Gerakan Kiri dan Sosialisme ala Soekarno

Spread the love

Oleh Nanang Rendi Ahmad

“ Pendek kata, kalau saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno, saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. Ya, saya tidak mau punya anak yang tidak kiri!”

– Pemimpin Besar Revolusi Ir. Soekarno

 

I

Pasca peristiwa kelam pada September 1965, situasi dan kondisi negeri ini benar-benar berubah; dalam segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Peristiwa 30 September 1965 itu diinterpretasi (ditafsirkan) oleh Angkatan Darat (AD) sebagai usaha kup terhadap pemerintah. Pada pagi 1 Oktober 1965, Soeharto membuat pernyataan bahwa PKI, dibawah pimpinan Aidit, berada dibelakang Gerakan 30 September itu. Segera Jenderal Soeharto mengambilalih pimpinan AD. Dalam waktu singkat, sejak 2 Oktober 1965, AD yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto melancarkan kampanye kekerasan terhadap PKI dan para pengikutnya yang mengakibatkan ratusan ribu hingga jutaan orang dibunuh, hilang, dan ditahan. Pembunuhan masal inilah yang pada gilirannya membawa Soeharto naik ke tampuk kekuasaan dan sebuah kekuasaan diktator militer—yang menamakan dirinya Orde Baru—dibentuk. Akibatnya pula dari itu, pada masa Orde Baru dan sesudahnya, anti-komunisme muncul sebagai wacana dominan dalam masyarakat Indonesia.[1]

Dampak dari semua itu bisa kita rasakan sampai saat ini, termasuk pada mindset [2] (pola pikir) kita terhadap segala sesuatu yang berbau Kiri. Aspek penting yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan mindset itu adalah produk-produk kebudayaan. Ada banyak sekali produk-produk kebudayaan yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya untuk mempromosikan anti-komunisme, seperti ideologi negara, museum, monumen, diorama, folklor, agama, buku-buku pegangan siswa, materi penataran, film, ideologi kebudayaan dan karya sastra.[3]

Dengan keadaan yang sudah terlanjur seperti ini, kita sebagai manusia yang hidup di era keterbukaan dengan derasnya kemajuan teknologi, seharusnya bisa lebih bijak dalam menyikapi segala hal termasuk kaitannya dengan phobia-phobia sejarah, bukan malah semakin larut dan diam dalam belenggu kebohongan. Sikap yang harus dibangun oleh kita adalah sikap kritis untuk menghadapi terpaan badai berita dari sudut media masa manapun. Kita seharusnya resah dan terus mencari kebenaran serta berupaya melepaskan diri dari belenggu kebohongan itu. Lebih dari semua itu, kita harus melawan penjajahan di dalam otak kita—khususnya pandangan kita tentang sejarah bangsa—yang selama ini telah membentuk cara pandang kita. Karena sejarah bangsa kita telah banyak ditulis dengan kebohongan untuk kepentingan politik dan untuk melegitimasi kekuasaan.[4]

Jangan sampai kita menjadi seorang individu yang ahistoris. Karena sejarah penting posisinya untuk mengarahkan manusia menjadi manusia yang bijak. Jika sejarah itu sudah dibelokkan, maka kita pun akan semakin menjauh dari apa yang disebut bijak. Maka dari itu, sekali lagi, sikap dan kesadaran kritis harus dibangun pada tiap-tiap individu agar upaya-upaya pelurusan atau penjernihan sejarah bisa tercapai. Dengan demikian hak-hak kita untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dan valid bisa terpenuhi dan bisa kita dapatkan.

