Isu PKI Sudah Basi

Spread the love

Oleh Saiful Anwar

Beberapa hari lagi kita akan memasuki tanggal 30 September. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, ini tanggal kramat dan mengerikan. Tanggal itu menyimpan memori kelam tentang kekejaman salahsatu partai yang pernah ada di Indonesia. Bagi orang-orang yang masih terdoktrin pemikiran Orde Baru, tanggal itu adalah hari kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) yang membantai petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat pada tahun 1965. Mereka menculik dan membunuh para jenderal dengan kejam. Koran Angkatan Darat pada tahun 1965 memberitakan wanita-wanita Gerwani memotong alat kelamin para jendral itu.

Namun bagi yang sudah membuka ‘kebenaran’ dan sudah mengerti tabir kepalsuan Orde Baru, tanggal itu adalah awal bermulanya pelanggaran HAM berat, sebuah genosida terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia: pembantaian terhadap orang-orang PKI. Pembantaian itu dilakukan oleh Angkatan Darat dibawah komando Mayjen Suharto. Militer menangkap jutaan orang simpatisan PKI dan yang diduga simpatisan PKI. Ribuan orang dibantai pada 1965-1966. Ribuan lainnya dipenjara, diperkosa, dan dijadikan pekerja paksa. Semua dilakukan tanpa melalui proses pengadilan.

Isu bahaya laten PKI mengemuka setiap tahun. Pada masa Orde Baru, bahaya PKI merupakan alat ampuh untuk mengebiri sebuah gerakan. Ada banyak fakta tentang hal itu misal pembangunan Waduk Kedung Ombo, penangkapan tokoh-tokoh PRD, dan lain sebagainya. Pada masa Orde Baru, jika anda sudah dicap PKI, artinya riwayat anda sudah tamat. Anda akan sulit mencari kerja, tetangga akan menjauhi anda, dan lebih parahnya, anak keturunan anda akan menanggung dosa. Singkatnya, Orde Baru adalah rezim yang suka mem-PKI-kan orang.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997/8 membuat rakyat bergerak turun ke jalan menagih keadilan. Keadaan semakin panas ketika Suharto kembali terpilih sebagai presiden dan bobrok Orde Baru mulai terbuka. Akumulai kemarahan rakyat melahirkan Gerakan Reformasi 1998 yang berhasil menurunkan Presiden Suharto. Euforia reformasi, selain membawa semangat anti Orde Baru, secara politik juga membawa semangat anti Orde Baru di sektor akademik. Sejarah 1965 yang disembunyikan selama lebih dari 30 tahun mulai dibuka dan menjadi bahan diskusi. Orang-orang mulai sadar betapa kejamnya rezim Orde Baru membantai orang-orang PKI melalui tulisan John Rossa, Anhar Gonggong, Asvi Warman Adam, dan lain-lain.

Enam belas tahun pasca reformasi isu bahaya PKI kembali muncul. Kali ini bukan dari mulut rezim Orde Baru tapi dari aktor-aktor politik peserta pemilihan presiden 2014. Pilpres 2014 memunculkan dua tokoh yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Bagi pendukung Jokowi, Prabowo adalah wajah Orde Baru yang ingin kembali berkuasa. Sementara bagi pendukung Prabowo, Jokowi tak lebih dari boneka Megawati. Polarisasi politik semakin kuat. Hal itu menyebabkan masing-masing kubu memainkan isu sensitif untuk mengebiri lawan politiknya. Kubu Prabowo menghembuskan isu bahwa Jokowi adalah simpatisan PKI. Bagi penantang Jokowi, isu ini sangat ampuh untuk mengebiri kekuatan politik mantan walikota Solo itu. Singkatnya, selalu saja ada hal dalam diri Jokowi yang dihubungkan dengan PKI.

Seperti, misalnya, baju kotak-kotak yang pernah identik dengan dirinya dikaitkan sama dengan pakaian pemuda komunis Russia. Ada lagi isu ayah dan keluarga Jokowi simpatisan PKI. Dan yang paling menggelitik, adalah foto DN Aidit yang sedang berpidato pada kampanye pemilu 1955. Dalam foto itu terdapat seseorang yang secara fisik mirip Jokowi dan dianggap sebagai bukti sahih bahwa Jokowi adalah simpatisan PKI pada masa lalu.

