Dibalik Politik Akomodatif Soeharto Terhadap Orsospol (Organisasi Sosial-Politik) Islam

Spread the love

Oleh Eko Santoso

Perjalanan Menapaki Singgasana

Hasil pemilihan umum tahun 1955 menunjukkan adanya 3 kekuatan utama komponen bangsa. Tampilnya PNI (Partai Nasional Indonesia) dengan perolehan 22,3% suara, sehingga menghantarkannya sebagai pemenang harus menghadapi perlawanan sengit dengan tiga partai besar lainnya. Partai Islam menduduki posisi dua dan tiga, Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dengan perolehan 20,9% dan NU (Nadhatul Ulama) memperoleh suara 18,4%. Sedangkan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang kala itu mulai ditinggalkan pendukungnya akibat tragedi Madiun Affair 1948, secara mengejutkan mampu memperoleh suara 16,4%. Meskipun demikian kehadiran PKI sebagai partai pemenang ke-4 saat itu dapat diterima, mengingat berbagai propaganda yang dilancarkannya kepada rakyat melalui isu-isu land reform[i]

Berdasarkan fakta inilah kemudian Soekarno membentuk kabinet berkaki empat yang mengakomodasi empat partai diatas, dengan tujuan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Soekarno, yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan setiap aspek kehidupan bangsa adalah dengan mengakomodasi ketiga kekuatan politik diatas yang sering dia sebut sebagai Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) diliibatkan dalam pemerintahan dan juga bahkan struktur ABRI sekalipun, meskipun saat itu mendapat pertentangan dari kalangan Muslim terutama beberapa tokoh muda NU[ii]. Hingga pada akhirnya terjadilah gerakan menentang Soekarno ditandai dengan adanya “Liga Demokrasi” yang dibentuk pada 2 Maret 1957, yang ditandatangani enam pihak: Masyumi, Komponen NU muda, PSII (Partai Syarekat Islam Indonesia), Partai Katolik, PSI, dan Parkindo (Partai Katolik Indonesia). Namun hal ini tidak ditanggapi Soekarno secara serius dan menganggap Liga Demokrasi tidak demokratis, dan hanyalah sebagai bentuk komunis-fobia dan kontra-revolusioner[iii]. Namun nyatanya apa yang digadang-gadang Soekarno harus pupus dengan adanya peristiwa Gestapu (Gerakan Tiga Puluh September) atau juga Gestok (Gerakan Satu Oktober), dimana yang lebih lazim disebut oleh Pemerintah Orba (Orde Baru) sebagai G30S/PKI 1965. Tiga kekuatan politik utama bangsa yang yang mewakili partai dan bahkan ideologi diatas harus saling serang dan membantai pada peristiwa gerakan G30S. Terlepas dengan segala kontroversinya, peristiwa ini menyisakan konflik dan dampak yang berkepanjangan. Tentu dalam hal ini PKI menjadi perhatian karena dianggap sebagai dalang, meskipun mulai banyak penelitian yang dalam kesimpulannya justru mengungkap bahwa PKI hanyalah kambing hitam guna melanggengkan posisi Soeharto untuk naik kepuncak singgasana dengan CIA (Amerika Serikat) berada dibelakangnya[iv].

Disisi lain pelanggaran HAM saat itu menjadi masalah penting dan perlu mendapat perhatian, setengah bahkan satu juta nyawa diperkirakan melayang. Di lain pihak golongan muslim, yang diwakili oleh kalangan muda NU juga ikut berperan dalam hal ini. Mereka ikut melakukan penghancuran Partai Komunis Indonesia karena penolakannya terhadap konsep Nasakom. Terlepas dari tragedi ini ada pendapat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa NU dan PKI tersulut oleh provokasi, dan PKI sendiri hanyalah tumbal. Adanya isu dan mungkin hanya sebuah provokasi bernama Dewan Jenderal di kubu TNI yang ditengarai akan mengambil alih tampuk kekuasaan pada 5 Oktober, bertepatan dengan ulang tahun TNI pada akhirnya menyulut PKI untuk mendahului aksinya dengan melakukan penculikan terhadap 7 Jenderal. Akan tetapi pemerintah dengan segera melakukan penertiban kembali melalui TNI, yang dalam hal ini diambil alih oleh Soeharto dengan dasar surat sebelas maret (Supersemar) yang hingga kini dipertanyakan kebenarannya. Tindakan agresif dilakukan terhadap mereka para orang-orang yang terlibat dalam peristiwa G30S yang dianggap murni sebagai bentuk pemberontakan PKI oleh Soeharto. Bahkan upaya pembasmian dilakukan sampai pelosok-pelosok terpencil negeri terhadap mereka yang tak tahu menahu tentang kejadian yang dialami Ibu Pertiwi. Akhirnya dengan hal seperti inilah Soeharto mampu mencapai puncak tampuk kekuasaan RI sejak tahun 1966. Dengan demikian maka peta kekuatan politik saat itu tinggal tersisa Islam dan Nasionalis, setelah Komunis benar-benar dibrangus sampai pada akar rumputnya.

