Dari Sumpah Mahasiswa sampai Sumpah Serapah

Spread the love

Oleh Gunawan Budi Susanto

Pada 28 Oktober 1988 – jadi 31 tahun lampau – di Yogyakarta, sekelompok mahasiswa berdemonstrasi memperingati 60 tahun Soempah Pemoeda. Terselip di antara para mahasiswa, yang sebagian besar dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dipimpin Sugeng Bahagiyo, itu Afnan Malay, mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Nah, Afnan inilah yang pada demonstrasi itu membagikan dan membacakan tulisan tentang peran politik mahasiswa. Dalam tulisan dia itulah termaktub teks “Sumpah Mahasiswa.”

Sumpah, yang saya dan kawan-kawan mahasiswa di Semarang saat itu amini, tersebut berbunyi begini. Sumpah Mahasiswa: Kami mahasiswa Indonesia bersumpah, bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan./Kami mahasiswa Indonesia bersumpah, berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan./Kami mahasiswa Indonesia bersumpah, berbahasa satu, bahasa kebenaran.

Bagi kami, sungguh, betapa keren sumpah itu. Sumpah keren itu sekaligus merupakan kritik dan antitesis terhadap (praktik) Soempah Pemoeda, yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Ya, bagi kami saat itu, tak cukup lagi menyatakan “bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia”. Tanah tumpah darah, tanah air, bagi kami, haruslah tanah air tanpa penindasan. Itu kritik terhadap kenyataan bahwa pada masa Orde Baru, berpikir, berkata, bertindak tak sesuai dengan arahan ideologi-politik penguasa (Orde Baru) adalah subversif, adalah melawan “kekuasaan yang absah”.

Sementara itu, sesungguhnya, “kekuasaan yang absah” mempergunakan segala perangkat kekerasan untuk menindas, memberangus, meniadakan “suara lain”. Segala apa yang bukan atau melawan “pembangunan”, bagi “kekuasaan yang absah”, mesti disikat, digilas, dilibas. Maka, enteng saja pemerintahan Orde Baru Soeharto saat itu melibas seseorang atau sekelompok orang yang berpendapat dan bersikap berbeda. Kawan-kawan di Yogyakarta yang mendiskusikan buku karya Pramoedya Ananta Toer, misalnya, dikriminalisasi dan diinapkan di hotel prodeo bertahun-tahun. Mereka dari Kelompok Studi Palagan, seingat saya, antara lain Bonar Tigor Naipospos (Choky), Bambang Subeno, Bambang Isti Nugroho.

Poin kedua Soempah Pemoeda, “berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia” juga tak mencukupi lagi. Bagi kami, para mahasiswa saat itu, bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang menghargai keadilan dan mampu bersikap adil pula. Saat itu, keadilan yang semestinya tecermin berupa kesamaan perlakuan bagi setiap warga negara di muka hukum adalah omong kosong. Pencuri ayam mati dikeroyok atau dibakar, sedangkan koruptor bebas berkeliaran sembari berlaku bak sinterklas. Jurang teramat lebar menganga antara si kaya dan si miskin. Pertumbuhan ekonomi yang acap dikesankan dengan pendapatan per kapita yang meningkat tak berbanding lurus dengan distribusi pendapatan. Jurang menganga antara Jawa dan luar Jawa, bahkan antara Jakarta dan daerah. Sebagian besar uang tersedot ke Jakarta dan hanya berputar di Jakarta.

Komitmen ketiga Soempah Pemoeda, “mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia”, juga omong kosong belaka. Karena, makin hari kami menjadi saksi sekaligus korban penggunaan bahasa sebagai instrumen politik kekuasaan yang menemu format sebagai bahasa yang baik dan benar. Penjajahan linguistik itu berkelindan pula dengan kecenderungan kromonisasi bahasa Indonesia. Bahasa bukan lagi sebagai perangkat penyampai kabar kebenaran, melainkan menjadi sarana untuk menebar teror, meruyakkan horor.

Muncul stigma selain stigma yang sudah amat-sangat meneror dan menghoror macam PKI atau bahaya laten komunis seperti organisasi tanpa bentuk, ekstrem kanan, ekstrem kiri, bersih diri, bersih lingkungan, subversif. Bahasa Indonesia menemu format serupa Newspeak di negeri Oceania dalam novel 1984 George Orwell. Maka, saat itu, hampir setiap saat bertebaran dan terproduksi slogan, jargon, semboyan, sesanti, dan sejenisnya di segenap sendi kehidupan yang terasa betul sebagai klise, yang merupakan delusi terhadap kenyataan.

