IPT 1965: Gerbang Awal dan Memudarnya Penasaran

Spread the love

Oleh Bagas Yusuf Kausan

Pada 20 Juli 2016, bertempat di Den Haag, Belanda, Zakaria Yacoob sebagai Ketua Majelis Hakim International People’s Tribunal on Crimes Againts Humanity 1965 (IPT 1965) memberi kesimpulan final atas kejahatan-kejahatan yang berlangsung pada kurun waktu 1965-1966. Melalui keputusan tersebut, IPT 1965 merekomendasikan agar Indonesia sebagai entitas negara—dengan segera dan tanpa pengecualian untuk meminta maaf kepada para korban, penyintas, dan keluarga mereka atas tindak kejahatan kemanusiaan dan bentuk kejahatan lainya yang dilakukan oleh negara dalam kaitan peristiwa 1965. Selain itu, IPT 1965 menghimbau Pemerintah Indonesia untuk menyelidiki dan menuntut semua pelaku kejahatan kemanusiaan, dan memastikan adanya kompensasi dan ganti rugi yang setimpal bagi semua korban dan penyintas. Adapun kejahatan kemanusiaan tersebut, meliputi; Pembunuhan massal, Hukuman penjara, Perbudakan, Penyiksaan, Penghilangan secara paksa, Kekerasan seksual, Pengasingan, Propaganda, Keterlibatan negara lain, dan Genosida (http://www.tribunal1965.org, Diakses pada 23 Juli 2016).

Hasil sidang IPT tersebut, selain menunjukan keterlibatan tiga negara asing (Amerika, Inggris, Australia) dalam babak kelam sejarah Indonesia, juga menunjukan secara tegas keterlibatan Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Kepala Komandan Kopkamtib periode 1965-1969. Selain itu, disamping mendapat respon baik dari kalangan yang merindukan agar kasus yang terus terbengkalai ini dapat terselesaikan—mendapat respon negatif pula dari beberapa elemen masyarakat, terutama dari lingkaran elit politik dan istana di Jakarta. Seperti yang dilansir oleh beberapa media arus utama, beberapa penjabat mulai melontarkan komentarnya yang bernada ‘tidak setuju’ akan berlangsungnya pengadilan dan rekomendasi yang dihasilkannya. Diluar argumentasi dan alasan yang mendasari setiap pandangan tokoh-tokoh nasional yang tidak setuju, berlangsungnya IPT 1965 tetap perlu diberi sebuah apresiasi yang besar dalam kaitan pengungkapan kebenaran, menggugat impunitas penjahat kemanusiaan, hingga mempersiapkan jalan damai dengan masa silam untuk keberlanjutan Indonesia di masa yang akan datang.

Selain menghasilkan sebuah apresiasi yang besar dan beberapa catatan kritik terhadapnya, IPT 1965 dapat dibaca pula sebagai penawar racun ‘keingintahuan’ yang besar dalam benak penulis secara pribadi. Rasa ‘keingintahuan’ yang bertransformasi menjadi rasa penasaran yang meledak-ledak pula lah yang mengantar saya memilih dan menggeluti program studi kesejarahan. Meskipun rasa ‘keingintahuan’ tersebut bukan merupakan alasan yang monokausal—namun alasan itu cenderung menjadi katalis terbesar saya untuk mengambil jurusan sejarah, disamping alasan-alasan lainya.

Telaah Akar Penasaran

Ketika masih mengenakan seragam putih-abu, saya mulai cukup senang dengan aktifitas membaca. Disamping membaca beragam tulisan di jagad dunia maya, saya kerap melangsungkan aktifitas membaca di perpustakaan sekolah—sebagai ganti atas ketidaksukaan pada mata pelajaran tertentu dalam kelas. Selain senang membaca hal-hal yang berkaitan dengan alam raya, kebangsaan, dan politik—saya senang pula membaca hal-hal yang bertema tentang sejarah. Dari sekian kesempatan membaca tulisan sejarah dan biografi tokoh, saya merasa begitu terpesona dengan seorang tokoh revolusioner yang dihapuskan sejarah; Tan Malaka. Dari pertemuan dengan Tan Malaka tersebut, saya mulai menelusuri sejarah hidupnya, hingga kecenderungan sikap politiknya. Dari sana, dengan berbekal keterpesonaan pada Tan Malaka dan gagasan-gagasan politik nya, saya mulai berkenalan erat dengan Marxisme sebagai hulu pemikiran Tan Malaka.

