Bermain dengan Rasa Bingung: Seminar Proposal, Perampasan Lahan Pasca’65, dan Historiografi Pembebasan

Spread the love

Oleh Bagas Yusuf Kausan

/

Memasuki tahun ketiga dunia perkuliahan, atau lebih tepatnya memasuki semester ke enam (VI), kebanyakan program studi akan menjejali para mahasiswa nya dengan sebuah mata kuliah, yang bernama seminar proposal. Hal serupa berlaku pula di program studi yang saya tempuh, Ilmu Sejarah. Dari dua kali pertemuan kuliah seminar proposal tersebut, sejauh penangkapan saya, mata kuliah seminar proposal memiliki target pencapaiannya berupa sebuah proposal penelitian, yang kelak bisa digunakan sebagai bahan dasar maupun acuan dalam penulisan skripsi. Lebih lanjut, dalam kuliah ini para mahasiswa akan dibekali kemampuan terkait sistematika penulisan yang baik, maupun rancangan, struktur, dan pola penelitian yang kaffah secara akademik.

Sebagai produk akhirnya, mata kuliah seminar proposal (biasanya) akan berupa sebuah proposal penelitian terkait permasalahan tertentu—yang pastinya telah disetujui dosen pengampu mata kuliah—untuk kemudian dipresentasikan. Bahkan, bisa jadi, jika masih bertahan dengan tema dan topik permasalahan yang dipilih, maka produk seminar proposal ini kelak bisa digunakan sebagai bab pertama penulisan skripsi.

Bagi studi Ilmu Sejarah, seminar proposal ini dapat diletakan dalam rangkaian proses metodologi sejarah, terutama dalam kaitannya dengan tahapan-tahapan pra-historiografi. Sedangkan historiografi sendiri merupakan sebentuk produk tulisan sejarah yang dihasilkan oleh seorang sejarawan, setelah sebelumnya telah merampungkan serangkaian tahap-tahap metodologi sejarah, yang biasanya dikombinasikan pula dengan aneka perspektif dan kerangka teoritik yang dipilih penulisnya.

Dalam metodologi sejarah, penentuan tema/topik merupakan satu fase awal dari rangkaian tahapan metodologi, sebelum akhirnya bermuara menjadi sebuah tulisan sejarah (historiografi). Tentunya, penentuan tema/topik disini sangat berkait-erat dengan kecenderungan tiap-tiap penulisnya, baik yang didorong oleh kedekatan ideologis, emosional, geografis, maupun yang dilatarbelakangi oleh ketersediaan sumber informasi. Dalam perkuliahan seminar proposal, serupa dengan tahapan metodologi, maka yang dihendaki paling awal ialah penentuan topik ataupun tema yang akan diangkat. Sekilas, penentuan topik/tema ini akan dirasa tidak memiliki persoalan yang berarti. Namun seiring dengan semakin intens nya pertemuan perkuliahan, serta seiring dengan berkembangnya pembicaraan bersama rekan-rekan yang lain, maka persoalan akan segera menyeruak ke permukaan. Terutama kali apabila topik/tema yang telah dipilih mahasiswa, terpaksa harus diurungkan dan diganti. Baik yang dikarenakan kaburnya topik permasalahan, dangkalnya sumber pendukung, ataupun ketidaksepahaman dengan dosen pengampu.

Di tengah situasi semacam itu, seolah menyambut gaung kebingungan—baik yang dirasakan oleh saya sendiri, maupun yang dirasakan rekan-rekan yang lain—secara kebetulan, saya menemukan dua buah tulisan yang setidaknya, turut pula menambah bobot kebingungan tersebut. Dua tulisan itu berasal dari dua buah artikel-makalah yang masing-masing ditulis oleh Slamet Subekti dan Singgih Tri Sulistiyono. Disamping itu, setelah membaca dan mencermati kedua buah tulisan tersebut, saya seolah ditarik kembali untuk mengurai kebingungan yang berkait-erat dengan mata kuliah seminar proposal tadi, dan mencoba untuk menguraikannya.

