Diskriminasi Terhadap Perempuan pada Masa Kolonial Hindia Belanda

Spread the love

Bersyukurlah para perempuan yang hidup pada era modern. Pada era ini, kesadaran tentang kesetaraan gender mampu memberikan ruang bagi perempuan untuk mengekspresikan dirinya sebagai perempuan yang merdeka. Akan tetapi, jika kita mundur ke belakang pada masa kolonial, kita akan dihadapkan pada kehidupan perempuan yang tidak mengenakkan. Tentunya, itu jauh berbeda dengan yang dialami perempuan masa kini. Secara sengaja, kebebasan dirampas oleh sistem yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

Sejarah mencatat, kolonialisme Hindia Belanda begitu akrab dengan kapitalisme perkebunan setelah berakhirnya kekuasaan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) pada 31 Desember 1799 yang memonopoli daerah-daerah pelabuhan (Linda Christanty, 1994).

Pada 9 April 1870, penetapan Undang-Undang Agraria menjadi upaya penyelesaian terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pemerintah kolonial pada periode tanam paksa. Sembari itu, membuka peluang masuknya investor asing (pemilik modal) menanamkan modal di Hindia Belanda. Secara politis, hal ini dimaknai sebagai “politik pintu terbuka”. Bagi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, adanya politik pintu terbuka jelas akan mendorong kemajuan ekonomi dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Alhasil, perusahaan swasta yang tumbuh berkembang membutuhkan banyak tenaga kerja dalam proses pelaksanaan tersebut. Tenaga kerja yang dipilih tentu saja sebagian besar adalah laki-laki—baik bujangan atau pun yang sudah beristri. Namun, banyak juga di antara laki-laki yang menjadi pekerja bukan dari kalangan Bumiputra, melainkan orang Eropa bermodal tekad memperoleh peruntungan di Hindia Belanda.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika posisi perempuan tidak sejajar seperti laki-laki, bahkan terkesan memarjinalkan kehadiran perempuan. Dalam konteks pembagian kerja misalnya, pada masa kolonial, hampir tidak ada tempat bagi perempuan mengambil peran sentral. Rupanya, perempuan cuma dinilai sebagai pelengkap kehadiran laki-laki.

Mengetahui jumlah perempuan Eropa yang sedikit, melahirkan pemikiran untuk membentuk pergundikan yang jauh lebih parah, jika dibandingkan masa kekuasaan VOC. Mengingat adanya kebutuhan seksual, pembesar kolonial menghadirkan Nyai di daerah-daerah perkebunan.

Menurut Leonard Blusse (1987), dalam Persekutuan Aneh: Pemukim Cina, Wanita Peranakan dan Belanda di Batavia VOC. Dalam studinya itu, Leonard Blusse mendefinisikan nyai sebagai seorang perempuan yang sengaja dipelihara oleh pejabat kolonial maupun swasta-swasta kolonial Belanda yang kaya.

Fungsinya sebagai pengurus rumah tangga dan pelayan kebutuhan nafsu tuannya. Meski demikian, nyai bukan pelacur dan bukan juga istri sah dari tuannya (Fika dan Isriani Hardini, 2016). Pada masa VOC, orang Belanda yang beristrikan perempuan Bumiputra (nyai) tidak dibolehkan baginya untuk membawa istri ataupun anak-anak hasil perkawinan ke tanah kelahirannya. Mengingat perkawinan antara keduanya dianggap tidak sah oleh gereja sana. Hal ini kemudian mendorong orang-orang kompeni untuk memelihara para nyai, memingat tidak begitu membebani mereka karena setiap saat bisa ditinggalkan (Leonard Blusse, 1987: Linda Christanty, 1994).

Perempuan (nyai) pada masa itu juga dimanfaatkan sistem feodal di masyarakat. Mereka dipergundik oleh kaum bangsawan dari kalangan Bumiputra. Mayoritas mereka berasal dari keluarga petani yang sengaja dijual oleh orang tuanya guna mencukupi kehidupan ekonomi keluarganya. Meski demikian, para nyai juga berasal dari kalangan menengah ke atas (priyayi) yang memang secara sengaja diserahkan oleh orang tuanya (ayah) kepada penguasa Belanda atau orang Eropa untuk mempertahankan kedudukan dan jabatannya orang tuanya.

Sulit membayangkan realitas historis atas kekejaman kolonial pada masa lalu, termasuk mendiskriminasi perempuan bumiputra. Bagi perempuan masa kini, hal ini bisa saja penting untuk kaji kembali sebagai ingatan kolektif yang menumbuhkan semangat di kalangan perempuan. Bukan tidak mungkin pola seperti ini akan terulang pada masa depan. Mengingat, keberadaan perempuan sangat berpengaruh bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh sebab itu, diskriminasi terhadap jenis kelamin (gender) perlu ditinjau kembali secara mendalam agar tidak ada lagi bentuk serupa. (ajik)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.