Dalam buku-buku sejarah ketika itu, marxisme-komunisme (PKI) selalu digambarkan dengan segerombolan manusia yang bernaung dalam payung partai, yang memiliki naluri pembunuh, kejam, sadis, dan anti terhadap Tuhan. Pengalaman membaca riwayat Tan Malaka dengan sumber yang terbatas, cukup membuat saya merasa bingung. Disatu sisi, Tan Malaka yang memiliki akar ideologi yang nyaris serupa dengan PKI—kerap memperlihatkan sikap-sikap revolusioner yang memukau dan jauh dari penggambaran buku-buku sejarah tersebut. Akan tetapi, disisi yang lainya PKI tercitrakan sebagai partai pengkhianat bangsa pada kasus G30SPKI. Dari kebingungan akan dua hal yang berkontradiksi tersebut, akhirnya saya mulai tertarik untuk mengetahui PKI dan ajaran Marxisme lebih jauh.

Partai Komunis Indonesia (PKI), bukan merupakan kosa-kata baru dalam pembendaharaan kata saya ketika itu. Sejak Sekolah Dasar (SD) saya sudah mulai mendengar kata tersebut—melalui medium buku Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap (RPUL) yang pada bagian cerita PKI, kurang lebih sama dengan sejarah yang di baca pada masa SMA. Cerita tentang PKI yang brutal dan tidak berkemanusiaan di Lubang Buaya, seakan terus berbenturan dengan pengetahuan mengenai Tan Malaka sebagai tokoh pemikir Marxist yang tidak sama dengan apa yang distigmakan terhadap PKI. Hal ini mengantarkan pertanyaan mendasar, “Apakah benar PKI sekejam itu? Jikalau benar, mengapa Tan Malaka tidak sebrutal itu? Lalu mengapa komunis yang memiliki program-program menarik, harus melakukan tindakan bodoh dengan merencanakan kudeta terhadap Soekarno?” Pertanyaan-pertanyaan yang berpusar pada kebenaran peristiwa 1965 tersebut, seolah-olah membaiat saya untuk terus larut dalam rasa penasaran akan peristiwa kelam tersebut.

Rasa penasaran yang tertanam dalam pikiran, terbawa hingga akhir bangku sekolah dan awal penentuan nasib perkuliahan. Dalam masa-masa semacam itu, menentukan jurusan perkuliahan merupakan hal yang cukup sentral. Dengan beragam pertimbangan lain, akhirnya rasa penasaran yang besar tersebut coba disalurkan dalam pemilihan jurusan perkuliahan. Rasa penasaran untuk mengetahui kebenaran peristiwa 1965, mendorong saya untuk memutuskan dan memilih jurusan sejarah sebagai kendaraan untuk menetralisir rasa penasaran. Dengan catatan, setelah masuk dan bergelut dalam hiruk-pikuk perkuliahan sejarah; saya perlu benar-benar mencari tahu, membuktikan, dan menjawab apa yang selama ini menjadi ladang rasa penasaran.

Distorsi Sejarah

Dua tahun sudah saya bergumul dengan iklim studi kesejarahaan. Dalam rentan waktu dua tahun tersebut, apa yang selama ini mengganjal dalam pikiran sebagai sebuah rasa penasaran, mulai terkikis dan menipis. Bertambahnya jangkauan pertemanan, bahan bacaan, diskusi dan obrolan, hingga pengetahuan baru seputar peristiwa 1965—menjadi salah satu indikator utama terkikisnya penasaran. Dari hasil terkikisnya penasaran tersebut, terbuka lah tabir hitam dan keborokan wajah sejarah Indonesia yang penuh dengan kebohongan. Apa yang selama ini dipercaya dan diamini sebagai narasi sejarah yang benar tentang peristiwa 1965, ternyata memiliki kecacatan dari segi kebenaran.

Berbicara mengenai peristiwa 1965, tentu pikiran kita akan langsung terkoneksikan pada pembunuhan 7 Jenderal di Lubang Buaya dan usaha kudeta yang gagal oleh Partai Komunis Indonesia. Peristiwa tersebut, sebenarnya merupakan puncak gunung es dari tiga kekuatan utama perpolitikan Indonesia saat itu, yaitu; Soekarno, PKI, dan Militer. Hubungan rumit dari tiga kekuatan ini lah yang diyakini menjadi akar meledaknya peristiwa berdarah tahun 1965. Militer yang keluar sebagai pemenang tunggal dalam pertalian rumit antara Soekarno, PKI, dan militer—segera setelah peristiwa malam 1 Oktober 1965 melangsungkan propaganda dan parade pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dicap kiri. Bahkan militer dengan sistematis dan terstrukturnya melakukan kudeta merangkak guna menendang Presiden Soekarno dari kursi jabatannya.

