Juwangi Dulu dan Sekarang: Sekilas tentang Relasi Manusia dengan Hutan

Spread the love

Juwangi: Tanah Berlimpah Hutan

Juwangi merupakan salah satu kecamatan yang berada di ujung utara Kabupaten Boyolali. Dari pusat pemerintahan kabupaten, perjalanan ke Juwangi memakan waktu sekitar dua jam. Juwangi memiliki luas 7.999,35 Ha dan terletak di ketinggian kurang lebih 65 meter di atas permukaan laut. Sampai 2021, jumlah penduduk Kecamatan Juwangi mencapai 35.766 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2021).

Dari 7.999,35 Ha luas lahan Juwangi, sejumlah 380,7 Ha di antaranya sawah, sebanyak 1.031,2 Ha berupa tegal atau ladang, 1.099 Ha pekarangan rumah, 20,1 Ha padang rumput, dan paling luas ialah hutan negara sebesar 5.285,7 Ha. Dengan begitu, persentase luas tanah Juwangi yang menjadi hutan negara adalah 66% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2021).

Peran pengelolaan hutan negara di Juwangi dipegang oleh Perusahaan Umum Kehutanan Negara Indonesia (Perhutani), tepatnya Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Telawa (Perhutani, n.d.). Pada tahun 2020, KPH Telawa mampu memproduksi kayu jati sebanyak 6.980 m3.

Volume kayu yang cukup banyak itu terdiri atas kayu bundar kecil sebesar 5.213 m3, kayu bundar sedang sebanyak 1.294 m3, kayu bundar besar sejumlah 410 m3, dan kayu bahan (parket chip parquet) sebesar 51 m3 (BPS Jawa Tengah, 2021).

Di tengah gelimang kekayaan hutan jati, fakta yang sekilas cukup aneh melekat pada Kecamatan Juwangi. Tak dinyana, Juwangi termasuk dalam empat kecamatan dengan angka kemiskinan paling tinggi di Boyolali (Aji, 2021).

Secuil Konteks Historis tentang Hutan Juwangi

Sejak era kolonial, Juwangi rupanya sudah tersohor dengan kekayaan hutannya. Surat kabar yang berbasis di Semarang, De Locomotief mencatat, ada diversitas pohon besar di area hutan Juwangi: pohon asam, pohon rempelas (atau ampelas), pohon bulu (atau bunut), dan pohon beringin (De Locomotief, 1875).

Namun, sisi lain, warga setempat tidak dapat mengakses kekayaan sumber daya tersebut. De Locomotief melaporkan, warga tidak mengetahui bahwa hutan di dalam dan/atau sekitar Juwangi mengandung keragaman jenis-jenis pohon besar. Selain itu, mereka, warga setempat, dibayangi pula ketakutan terhadap hewan buas seperti harimau (De Locomotief, 1875).

Pada 1884, peristiwa yang cukup mengejutkan terjadi di area hutan Juwangi. Surat kabar Soerabaijasch Handelsblad mewartakan bahwa telah terjadi pertempuran “monyet” yang berlangsung selama sembilan hari. Kedua belah pihak berjumlah kurang lebih 300 jiwa (termasuk pemimpinnya). Hari terakhir, 82 orang masih bertarung di medan laga, tapi telah kehilangan senjata (Soerabaijasch Handelsblad, 1884).

Entah, apakah monyet memang bisa menggunakan senjata? Atau, apakah kata “monyet” tersebut sengaja ditujukan kepada kaum Bumiputra, warga lokal Juwangi? Jika benar, istilah apen—artinya “monyet-monyet”—dalam berita di atas, tidak lain adalah bentuk penghinaan, rasisme, dan diskriminasi oleh bangsa Belanda kepada bangsa Bumiputra.

Pada 1898, seorang asisten residen Surakarta dari Boyolali melaporkan, sejumlah desa mengalami serangan belalang di onderdistrict Djoewangi, district Grogol, regentschap Bojolali. Daun-daun di pepohonan (utamanya pohon kelapa) ditemukan telah hancur karena tertutup walang kajoe (sprinkhalen atau belalang) selama sepuluh tahun (Bataviaasch Nieuwsblad, 1898).

