Gagasan Sukarno di Tubuh PKI

Spread the love

Oleh Saiful Anwar

Sukarnoisme adalah suatu hal yang merujuk pada apapun yang berasal dari diri Sukarno. Sebagai tokoh politik yang dikagumi pada masanya, Sukarno banyak mengeluarkan konsep atau ideologi. Konsep dan ideologi itu dituliskan sejak Sukarno muda. Sukarno muda ditempa oleh seorang tokoh Sarekat Islam, yakni HOS Tjokroaminoto. Selama sekolah di Surabaya, Sukarno banyak menimba ilmu dari Tjokroaminoto, terutama politik dan pergerakan. Selama menjadi murid Tjokroaminoto, Sukarno banyak menulis di surat kabar Fikiran Rakjat. Pemikiran-Pemikiran Sukarno semakin matang ketika ia sekolah di Bandung. Seperti dalam otobigrafinya, Sukarno mengatakan bahwa Surabaya adalah dapur revolusi pemikirannya  dan  Bandung adalah  tempat  yang mematangkannya.  Di  Bandung Sukarno aktif dalam diskusi-diskusi umum di kampus. Selama di Bandung, Ia juga semakin aktif menulis. Ideologi Sukarno dipengaruhi oleh beberapa tokoh antara lain Karl Marx, Hegel, Fredick Engels, Tjokroaminoto, dan tokoh-tokoh pembaharu Islam. Sukarno menulis banyak artikel di surat kabar. Tulisan-tulisan Sukarno sangat tajam, dan kritis. Melalui kumpulan tulisannya itu, Sukarno mulai menanamkan ideologinya. Pada intinya sukarnoisme adalah segala pemikiran, konsepsi, dan ide-ide yang berasal dari Bung Karno.

Masa   Demokrasi Terpimpin   yang   dimulai   dari   tahun   1959   sampai   1965,   telah memberikan  angin  segar  terhadap  PKI.  Sejak  tahun  itu,  mendukung  kebijakan Sukarno menjadi hal mutlak bagi PKI untuk menjaga eksistensi partai. Sejak tahun 1960, kita akan melihat wajah PKI yang sangat pro Sukarno. Bentuk sukarnoisme dalam tubuh PKI dapat kita temui dalam berbagai tulisan yang ditulis oleh D.N Aidit dari tahun 1960 sampai 1964. Tulisan terssebut seperti; Dekon dalam Ujian (1963), Kobarkan Semangat Banteng (1963), PKI dan AD (1963), Kaum Tani Mengganyang Setan-setan Desa (1964), Kibarkan Tinggi Panji Revolusi (1964). Dalam tulisan-tulisan tersebut,  sangat  kental  aroma  propaganda  PKI  yang  dibumbui  dengan dukungan terhadap kebijakan Presiden Sukarno. Sukarnoisme masuk dalam tubuh PKI.

Dalam sebuah sidang pleno terbuka Politbiro yang diselenggarakan pada 20 Februari 1957 yang terdapat dalam buku Komunisme Ala Aidit disebutkan:

“persetujuannya terhadap konsepsi Bung Karno dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indpnesia agar memberikan  dukungan  terhadap  konsep  tersebut dengan penuh semangat dan kerja keras untuk mewujudkannya.  Konsepsi  Bung  Karno  tersebut  adil dan demokratis. Ia akan memberikan jaminan atas terpeliharanya persatuan dan akan mencegah terjadinya perpecahan” (Laporan Politbiro CC PKI tanggal 20 Februari 1957 dalam marxis.org/indonesia).

Selama masa demokrasi terpimpin, corak kebijakan PKI memang selalu mengarah kepada kebijakan Presiden Sukarno. Dengan memberikan dukungan kepada ideologi dan struktur politik Sukarno, mengagungkan peranan nasionalnya dan setuju untuk menyesuaikan diri dengan GBHN, serta menarik golongan komunis ke arah akomodasi yang lebih jelas terhadap tradisi Sukarno, dan PKI memperoleh dukungan yang kuat dari lapisan masyarakat yang sama : kelas bawah di daerah perkotaan yang terperangkap diantara pengaruh tradisi dan pengaruh modern; secara lebih mendalam, dari kalangan golongan abangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merindukan janji-janji tentang kehidupan yang lebih baik (Peter Kasenda, Sukarno, Marxisme, Leninisme (Depok: Komunitas Bambu, 2014) hlm 121).