//

“Bagaimana Menyikapi Overproduksi Historiografi Dalam Era Postmodern…”, begitulah penggalan sebuah judul makalah yang ditulis oleh Slamet Subekti[i]. Dari judul makalah tersebut, nampaknya ada beberapa hal yang cukup menggelitik bagi insan-insan yang menggeluti studi kesejarahan secara khusus, maupun khalayak umum yang menyimpan minat terhadap dunia kesejarahan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, dalam metodologi sejarah, historiografi dipandang sebagai tahapan final dari serangkaian proses penelitian sejarah. Melalui tahap penulisan sejarah (historiografi) tersebut, nantinya, percobaan rekonstruksi atas masa lalu yang dilakukan oleh sejarawan, akan ditranfer ke hadapan pembacanya dalam bentuk sebuah tulisan sejarah. Namun berkaca pada judul makalah tersebut, terbesit sebuah pertanyaan; apakah historiografi benar-benar telah overproduksi? Jika benar, lalu bagaimana untuk menyikapinya? jika judul makalah Slamet Subekti tersebut diterima—yang artinya bahwa kita mengakui jika historiografi memang telah overproduksi—maka menyambung judul makalah tersebut, lantas proyeksi semacam apa yang kiranya cocok dalam konteks diri keindonesiaan secara umum, ataupun historiografi Indonesia secara khusus? Sementara itu, jika diawal kita sepaham untuk memposisikan mata kuliah seminar proposal sebagai bagian tak terpisahkan dari metodologi sejarah, yang nantinya akan bermuara menjadi historiografi sejarah, maka apakah mata kuliah ini pun turut menderaskan keoverproduktifan yang dimaksud Slamet Subekti?

Bersamaan dengan itu, sebuah tulisan dan perspektif alternatif untuk menjawab pertanyaan Slamet Subekti tersebut, datang dari tulisan Singgih Tri Sulistiyono tentang Historiografi Pembebasan. Perspektif ini menitikberatkan pada kehadiran historiografi Indonesia dalam carut-marutnya persoalan Indonesia, di masa kekinian [ii]. Dalam pemaparannya, Singgih Tri Sulistiyono mengemukakan bahwa Historiografi sebagai karya sejarah, tidak bisa jika hanya dipandang sebagai pelipur lara dan pengisi waktu senggang semata. Historiografi sebagai karya sejarah, harus mampu pula untuk membangkitkan kesadaran terhadap permasalahan aktual yang sedang dihadapi oleh masyarakat seperti kemiskinan, ketergantungan, ketidakadilan, penindasan, dan sebagainya. Artinya, masa lalu tidak diposisikan dan dibaca untuk masa lalu itu sendiri. Namun masa lalu perlu dicarikan saripati dan dinamika perubahannya, agar dapat diaktualisasikan ke dalam persoalan-persoalan kontemporer.

Melanjutkan perspektif historiografi yang disampaikan oleh Singgih Tri Sulistiyono, agaknya menjadi menarik untuk menimbang-nimbang, mencari, dan membuat formulasi karya sejarah semacam apa yang tidak berjarak dan terlebih mampu menyumbang gagasan bagi persoalan Indonesia masa kini. Dalam tulisan Singgih Tri Sulistiyono, termaktub secara berulang-ulang bahwa permasalahan Indonesia berkisar pada masalah kemiskinan, ketidakadilan, kemanusiaan, ketergantungan, dan penindasan. Ditengah kondisi historiografi Indonesia yang overproduksi—sebagaimana yang dinyatakan oleh Slamet Subekti—maka mungkinkah historiografi Indonesia menyasar pada masalah-masalah yang dikemukakan oleh Singgih Tri Sulistiyono tersebut? Atau lebih dekatnya, mungkinkah produk mata kuliah seminar proposal (bahkan skripsi) dapat mulai mempersoalkan keoverproduktifan historiografi disatu sisinya, serta mulai mengarahkan historiografi yang senafas dengan yang direpresentasikan Singgih Tri Sulistiyono disisi lainya?