Pada 3 April 1904, Residen Surakarta W. de Vogel mengumumkan, pelelangan umum atas eksploitasi sepetak lahan hutan jati—di Bogor district Djoewangi afdeling Bojolali residentie Soerakarta—akan dihelat tanggal 23 Agustus pukul 10.00 pagi (De Nieuwe Vorstenlanden, 1904).

Ketentuan atau syarat tentang luasan serta pematokan pajak dari massa kayu yang dihasilkan akan tertera dalam kontrak. De Vogel menyebutkan bahwa jangka waktu kontrak berkisar lima tahun: dimulai dari 1 November 1904 hingga 31 Oktober 1909 (De Nieuwe Vorstenlanden, 1904).

Dari situ, kita dapat menginterpretasikan bahwa kepemilikan hutan ada di tangan Pemerintah Kolonial, bukan warga lokal. Sebuah berita dari surat kabar Algemeen Handelsblad berikut ini dapat menjadi penguat interpretasi tersebut.

Berita tersebut terbit pada 7 November 1906. Seorang rimbawan temporer kelas dua, T. E. Bischoff, dimutasi dari desa Djetis ke desa Djoewangi. Dalam ketentuannya, ia masih dan tetap di bawah perintah rimbawan yang berkantor di Kedoengdjati afdeling Demak—sekarang masuk Kabupaten Grobogan (Algemeen Handelsblad, 1906).

Area hutan yang mereka kontrol cukup luas. Kira-kira, ia mencakup wilayah district Salatiga (afdeling Salatiga), Manggar, dan Singenkidoel (keduanya afdeling Demak) di Karesidenan Semarang. Di Karesidenan Surakarta, wilayah mereka mencakup district Djoewangi dan Karanggede—keduanya afdeling Bojolali (Algemeen Handelsblad, 1906).

Kemiskinan, Kepemilikan, dan “Penjarahan” Hutan

Pada 23 Mei 1979, surat kabar Kompas memberitakan potret yang realis nan memerihkan mengenai kekayaan hutan jati dan keberadaan Rumah Kepala KPH Telawa, atau yang akrab dikenal dengan Lodji Papak. Berikut reportasenya:

Kekayaan hutan jati yang dicerminkan oleh megah dan mewahnya kediaman Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) Telawa adalah kontras yang tajam dengan tingkat penderitaan dan kecemasan penduduk yang terus digencet kekurangan dalam segala hal dari kecamatan Juwangi, Boyolali. Proses pelembagaan kemiskinan itu tampak jelas dalam semakin mampunya masyarakat pedesaan menerima ko-eksistensi damai dalam tingkat hidup yang berbeda siang dan malam itu (Subangun, 1979).

Kemiskinan di desa-desa hutan pernah dikaji oleh Nancy Lee Peluso. Ia menuangkan kajian kehutanan dalam bukunya, Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java. Buku tersebut, setidaknya, memberi sedikit pencerahan terkait faktor kemiskinan warga di sekitar hutan.

Pada 1870, Pemerintah Kolonial menyelesaikan peralihan status mereka dari “penyewa” menjadi “pemilik” hutan dengan kebijakan Domeinverklaring. Praktis, Pemerintah Kolonial pun menguasai lahan dan akses atas hutan (Peluso, 1992).

Dengan begitu, penduduk desa pun kehilangan akses mereka terhadap hutan untuk selamanya. Bagi penduduk paling miskin, kehilangan akses tersebut berarti kehilangan pilihan terakhir (Peluso, 1992).

Mereka, penduduk desa yang miskin tersebut, lantas digencet ke tanah milik desa atau lahan pertanian, yang sedikit memungkinkan mereka untuk mengubah taraf hidup dan status sosial. Orang Jawa pun kehilangan suatu fluiditas dalam struktur sosial pedesaan yang telah lama ada (Peluso, 1992).

Penduduk desa hutan tentunya enggan menerima kondisi struktural yang dipaksakan pada mereka. Mereka melawan para rimbawan dan kebijakan hutan kolonial dengan berbagai cara dan daya yang mereka punya (Peluso, 1992).