Pada masa-masa transisi dari rezim populis Soekarno ke rezim militeristik-birokratik Soeharto, muncul sosok Nugroho Notosusanto sebagai arsitek pengkabur kebenaran sejarah. Melalui medium Dinas Sejarah ABRI nya, Nugroho telah melangsungkan pembodohan akut yang menjerat memori kolektif bangsa hingga saat ini. Katharine McGregor (2008) telah dengan sempurna menelanjangi proyek-proyek kebohongan sejarah yang dilakukan militer dan menjadi legitimasi utama penghancuran elemen kritis—hingga basis massa nya. Momentum kemenangan militer dalam pergulatannya dengan Soekarno dan PKI, mendapat sokongan berlipat dari Amerika Serikat dan negara imperealis lainya, guna membumihanguskan komunisme di Indonesia dan membunuh Soekarno yang berpandangan anti nekolim.

Titik mula pembohongan sejarah yang dilakukan oleh militer, dan menjadi alasan klise untuk menuding Komunis selalu makar bermula dalam perdebatan mengenai Peristiwa Madiun 1948 . Militer selalu memproduksi narasi tentang peristiwa tersebut, dengan menitikberatkan pada pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Narasi lain yang bersuara berlainan dengan narasi militer—akan cepat hilang. Istilah ‘pemberontakan’ dalam kaitan kasus Madiun 1948, baru terjadi pada masa Pemerintahan Soeharto yang anti-komunis. Padahal, kasus tersebut masih belum clear dan masih menimbulkan perdebatan. Sementara itu, Jenderal Soedirman cenderung melihat Peristiwa Madiun 1948 sebagai sebuah pertikaian antar laskar (FDR/PKI, Masyumi, dan laskar-laskar lainya yang bertikai) yang sama-sama menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak. Keyakinan Jenderal Soedirman tersebut dibuktikan dengan temuan surat rahasia kepada laskar-laskar yang bertikai, guna kembali bersatu untuk menghadapi perang semesta melawan Agresi Belanda . Namun kesaksian Jenderal Soedirman tersebut terus dilenyapkan dalam narasi-narasi sejarah oleh Rezim Otoritarian Soeharto. Yang kemudian muncul ke permukaan sebagai fakta sejarah Peristiwa Madiun 1948 ialah potret pemberontakan yang dilakukan oleh PKI—yang dalam konteks akar rumput membunuh ribuan kyai dan santri di sekitaran Madiun. Hal ini yang menjadi dalih utama untuk membenturkan Nadhatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indoneisa (PKI). Padahal dalam peristiwa tahun 1948 tersebut, tidak hanya NU yang menjadi korban pembunuhan, dari pihak PKI pun banyak korban berjatuhan.

Presiden Soekarno yang ketika itu hanya menjabat sebagai Kepala Negara , sebagai akibat dari pemberlakuan sistem parlementer dan multipartai—bisa jadi telah melakukan sebuah rekonsiliasi yang baik dalam Peristiwa Madiun 1948. Karena setelah peristiwa tersebut, PKI tidak hancur dan tiarap. Bahkan PKI diterima kembali dalam konstelasi perpolitikan nasional, dan bangkit kembali menjadi salah satu partai dengan massa terbanyak. Namun kenyataan-kenyataan semacam ini lah yang kerap dikaburkan oleh Rezim Orde Baru untuk melegitimasi kebencian nya terhadap PKI. Selanjutnya, pembohongan yang sangat sentral dan menimbulkan dampak yang sangat luas ialah terkait dengan Gerakan 30 September. Dua bulan setelah peristiwa terbunuhnya 7 Jenderal di Lubang Buaya, Nugroho Notosusanto dengan tergesa-gesa membuat narasi sejarah resmi tentang peristiwa tersebut—dengan plot bahwa PKI melakukan pemberontakan untuk merubah ideologi pancasila dengan komunisme. Namun tak lama setelah buku 40 Hari Kegagalan “G30S” 1 Oktober-10 November yang diterbitkan oleh Dinas Sejarah ABRI, muncul narasi lain yang menggugat isi dalam buku Nugroho Notosusanto. Naskah yang kerap disebut sebagai Cornel Paper tersebut, ditulis oleh Ben Anderson dan Ruth T. McVey dengan judul asli A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia (2009). Dalam analisis nya, Ben Anderson dan Ruth T. McVey cenderung melihat PKI tidak terlibat dalam Gerakan 30 September, dan cenderung melihat para perwira muda lah yang melangsungkan pemberontakan.

