Catatan Diskusi dan Kemungkinan Dekonstruksi

Spread the love

*Tulisan ini merupakan bahan presentasi dan rangkuman diskusi pasca-presentasi, dalam acara Diskusi Publik “Sejarah Melahrikan Pahlawan atau Pahlawan Melahirkan Sejarah”, yang diselenggarakan di ruang workshop, C5, Universitas Negeri Semarang. (18/11/16)

Oleh Bagas Yusuf Kausan

Melalui Keputusan Presiden  RI Nomor 90/TK/Tahun 2016 Tanggal 3 November 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugrahi gelar pahlawan kepada KH Raden As’ad Syamsul Arifin, beserta dua orang lainya; Alm. Mayjen TNI (Purn) Andi Mattalatta dan Alm. Letkol Inf. (Anumerta) Mohammad Sroedji. Penganugrahan gelar pahlawan itu dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016). KH. Raden As’ad Syamsul Arifin merupakan tokoh NU dari Jawa Timur, yang berperan mengangkat senjata dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia (detik.com). Penobatan KH. As’ad dan dua tokoh lainya sebagai pahlawan, sekaligus merupakan pemupus rasa penasaran masyarakat, terkait kemungkinan-kemungkinan pemberian gelar pahlawan bagi tokoh bangsa lainya.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, momentum peringatan Hari Pahlawan 2016 kemarin, yang menyangkut pula wacana pemberian gelar pahlawan bagi mantan Presiden Indonesia, Pak Harto, menuai banyak tanggapan—baik dari sisi yang pro, maupun dari sisi yang kontra. Polemik ini berakhir dengan pemberian gelar pahlawan bagi KH. Raden As’ad Syamsul Arifin beserta dua tokoh lainya, yang sebelumnya, kurang mendapat perhatian. Dengan ini, maka polemik pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto, sedikit mereda. Namun, hal ini bukan berarti telah selesai. Mengingat, kampanye pemberian gelar bagi Soeharto, kembali menggeliat pasca Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya, di Nusa Dua, Bali, Senin (16/5/2016). Ketika itu, Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Partai, dalam pidatonya menyampaikan, “Partai Golkar pernah mengusulkan Soeharto jadi pahlawan nasional. Namun, belum berhasil. Kali ini, Munas mengusulkan kembali ke DPP agar Soeharto untuk menjadi Pahlawan Nasional.“ (Kompas.com). Dengan begitu, wacana pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto, akan kembali berlanjut pada penobatan gelar pahlawan, November tahun depan.

Dengan diberikannya gelar pahlawan bagi KH. Raden As’ad Syamsul Arifin, Alm. Mayjen TNI (Purn) Andi Mattalatta dan Al. Letkol Inf. (Anumerta) Mohammad Sroedji, maka tercatat, Indonesia telah memiliki 171 orang pahlawan. Jumlah tersebut terdiri dari 159 pria dan 12 perempuan (otonomi.co.id). Dari sekian banyak pahlawan yang telah dikukuhkan oleh negara, banyak diantaranya yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi. Mengingat, pemberian gelar pahlawan merupakan bentuk pengakuan negara—yang mewakili seluruh masyarakat Indonesia atas sumbangsih, dedikasi, dan perjuangan seseorang bagi Negara Indonesia, yang berangkat dari sejarah dan realita masa lalu—yang dengan sendirinya, kerap memicu perbedaan pendapat antar masyarakat satu dengan lainya. Belum lagi, pemberian gelar pahlawan kerap bertautan dengan kepentingan politik rezim tertentu—yang dengan itu, menyuburkan perbedaan pendapat beserta polemik yang mengikutinya.

Sebagai contoh, penobatan gelar pahlawan bagi Tan Malaka dan Alimin, dapat pula dilihat sebagai upaya Presiden Soekarno untuk menghimpun ideologi politiknya; Nasakom. Yang mana, Alimin dan Tan Malaka merupakan wakil dari sisi komunis. Sementara Bung Karno sendiri, pada awalnya, sulit dianugrahi gelar pahlawan sebagai akibat indikasi terlibat dalam peristiwa G30S, yang tentunya menyisir kepentingan salah satu rezim politik tertentu. Begitu pun dengan Bung Tomo. Diluar perdebatan terkait apakah Bung Tomo memang benar-benar tokoh sentral dalam peristiwa 10 November di Surabaya, Ia sulit mendapat gelar pahlawan, setidaknya hingga tahun 2008. Sementara tokoh-tokoh dari elemen kiri, meski tak dapat disangkal kontribusi dan sumbangsih nya bagi Indonesia, diluar sosok Tan Malaka dan Alimin, hampir mustahil mendapat penganugrahan gelar pahlawan, ditengah masih mengakarnya phobia terhadap elemen kiri (komunis) yang menancap kuat dalam memori kolektif bangsa. Dengan itu, maka pemberian gelar pahlawan yang berkelindan dengan kepentingan politik, juga berpaut dengan intrik perbedaan pendapat, membuat pemberian gelar pahlawan kerap menimbulkan polemik. Meski pada tahun ini belum terlaksana, setidaknya, hal ini dapat dilihat beberapa waktu yang lalu, ketika polemik terkait pengusulan Soeharto sebagai pahlawan mencuat ke permukaan.