Maka dari itu, sebagai ikhtiar awal, tulisan ini akan mencoba membenturkan pertanyaan-pertanyaan diatas, dengan mula-mula memilih salah satu ranah yang sehemat penglihatan saya, merupakan satu simpul yang bisa jadi, merupakan kunci terjadinya aneka macam permasalahan yang dikemukakan oleh Singgih Tri Sulistiyono diatas. Ranah tersebut ialah Agraria, yang dalam beberapa waktu terakhir ini cukup memuncak dan menjadi persoalan yang begitu nyata di tengah masyarakat, serta merupakan salah satu simpul yang secara langsung beririsan dengan kehidupan masyarakat Indonesia secara luas, baik di masa lalu maupun di masa kini. Pemilihan ranah tersebut (agraria), setidaknya didasari oleh sebuah alasan. Terutama, alasan yang dipertimbangkan dari data-data yang berseliweran di media, entah itu nyata, ataupun maya. Misalnya, berdasarkan rilisan Konsorium Pembaharuan Agraria (KPA), ditahun 2016 saja, setidaknya terdapat 450 konflik agaria dengan luas 2.9 ha, yang menyangkut 86.745 kepala keluarga. Buntut dari sengketa agraria ini adalah penangkapan dan kriminalisasi atas 134 petani dan aktivis. Mayoritas konflik tersebut berada dalam sektor perkebunan, properti, infrastruktur, kehutanan, tambang dan migas, pesisir-kelautan, dan pertanian (kpa.or.id). Konflik agraria tersebut tak jarang berujung pada kematian. Sepanjang tahun 2016, terdapat setidaknya 9 orang yang meregang nyawa akibat dari konflik agraria (infografik tirto.id).

Dari data diatas, tentunya kita bisa menilai sendiri bahwa sektor agraria sedang benar-benar kronis. Hal tersebut merupakan pertanda paling jelas terkait kehancuran kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia, dan sinyalmen paling jernih terkait akar-muasal persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Singgih Tri Sulistiyono. Karena baik kemiskinan, ketergantungan, ketidakadilan, maupun penindasan, sebenarnya sangat tergantung dan berkelindan dengan bagaimana struktur, kondisi, dan keadilan agraria di negara yang bersangkutan. Jauh-jauh hari, Prof. Sajogyo telah memperingatkan tentang hal ini[iii]. Apalagi dengan wajah telanjang pemerintahan saat ini, yang memberhalakan pembangunan ke arah moderenisasi; terutama disektor infrastruktur; industri ekstraktif; serta berbagai macam bentuk industri padat modal lainya; yang tidak didahului dengan redistribusi lahan beserta formulasi agraria yang adil, maka potret Indonesia hari ini nyaris plek serupa dengan apa yang disebut oleh Prof. Sajogyo sebagai; Modernization Without Developmentalism. Sedangkan makna ‘pembangunan’ dalam konteks pernyataan Prof. Sajogyo tersebut, ialah pembangunan yang tidak melulu hanya soal bentuk fisik dan infrastruktur semata. Atau dalam artian, ‘developmentalism’ disini bukanlah ‘developmentalism’ dalam terminologi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ala Orde Baru.  Lebih dari itu, sebuah ‘pembangunan’ yang benar-benar mengakar dan berangkat dari kondisi obyektif agraria yang adil—yang berarti bahwa; redistribusi lahan telah dilakukan sebelumnya, sehingga ketimpangan dan ketidakadilan agraria bisa dienyahkan.

Agar tidak terkesan abstrak dan kabur, pemilihan persoalan agraria sebagai bentuk penerapan historiografi pembebasan ala Singgih Tri Sulistiyono diatas, sebenarnya dapat kita cermati konsekuensi jangka panjangnya hari ini. Semisal, ketika kita mulai merasa bahwa hari ini negara-bangsa Indonesia sedang benar-benar dililit jeratan kapitalisme cum neoliberalisme—yang dalam banyak sekali kasus telah merugikan berjuta-juta kepentingan rakyat guna memenuhi hasrat kepentingan segelintir elit saja—maka, hal tersebut bisa ditilik secara historis dari perjalanan negara-bangsa Indonesia itu sendiri. Karena sistem kapitalisme, terutama dalam upayanya untuk mereorganisasi ruang sirkulasi kapitalnya, tentu sangat bergantung dengan ketersediaan lahan diluar tempat asalnya, dan juga ketersediaan para komprador kapital pribuminya. Dan ketika kita menelaah kembali sejarah perjalanan negara-bangsa Indonesia, maka pernah ada sebuah rezim pemerintahan yang benar-benar melapangkan ekspansi kapital tersebut, yakni Orde Baru. Mengapa demikian?