Diluar perdebatan tentang narasi mana yang benar, atau versi analisis sejarawan mana yang lebih tepat—apakah hipotesa Harold Crouch, W.F Wertheim, John Roosa, Rex Morteimer, Baskara T. Wardaya, ataupun peneliti lainya—namun melalui Ben Anderson dan Ruth T. McVey lah perdebatan terhadap kebenaran tunggal sejarah perspektif militer, mulai dilakukan. Berkat naskah Cornel Paper pula, Nugroho Notosusanto merasa perlu untuk menulis ulang narasi sejarah tentang peristiwa Gerakan 30 September lebih komprehensif, yang ia lakukan di markas Rand Coporation dengan judul akhir The Coup Attempt of the “September 30th Movement. Dari naskah Nugroho Notosusanto tersebut, cerita tentang kebiadaban PKI mulai disebarkan melalui bentuk-bentuknya yang bermacam—baik buku, monumen, film, dan produk-produk kebudayaan lainya.

Distorsi sejarah yang dilakukan oleh Pemerintahan Soeharto, berdampak hingga saat ini. Stigmatisasi yang melekat kuat dalam ingatan masyarakat bahwa PKI merupakan gerombolan manusia biadab, terus diproduksi dan disebarkan secara masif hingga melekat dalam pikiran masyarakat. Hal ini tentu merupakan sebuah pembohongan besar terhadap masyarakat dan pemelintiran sejarah yang cukup berakibat fatal; kebutaan kebenaran masa lalu. Setelah 51 tahun peristiwa itu berlalu, kita masih sering menemukan pemikiran masyarakat yang sama dengan narasi sejarah yang keblinger tersebut. Gerwani yang memiliki hubungan dekat dengan PKI, masih sama dipandang sebagai perempuan gila yang menyilet dan memotong bagian tubuh para Jenderal di Lubang Buaya, sambil menari dan bernyanyi penuh kegembiraan. Padahal, laporan forensik atas kondisi tubuh para jenderal, tidak menunjukan adanya siletan dan pemotongan terhadap bagian tubuh jenderal yang mati. Secepat kilat, informasi palsu tersebut terus disebarluaskan dan menimbulkan kebencian membabi-buta masyarakat terhadap Gerwani dan PKI.

Kebohongan sejarah yang disponsori militer semacam itu, telah membawa pengetahuan baru akan Peristiwa 1965 yang dulu begitu kuat menimbulkan rasa penasaran. Sedikit demi sedikit, rasa penasaran yang terbawa sejak masa-masa di sekolah dulu—mulai terjawab dengan wujud kegetiran dan amarah. Kenyataan yang saling berkebalikan dengan konstruksi narasi sejarah pemerintah, semakin memuncak mana kala International People’s Tribunal 1965 (IPT 1965) mengeluarkan hasil dan rekomendasi nya. Pasca Peristiwa 1965 yang mengandung banyak versi tersebut, terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap para anggota, simpatisan, dan bahkan orang-orang yang tidak tahu-menahu mengenai PKI. Selain pembunuhan yang memakan ribuan nyawa tersebut, terjadi pemenjaraan dan pembuangan orang-orang yang terduga terkait komunisme, ke pulau buru. Kemudian ada pula diskriminasi yang di dapat oleh orang-orang yang tercap secara paksa sebagai kaum komunis, dengan bentuk penyertaan simbol tertentu dalam kartu penduduk, dan pelarangan untuk terlibat dalam ruang-ruang publik yang semestinya merupakan hak setiap individu.

Dengan kenyataan pembohongan sejarah yang terjadi, dan pembacaan atas hasil dan rekomendasi dari perhelatan International People’s Tribunal 1965—perlahan-lahan rasa penasaran yang dahulu bersemayam dalam pikiran, mulai terkikis dan menemukan jawaban. Maka dari itu, IPT 1965, selain dapat diposisikan sebagai sebuah penawar dahaga rasa penasaran, dapat pula diposisikan sebagai jalan pertama penemuan jawaban akhir dari rangkaian rasa penasaran tersebut.