Maka mulai tahun 1988 itu pulalah mahasiswa, mula-mula secara sporadis, kemudian berkembang menjadi lebih sistematis dan masif yang terbangun dalam hubungan antarkota lewat jejaring pers mahasiswa dan kelompok studi: meletupkan demonstrasi di berbagai kampus, berbagai kota, dengan berbagai isu (dari persoalan internal kampus sebagai latihan dan prakondisi, lalu melebar dan memuncak pada perlawanan terhadap otoritarianisme kekuasaan melalui pengangkatan isu konflik agraria, konflik ekologis, seperti persoalan tanah untuk rakyat di Blangguan, Kedungombo, Rancamaya, dan lain-lain) yang mencerminkan hasrat untuk memiliki tanah air tanpa penindasan, menjadi bangsa yang gandrung keadilan, dan kekuatan yang menyuarakan kebenaran.

Mahasiswa, atau kaum muda, mengambil peran: sebagai agen perubahan. Dan, itulah kemudian yang terus berlangsung sampai 1998, ketika sang despot, Jenderal Besar Soeharto, terguling dari kursi kekuasaan.

Namun apa yang terjadi, setelah fase atau babakan sejarah yang disebut era reformasi? Kini, 17 tahun sudah sejak 1998. Apa kecenderungan yang mengemuka dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berbahasa? Bagi saya, sungguh, kini wajah, spirit, jiwa, roh kehidupan berangsa, kehidupan berbangsa, bernegara, berbahasa belum berubah secara signifikan dari masa Orde Baru. Kini, kalaupun tak mau disebut masa-tak-terputus dari Orbe Baru, atau Orde Baru jilid II, sesungguhnya adalah orde bau! Bau ketidakadilan, bau penindasan, bau ketidakbenaran menguar, meruyak, di segenap sendi kehidupan.

Dulu, orang malu-malu diketahui sebagai koruptor. Kini, para koruptor bahkan berlagak bak selebritas: dada-dada sembari tersenyum manis di layar kaca kita! Bui bukan rumah penjera bagi mereka. Bui, boleh jadi, telah menjadi hotel prodeo sesungguh benar prodeo dan di dalam sana mereka tetap bisa mengendalikan bisnis, mewujudkan pengaruh politik. Tinggal di bui menjadi masa hibernasi: untuk kelak bermetamorfosis sebagai makhluk politik dan bisnis lebih lihai, lebih piawai, lebih julig, dan menjijikkan.

Nah, jika benar seperti itulah kenyataan sesungguhnya, apa yang bisa diperbuat kaum muda, para mahasiswa? Jika hanya berdemonstrasi dan (kalaupun kemudian beroleh hasil berupa) kebijakan pemerintah sebagai representasi (kehadiran) negara — diubah sebagaimana dikritik dan dimaui mahasiswa, itu bersifat parsial dan amat-sangat jarang terjadi. Apalagi jika mahasiswa bermaksud mengubah arah kebijakan strategis politik kenegaraan. Misalnya, menekan pemerintah untuk mewujudkan Nawacita dengan segera atau mengejawantahkan Trisakti Bung Karno berdaulat di bidang politik, berdikari (berdiri dengan kaki sendiri) di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional dalam kebudayaan — lalu serta-merta pemerintah pun mengiyakan. Rasanya itu macam mimpi di siang bolong. Mustahil!

Jadi, apa yang mesti dilakukan mahasiswa? Kembali ke kampus, menekuni diktat kuliah sembari berharap memperoleh nilai bagus (acap kali tanpa belajar) dan lulus tepat waktu sembari berdalih, kelak, ketika bekerja akan mengubah keadaan sesuai dengan atau lewat jalur profesi masing-masing? Bukti empirik menunjukkan: yang dulu demonstran, kini terserap kekuasaan dan menjadi makhluk manis bergincu tebal, berambut kelimis, dengan baju-celana-sepatu-arloji bermerek berharga teramat mahal. Jadi, rasa-rasanya, itu pun mustahil.

Karena itu, bagaimana pula pengejawantahan dan aktualisasi peran kaum muda, mahasiswa, sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang potensial sebagai pemimpin pada masa depan, tetapi belum terperhitungkan benar sebagai kekuatan riil pada masa sekarang? Tetap bersikap kritis dengan berdemonstrasi sebagai salah satu cara mengaktualisasikan keberpihakan — dengan mengangkat isu-isu aktual yang menasional atau terlibat aktif dalam permainan isu lokal? Atau, bekerja diam-diam dalam kerja kebudayaan yang menjadi pilihan sadar untuk terus-menerus ditekuni sampai kapan pun, sebagai modus aktualisasi peran sekaligus wujud kontributif bagi kehidupan bersama? Kerja kebudayaan macam apa dan bagaimana?