 

II

Istilah “kiri” acapkali digambarkan dan diidentikan dengan komunisme, radikal, berbahaya, bahkan kejam. Padahal jika kita menelisik kembali sejarahnya, istilah itu telah ada sejak akhir abad ke-18 dan tidak sedikitpun kata itu mengarah pada apa yang selama ini kita yakni; komunis, kejam, radikal, berbahaya, dll. Istilah ini (kiri) lahir dan muncul bukan tanpa asal-usul, sebab-musabab, dan latar belakang. Maka sangat disayangkan sekali jika ada yang berbicara mengenai kiri hingga mulut berbusa dengan tujuan-tujuan dan nada yang menyudutkan, tetapi tidak mengerti seluk-beluk istilah kiri itu sendiri. Juga sangat disayangkan sekali jika ada seorang atau sekelompok orang yang berkoar-koar tentang bahayanya istilah itu, tetapi nihil pengetahuan dan sejarah tentang istilah yang dikoar-koarkan bahayanya tadi (kiri). Akan tetapi lebih sangat-sangat disayangkan sekali jika ada orang yang menelan mentah-mentah, terprovokasi, dan tanpa sikap kritis mempercayai segala sesuatu atau apapun yang disampaikan oleh orang atau sekelompok orang, baik lisan maupun tertulis, termasuk tentang sejarah bangsa dan yang berbau kiri itu—yang notabene tabu dibicarakan dan didiskusikan di negara yang katanya menjunjung demokrasi ini. Sekali lagi, jangan sampai kita menjadi seorang individu yang ahistoris.

Istilah “kiri” muncul dilatarbelakangi dengan meletusnya Revolusi Perancis. Yang mana pada saat itu  semboyan-semboyan seperti kebebasan (liberte), persamaan (eglite),  dan persaudaraan (fraternite) cukup populer dan menjadi daya tarik massa revolusioner, kaum buruh dan tani, serta kaum borjuis. Mereka bersatu menggalang kekuatan untuk meruntuhkan pemerintahan feodalistis. Akan tetapi ternyata persatuan mereka hanya pada saat berjuang saja. Ketika mereka berhasil meruntuhkan pemerintahan feodal, dan kaum borjuis berhasil mengambil alih kekuasaan, rakyat jelata tidak memperoleh kekuasaan apa-apa. Feodalisme hanya digantikan dengan Borjuisme, yakni kekuatan politik didominasi kepentingan kaum lapisan ekonomi atas. Rakyat hanya memperoleh kebebasan, sedangkan persamaan dan persaudaraan hanya menjadi slogan semata.

Dengan kenyataan yang seperti itu, masih ada upaya untuk memeperjuangkan  hak-hak rakyat dan menentang borjuisme yang lupa daratan, yakni lewat parlemen. Perjuangan itu dilakukan oleh sekelompok orang yang mewakili rakyat bawah. Sekumpulan orang itu duduk mengelompok di sayap kiri ruangan. Oleh karena itu, mereka disebut “kaum kiri”. Sedangkan para pendukung borjuisme duduk mengelompok di sebelah kanan—berhadap-hadapan dengan kaum kiri. Dalam pertemuan itu, kaum kiri mengemukakan pendapat; meskipun kaum bawah dilibatkan dalam pemilihan anggota parlemen, tetapi mereka tetap tidak bisa memenangkan calon-calon dari golongan mereka, karena selalu kaum borjuislah yang mempunyai modal untuk berkampanye dalam usaha memenangkan calon-calonnya, sedangkan kaum bawah selalu kalah karena tak cukup modal untuk upaya pemenangan calon-calonya. Mereka benar-benar kekurangan alat-alat propaganda (ruang rapat, brosur, koran, dll)  yang memang mahal harganya. Tak pelak, pada saat itu memang kaum borjuislah yang bisa memegang kendali ekonomi. Pendek kata, hak politik rakyat kecil dan buruh terjebak oleh ilusi demokrasi yang diciptakan kaum borjuis.

Jika dihitung sejak diterbitkannya buku Manifesto Komunis karya Marx dan Engels, gerakan marxisme dan komunisme baru dimulai tahun 1848. Setelah Karl Marx meninggal, sosialisme yang bersumber dari pemikiran Marx, tapi diluar komunisme, berkembang luas hingga mencapai tak kurang puluhan aliran. Adapun kaum marxis ortodoks atau komunis memperjuangkannya melalui Revolusi Oktober 1917. Jadi, secara historis, prinsip “kiri” berarti perlawanan terhadap borjuisme, baik oleh kaum marxis dan komunis maupun bukan.[5] Terkait hal ini Soekarno menyatakan sendiri:

“Orang Kiri adalah mereka yang menghendaki perubahan kekuasaan kapitalis, imperialis yang ada sekarang. Kehendak untuk menyebarkan keadilan sosial adalah kiri. Ia tidak perlu Komunis. Orang Kiri bahkan dapat bercekcok dengan orang Komunis. Kiriphobi, penyakit takut akan cita-cita kiri, adalah penyakit yang kutentang habis-habisan seperti Islamophobi. Nasionalisme tanpa keadlian sosial menjadi nihilisme.”[6]

 

III

Marxisme dperkenalkan ke Indonesia pada 1914 bersamaan dengan berdirinya ISDV (Indische Social Democratische Vereniging) atau Serikat Sosial Demokrasi Hindia Belanda, yang menancapkan akar pertamanya kuat-kuat di tanah Indonesia.[7] Tokoh pendirinya adalah Sneevliet. Dalam perjalanannya, ISDV mendekatkan diri dengan Sarekat Islam (SI) dengan tujuan menarik pengikut di kalangan bumiputra. Hubungan erat antara Sneevliet dengan Semaoen sebagai Ketua SI Semarang membuat ISDV memperoleh banyak pengikut dari SI, sehingga terjadi persilangan anggota—SI ke ISDV, ISDV ke SI—dan keanggotaan ganda. Bahkan orang-orang seperti Semaoen, Dharsono, Alimin Prawirodirdjo, dan Tan Malaka menjadi tokoh sekaligus pimpinan kedua organiasi yang berlainan paham itu.[8] Karena ISDV dinilai radikal oleh pemerintah Belanda, banyak anggota-anggota dan pengurus oragansasi ini dibuang oleh Pemerintah Belanda termasuk Sneevliet. Hal ini membuat Semaoen dan Dharsono didaulat untuk menggantikan Sneevliet memimpin ISDV pada tahun 1919—dengan tetap menjadi anggota pengurus SI di Surabaya.

Seiring berjalannya waktu, Semaoen dan Dharsono berhasil menarik SI untuk bergeser ke arah kiri. Kongres SI ketiga pada 29 Oktober 1918 di Surabaya memutuskan menentang pemerintah (Belanda) selama tindakannya melindungi kapitalisme. Dalam kongres itu ditetapkan tuntutan peraturan sosial kaum buruh, seperti upah minimum, maksimal jam kerja, dan lain-lain—untuk mencegah penindasan dan perbuatan sewenang-wenang.[9] Hal ini menunjukan bahwa gerakan kiri pada masa itu benar-benar menentang Belanda yang notabene adalah penjajah bangsa kita. Gerakan kiri lah yang terlihat berani tampil lebih frontal dan radikal melakukan perlawanan terhadap penjajah. Terbukti pada tanggal 9 Mei 1923, SI Semarang dengan pimpinan Semaoen—yang sudah terpengaruh pemikiran kiri—mampu mengorganisir masa buruh untuk melakukan aksi mogok, yang membuat perusahaan-perusahaan dan pemerintah kolonial resah. Akibat dari aksi itu, Semaoen diasingkan ke luar negeri pada bulan Agustus 1923. Dengan peristiwa aksi mogok tersebut kita harus ingat—pada pemaparan saya diatas—pasca Revolusi Perancis, bahwa kaum kiri selalu menentang kesewenang-wenangan kaum pemodal (kaum borjuis); itulah gerakan kiri, bukan seperti apa yang distigmakan kebanyakan orang, yakni kiri itu kejam, biadab, dan lain sebagainya.

Sebelumnya pada Mei 1920, dalam kongres ketujuh SI, terbentuk Perserikatan Komunis di Hindia (PKH) akibat dari keinginan di kalangan ISDV untuk mengikuti SDAP di negeri Belanda yang berubah menjadi Partai Komunis Belanda. Kemudian dibentuklah Persatuan Pergerakan Kemerdekaan Rakyat, yang terdiri dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dan SI. Seiring berjalannya waktu, terjadi perbedaan pandangan antara golongan kanan (Tjokroaminoto) dengan golongan kiri (Semaoen dan Dharsono), yang berbuntut pada perpecahan SI menjadi ‘SI Putih’ dan ‘SI Merah’. SI Merah lah yang nantinya menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) dan memisahkan diri dari SI.