Catatan Akhir

International People’s Tribunal 1965, tentu perlu diberi sebuah apresiasi besar dalam rangka penuntutan tanggungjawab pemerintah atas kejahatan HAM berat di masa lalu. Namun bukan berarti, perhelatan yang berlangsung di Den Haag tersebut tidak memiliki celah kritik dalam diskursus dan pengupayaan rekonsiliasi, maupun pengupayaan pengungkapan kebenaran masa lalu. Tulisan Bosman Batubara di laman Literasi.co , kiranya perlu mendapat perhatian serius dalam menyikapi perhelatan International People’s Tribunal 1965. Dengan daya analisis yang cukup menawan, Bosman mencoba untuk memperlebar medan politis terkait dengan apa yang selama ini diajukan oleh IPT 1965: menyingkap kebenaran dengan kampanye melihat pelanggaran HAM masa lalu yang dilakukan oleh negara.

Bosman Batubara dengan gaya penulisan nya yang khas, mencoba membawa isu ‘peristiwa 65’ ke ladang yang lebih luas dan bertautan dengan isu-isu kontemporer, semisal Gerakan Buruh dan Gerakan Petani. Karena dua elemen revolusioner tersebut, merupakan pilar-pilar yang cukup banyak mendapatkan porsi kekejian masa lalu. Gerakan Petani yang berkaitan dengan isu-isu agraria, merupakan contoh nyata dimana Peristiwa 1965 tidak hanya berdimensi kejahatan dan politik genosida, namun lebih jauh berdampak pula pada perampasan ruang hidup, dan pengkavlingan tanah-tanah yang dilakukan oleh korporat pasca tahun 1965. Hal ini menjadi salah satu pendorong gagal nya Reforma Agraria yang diamandatkan dalam UUPA 1960—yang dampak terbesar nya ialah ketimpangan kepemilikan tanah antara para pemodal dan rakyat jelata.

Dengan memposisikan analisis Bosman sebagai pembuka, maka International People’s Tribuna 1965 tidak terkoneksikan secara struktural dengan isu-isu lain yang sama-sama merupakan dampak dari Peristiwa 1965. Hal ini bukan merupakan sebuah bentuk penyangsian terhadap korban pelanggaran HAM berat di masa lalu—namun momentum penuntutan atas kesalahan negara pada tahun 1965, perlu diperluas dengan tekanan besar dari fragmen-fragmen lainya yang memiliki massa besar. Misalnya terkait dengan makin maraknya logika pembangunan yang cacat sejak lahir, yang bermula pada pemberlakuan UU Penanaman Modal Asing—yang disahkan tak lama setelah Peristiwa 1965 terjadi. Rezim Soeharto dengan jargon pembangunannya , telah mempersilahkan kekuatan modal asing untuk masuk dan memperkosa ibu pertiwi secara terus-menerus.

Dipersilahkannya modal asing untuk masuk, dapat dibaca pula sebagai sebuah konsekuensi dari Soeharto sendiri yang banyak disokong oleh kekuatan modal asing dan konsekuensi dari Peristiwa 1965 yang sedikit kurangnya, banyak melibatkan negara-negara imprealis. Maka dengan itu, Peristiwa 1965 dapat ditarik pula sebagai penyebab terjadinya pembangunan yang bersifat infrastruktur semata—yang dengan itu telah melangsungkan ketimpangan nyata dalam sosio-ekonomi masyarakat. Masih terkait dengan pemberlakukan UU PMA tahun 1967, terdapat produk UU lain yang sama-sama memiliki daya rusak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat hingga saat ini. Yaitu, UU tentang Kehutanan dan Sumber Daya Alam. Berkat kedua UU tersebut, krisis ekologi yang besar terjadi hingga saat ini—dimana Sumber Daya Alam yang melimpah hanya diperas secara brutal dan sialnya, hanya diperuntukan bagi segelintir orang belaka. Tentu hal tersebut sangat berlainan dengan apa yang termaktub dalam konstitusi kita, dan mengesampingkan semangat UUD Pasal 33.

Di ranah akademis dan literasi, Peristiwa 1965 berdampak cukup signifikan juga. Meski banyak sekali narasi yang menggugat seputar peristiwa yang terjadi ketika itu, namun narasi-narasi tersebut tak pernah digubris oleh keangkuhan negara. Hal ini terutama dalam objek studi kesejarahan yang mulai merasa adanya ‘kebohongan sejarah’ yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam hal sastra pun demikian, pasca Peristiwa 1965 terjadi pemenjaraan terhadap karya-karya sastra yang bernafas perlawanan dan kritis . Tentu hal ini dapat dilihat sebagai sebuah upaya penting guna melegitimasi kekuasaan tanpa kritik Rezim Soeharto.

