Jerawat dan Kampung-Kota[i]

Spread the love

Kejadian itu berlangsung pada masa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Orang bilang, itu sangat identik dengan masa pubertas: suara memberat, rambut halus mulai tumbuh, bau badan, dan wajah berminyak. Poin terakhir muncul beriringan dengan satu perkara lain: jerawat.

Setiap remaja punya cara tersendiri merespons jerawat. Ada yang heran, takut, jijik, atau bahkan tidak memedulikan sama sekali. Bagi yang merasa jijik, keberadaan jerawat dapat menciptakan perasaan tidak percaya diri. Bahkan, hingga mendorong seseorang untuk mengisolasi diri dari lingkungannya.

Pada awalnya saya tidak merasa jerawat merupakan persoalan penting. Bahkan sebagai sesuatu yang layak dibicarakan pun tidak. Obrolan jerawat kalah telak oleh topik lain seperti warung internet (warnet), ramalan bangsa Maya, atau geng motor. Namun, lambat-laun, persoalan itu pun merisaukan. Alhasil rasa percaya diri pun terpangkas. Terutama, saat sedang terpapar euforia kasmaran.

Senang bersolek. Barangkali, itu adalah satu dari sekian penanda saat kasmaran. Bentuk bersoleknya pun bisa beragam. Dari mulai tidak lagi membiarkan baju seragam keluar, membiasakan mandi tiap hari, hingga rajin bercermin. Namun nahas, persis ketika sedang di hadapan cermin itu rasa percaya diri ambyar. Penyebabnya, tidak lain karena semakin menjamurnya jerawat. Tidak hanya di permukaan wajah, namun hingga di permukaan punggung.

Industri pun segera merespons. Aneka produk pun muncul dan mendaku sebagai solusi mengatasi jerawat. Dari yang dijual di klinik kecantikan, apotek, hingga warung pojokan kampung. Belum lagi dengan jenisnya. Ada yang berupa sabun, salep, krim, masker, hingga obat minum. Kumplit, dengan kisaran harga yang beragam.

Saya tidak memiliki cukup pengetahuan tentang jerawat. Oleh karena itu, saya lebih yakin dengan kekuatan tangan. Maksudnya, solusi perkara jerawat adalah dengan mengangkatnya secara paksa dari kulit. Terkadang memang sakit. Bahkan bisa menimbulkan pendarahan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan menggunakan produk industri, cara itu jelas lebih murah, cepat, dan tidak rumit.

Pada awalnya memang berhasil. Jerawat pecah dan tidak lagi menonjol di permukaan wajah. Namun dampak setelahnya justru lebih mengerikan: noda hitam bertebaran di mana-mana. Dan itu sulit hilang. Membekas. Sehingga menciptakan kesan yang semakin tidak mengenakkan. Lagi-lagi industri pun merespons. Tak pelak, muncul ragam produk khusus untuk menghilangkan noda hitam, dengan harga yang beragam.

Barangkali, memang ada banyak yang sembuh dengan obat penghilang jerawat. Namun, sebenarnya tidak sedikit yang gagal. Bahkan, hingga menimbulkan efek samping dalam bentuk, misalnya, iritasi. Terutama, jika memiliki kulit yang sensitif terhadap zat kimia.

Dengan demikian, baik itu dengan cara mencabut paksa jerawat atau memakai obat tertentu, toh tindakan itu tetap menciptakan masalah baru. Atau, dengan kata lain, tindakan itu sebatas ‘menyembunyikan’, bukan ‘menyembuhkan’. Dan ketidaktahuan akar persoalan tentang jerawat, semakin memperburuk itu.

Tak ubahnya jerawat, kampung-kota pun memiliki perkara yang sama. Apa yang dianggap solusi, terkadang justru menciptakan persoalan lain. Bahkan, tidak jarang, solusi tersebut justru merupakan persoalan itu sendiri. Mengapa? Mari menilik negara tetangga terlebih dahulu: India.

Belum lama ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkunjung ke India. Sekedar kunjungan singkat memang. Namun persiapan penyambutannya menelan dana yang tidak sedikit: 13 juta dolar AS atau Rp. 180 miliar (Rmol.id, 24/02/2020). Kucuran dana pemerintah India tersebut salah satunya digunakan untuk membuat dinding.