Untuk melihat sejauh mana paham sukarno merasuki tubuh PKI saya akan memberikan penafsiran terhadap tulisan-tulisan yang dikeluarkan oleh PKI di tahun-tahun diberlakukannya demokrasi terpimpin. Dalam analisis ini saya akan menggunakan dua tulisan utama yakni; Kobarkan Semangat Banteng  dan Dekon dalam Ujian yang keduanya dirilis pada tahun 1963.

Dalam tulisan Kobarkan Semangat Banteng, PKI menyatakan beberapa sikap penting. Sikap penting itu antara lain tentang kabinet Gotong Royong yang berporoskan Nasakom, dukungan terhadap landreform, Ganefo dan kampanye Ganyang Malaysia. Dalam kata pengantarnya, Aidit mengatakan bahwa Sukarno dan PKI telah berhasil menggalang massa yang banyak untuk melawan imperialisme. Namun ketika  membahas  landreform,  PKI  nampaknya  tidak  mengikuti  garis Sukarno. PKI lebih radikal ketika membicarakan landreform, mereka mengatakan bahwa tanah hasil landreform harus dibagi-bagikan dan dirampas dari kaum feodal, dengan dengan seperti itu kesejahteraan bisa terwujud. Padahal seperti yang kita ketahui, progam landreform merupakan progam Sukarno yang   berdasarkan Pancasila.

Konsepsi yang menonjol yang ada dalam tulisan tersebut adalah Nasakom. Ya, Nasakom adalah konsepsi Sukarno yang diciptakan untuk menyatukan rakyat Indonesia yang saat itu terkotak-kotakkan oleh ideologi nasionalis, agama, dan komunis. Dalam tulisan itu, Aidit terkesan mengagung-agungkan gagasan nasakom. Terlepas dari keuntungan politis yang diperoleh PKI dengan adanya konsepsi itu, tetapi dapat dikatakan bahwa ideologi Sukarno ini telah masuk ke dalam tubuh PKI. Dengan mengagung-agungkan nasakom, maka Aidit menjadi seorang Sukarnois.

Ada hal menarik dalam tulisan Kobarkan Semangat Banteng tersebut, yakni kesamaan pandangan tentang pendirian federasi “Malaysia” antara Sukarno dan PKI. Sukarno menganggap bahwa “Malaysia” merupakan bentuk neokolonialisme Inggris yang akan menggerogoti Indonesia di perbatasan. PKI pun demikian. Bahkan PKI mengatakan  bahwa  sejak  didirikannya “Malaysia” PKI  merupakan  partai  yang paling menentang hal tersebut. Jika ditelisik lebih lanjut hal ini wajar, karena baik Sukarno maupun PKI mendasarkan analisis marxis yang notabennya anti imperialis barat, namun perlu diingat bahwa pada waktu itu kampanye “Ganyang Malaysia” merupakan kampanye yang diserukan oleh Sukarno dan—walaupun tidak semua menjalankannya dengan ikhlas—semua lapisan masyarakat baik sipil maupun militer mendukung hal tersebut. Dengan mendukung kampanye “Ganyang Malaysia”, maka pandangan Sukarno yang anti Malaysia pun telah masuk dalam tubuh PKI. Sekali lagi, terlepas dari adanya kesamaan pandangan, jika hal tersebut tidak berasal dari Sukarno, ada kemungkinan PKI tidak akan mengikutinya.

Pada tanggal 28 Maret 1963 presiden Sukarno mngeluarkan Deklarasi Ekonomi sebagai  usaha  untuk  memperbaiki  ekonomi  Indonesia.  Progam Dekon sendiri terdiri dari progam jangka pendek untuk memperbaiki perekonomian dan progam selanjutnya, yakni mewujudkan ekonomi sosialis Indonesia. Konsep demokrasi ekonomi merupakan gagasan Sukarno sejak ia masih muda. Demokrasi ekonomi juga merupakan soko guru Marhaenisme Sukarno. Dengan mengeluarkan Dekon, Sukarno mencoba menerapkan gagasan ekonomi sosialisnya di Indonesia. Dalam gagasan ekonomi sosialis itu, yang menjadi musuh bersama ialah imperialisme dan feodalisme.