 

IV

Ketika pergerakan Indonesia diwarnai dengan perpecahan SI, pada saat itu Soekarno tidak lebih dari seorang pengamat peristiwa—belum menerjunkan diri ke aktivitas politik. Pengamatannya terhadap perpecahan ini—bersama dengan bacaannya tentang sejarah sosial demokrasi Eropa—memberi kesan betapa jahatnya pertengkaran antar fraksi dan keharusan akan adanya persatuan.[10] Titik tolak Soekarno yang membawa ia terjun ke aktivitas pergerakan dan politik adalah kelompok studi yang berdiri di Bandung pada 1926, yakni Algemenee Studie Club. Kelompok studi ini menerbitkan majalahnya sendiri; Indonesia Muda. Di majalah Indonesia Muda tersebut, Soekarno menuangkan pikiran dan gagasannya dengan tulisan. Karangan Soekarno yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme dimuat  berturut-turut dalam tiga periode pernerbitan. Karangannya itu merupakan pernyataan dan gagasannya tentang nasionalisme sekuler baru, sebagai bentuk keprihatinan dan sekaligus memberikan tawaran solusi untuk pergerakan Indonesia yang masih terkotak-kotak dengan fokus ideologi masing-masing, yang juga tak jarang menimbulkan benturan antar penganut ideologi; Nasionalis, Islam, Komunis. Pendek kata, Soekarno merumuskan nalar kenasionalismean untuk Indonesia yang berbentuk persatuan semua elemen kekuatan yang ada. Pada saat itu, elemen yang ada adalah orang-orang Nasionalis, Islamis, dan Marxis. Terkait hal ini, Soekarno menyatakan sendiri:

“Roh Asia masih hidup sebagai api yang tiada padamnya! Keinsyafan akan tragedi inilah pula yang sekarang menjadi nyawa pergerakan rakyat di Indonesia kita, yang walaupun dalam maksudnya sama, ada mempunyai tiga sifat:NASIONALISTIS, ISLAMISTIS dan MARXISTIS-lah adanya. Mempelajari, mencari hubungan antara ketiga sifat itu, membuktikan bahwa tiga haluan ini dalam suatu negeri jajahan tak guna berseteruan satu sama lain. Membuktikan pula, bahwa ketiga gelombang ini bisa bekerja bersama-sama menjadi satu gelombang yang maha besar dan maha kuat, satu ombak-taufan yang tak dapat ditahan terjangnya. Itulah kewajiban yang kita semua harus memikulnya. Akan hasil atau tidaknya kita menjalankan kewajiban yang seberat dan semulia itu, bukanlah kita yang menentukan. Akan tetapi, kita tidak boleh putus-putus berdaya upaya, tidak boleh habis-habis ikhtiar menjalankan kewajiban ikut mempersatukan gelombang-gelombang tadi itu! Sebab kita yakin, bahwa persatuanlah yang kelak kemudian hari membawa kita ke arah terkabulnya impian kita: Indonesia Merdeka! Entahlah bagaimana tercapainya persatuan itu; entah pula bagaimana rupanya persatuan itu; akan tetapi tetaplah, bahwa kapal yang membawa kita ke Indonesia Merdeka itu, ialah Kapal Persatuan adanya!”[11]

Gagasan Soekarno itu yang nantinya akan menjadi Nasakom (Nasionalis, Agama, Kominis) pada awal 1960. Nasakom merupakan wujud dari usaha Soekarno untuk menghidupkan kembali pemikirannya pada 1926/1927 itu bahwa, “kepentingan kaum nasionalis, Islam, dan Komunis adalah sama; melawan kapitalisme dan imperialisme”. Dari sini terlihat bahwa Soekarno benar-benar mencita-citakan dan gila akan persatuan sejak era pergerakan hingga pasca kemerdekaan. Namun, Nasakom lah yang justru membuat Soekarno terperangkap di gelombang politik. Soekarno dinilai sebagian kalangan terlalu ambisi dan dipandang lebih menguntungkan PKI sehingga menimbulkan kecemburuan di pihak militer, terutama Angkatan Darat (AD). Kecemburuan-kecemburuan itu berujung pada turunnya dia dari tampuk kekuasaan setelah sebelumnya terjadi peristiwa kelam pada September 1965. Peristiwa itu pun membuat Soekarno diterpa badai fitnah, hingga akhir hayatnya bahkan sampai detik ini.