Fungsi utama dinding itu tidak lain adalah untuk menyembunyikan perkampungan kota. Dengan harapan, ketika melintas, Presiden Donald Trump tidak dapat menangkap realitas di balik dinding. Bahwa di sana, berjejal orang-orang miskin India dengan kondisi permukiman yang memprihatinkan.

Dinding adalah cara kilat menyembunyikan noda hitam di wajah India. Apalagi ini di hadapan tamu agung, Amerika Serikat. Oleh karena itu, dinding lebih bersifat ‘menyembunyikan’, bukan ‘menyembuhkan’. Persis seperti mengenakan topeng untuk menutupi jerawat di wajah. Dan logika yang sama tidak hanya terjadi di India. Namun nyaris menjadi perspektif umum di negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Sudah sejak lama permukiman kota menjadi persoalan di Indonesia. Aneka program pun pernah dibuat. Merentang dari kebijakan Kampung Verbetering, Kampung Improvement Programme (KIP), hingga program Kotaku. Seperti kasus dinding, sasaran utama aneka program di Indonesia pun sama: aspek fisik. Lagi-lagi, substansi itu persis seperti obat jerawat. Bentuk obat boleh beragam, namun tujuannya tetap seragam: sebatas ‘menyembunyikan’, bukan ‘menyembuhkan’ akar persoalan.

Namun, mari bersikap husnudzon terlebih dahulu. Barangkali, seluruh program memang ‘berniat’ menata, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas hidup kampung-kota. Beberapa program bahkan memang mulai memasukan unsur ekonomi, misalnya ketika warga kampung digusur dan dipaksa pindah ke (ehem!) ‘Apartemen Rakyat’, unsur penunjang ekonomi di sana pun mulai dibicarakan.

Namun sayang, tetap saja salah sasaran. Bahkan sejak logika utama yang menopang praktiknya: meletakan kampung-kota sebagai Slums atau ‘kumuh’. Padahal sebenarnya beda cerita, beda akar. Kampung-kota justru wajah kota itu sendiri. Sebuah kota yang terbentuk karena manusia yang survive dan bergerak liat dalam bayang-bayang eksploitasi negara (pasca)kolonial[ii]. Kemunculannya pun di luar perencanaan.

Sementara slums, tidak lain adalah buah dari perencanaan. Mantra utamanya adalah modernisasi kota. Mantra itu yang mendorong terciptanya ‘standar kecantikan kota global’. Alhasil, imajinasi baik-buruk sebuah kota pun muncul seperti: baik, apabila terlihat megah, estetik, tanpa permukiman kumuh sama sekali.

Sebelum era ‘standar kecantikan kota global’, keberadaan kampung-kota sangat lumrah, wajar. Perkara baru muncul setelah standar itu ada. Semakin parah jika (penguasa) kota sedang kasmaran dan beger alias baru akil baligh bersikeras merengkuh hati tiga lokomotif ekonomi: investasi, sumber daya, dan pariwisata[iii].

Bersolek adalah ciri orang kasmaran. Bentuknya bisa beragam. Namun substansinya sama: kota-kota berlomba tampil menarik dan indah. Wajah dipoles dalam bentuk, misalnya, perbaikan trotoar, pembangunan taman tematik, dan lain sebagainya. Bukan semata untuk warga kota, juga bukan buat si doi, namun justru untuk menarik wisatawan, menarik investor.

Dalam kondisi itu keberadaan kampung-kota adalah aib, menjijikan, dan membuat minder si (penguasa) kota. Alhasil, dengan segera, kampung-kota pun distempel kumuh, liar, dan perlu untuk ‘dirapikan’. Sering kali bahkan dengan cara kekerasan. Dan penggusuran adalah cara yang makin sering ditemukan. Cara ini tidak saja lebih murah, namun juga paling sederhana: gusur atau pindahkan. Persis seperti anak remaja yang gemar asal cabut jerawat menggunakan tangan. Konsekuensi setelahnya sering tidak dipikirkan.