Kerja kebudayaan yang saya maksud adalah keterlibatan secara optimal, intensif, di suatu atau berbagai bidang kehidupan sesuai dengan minat dan kemampuan yang didasari kesadaran kritis sebagai makhluk politik, sosial, religius, dan lain-lain. Tanpa kesadaran kritis bahwa seseorang hidup mengemban amanat yang seyogianya kontributif bagi kehidupan bersama atau dalam ungkapan Jawa: memayu hayuning buwana segala aktivitas itu hanya akan berhenti menjadi kegiatan, aktivisme, yang bisa saja tak berkait dengan aktualisasi peran dan tanggung jawab sosial pemimpin masa depan. Jika itu yang terjadi, ya, kelak entah berapa belas atau puluh tahun lagi, hanya akan menjadi kenangan romantik belaka, yang tak menyisakan jejak kecendekiawanan sama sekali. Kenangan yang cuma pantas diingat bersama kawan segerombolan ketika reuni sambil pamer keberhasilan atau mengiba-iba mengunjukkan kesengsaraan ketika kawan lain dinilai berhasil dalam karier dan hidup rumah tangga.

Mahasiswa macam itu ketika mendekati kelulusan justru bengong lantaran tak terbayang bisa segera bekerja. Sementara ruang pergaulan dan aktualisasi diri menyempit, sedangkan ketika pulang ke desa, justru merasa asing: bak makhluk alien di tengah zaman jahiliyah. Kasihan deh lu!

***

Kini, mahasiswa akrab dengan telepon pintar (smartphone), gawai (gadget), Iphone, dan lain-lain. Familiar pula dengan media massa dan jejaring sosial berbasis internet macam Instagram, Youtube, Twitter, Facebook, Whatsapp, serta BBM, dan lain-lain. Peranti untuk menyerap informasi, berkomunikasi, dan mengaktualisasi diri dan gagasan itu tidak kami kenal pada masa kami mahasiswa.

Teknologi informasi itu mendemokratisasikan banyak hal, terutama dalam ruang kreativitas dan aktualisasi gagasan, dalam kehidupan. Siapa pun merasa lebih bebas, lebih leluasa, berpendapat: lewat ucapan, (dokumentasi) tindakan dan karya berupa ungkapan verbal, grafis, auditif, dan audiovisual. Setiap hari, setiap saat, seseorang bisa menggerundel, ngudarasa, berdoa, mengkritik, menghina, menista, pamer dan promosi diri dan usaha, menyerapah, menyumpah-nyumpah. Nyaris apa saja bisa dilakukan lewat dan di media sosial.

Lalu, muncullah aktivis di media maya. Salah satu yang paling femonenal sekaligus kontroversial, misalnya, adalah Jonru.

Kini, kaum muda, mahasiswa, tak perlu lagi bersumpah ala Soempah Pemoeda atau Sumpah Mahasiswa. Kini, para mahasiswa, kaum muda, atau siapa saja, bisa bebas-leluasa menyumpah-nyumpah, menyumpahi siapa saja. Membiak dan beranak-pinaklah sumpah serapah setiap saat, dari mana saja dan oleh siapa saja dalam kehidupan sehari-hari kita.

Maka, elok, demonstrasi di dunia nyata dipadu dengan sumpah serapah di dunia maya, kompletlah aktualisasi peran kaum muda sebagai agen perubahan? Apakah bisa dibilang saat ini, kaum muda, termasuk para mahasiswa, adalah generasi penyumpah-penyerapah? Menyumpah-nyumpah, menyerapahi, setiap dan semua yang tak sesuai dengan bayangan atau harapan ideal mereka?

Di satu sisi, media sosial berbasis teknologi digital-internet membuat seseorang atau sekelompok orang makin bisa unjuk karya, unjuk diri, unjuk gagasan. Namun, yang tak bisa kita elaki, ada pula seseorang atau sekelompok orang memperlakukan media sosial lebih sebagai peranti untuk menebar fitnah, kebencian, dan intoleransi.

Nah, apa yang seyogianya dilakukan mahasiswa, kaum muda, terlebih jika dengan sadar melekati diri dengan atribusi agen perubahan? Ya, ayo kita diskusikan. Kita cari cara dan model kerja kebudayaan yang pas bagi generasi sampean, bukan bagi generasi saya yang gagal membawa perubahan lebih baik bagi negeri dan bangsa ini.

Sekian.

Versi awal adalah prasaran untuk seminar peringatan Soempah Pemoeda, yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (Hima Sejarah FIS Unnes), Rabu, 28 Oktober 2015.

Gambar Ilustrasi Kompasiana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.