut pula sebagai keragaman budaya. Bukankah keragaman itu merupakan kenyataan yang terhampar di hadapan kita sebagai ketentuan ilahiah? Bukankah menafikan atau mengelaki kenyataan itu merupakan kekurangajaran terhadap Sang Pencipta Kehidupan?”

            Saya masih terdiam. Sekali Kluprut bicara, tak mungkin bagi saya untuk menghentikan atau bahkan sekadar membelokkan pokok pembicaraan. Dan, celaka, acap kali yang dia kemukakan benar belaka.

            “Jika seseorang, dan kemudian berkembang menjadi sekelompok orang, sebuah komunitas, sebuah satuan warga negara, merasa telah dicerabut dari akar budaya mereka, diasingkan di tanah kelahiran mereka, dan dipaksa menjadi orang lain, dipaksa menjadi pendukung kebudayaan atau subbudaya lain, apa yang berkemungkinan terjadi? Bukankah bisa saja dia atau mereka merasa terjajah, merasa telah terjarah? Dan, jika perasaan itu memperoleh konfirmasi dalam kehidupan nyata – yang telah berlangsung sedemikian lama dan sedemikian meluas – apa pula yang berkemungkinan pula terjadi? Pernahkan kau membayangkan itu? Pernahkan kau memahami perkara itu sebagai sesuatu yang alami, sesuatu yang seharusnya terjadi? Bukankah itu pula yang terjadi, dulu, ketika di kalangan anak negeri ini muncul kesadaran kebangsaan sebagai manusia terjajah ketika menyadari, memahami, dan menghadapi pendudukan VOC, kemudian Belanda, Inggris, dan Jepang?”

            Saya makin terdiam. Kelu.

            “Hasrat memerdekakan diri adalah wajar bukan? Nah, persoalan inilah yang mencerminkan betapa menjadi Indonesia sesungguhnya belum menemu muara yang menjadi komitmen para pembentuk bangsa dan pendiri negara ini. Itulah tekad untuk hidup bersama dalam keragaman, tanpa dominasi, tanpa diskriminasi, tanpa penghancuran segala kekayaan yang semestinya dikelola sepenuh-penuh bagi kemaslahatan dan kemakmuran bersama.”

             “Apa yang semestinya kita lakukan, Prut?” akhirnya saya bertanya.

            “Apa pun yang harus kaulakukan atau kita lakukan, dekati dulu segala persoalan yang terjadi dengan empati. Meminjam ucapan Jean Marais pada Minke dalam karya Pramoedya Ananta Toer, ‘Sebagai terpelajar, belajarlah bersikap adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.’ Nah, latih dan kembangkan dulu sikap dan cara pandang yang adil, sehingga kelak mampu pula bersikap adil dan tak gampang atau tergesa menghakimi apa pun.”

            Saya merasa, kali ini, Kluprut benar. Namun bagaimana saya mesti berlatih dan mengembangkan sikap adil bahkan sejak dalam pikiran, apalagi dalam tindakan jika ternyata pikiran saya selalu dipenuhi prasangka buruk? Bagaimana saya mesti membuang prasangka buruk itu? Prasangka yang bermula pula pencekokan stigmatik tentang segala sesuatu di negeri ini?

 

Patemon, 27 November 2019: 17.57

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.