Berangkat dari kegagalan penobatan gelar pahlawan bagi Soeharto tahun ini, penting kiranya, untuk memulai rekonstruksi ulang atas penobatan gelar pahlawan itu sendiri. Hal ini penting—disamping untuk mencegah pemberian gelar pahlawan bagi penjahat kemanusiaan, menjauhkan penilaian yang didasari muatan politik dan kepentingan rezim, juga penting guna memberi celah bagi orang-orang kecil yang luput dari penglihatan sejarah. Ikhtiar ini, mula-mula  dapat dimulai dengan mencari kemungkinan dekonstruksi bagi gelar pahlawan.

Sebelum memulai upaya ini, perlu didudukan persepsi yang sama terkait arti penting pahlawan itu sendiri. Sebagai konsepsi, meskipun gelar pahlawan merupakan sesuatu yang transenden dan abstrak, pemberian gelar pahlawan bagi seseorang dengan sederet regulasi yang dibuat pemerintah, merupakan ekspresi dari keseluruhan masyarakat Indonesia dalam bentuk pengakuan, penghormatan, dan penghargaan atas darmabakti seseorang untuk nusa-bangsanya. Maka dari itu, gelar pahlawan memiliki nilai pentingnya tersendiri. Termasuk, dinilai penting dari kacamata masyarakat sendiri, diluar definisi yang ditawarkan pemerintah. Sebagai contoh, makna gelar pahlawan pun pada akhirnya melebar dan meluas, seperti misalnya; pahlawan tanpa tanda jasa (Guru), pahlawan devisa (Buruh), pahlawan pribadi (Kyai, Orang Tua, dan lain-lain). Hal ini merupakan buah dari redefinisi makna pahlawan, yang tumbuh subur ditengah masyarakat. Dengan begitu, sebenarnya, pahlawan tidak ajeg dimiliki oleh tokoh-tokoh yang telah meninggal, dianggap berjasa dimasa lalu melalui tahapan-tahapan yang diatur pemerintah, dan berlatar belakang militer semata. Pahlawan telah dimaknai sedemikian rupa dan beragam, oleh masyarakat. Hal ini tentu perlu diapresiasi, namun yang menjadi kendala ialah pemaknaan dan definisi dari negara itu sendiri. Tepat disinilah, kemungkinan dekonstruksi dapat terlihat.

Dengan bekal pemaknaan pahlawan yang beragam dari masyarakat, kiranya, negara pun perlu mengakomodir pandangan-pandangan tersebut, dan mulai merumuskan pemberian Gelar Pahlawan bagi kalangan-kalangan yang kerap luput dari penglihatan sejarah. Ketika ada masyarakat yang mempahlawankan petani, dengan asumsi bahwa dia telah berjasa dalam upaya menyediakan kebutuhan paling mendasar masyarakat, dari yang di desa hingga di kota, bahkan menjadi penyedia pasokan logistik selama perang kemerdekaan berlangsung, maka negara perlu mengakomodir nya. Hanya saja, prasyarat pemerintah dalam usulan pemberian Gelar Pahlawan masih sulit terpenuhi jika pengusulan pemberian Gelar Pahlawan bagi petani itu benar-benar dimunculkan. Hal ini berkaitan dengan basis sumber dan bukti yang masih minim, terutama karena jarang sekali perjuangan petani ini terekam dan tertulis. Untuk itu, hal yang paling memungkinkan adalah dengan mendekonstruksi Gelar Pahlwan itu sendiri, dari tataran peraturan pemerintah pusatnya. Perombakan tersebut dapat dimulai dengan menimbang kembali aturan-aturan terkait pemberian Gelar Pahlawan, yang saat ini hanya menyimpan celah bagi tokoh-tokoh nasional, yang bergelut di ranah perpolitikan dan kemiliteran.

Ketika ikhtiar ini mulai menemukan ladangnya, maka pertanyaan, gugatan, dan usulan semacam; mengapa presentase Gelar Pahlawan yang berjenis kelamin perempuan begitu minim, dan mengapa porsi Gelar Pahlawan dari kalangan militer seolah lebih banyak dibanding kalangan lainya—akan banyak menemukan titik jernihnya. Karena pemberian Gelar Pahlawan bagi seseorang merupakan sebuah upaya untuk memberi contoh, refleksi, dan kiblat bagi masyarakat saat ini, maka sudah sepatutnya, perlu mendapat perhatian yang luas dari kalangan masyarakat itu sendiri.***

Gambar: Ervan/kalamkopi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.