Upaya legitimasi setelah sampai pada tampuk kekuasaan tertinggi negeri ini maka upaya yang diambil oleh Soeharto adalah meyakinkan rakyat bahwa rezim baru yang dia kawal itu adalah adalah pewaris sah pemegang konstitusi dan kursi yang ditinggalkan Soekarno. Lebih dari itu, tragedi berdarah 1965 dan polarisasi (pertentangan berbagai kelompok berkepentingan dan berlawanan) yang menyertai periode Demokrasi Terpimpin sebelumnya, meyakinkan banyak pihak—bukan hanya dikalangan militer, mengenai pentingnya melakukan upaya-upaya depolitisasi (penghapusan kegiatan politik) masyarakat dan membangun stabilitas keamanan dan politik[v]. Pemerintah baru yang dia kawal lalu mengambil Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara, yang dirasa paling tepat untuk melegitimasi kekuasaannya. Siapa pula yang akan menyalahkan dia? Seorang yang telah berjasa pada tragedi satu oktober dalam mempertahankan Pancasila, dia penyelamat di mata rakyat. Mungkin prasangka ini yang coba untuk dimunculkan oleh bapak Presiden kedua kita, “The Smilling Generale”.

Namun beberapa golongan Islam melaui ormas dan parpol tetap bersikeras untuk membangun konsepsi-konsepsi Islam di dalam negara. Tokoh-tokoh Masyumi merencanakan merehabilitasi partai Masyumi yang dibubarkan pada 1960; keinginan perlunya menerapkan Islam sebagai dasar negara dan pemberlakuaan Piagam Jakarta; keinginan Moh. Hatta bersama eksponen HMI dan PII mendirikan partai ynag diberi nama PDII (Partai Demokrasi Islam Indonesia); dan keinginan beberapa tokoh Muhammadiyah untuk mengaktifkan kembali Partai Islam Indonesia (PII), namun hal ini dengan tegas dilarang oleh penguasa Orde Baru. Sikap ini sekali lagi ditempuh untuk memantapkan kekuasaannya. Bahkan kontrol lebih kuat dilakukan terhadap mereka kelompok radikal Islam yang dikhawatirkan dapat menandingi kekuatan pemerintah[vi].  Disisi lain PNI mulai dipreteli dengan menggoyahkan posisinya dengan menyingkirkan tokoh-tokoh yang radikal di tubuh partai.

Seiring berjalannya waktu, posisi dari Orde Baru sendiri dibawah Soeharto semakin menguat dan hingga pada akhirnya pada 1975 pemerintah dengan berani melakukan perampingan partai menjadi hanya tiga partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, dan Partai Demokrasi Pembangunan (PDI). PPP adalah fusi dari empat partai politik Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Perti). Sedangkan PDI adalah fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI (Ikatan Pejuang Kemerdekaan Indonesia), Murba[vii]. Langkah berikutnya yang diambil Soeharto adalah difokuskan bagaimana pemerintah mengelola urusan Islam untuk mencapai suasana yang kondusif dan stabil guna mendukung pembangunan nasional, mengingat kala itu hanya golongan Islam yang masih eksis dan di khawatirkan mengancam pemerintahan.

Akomodasi Berbau Penetrasi

Memasuki era 1980-an, Soeharto mengambil suatu tindakan untuk menerapkan asas tunggal pada semua orsospol. Dalam pidato kenegaraannya, pada 16 Agustus 1982 di hadapan DPR, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan untuk menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kekuatan organisasi sosial dan politik di seluruh Indonesia. Kebijakan ini pada akhirnya membuat para pemimpin partai politik Islam terpolarisasi dalam menyikapi asas tunggal tersebut. Di kubu PB HMI terjadi perpecahan, dimana sebelumnya pada kongres ke XV di Medan pada 1984 mereka menolak asas ini. Namun hal ini berbuntut panjang bagi HMI dengan tidak mendapatkannya izin dari pemerintah dalam menjalankan kongres ke XVI di Padang tahun 1986, sehingga pada April 1985 demi mendapatkan izin menjalankan kongres maka, dengan tekanan para alumni yang lebih menghendaki untuk mengakomodasi kehendak pemerintah akhirnya HMI menerima asas tunggal Pancasila. Sikap kompromistis dengan jalan pintas ini membuat kubu HMI bergejolak dan akhirnya pecah menjadi dua kelompok. Pertama, HMI yang masih diakui negara yang menerima asas tunggal. Kedua, HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) yang tetap bersikukuh menolak asas tunggal[viii].

