Editorial: Perkara Banjir  

Spread the love

Tidak semata tentang refleksi, resolusi, atau semangat baru. Permulaan tahun kali ini juga ditandai dengan kegetiran. Betapa tidak. Seakan menyambut, bencana banjir dating persis pada awal tahun 2020. Terjadi tidak hanya di kota langganan banjir macam Jakarta. Namun juga terjadi di berbagai daerah seperti di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Lebak, atau di Kabupaten Brebes.

Seperti biasa. Momen banjir juga jadi peluang pejabat pemerintah untuk: Pertama, ‘turun ke bawah’. Dalam bentuk, misalnya, meninjau lokasi banjir, mengunjungi posko pengungsian, atau sekadar memberikan uang santunan. Kedua, muncul ke public dengan perantara media. Mereka biasanya akan membeberkan soal penyebab dan solusi mengatasi banjir.

Sebagai contoh. Mari kita tengok konteks banjir di Jakarta. Ini bukan berarti mengesampingkan perkara banjir di daerah lain. Namun, lebih karena banjir Jakarta memang yang paling getol mendapat sorotan media.

Sebagai contoh. Belum lama ini, media gencar memberitakan silang-komentar tentang penyebab dan solusi penanganan banjir. Komentar itu muncul dari tiga figure pejabat aktif yakni Basuki, Anies, dan Jokowi. Bagi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono, banjir Jakarta terjadi karena proyek normalisasi Kali Ciliwung belum rampung. Alhasil, solusinya pun berkisar pada upaya menyelesaikan proyek normalisasi.

Menurut Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Anies Baswedan, banjir kali ini bukan semata Karena belum rampungnya normalisasi Kali Ciliwung. Namun lebih karena belum selesainya proyek pengendalian air di daerah hulu. Dengan demikian, solusinya pun tidak serta merta menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi DKI. Namun juga pemerintah provinsi Jawa Barat. Sebab, hulu sungai-sungai yang mengalir ke kawasan DKI masuk ke dalam administrasi Jawa Barat.

Sementara bagi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, banjir terjadi karena adanya kerusakan ekologi dan kesalahan yang dibuat manusia. Meski belum jelas kerusakan ekologi apa yang dimaksud, Jokowi menegaskan “…urusan penanganan banjir secara infrastruktur akan kami kerjakan setelah penanganan evakuasi selesai” (Kompas.com, 2/1/2020).

Jika dicermati, sebenarnya banjir di Jakarta bukan satu atau dua kali terjadi. Namun nyaris selalu berulang ketika musim penghujan datang. Bahkan jika ditarik ke aspek historis, banjir di Jakarta sudah terjadi sejak era Kolonialisme Belanda. Pada saat itu, pemerintah Kolonial Belanda pun mencoba menangani banjir. Mereka menggagas dan mencoba aneka bentuk proyek fisik untuk menanggulangi banjir. Barangkali, persis seperti apa yang selama ini diupayakan pemerintah DKI Jakarta, sampai hari ini.

Namun demikian. Banjir tetap terjadi. Bahkan, mungkin, semakin parah. Alhasil, bencana ini semakin menciptakan kerugian yang tidak sedikit. Baik secara materi atau nonmateri. Dan kedepan, nampaknya, banjir masih menjadi bencana rutinan. Jakarta pun semakin rentan. Bukan semata karena hujan lebat, drainase buruk, atau rusaknya daerah hulus ungai, namun akan diperparah pula dengan cepatnya laju penurunan permukaan tanah. Alias, amblesan.

Perkara banjir di Jakarta memang pelik. Semakin pelik lagi jika mencermati komentar tiga pejabat aktif di atas. Substansi komentarnya, masih di situ-situ saja. Mereka boleh saling tuding atau berbeda pendapat soal penyebab banjir. Namun tidak untuk solusi. Kompak. Bagi mereka, solusi penanganan banjir masih seputaran hal-hal fisik, teknis, teknologi. Atau, dengan kata lain, infrasturktur.

Bentuk infrastrukturnya bermacam. Semisal, dengan membangun dam/bendungan di hulu, bendungan di muara, menormalisasi kali, membuat tanggul laut raksasa dengan reklamasi di Teluk Jakarta, dan lain sebagainya.

Padahal sejarah sudah mengingatkan. Sejak zaman Belanda hingga hari ini, upaya mendekati persoalan banjir sebatas menggunakan nalar berpikir teknis (proyek infrastruktur) telah terbukti gagal. Nyatanya banjir tetap terjadi. Valuasi kerugiannya pun makin meninggi.

Bisa jadi, nalar berpikir yang dibutuhkan justru berkebalikan. Solusi banjir tidak dating dengan hanya menyasar aspek fisik, namun juga aspek non-fisik.  Seperti, misalnya, menghubungkan banjir dengan manusia (urbanisasi) atau menghubungkan banjir dengan uang (kapitalisme). Jika sedikit dikulik, dua aspek ini bias member gambaran lain dan mengakar soal penyebab dan solusi penanganan banjir di Jakarta.

Namun, apakah rezim pemerintahan ini mau mengulik dua asepek itu? Anda pasti tahu jawabannya.

 

Gambar: tirto.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.