Sepanjang pemerintahan Jokowi berkuasa, isu PKI selalu muncul setiap tahun. Saya masih ingat ketika Gatot Nurmantyo masih menjabat sebagai Panglima TNI, dia menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk memutar film Pengkhianatan G30S/PKI yang disutradarai Arifin C. Noer. Perintah pemutaran film itu adalah serangan politik Gatot Nurmantyo kepada Jokowi. Gagasan Gatot Nurmantyo itu mengandung dua konsekuensi. Pertama, jika Jokowi menolak ia akan dicap sebagai antek PKI. Sementara jika Jokowi, menerima ia dianggap sebagai pembela Pancasila. Dan Jokowi memilih yang kedua. Ia lebih memilih dianggap Neo-Orde Baru walaupun menciderai akal sehat.

Sekarang Jokowi sudah di atas angin. Ia kembali memenangkan pilpres 2019. Menjelang masa kekuasaannya yang kedua ini Jokowi nampak tenang dan tidak terlalu menanggap isu PKI sebagai ancaman. Bagi elite politik sekarang tinggal bagaimana caranya memperoleh ‘kue’ dari mantan gubernur DKI Jakarta itu. Isu PKI sudah tak terdengar lagi menjelang 30 September. Ia sudah tidak ampuh lagi.

Hilangnya isu PKI belum tentu kabar baik bagi rakyat. Sebab militer pada era rezim Jokowi masih bisa dengan mudah menggunakan isu PKI untuk mengebiri.

Generasi milenial dan pelurusan sejarah 1965

Generasi milenial Indonesia sudah mulai terbuka terhadap sejarah. Akses informasi yang luas membuat generasi milineal mampu memperoleh informasi dengan mudah, sehingga tidak mudah percaya dengan apa yang diucapkan generasi tua. Hal itu merupakan sebuah capaian besar dalam proses penyadaran sejarah. Meskipun, tentu saja, masih terdapat banyak kekurangan. Namun bukan tidak mungkin pola semacam ini akan melahirkan generasi open minded di masa depan.

Dalam hal membangun kesadaran sejarah generasi muda Indonesia perlu mencontoh Jerman. Jerman setelah kalah di Perang Dunia II adalah negara yang hancur lebur. Setelah dinyatakan kalah, negara itu diduduki oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Perancis. Pendudukan itu membuat negara bekas Kekaisaran Prusia itu harus dibagi menjadi dua dan dipisahkan oleh Tembok Berlin: Jerman Barat dibawah kendali Amerika Serikat dan sekutunya, sedangkan Jerman Timur dibawah kendali Uni Soviet.

Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991 Jerman kembali menjadi satu. Hal yang perlu kita tiru dari Jerman adalah pengakuan mereka terhadap sejarah. Pemerintah Jerman mengakui bahwa pada masa lalu Hitler pernah melakukan kekejaman dan itu adalah hal yang memalukan. Generasi muda Jerman diberi akses untuk mengetahui itu dan dididik untuk malu terhadap masa negerinya. Dari itu mereka bertekad untuk membangun Jerman baru yang tidak akan mengulangi hal yang sama seperti yang Hitler lakukan.

Kekejaman militer Indonesia pada tahun 1965-1966 sama bobotnya dengan kekejaman Hitler pada Perang Dunia II. Hanya saja Jerman lebih ksatria sedangkan Indonesia nampak seperti pengecut. Akibat sikap pengecut, Pemerintah Indonesia itu generasi muda Indonesia harus menanggung beban moral yang sangat besar. Kita menanggung beban untuk meluruskan sejarah Indonesia, terutama sejarah 1965. Akhirnya kita sampai pada satu pertanyaan: Bisakah generasi muda mendobrak dan meluruskan sejarah 1965? Saya yakin bisa!

Saiful Anwar, Alumnus jurusan sejarah universitas negeri Semarang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.