Keharusan penerapan asas tunggal seperti ini membuat tak hanya HMI yang bergejolak, namun juga PII (Pelajar Islam Iindonesia) yang kemudian dengan kuat tidak menerima asas tunggal Pancasila dan tetap dengan Islam sebagai asas organisasi pada kongres terakhirnya tahun 1985. Namun hal ini harus dibayar mahal karena dengan demikian mereka tak bisa mendaftarkan diri pada batas akhir pendaftran orpol dan ormas, pada 17 Juli 1987, dan dengan demikian maka mereka membubarkan diri[ix]. Sedangkan PPP yang kala itu menjadi satu-satunya partai politik Islam mencoba melakukan kompromi terhadap pemerintah agar tetap diberi kekhususan tetap mencantumkan asas cirinya “Islam”, hingga pada akhirnya PPP tetap mengakui asas pancasila dengan tidak mengurangi unsur keislamannya. Meskipun bila dilihat hal ini ada unsur politik dimana PPP juga mencoba mengamankan kepentingannya di parlemen. Di sisi lain, Muhammadiyah sendiri kala itu terpaksa mengakomodasi kebijakan pemerintah agar tetap diakui keberadaanya. Menyikapi kebijakan asas tunggal ini, beberapa tokoh Islam seperti, Deliar Noer, Syafruddin Prawiranegara dan Yusuf Abdullah Puar dengan tegas menolaknya.

Pada paruh kedua 1984, para pemimpin umat Islam di kota-kota besar, terutama Jakarta, umumnya kecewa dengan penerapan asas tunggal tersebut. Puncak dari reaksi keras umat Islam tersebut adalah meletusnya peristiwa Tanjung Priok. Terjadilah pembantaian oleh pihak militer dengan memakan korban sebanyak 200 orang, menurut hasil perkiraan Michael RJ. Vatikiotis. Peristiwa ini dianggap sebagai puncak dalam tragedi itu tokoh Islam seperti; Amir Biki, Syarifin Maloko dan Layan Tewas. Beberapa tokoh kritis yang menuntut dibentuknya tim pencari fakta terhadap kasus tersebut justru disambut pemerintah dengan aksi penangkapan. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah; HR. Darsono (mantan Pangdam Siliwangi), AM Fatwa (tokoh petisi 50), Toni Ardie (staf Ketua PB HMI), dan Osman Hamidy (tokoh PTDI)[x].

Setelah semua ormas Islam menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas era baru muncul, pemerintah mulai membangun sikap yang oleh pengamat politik Islam disebut sebagai politik Akomodatif terhadap kepentingan umat Islam. Hal ini dapat tercermin dalam beberapa kebiijakan Pemerintah. Pertama, kebijakan Pemeritah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menghapus larangan berbusana Muslimah (Jilbab) di sekolah-sekolah, yang mana sebelumnya mengenakan Jilbab dilarang di sekolah-sekolah umum, melalui Peraturan Pemerintah No. 052/C/Kep/D.82 yang diberlakukan mulai 17 Maret 1982. Kedua, pengesahan UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mana Pemerintah mengakui bahwa pendidikan agama merupakan subsistem dari pendidikan nasional, sehingga pendidikan agama ditetapkan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah umum dan Perguruan Tinggi, dan melahirkan eksistensi terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Institut Agama Islam. Ketiga, Pengesahan RUU Peradilan Agama menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yag menghasilkan tiga hal mengenai, perkawinan, pembagian waris, dan mengenai pengelolaan benda-benda wakaf, infak, dan sedekah. Keempat, lahirnya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, yang didirikan oleh Presiden Soeharto pada Februari 1982 bersama para pejabat yang beragama Islam. Hingga pada akhirnya terciptalah masjid-masjid baru dengan ciri khusus, bisa dilihat pada bagian atapnya yang terdapat hiasan bintang segi lima, yang menandakan Pancasila, dengan hiasan kaligrafi Arab:”Allah” dan “Muhammad” diatasnya. Bangunan ini memerlukan biaya 120-140 juta per unit. Kelima, direstui lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 1990 oleh Presiden Soeharto. Hal ini dianggap oleh para pengamat politik muslim sebagai momen penting dalam proses akomodasi yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto terhadap kepentingan umat Islam.