Peristiwa September 1965 bukan saja berdampak pada diri Soekarno pribadi, tetapi juga berdampak pada bergesernya makna dan arti istilah kiri di kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Segala yang berbau kiri disama-artikan dengan Komunisme—yang dinilai berbahaya dan mengkhianati negara Pancasila akibat peristiwa 1965. Padahal konsep Kiri Soekarno tidaklah sama dengan Komunisme. Soekarno pun berkali-kali mengatakan bahwa dia bukanlah seorang Komunis. Bagi Soekarno, marxisme merupakan kehidupan di mana beliau tumbuh dan berkembang. Namun, menjadi seorang marxis bagi Soekarno bukan berarti menjadi seorang Komunis yang meniscayakkan pengentasan nilai-nilai agama dan kultural yang transenden. Dibanding disebut sebagai seorang komunis, Soekarno lebih menyebut dirinya sebagai seorang sosialis.[12] Secara tegas Soekarno menyatakan sendiri terkait hal ini:

kuulangi bahwa aku seorang sosialis. Bukan komunis. Aku tidak akan menjadi komunis. Aku tidak akan menjadi seorang simpatisan komunis. Masih saja ada orang yang berpikir bahwa sosialisme sama dengan komunisme. Mendengar kata sosialis mereka tak dapat tidur. Mereka melompat dan berteriak, “aha, aku tahu! Bung Karno seorang komunis!” Tidak, aku bukan komunis. Aku seorang sosialis. Aku beraliran kiri.”[13]

Dengan gamblang Soekarno menyatakan diri sebagai seorang sosialis dan seorang yang beraliran kiri. Lalu bagaimana kiri yang dianut dan dimaksud Soekarno? Apakah maksud dan tujuannya untuk Indonesia? Itulah yang harus kita lakukan; mempelajari dan memahami. Bukannya langsung menjustifikasi secara serampangan.

Apa yang bisa diambil dari Marxisme adalah sikap, spirit, dan kehendak untuk merubah kekuasaan dari yang imperialistik dan kapitalistik menjadi kekuasaan yang anti-imperialistik dan anti-kapitalistik. Bagi Soekarno, nilai tersebutlah yang menjadi pondasi dasar mengapa setiap gerakan kiri selalu mengandaikan adanya keadilan sosial. Namun, prinsip-prinsip marxisme di Barat berbeda dengan yang ada di Indonesia, karena memang kondisi sosio-kultural dan kondisi alam di Indonesia berbeda dengan Barat. Inilah yang nantinya menjadi dasar Soekarno melahirkan Marhaenisme. Dia mengesampingkan konsep-konsep materialistik dan dialektik marxisme, karena keduanya tidak relevan untuk dijadikan dasar bagi gerakan kiri di Indonesia.

Maksud dan tujuan gerakan dan pemikiran kiri Soekarno sebenarnya tertuang dalam Marhaenisme yang dicetuskan Soekarno. Di dalam Marhaenisme Soekarno membedakan dengan tegas antara konsep marhaen dengan konsep proletar di kaum sosialis Barat, terutama komunis. Marhaen bukan hanya kaum buruh seperti proletar di Barat, tetapi Marhaen adalah petani kecil, buruh kecil, pedagang kecil, pelayar kecil, dan semua kaum-kaum kecil yang hidup di alam raya Indonesia. Mereka bukan proletar, karena mereka adalah majikan atas dirinya sendiri, mereka bahkan mempunyai alat produksi sendiri, mereka tidak mempunyai tenaga kerja lain, jadi mereka jelas bukan kaum proletar seperti yang ada di Barat. Meskipun mereka mempunyai alat produksi sendiri, dan bekerja untuk dirinya dan keluarganya sendiri, tetapi mereka tetap saja melarat karena dimiskinkan oleh sistem; Kapitalisme-Imperialisme Belanda dan Feodalisme bangsanya sendiri. Mengingat kaum marhaen adalah bagian terbesar dari rakyat Indonesia, maka mereka adalah kekuatan yang harus dibangkitkan. Dalam perkembangan berikutnya, marhaenisme diharapkan menjadi sosialisme Indonesia dalam praktik.

