Bu Dekan, Lebih Baik Cabut Keputusan Skorsing Terhadap Adik Saya FJN

Spread the love

Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Unnes, Dr Rodiyah. Izinkan anakmu ini menulis surat cinta. Surat cinta ini saya tulis berdasarkan perasaan cinta seorang anak kepada ibu. Sekaligus bentuk cinta saya yang teramat dalam terhadap almamater kita, Fakultas Hukum Unnes.

Bu Dekan yang saya hormati. Ketika saya belajar di Fakultas Hukum Unnes, saya tidak serta merta mendapat  ilmu mengenai teknik merancang sebuah peraturan perundang-undangan yang baik. Tidak pula mendapat ilmu tentang sekadar membuat perancangan kontrak yang baik. Tapi, saya mendapat pelajaran moral dan bagaimana kelak menjadi penegak hukum yang memiliki jiwa luas, dalam kerangka hukum yang berdasarkan Pancasila.

Bu Rodiyah yang baik. Apakah kiranya melaporkan seorang pejabat publik yang terduga melakukan tindak pidana korupsi merupakan hal yang kurang baik, tidak bermoral, dan tidak beretika? Tentu tidak bukan? Di kampus, dulu, saya diajari tentang muatan hukum dan semangat pemberantasan korupsi di semua instrumen undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan korupsi.

Bukankah kita, keluarga civitas akademik Fakultas Hukum Unnes punya semangat pemberantasan korupsi? Iya, kan? Hal itu termanifestasi dengan adanya pusat studi pemberantasan korupsi yang ibu resmikan beberapa waktu lalu? Tentu, itu menjadi bukti yang tidak terelakan bahwa kampus kita punya visi memberantas korupsi.

Lalu, kenapa kampus kita yang punya visi itu justru melakukan tindakan yang bertolak belakang? Adik saya, FJN, ketika melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Rektor Unnes ke KPK, Ibu Dekan malah “mengembalikan ke orang tua” mahasiswa tersebut? Apakah karena dia mengganggu stabilitas kampus? Atau dia bisa merusak nama baik kampus? Tidak bukan? Bukan karena itu, kan? Saya harap yang terjadi tidak demikian.

Tapi, Bu, harapan saya itu kok rasanya tidak bisa diterima akal dan nalar yang lumrah. Mahasiswa itu, tiga hari setelah melaporkan rektor ke KPK kok malah diberi surat skorsing itu? Tidak masuk akal, Bu. Ya, memang di surat yang Ibu tandatangani itu tidak menyebut bahwa FJN diberi sanksi karena melaporkan rektor ke KPK. Tidak ada sama sekali penyebutan lembaga antirasuah itu. Saya cermati, sekali lagi, tidak ada!

Tapi, Bu. Kenapa di dalam pertimbangan surat itu, justru Ibu mengatakan bahwa FJN merupakan simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM)? Bu, menurut saya, seperti yang saya katakan di status Whatsaap, pertimbangan itu merupakan hal blunder. Ibu juga membaca status saya itu, kan? Iya, Ibu dan beberapa pimpinan fakultas pernah memanggil FJN mengenai permasalahan itu. Tapi, apakah itu terbukti? Tidak bukan?

Bukankah memakai sebuah narasi yang belum tentu terbukti untuk menghukum seseorang merupakan sebuah kezaliman? Naudzu billah min dzalik. Semoga kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan kezaliman. Di sebuah Pawiyatan Luhur yang menjunjung tinggi keadilan, tidak semestinya bertindak demikian. 

Harus dibuktikan secara hukum bahwa FJN memang punya kedekatan dan menjadi simpatisan. Tapi nyatanya FJN tidak melakukan itu. Bukankah saya, bahkan Ibu, lebih mafhum mengenai sebuah asas yang sama-sama kita junjung tinggi yakni presumption of innocent atau praduga tak bersalah? Setiap orang tidak boleh dianggap bersalah, bilamana belum dibuktikan oleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap? Iya kan, Bu? Bunyinya begitu kan, Bu? Tapi kenapa Ibu, mohon maaf, melakukan hal gegabah dengan memakai prasangka yang belum terbukti itu terhadap FJN?

Tindakan itu, memicu kemarahan dan kejengkelan banyak orang. Saya lihat teman-teman mahasiswa tidak sedikit yang menyayangkan sikap yang Ibu ambil. Tidak hanya itu, sikap yang Ibu ambil itu mendapat respons dari KPK, bahkan juga dari aliansi akademisi, termasuk juga Indonesia Corruption Watch (ICW).

Kalau pertimbangannya adalah nama baik dan reputasi kampus, tindakan pemberian sanksi itu menurut saya malah jadi blunder. Alih-alih menjaga nama baik, tindakan itu justru membuat  banyak orang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap kampus. Bahkan, beberapa hari ini di beranda Google, muncul berita tentang itu di urutan paling atas alias trending. Lalu, letak sebuah usaha menjaga nama baiknya di mana?

Bu, sebagai anak, saya yakin, tindakan yang ibu lakukan bukan keputusan yang datang dari ibu. Tentu, ada kekuatan yang lebih, yang entah itu lewat pribadi atau institusi, yang memberikan tekanan kepada ibu untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Tentu, hanya ibu pribadi, institusi, dan Tuhan yang tahu kebenaran sesungguhnya.

Bu, sebagai alumnus, kalau saya boleh memberikan masukkan, kiranya Ibu mau meninjau ulang keputusan itu atau bahkan mau mencabutnya. Keputusan itu telah mendapat respons negatif dari banyak kalangan. Sepertinya keputusan itu memang bukan keputusan yang bijak. Saya kok takut, bila Ibu tidak mencabut keputusan itu, akan berdampak panjang bagi reputasi kampus kita, khususnya Fakultas Hukum Unnes.

Mohon kiranya ibu bisa mempertimbangkan apa yang saya tulis di atas. Sekali lagi, surat ini saya tulis berdasarkan rasa cinta saya terhadap almamater. Tidak ada kepentingan apapun kecuali atas dasar kecintaan.

Solo, 18 November 2020

Salam hormat saya, Muhammad Sholekan, alumnus Fakultas Hukum Unnes. (nanang)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.