Tidak hanya itu, pertimbangan lain seperti; kampung-kota justru memiliki modal sosial lebih kuat[iv]; atau penyuplai pekerja murah penopang ekonomi kota[v], juga jarang diperhitungkan. Perhitungan utamanya sebatas perkara seperti, misalnya, “lahan kampung-kota ini strategis, bernilai ekonomi tinggi, dan sangat layak untuk Kawasan Superblok.”

Padahal penggusuran kampung-kota juga menyisakan noda hitam. Dalam bentuk, misalnya, semakin menyebarnya warga (gusuran) ke berbagai tempat. Tidak jarang, hingga menciptakan perkampungan ‘kumuh’ baru. Itu berarti, sebenarnya, mantra modernisasi kota tidak terlaksana. Bahkan menurut prediksi, pada 2030 mendatang, satu dari empat orang justru akan bermukim di sana, di perkampungan kota yang ‘kumuh’ itu[vi].

Maka, apa yang dianggap solusi dengan cara ‘menata’-nya, atau menyapunya dari kawasan strategis, tidak lain hanya bentuk memindahkan masalah. Dan sialnya, terus berulang dari program tahun 1920-an hingga hari ini. Penyebab utama kegagalan ragam program itu adalah, sama seperti kasus jerawat, ketidakmampuan memahami bagaimana perkampungan kota yang ‘kumuh’ itu dapat diproduksi[vii].

Bagaimanapun, proses produksi perkampungan kota, tidak dapat dilepaskan dari sistem yang menciptakannya: kapitalisme. Sebab, hanya sistem inilah yang mampu mengumpulkan penduduk bersama-sama di kota, dan menyebabkan penduduk perkotaan mencapai suatu dominasi yang terus bertumbuh[viii].

Dalam pelajaran SMP, proses ini sering disebut urbanisasi. Meski, sebenarnya, tidak sesederhana soal perpindahan dari desa ke (kampung) kota. Hari ini, urbanisasi justru sudah bukan penegas perbedaan antara desa-kota. Namun justru sebagai gagasan/konsep yang menandai semakin terkikisnya perbedaan antara desa-kota[ix]. Lebih lengkapnya, akan saya tulis di lain kesempatan.

Dengan demikian, kemampuan memahami produksi kampung-kota menjadi vital. Begitu Pula dengan kemampuan menelisik bagaimana jerawat bisa tumbuh. Sebab, dalam konteks kampung-kota, ketidakmampuan memahami itu adalah akar kebijakan yang, alih-alih menjadi solusi, justru sebatas memindahkan masalah. Atau, dengan kata lain, hanya sebatas ‘menyembunyikan’, dan bukan ‘menyembuhkan’. ***

Catatan Akhir

[i]Tulisan ini adalah versi panjang dari tulisan saya bertajuk “Menyembunyikan Kampung-Kota”. Versi pendek tulisan ini saya gunakan untuk mendaftar “Sekolah Urbanis 2020”. Sebelumnya pernah tayang juga di laman https://bagasyusufkausan.medium.com/

[ii]Redaksi, “Kampung Kota Bukan Slum”, dalam medium.com/literasi 05/10/2016 (Diakses pada 01 Maret 2020).

[iii]Nayaka Angger, “Kota Ini Milik Kita, Kecuali Kamu, Kamu, dan Kamu yang di Sana”, dalam medium.com/kolektif-agora 04/09/2017 (Diakses pada 01 Maret 2020).

[iv]NR Indriansyah, “Terikat Tempat, Mengingat Hakikat”, dalam medium.com/kolektif-agora 17/01/2018 (Diakses pada 02 Maret 2020).

[v]Gifari Rahmat, “Rusuh-Rusuh Mengurus Kumuh”, dalam medium.com/kolektif-agora 19/06/2019 (Diakses pada 02 Maret 2020).

[vi]http://www.habitatforhumanity.org.uk/what-we-do/slum-rehabilitation/what-is-a-slum/ (Diakses pada 02 Maret 2020).

[vii]Elisa, “Barang Bekas, Ekonomi Informal, dan Penguasaan Ruang Kota”, dalam Rujak.org 25/11/2019 (Diakses pada 01 Maret 2020).

[viii]Karl Marx, Das Kapital 1, (Bandung: Ultimus, 2004) hlm. 548–549.

[ix]David Harvey, “Right To The City”, dalam New Left Review edisi 53, Sept. — Okt. 2008.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.