Tentu kita kerap mendengar bahwa pergeseran kursi dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto (Orde Baru), didahului oleh praktik gontok-gontokan dan pembunuhan secara besar-besaran terhadap jutaan rakyat Indonesia. Hal tersebut, memang benar adanya. Namun yang kerap luput dari pembicaraan mengenai transisi kepemimpinan dari Bung Karno ke Pak Harto, ialah mengenai ekspansi kapitalisme di Indonesia, yang dampak buruknya terasa hingga detik ini. Mengenai hal tersebut, penjelasan yang menarik dari kacamata makro, datang dari tulisan Hilmar Farid.  Bahkan dengan gamblang, Hilmar Farid telah sampai pada argumentasi bahwa;

“….the mass killings and arrests, the expropriation of people from their houses and lands, and the elimination of working-class political formations, are integral parts of an economic strategy of the New Order.”[iv]

Pada dasarnya, tulisan Hilmar Farid tersebut ingin mengajukan sebuah pernyataan bahwa pembunuhan massal pasca peristiwa G30S—yang merupakan legitimasi politik Pak Harto untuk merongrong kekuasaan Bung Karno—merupakan pintu masuk ekspansi kapitalisme di Indonesia. Maka kekerasan, penumpasan, penculikan, dan pembantaian yang terjadi pasca 1965, merupakan jalan lempang nan brutal bagi kapitalisme, dalam rangka pertumbuhan dan perluasan kapitalisme di Indonesia, yang sudah berurat akar sejak masa-masa sebelum kemerdekaan. Atau jika meminjam perkataan Ahmad Nashi Luthfi;

“…kekerasan  1965  bukan “konsekuensi” yang  harus  diterima  oleh  rakyat  atas  tindakan tindakan  (sepihak)  yang  mereka lakukan  sebelumnya,  namun  justru  penumpasan  itu  merupakan  tonggak  baru  dari  pelanjutan dan  perluasan  kapital  yang  mengalami  interupsi  melalui kebijakan  nasionalisasi  dan  landreform tersebut.  Ia  adalah  akumulasi  primitif bagi  roda  kapitalisme….”[v]

Kekerasan yang terjadi pasca 1965, sekali lagi, itu merupakan kekerasan yang dilakukan oleh negara (rezim militeristik Orde Baru). Dan bukan semata-mata sebagai konsekuensi atas manuver politik PKI (korban) dimasa-masa sebelumnya, dan bukan pula merupakan konsekuensi dari gesekan antar masyarakat di periode-periode sebelum pecahnya peristiwa G30S. Lebih lanjut, kekerasan negara tersebut telah dengan keji melegalkan pembantaian massal, perampasan lahan, dan pengusiran manusia-manusia dari tanah dan tempat tinggalnya, serta pendiskriminasian terhadap para keluarga tapol hingga beberapa keturunan. Tidak hanya itu, praktik perampasan lahan dan perampokan alat-alat produksi masyarakat—baik masyarakat yang terkena stigma komunis akibat keterlibatannya dalam BTI, ataupun yang murni menjadi korban perampasan lahan yang tak jarang dilakukan oleh aparatur negara (militer)—adalah contoh riil yang oleh Marx disebut sebagai: Akumulasi Primitif. Dede Mulyanto, dalam sebuah tulisannya menyatakan;

