Gubernur Membuat Izin Baru Pendirian Pabrik Semen Indonesia

Spread the love

(BERITA) Warga penolak pabrik semen di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, menggelar aksi berjalan kaki dari Rembang menuju Semarang. Aksi ini dilakukan terkait putusan Mahkamah Agung yang memutuskan dibatalkannya izin lingkungan proyek tersebut. Keputusan dari Mahkamah Agung jelas bahwa daerah pegunungan kendeng, tidak diperbolehkan untuk usaha pabrik semen. Namun dalam praktiknya, pabrik semen itu masih beroprasi hingga sekarang. Maka dari itu, warga penolak pabrik semen dari Kabupaten Rembang bertekad berjalan menuju Semarang untuk menemui Bapak Gubernur, yaitu Ganjar Pranowo. Mereka ingin menuntut pencabutan perijinan oleh Gubernur terhadap izin pabrik semen. Bahkan mereka mengancam apabila hari ini juga tidak di cabut, para warga dari Rembang akan tetap tinggal berdiam di depan halaman kantor Gubernur sampai benar-benar dicabut oleh Ganjar Pranowo.

Perjalanan dari Rembang menuju Semarang, mendapat respon yang baik dari warga yang terlintasi longmarch masyarakat Pegunungan Kendeng. Dukungan terhadap petani pegunungan kendeng muncul dari berbagai lapisan masyarakat; mulai dari warga Pati, Ulama, Mahasiswa, dan juga masyarakat umum yang mengetahui bahwa pembangunan pabrik semen akan menimbulkan banyak sekali dampak pencemaran lingkungan. Selain itu, dukungan hadir pula dari gereja, pesantren, yayasan sampai dengan para aktivis.

img_0379

Di Semarang, para warga pegunungan kendeng di sambut oleh Aliansi Mahasiswa Semarang Peduli Rembang dan LBH (lembaga bantuan hukum) Semarang. Menyambut kedatangan para petani pegunungan kendeng, mereka langsung membawa rombongan  menuju ke tempat yang telah disediakan. Esok harinya (9/12/16), rombongan aksi berjalan kaki kembali menuju Kantor Gubernur untuk melangsungkan puncak aksi.

Aksi hari ini dihadiri berbagai macam elemen masyarakat, yang bersolidaritas untuk warga pegunungan kendeng.  Namun, aspirasi untuk menemui langsung Gubernur Jawa Tengah  tidak membuahkan hasil.  Gubernur Ganjar Pranowo lebih memilih pergi ke Riau untuk urusan lainya. Tetapi para petani pegunungan kendeng tetap mendapatkan audiensi dengan perwakilan dari pemerintah provinsi. Perwakilan Gubernur Siswo Leksono (Asisten I Gubernur), Agus Sriyanto (Kepala LBH Provinsi), Bambang MP, Bowo Suryonno dan dua orang lagi pada pukul 10.15 WIB. Perundingan tersebut menghasilkan;

  1. Pihak gubernur sudah menerima dan membaca putusan 99PK/TUN/2016.
  2. Izin lingkungan (660.30/17 tahun 2012 telah dicabut pada tanggal 9 november 2016.
  3. Gubernur mengeluarkan SK izin lingkungan baru nomor 660.1/30 tentang kegiatan penambangan bahan baku semen dan pembangunan serta pengoperasian pabrik semen PT semen Persero tahun 2016 pada tanggal 9 November 2016.
  4. Alasan pengeluaran izin baru berdasarkan pasal 50 ayat (2) huruf a dan b PP 27 tahun 2012
  5. Adanya perubahan nama dari PT Semen Gresik menjadi PT Semen Indonesia.
  6. Adanya permohonan perubahan data (luas wilayah tambang batugamping dan batulempung semakin mengecil) sehingga dikeluarkan perubahan dengan mengeluarkan izin baru dan tidak memerlukan kajian amdal atau kelayakkan yang baru.

img_0443

Hasil audiensi tersebut, disambut dengan kemarahan dan ketidakpercayaan terhadap sosok Ganjar Pranowo, selaku Gubernur Jawa Tengah. Salah satu hasil audiensi menyebutkan jika ternyata, tanpa sepengetahuan dan sosialisasi terlebih dahulu dengan warga, Ganjar Pranowo telah menerbitkan Izin baru pendirian Pabrik Semen di Rembang. Hal ini jelas telah mengkhianati perjuangan panjang masyarakat Pegunungan Kendeng, dan jelas mempertontonkan keberpihakan Ganjar Pranowo pada pihak Semen Indonesia.

Secara bergantian, Gunretno, Gunarti, Joko Prianto, dan tokoh-tokoh lainya, menutup aksi ini dengan seruan dan ajakan untuk tetap semangat dan terus mengawal kasus di Rembang ini. Setelah dicabutnya izin pendirian pabrik semen yang lalu, kini warga dihadapkan dengan sebuah izin baru yang dikeluarkan tanpa sepengetahuan warga, oleh Gubernur Ganjar Pranowo. Maka perjuangan masyarakat pegunungan kendeng, yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) sampai pada babak yang baru, yang  substansinya, masih sama dengan izin pendirian pabrik yang lalu. (Ervan/kalamkopi)

Gambar: Ervan Nur Septian Ardi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.