Gagasan Deklarasi Ekonomi itu disambut baik oleh PKI. PKI menerbitkan sebuah catatan yang berjudul Dekon dalam Ujian. Tulisan ini diterbitkan pada tahun 1963. Gagasan Sukarno itu diartikan oleh PKI sendiri. Hal ini menunjukkan PKI yang   gandrung   akan   konsepsi-konsepsi   dari   pemikiran   Sukarno.   Kalimat exploitation de l’homme par home banyak ditulis dalam tulisan ini. Dalam tulisan ini, PKI menjelaskan dasar-dasar Dekon dan rintangan yang dihadapi dalam melaksanakan Dekon tersebut. Selain mendengungkan konsepsi Dekon Sukarno, dalam tulisan ini PKI juga menyerukan tentang pentingnya kabinet gotong-royong yang berporoskan NASAKOM. Hal ini wajar saja karena hanya dengan seperti itu, PKI akan mendapat angin segar dalam perpolitikan Indonesia. Melaksanakan konsepsi Sukarno menjadi lebih mudah ketika dua partai pesaingnya, yakni PSI dan Masyumi,  dinyatakan  sebagai   partai   terlarang   oleh   pemerintahan   Sukarno. Sebaliknya,  melalui  keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  no  128/1961  PKI dianggap sebagai partai yang “memenuhi syarat”. Kemenangan ini didapat karena PKI yang konsisten menjalankan konsepsi-konsepsi Sukarno.

Proses sukanoisasi dalam tubuh PKI, sangatlah mudah ditebak. Ada beberapa faktor yang menyeabkan sukarnois-sukarnois tumbuh subur di kalangan PKI. Faktor yang paling bisa dilihat adalah adanya “kedekatan” ideologis antara Marxis dan Komunis.  Walaupun  seperti  yang  sudah  saya  katakana,  bahwa  Sukarno  tidak gandrung dengan pemikiran-pemikiran besar dunia, ia berkali-kali mengaku bahwa dirinya adalah seorang marxis. Kedekatan ideologi ini didukung dengan pengaruh presiden Sukarno yang kuat dalam PKI, membuat partai ini dalam banyak hal menerima konsepsi Sukarno. Perlu diketahui bahwa PSI dan Murba pun merupakan partai yang beraliran marxis, namun karena ketiakcocokannya dengan presiden, maka partai-partai tersebut enggan menerima konsepsi Sukarno secara keseluruhan. Maka Sukarnois-sukarnois muda tidak bermunculan dalam tubuh partai tersebut (Murba dan PSI). Sebaliknya, pesaing utama PSI, yakni PKI memilih untuk menjadi sukarnois demi menguatkan posisi. Saking sukarnoisnya PKI pada masa demokrasi terpimpin, kita kadang tidak bisa membedakan mana yang merupakan murni kebijakan partai dan mana yang berasal dari konsepsi Sukarno.

Boleh dibilang pada era demokrasi terpimpin, PKI berubah menjadi partai yang komunis-sukarnois. Jalan yang ditempuh oleh PKI tidak sepenuhnya sesuai dengan garis Moskow. Pada Anggaran dasar partai, mereka menolak adanya borjuasi nasional, sedangkan Sukarno merupakan borjuasi nasional itu sendiri. Kebijakan PKI lainnya  yang menunjukan bahwa partai ini menjadi sukarnois ialah dengan diubahnya konstitusi partai menyesuaikan dengan konsepsi Sukarno. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