Menjadi menarik sekali mana kala temuan Koalisi Keadilan untuk Pengungkapan Kebenaran (KKPK), mengungkap bahwa tragedi 1965 dapat dilihat pula sebagai pintu masuk untuk lingkar enam pola kekerasan yang menjerat bangsa Indonesia selama puluhan tahun. Enam pola ini adalah pembasmian (PKI dan gerakan kiri, operasi militer di Papua, Timor Timur, Aceh, dll), perampasan sumber daya alam dan sumber penghidupan (eksplotasi tambang, hutan, perkebunan), penyeragaman dan pengendalian (atas nama ideologi, pembangunan dan ketertiban), kekerasan antarwarga (bagian dari strategi militer, masa transisi demokrasi), kekerasan terhadap perempuan (pada 1965-1966, operasi militer, konflik komunal, perampasan SDA, hak reproduksi), dan kebuntuan hukum (terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini).

Dari sana, dapat terlihat cerminan bahwa Peristiwa 1965 tidak hanya mengenai Pembunuhan Massal yang dilakukan oleh negara—namun lebih jauh lagi, berdampak teramat luas dalam banyak bidang kehidupan kita hingga saat ini. Maka Pengadilan Rakyat Tribunal (IPT 1965) meski mendulang beragam komentar dan tanggapan, baik dari aktivis HAM sendiri ataupun dari kalangan-kalangan yang menganggap pengadilan ini sebagai dagelan semata, telah menjadi gerbang awal dari pengungkapan kebenaran masa lalu dan penggugatan atas impunitas berkepanjangan yang melindungi para penjahat kemanusiaan. Maka IPT 1965 perlu diposisikan sebagai usaha-usaha awal untuk merangkai kehidupan masa depan yang lebih baik—dengan melangsungkan pembedahan, pengungkapan, dan pemaafan atas kejahatan masa lalu secara fair dan tuntas seperti yang pernah terjadi di Taiwan, Chile, dan belahan dunia lainya yang mampu menyelesaikan tirai hitam masa lalunya secara baik.

Disamping itu, oase kebenaran yang sempat begitu terasa menekan nadi penasaran—sedikit kurangnya telah terisi dan terverifikasi dengan keberlangsungan International People’s Tribunal 1965. Meskipun, hal ini belum benar-benar menghilangkan rasa penasaran, yang secara bersamaan turut mendorong keinginan berlebih untuk melihat tuntas Peristiwa 1965 secara jujur dan jernih. Agar ke depan, masyarakat tidak lagi berdiri dan bermimpi tentang Indonesia yang lebih baik—diatas kebohongan sejarah dan kebungkaman atas kejahatan masa lalu.

Gambar: Komunalstensil.tumblr.com

——–

[1] ‘Peristiwa Madiun 1948’ atau Madiun Affair merupakan istilah yang digunakan oleh D.N. Aidit dalam pledoi nya di Pengadilan Tinggi Jakarta 24 Febuari 1955

[1] (“Dari Gontor ke Buru”, Syarikat, 2002, hal 117-118; “Jenderal Sudirman Pahlawan Kemerdekaan, 1963, hal 67-69)

[1] Bulan November 1945, terjadi perubahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Ketika itu Sjahrir tampil sebagai Perdana Menteri pertama. Menurut Ben Anderson, transisi kekuasaan pemerintahan dari Soekarno ke Sjahrir merupakan a silent coup (kudeta diam-diam) atau dalam artian kudeta yang dilakukan dengan cerdas, tenang dan damai. (lihat Wilson 2015; 153)

[1] Lihat http://literasi.co/2015/11/repolitisasi-isu-65-radikalisasi-gerakan/

[1] Lihat Mansour Fakih “Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi”

[1] Tentang Sastra dan Budaya, Lihat Wijaya Herlambang “Kekerasan Budaya Pasca Tahun 1965”

[1] Laporan Tahun Kebenaran KKPK, ‘Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan Demi Memutus Rantai Impunitas’, 2014 dalam http://islambergerak.com/2015/12/sekarung-pengandaian-politik-untuk-ipt-65/

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.