Sosialisme Indonesia menurut Soekarno adalah cara untuk mengangkat nasib kaum marhaen, yakni dengan melawan imperialisme dan kapitalisme yang semakin memiskinkan kaum marhaen. Dari sini terlihat wujud pemikiran kirinya Soekarno dengan bungkus sosialisme Indonesia yang didengungkannya. Dia benar-benar mengutuk imperialisme dan kapitalisme. Dia mencoba menjauhkan negeri ini dari segala bentuk penindasan dan penghisapan kaum bawah—marhaen. Sosialisme Indonesia, kata Soekarno, adalah sosialisme yang tidak memasukkan konsep materialisme yang ekstrim, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang takut kepada Tuhan dan mencintai Tuhan. Sosialisme Indonesia adalah campuran (persamaan politik Declaration of Independence dari Amerika, persamaan spiritual dari Islam dan Kristen, dan persamaan ilmiah dari Marx), dan dalam campuran itu ditambahkan marhaenisme. Kemudian dibumbui dengan gotong-royong, yakni semangat, hakekat dari bekerja bersama, hidup bersama dan saling bantu-membantu—suatu karakter khas orang Indonesia yang telah ada jauh sebelum negeri ini ada. jika semua itu dicampurkan, maka hasilnya adalah sosialisme Indonesia.

Jadi jelas, bahwa arah dari pemikiran kirinya soekarno adalah terwujudnya masyarakat yang anti kapitalisme dan imperialisme. Revolusi harus dilalui demi terwujudnya masyarakat tanpa kapitalisme dan imperialisme itu. Setelah kemerdekaan tercapai dengan revolusi nasional itu, maka kata Soekarno, harus disusul dengan revolusi sosial. Tujuannya adalah agar negara yang tercipta diperintah oleh kaum marhaen, bukannya jatuh ke tangan kaum borjuis atau kaum ningrat Indonesia.[14] Karena jika kaum borjuis dan ningrat memegang kekuasaan, hal semacam ini hanya akan memberi ruang gerak kepitalisme. Sosialisme Indonesia bercita-cita mewujudkan dunia baru yang tanpa penindasan seorang manusia terhadap manusia lainnya, dan tanpa penindasan suatu negara terhadap negara lainnya.  Lalu pertanyannya, setelah negeri ini merdeka dengan revolusi nasional, apakah revolusi sosial seperti yang dikatakan Soekarno tersebut sudah diperjuangkan? Mari kita renungkan bersama!

Catatan Kaki

[1] Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film (Tangerang Selatan: CV Marjin Kiri, 2013), hlm. 2-3.

[2] Mengenai mindset selengkapnya bisa dilihat pada http://www.dswulan.com/mindset-itu-apa-dan-apa-saja-jenis-dari-mindset .

[3] Loc.cit hlm. 5.

[4] Untuk pembahasan lebih lanjut tentang kandungan ideologis narasi sejarah Orde Baru lihat Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film (Tangerang Selatan: CV Marjin Kiri, 2013), hlm. 137-175.

[5] Lihat http://www.berdikarionline.com/memahami-nasionalisme-kiri/

[6] Cindy Adams, Bung Karno:Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2014), hlm. 89.

[7] Peter Kasenda, Sukarno, Marxisme & Leninisme:Akar Pemikiran Kiri dan Revolusi Indonesia (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 6.

[8] Ibid hlm. 7.

[9] Peter Kasenda, Sukarno, Marxisme & Leninisme:Akar Pemikiran Kiri dan Revolusi Indonesia (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 7-8.

[10] Ibid hlm. 11.

[11] Lihat dalam Soekarno, “Dibawah Bendera Revolusi” Jilid Pertama.

[12] Lihat http://islambergerak.com/2016/06/kritik-nalar-soekarnoisme-sebuah-pembacaan-struktural/

[13] Cindy Adams, Bung Karno:Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2014), hlm. 89.

[14] Peter Kasenda, Sukarno, Marxisme & Leninisme:Akar Pemikiran Kiri dan Revolusi Indonesia (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 41.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.