“Tiga proses seiringan, yaitu penghakmilikan tanah menurut konsepsi kepemilikan pribadi borjuasi Eropa, penciptaan golongan sosial baru para pekerja-upahan, dan akumulasi kekayaan ke tangan segelintir elite lewat gerakan enclosure ditambah dengan pengaturan upah pekerja murah di sektor-sektor penopang kapitalisasi yang dilindungi peraturan-peraturan resmi pemerintah pada masa awal kapitalisme modern ini, disebut Karl Marx sebagai “ursprünglische akkumulation” atau akumulasi primitif”[vi]

Dalam konteks kekerasan negara pasca 1965, perampasan lahan masyarakat yang distigma sebagai golongan komunis yang telah berprilaku biadab di lubang buaya, pada akhirnya kelak akan menciptakan skema proletarisasi dalam rangka pertumbuhan kapitalisme modern di Indonesia. Karena lahan-lahan garapan masyarakat yang dirampas pasca tragedi 1965, kebanyakan berubah wujud menjadi lahan-lahan milik segelintir elite—terutama militer—yang mendapat kekuasaan pasca meletusnya peristiwa G30S. Lahan-lahan tersebut biasanya berada dalam lindungan produk hukum negara, semacam; HTI, HGU, dll, yang justru merupakan anti-thesis dari semangat UUPA 1960 yang menitikberatkan pada kedaulatan masyarakat secara luas atas tanahnya. Masyarakat yang terampas lahannya pasca 1965, kelak akan masuk ke dalam skema sirkulasi kapitalisme sebagai buruh yang murah. Bagi mereka yang memilih menetap dilokasi semula, mereka banyak yang menjadi buruh perkebunan dan bagi mereka yang memilih eksodus ke kota, mereka banyak yang menjadi buruh di pabrik-pabrik.

Di Cilacap, Jawa Tengah, pola-pola seperti yang telah diuraikan diatas juga terjadi. Bahkan di sebuah daerah di Cilacap, masyarakat yang dirampas lahannya pasca peristiwa G30S berkumpul dalam sebuah kampung dampungan/tampungan, yang merupakan kampung konsentrasi bagi para terduga dan simpatisan komunis. Sedangkan lahan yang sejak dahulu kala mereka garap, yang kemudian dirampas pasca tragedi G30S, kini dikuasai oleh yayasan militer, dan beberapa lahan lainya dikuasai oleh sebuah perusahaan perkebunan. Untuk menyambung hidup, mereka akhirnya bekerja sebagai buruh di perkebunan-perkebunan yang pada masa-masa sebelumnya, turut menjadi faktor terampasnya lahan garapan mereka. Tepat disini konsep akumulasi primitif dan proletarisasi bekerja, terutama dalam konteks perampasan lahan pasca tragedi 1965, yang konsekuensi jangka panjangnya dapat kita lihat sebagai perwujudan kapitalisme modern di Indonesia, hari ini.

Kembali ke inti gagasan yang diajukan oleh Singgih Tri Sulistiyono, yang menyatakan bahwa sudah sepatutnya penulisan sejarah berangkat dari realitas kekinian, dan berani menjadikan persoalan-persoalan aktual dan kontekstual sebagai point of depature. Maka dengan begitu, konteks perampasan lahan yang terjadi pasca 1965 yang terbingkai dalam kerangka konsep akumulasi primitif dan proletarisasi, merupakan bagian untuk mengejawentahkan penulisan sejarah yang berangkat dari persoalan riil hari ini. Karena seperti yang telah disinggung diatas, persoalan kapitalisme Indonesia hari ini—yang mewujud dalam bentuk kemiskinan, penindasan, dst—tentu tidak dapat dipisahkan dari peristiwa G30S sebagai jembatan tumbuh-kembangnya kapitalisme di Indonesia melalui strategi pembangunan ekonomi ala Orde Baru. Namun demikian, meski telah sedikit telah diuraikan terkait persoalan-persoalan historiografi beserta tawaran alternatifnya melalui penulisan sejarah yang dihantarkan Singgih Tri Sulistiyono (historiografi pembebasan), hal tersebut belum menyelesaikan sepenuhnya tekait masalah kebingungan itu sendiri. Persoalan terdekat yang sangat membingungkan, justru terjadi pada tataran dimana mata kuliah seminar proposal itu berdiri.