n

Gambar 1. Dokumentasi sebagian dari hasil Kongres VII PKI di Jakarta

Dengan di ubahnya konstitusi dasar partai itu, maka gerak politik partai pun akan berubah. PKI tidak lagi berpatokan pada garis Marxis-Leninis yang kolot dari Moskow. Sebaliknya, mereka lebih mendekat pada ideologi Sukarno. Pendekatan pada ideologi Sukarno itu dapat dilihat dari semua poin dalam perubahan konstitusi tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi dasar Indonesia yang disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dan dimantapkan kedudukannya melalui Dekrit presiden 5 Juli 1959, yang memberlakukannya kembali setelah gagalnya Badan Konstituante dalam menyusun undang-undang baru. Pancasila seperti yang kita ketahui merupakan dasar negara. Seperti yang sudah kita bahas diawal, bahwa pancasila merupakan hasil pemikiran Sukarno dan disampaikan dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Bahkan Aidit sendiri mengatakan bahwa hanya dengan menerima Pancasila secara keseluruhan maka Pancasila akan dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Hal lain yang dapat kita lihat dari ke-sukarnoisan PKI  adalah digunakannya konsepsi Manifesto Politik sebagai progam kerja partai. Hal ini tentu sangat berbeda dengan gerak partai politik lain pada waktu itu. Manifesto politik atau yang kemudian dikenal dengan nama Manipol USDEK merupakan langkah politis presiden agar rakyat Indonesia menjalankan konsepsi-konsepsinya. Dengan menggunakan Manifesto Politik sebagai progam kerja, maka PKI turut pula menyebarkan paham sukarnoisme pada rakyat Indonesia.

Sampai pada titik ini, kita bisa melihat betapa sukarnoismenya PKI. Terlepas dari  keuntungan  politik  yang  didapat  oleh  PKI, tetapi  perlu  diakui  bahwa  PKI sampai saat ini, merupakan partai paling sukarnois yang pernah   ada di Indonesia, bahkan melebihi PNI yang merupakan partai Sukarno sendiri, dan  PDI yang muncu setelah Reformasi 1998 yang kerap mendaku diri sebagai pertainya orang-orang marhaen. Gerak PKI yang gandrung akan pemikiran-pemikiran Sukarno, mulai terlihat sejak diberlakukannya Demokrasi Terpimpin. Di masa inilah, baik Sukarno maupun PKI, mendapat angin segar dalam percaturan politik Indonesia.

Namun sayang, sebuah tragedi mengahantam Sukarno dan PKI. Tragedi tersebut adalah Gerakan 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan nama G30S. Sejak saat itu Sukarno digerogoti kepemimpinannya, dan PKI menjadi bulan-bulanan amukan massa rakyat. Angkatan Darat menuduh bahwa PKI merupakan dalang dibalik peristiwa yang menewaskan 7 orang militer tersebut. PKI pun dihancurkan  oleh  militer dalam  hitungan  bulan.  Kita tidak  akan  membahas  G30S secara keseluruhan. Walaupun banyak versi mengenai siapa dalang dari peristiwa tersebut, perlu digarisbawahi bahwa Gerakan 30 September 1965 telah mengubah perpolitikan Indonesia secara keseluruhan. Rezim otoritarian Orde baru dibawah Suharto, yang didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainya, menuntaskan kemenangan militer atas kaum progresif, yang konsolidasi awalnya dilakukan dalam Demokrasi Terpimpin. Demokrasi multipartai kemudian menjadi kata-kata haram dalam sistem politik Indonesia, hingga reformasi 1998 menumbangkan otoritarianisme Orde Baru dan Indonesia kembali masuk dalam sitem multipartai di era reformasi (Wilson, 2015:168).

Acuan Pustaka

Adams, Cindy. 1966. Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesiai. Jakarta: Yayasan Bung Karno.

Aidit, Dipa Nusantara. 1964. Kobarkan Semangat Banteng. Jakarta: Yayasan Pembaharuan.

—————1963. Dekon dalam Ujian. Jakarta: Yayasan Pembaharuan Ebenstein.

William.  2014.  Isme-Isme  yang  Mengguncang  Dunia: Komunisme, Fasisme,Kapitalisme, Sosialisme. Yogyakarta: NARASI.

Edman, Peter. 2015. Komunisme Ala Aidit. Yogyakarta: NARASI.

Kasenda, Peter. 2013. Hari-Hari Terakhir Sukarno. Jakarta: Komunitas Bambu.

Sukarno.  1959.  Dibawah  Bendera  Revolusi  Jilid  Pertama.  Jakarta: Yayasan Bung Karno.

Sundhaussen, Ulf. 1986. Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI. Jakarta:. LP3ES.

Wilson. 2015. Sukarno, Komunis, dan Fasis Orba. Jakarta: Kelompok Intans Publishing.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.