Namun melihat fakta-fakta yang terjadi, Gus Dur dengan kritis kemudian melontarkan pendapat bahwa ICMI hanyalah instrumen pemerintah untuk melanjutkan kekuasaanya. Pasalnya, situasi politik saat itu mengisyaratkan adanya kemungkinan lebih dari satu calon presiden RI dalam Sidang Umum MPR tahun 1988. Komunitas Islam dimanipulasi untuk kepentingan politik penguasa guna melanggengkan posisinya. Gus Dur juga mengkritik, dukungan yang diberikan ICMI kepada pemerintah hanya menguntungkan status quo. ICMI yang didominasi oleh para kelompok-kelompok modernis Islam dianggap tidak mampu mengakomodasi kepentingan komunitas Islam dan mengedepankan kepentingan kelompok modernis. Gus Dur sendiri mengaku tidak melawan ICMI, ia hanya keberatan beberapa tokoh ICMI berorientasi ke arah sektarianisme. Sehingga dia menyebut ICMI tak lebih dari neo-Masyumi. Manipulasi atas umat Islam inilah yang coba ditentang oleh Gus Dur[xi].

Bila kita ralat dari berbagai kebijakan dan fakta yang ada maka pada dasarnya berbagai sikap akomodatif yang dilakukan Pemerintah Orde Baru atas kepentingan umat Islam lebih mengarah pada penjinakan sekaligus pemanfaatan kekuatan umat Islam yang dilakuakan oleh rezim Orba. Konsep ideal yang dicita-citakan dalam nalar politik Islam substansialitik (mengedepankan nilai-nilai Islam dan bukan lagi mengedepankan Islam sebagai ideologi negara) belum dapat tumbuh; nyatanya demokrasi sekarat, suara kritis dari rakyat selalu dibungkam dan parlemen dikebiri. Pembangunan masjid, diputuskannya undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam, dan masuknya aktivis Islam ke dalam jalur-jalur struktural, memang bisa dipahami sebagai bentuk akomodasi negara terhadap kepentingan Islam. Namun, realitas politik saat itu menunjukan bahwa lewat tangan Soeharto tetap hegemonik dan tidak memberikan ruang bagi pengembangan demokrasi secara nyata[xii]. Jadi, negara saat itu sedang memetik buah formalisme Islam sebagai penopang kekuasaannya. Tema-tema keadilan, keterbukaan, dan musyawarah yang menjadi inti dari politik Islam substansialistik, selalu dihindari oleh penguasa. Ketika politisi Islam bicara menyangkut tema-tema tersebut, seperti yang dilakuakn Amien Rais dalam kasus Busang, PT. Freeport Indonesia, dan suksesi; suara Gus Dur dalam kasus kekerasan HAM dan kebebasan berbicara; dan Nurcholish Madjid mengusulkan perlunya oposisi pada 1992, dan tokoh-tokoh lain menyampaikan aspirasinya, justru sontak rezim Orba menghadapinya dengan nada ancaman dan represi. Dengan demikian maka dapat disimpulan bahwa politik akomodatif Soeharto justru nampak sebagai hegemoni negara dengan memanfaatkan formalisme Islam dalam berbagai dimensinya.

 Catatan Akhir

[i] Phil Gustiana IM, “Wajah Toleransi NU:Sikap NU Terhadap kebijakan Pemerintah Atas Umat Islam”, (Jakarta: RM books, 2012) hal 80.

[ii] Ibid, hal 81

[iii] Ibid, hal 82

[iv] Herman Dwi Cipta, “Kontroversi G 30 S”, (Jakarta: Palapa, 2013), hal.176

[v] Islah Gusmian, “Islam dan Rezim Orba: Akomodasi atau Hegemoni”, dalam Asvi Warman Adam dkk, Soeharto Sehat, (Yogyakarta: Galang Press, 2006), hal 131

[vi] Ibid, 133

[vii] Phil Gustiana IM, “Wajah Toleransi NU:Sikap NU Terhadap kebijakan Pemerintah Atas Umat Islam”, (Jakarta: RM books, 2012), hal.86

[viii] M. Rusli karim,” Islam dan Konflik Politik era Orde Baru”, (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992), hal. 39

[ix] Ibid, hal. 13

[x] Islah Gusmian, “Islam dan Rezim Orba: Akomodasi atau Hegemoni”, dalam Asvi Warman Adam dkk, Soeharto Sehat, (Yogyakarta: Galang Press, 2006), hal 139-140

[xi] Phil Gustiana IM, “Wajah Toleransi NU:Sikap NU Terhadap kebijakan Pemerintah Atas Umat Islam”, (Jakarta: RM books, 2012), hal. 131

[xii] Islah Gusmian, “Islam dan Rezim Orba: Akomodasi atau Hegemoni”, dalam Asvi Warman Adam dkk, Soeharto Sehat, (Yogyakarta: Galang Press, 2006), hal. 149

Gambar: PSI.ID

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.