Setiap mahasiswa yang pernah dan telah mencoba mengajukan judul seminar proposal, tentunya pernah mengalami kebingungan takala judul yang diajukan, ternyata ditolak dan berbeda secara konsepsi dengan dosen yang mengampunya. Perbedaan pandangan pemikiran, perspektif, dan konsepsi dalam sebuah ritus akademik, memang sangat wajar dan diperlukan. Dalam kasus yang lain,  yang menjadi permasalahan ialah ketika judul yang diajukan mahasiswanya, ternyata tidak sreg dengan alam pemikiran dosennya tersebut. Terlebih, penolakan itu berkisar pada perbedaan pandangan yang alih-alih dijembatani dengan perdebatan intelektual, namun justru diselesaikan melalui otoritas dosen untuk menentukan kebenaran semacam apa yang perlu dipercayai mahasiswanya. Saya menjadi teringat dengan sebuah pertanyaan yang diajukan salah satu dosen saya ketika seminar “Isu-isu mutakhir dalam penelitian sejarah” diselenggrakan di kampus saya. Kurang lebih, dosen tersebut bertanya; mungkinkah sejarah dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam menentukan sebuah kebijakan? Pertanyaan tersebut, saya rasa, sangat relevan untuk dikaitkan dengan arah historiografi yang disampaikan Singgih Tri Sulistiyono. Karena andai kata pemerintah benar-benar mempertimbangkan sejarah dalam penentuan sebuah kebijakan, maka yang sangat mendesak dan relevan untuk diperbanyak melalui produk penulisan sejarah ialah hsitoriografi sejarah yang berangkat dari persoalan hari ini. Karena dengan begitulah, maka sejarah benar-benar bisa bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. Dan bukan justru terkerangkeng oleh keasyikannya membicarakan dan menafsir masa lalu, tanpa menyadari bahwa persoalan kehidupan hari ini kian rumit dan kompleks. Namun jika melihat iklim penulisan sejarah hari ini, yang bisa dinilai dari proses mata kuliah seminar proposal berlangsung, maka historiografi pembebasan yang dicuatkan Singgih Tri Sulistiyono, masih jauh panggang dari api. Dan bahkan, historiografi pembebasan tidak akan pernah berkembang sama-sekali, jika dirumah historiografi itu diajarkan pun, ternyata hal tersebut masih dianggap asing. ***

Catatan Akhir

[i] Judul lengkap makalah tersebut ialah: Bagaimana Menyikapi Overproduksi Historiografi Dalam Era Postmodern: Pembelajaran dari Perspektif F.R. Ankersmith untuk Proyeksi Diri Keindonesiaan.
[ii] Singgih Tri Sulistiyono, “Historiografi Pembebasan: Suatu Alternatif”, dalam Jurnal Agastya Volume 06/ No 01/ Tahun 2016.
[iii] Lihat misalnya dalam, Ahmad Nashih Luthfi, Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Madzhab Bogor, (Yogyakarta:2011, STPN Press). Khususnya, pada bagian mengenai biografi pemikiran Prof. Sajogyo.
[iv] Hilmar Farid, ”Indonesia’s original sin: mass killings and capitalist expansion, 1965–66”, dalam Jurnal Inter-Asia Cultural Studies, Volume 06, Number 1, 2005.
[v] Ahmad Nashi Luthfi, Menjarah Tanah petani: Kekerasan dan Counter-landreform Pasca 1965 di Banyuwangi, Jawa Timur. Makalah ini disajikan pada International Conference  “Reconciling Indonesian history with 1965: facts, rumors and stigma”, 11 November 2016, Goethe University ‐ Frankfurt Westend Campus. Tulisan bisa juga diakses di laman pribadi Ahmad Nashi Luthfi, di academia.edu.
[vi] Dede Mulyanto, Konsep Proletarisasi dan Akumulasi Primitif  dalam Teori Kependudukan Marxis, dalam Jurnal Kependudukan Padjajaran, Vol. 10, No. 2, Juli 2008 : 81 – 99.

Gambar: Andreas Iswinarto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.