Perlawanan tersebut berlangsung selama ratusan tahun. Bahkan hingga periode yang paling masyhur, transisi dari rezim Soeharto ke era Reformasi pada tahun 1998. Pasalnya, pada periode itu, ada alasan-alasan yang membuncah dan menormalisasi pembangkangan massal terhadap penguasa hutan (Astraatmaja, 2008).

“Penjarahan” kayu (dari perspektif penguasa hutan) pun tak terelakkan. Volume “pencurian” kayu di seantero Pulau Jawa bahkan menyentuh angka 1,12 juta m3 pada 1998. Pada 1999, volume “pencurian” kayu meningkat hingga 1,17 juta m3 (Astraatmaja, 2008).

Pengelolaan Hutan Pasca-Penjarahan di Juwangi

Pada 2001, pasca-penjarahan besar-besaran 1998-1999, Perum Perhutani menerbitkan program bertajuk Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program PHBM adalah reaksi terhadap kerusakan setelah penjarahan oleh masyarakat (Raharjo, Hastanti, & Haryanti, 2020).

Tak hanya itu, PHBM juga menjadi tonggak penerapan paradigma baru pengelolaan hutan. Sebab, PHBM menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai elemen penting lewat pembagian peran, tanggung jawab, dan hasil (Raharjo, Hastanti, & Haryanti, 2020).

Di Juwangi, KPH Telawa menerapkan PHBM dengan bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Rejeki di Desa Kalimati, sebelah selatan Desa Pilangrejo. LMDH ini didirikan pada 15 Januari 2004 dan beranggotakan 146 orang pada 2010 (Kurniawan, 2011).

LMDH Sumber Rejeki bersama KPH Telawa menggarap lahan hutan seluas 888,4 Ha. Dalam praktiknya, LMDH Sumber Rejeki turut dalam kegiatan penanaman pokok hutan, tumpang sari, dan sisipan. Dalam kegiatan pemeliharaan, LMDH Sumber Rejeki melakukan sulam, penjarangan, dan pemupukan (Kurniawan, 2011).

Dalam kegiatan penebangan, LMDH Sumber Rejeki melakukan tebang habis dan tebang penjarangan. Sementara itu, LMDH tersebut juga berusaha menjadikan lahan-lahan produktif, dengan cara menanam kacang, ketela pohon, dan jagung (Kurniawan, 2011).

Pada 2015, KPH Telawa menjelma penyemai kayu putih terbesar di Divisi Regional Jawa Tengah. KPH Telawa menargetkan persemaian kayu putih sebanyak 2.846.502 plc. Hal itu dilakukan demi memenuhi kebutuhan Rencana Teknik Tahunan (RTT) tanaman kayu putih (Perhutani, 2015).  

Proyek penanaman kayu putih tersebut mengalokasikan lahan seluas 1.300 Ha. Lantas, penyulingan, pengolahan, dan pemanenan kayu putih dilakukan oleh warga setempat lewat LMDH. Setelah itu, minyak yang sudah jadi akan dibeli KPH Telawa seharga Rp35.000,00 per kilogram. Rencananya, hasil panen dapat menghasilkan pendapatan senilai Rp15-20 miliar (Sulistyowati, 2016).

Sekalipun sudah dilibatkan, tingkat kemiskinan warga Juwangi masih dianggap tinggi. Lantas, apakah program pemerintah yang bertajuk “perhutanan sosial” perlu digencarkan di Juwangi? Atau ada opsi lain? Atau barangkali, telaah saya masih sangat kurang? Silakan kritik saya, Lur.

Referensi

Aji, A. (2021, November 24). Cerita Singkat tentang Jejak Kolonial Pembangunan Jalan di Boyolali Utara. Kalamkopi.id: https://kalamkopi.id/blog/cerita-singkat-tentang-jejak-kolonial-pembangunan-jalan-di-boyolali-utara/ 

Algemeen Handelsblad. (1906, November 7). Oveergeplaatst.

Astraatmaja, R. (2008, Juni 26). Tiga Abad Pencurian Kayu di Jawa. Arupa.or.id: https://arupa.or.id/tiga-abad-pencurian-kayu-di-jawa-2/

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. (2021). Kecamatan Juwangi dalam Angka 2021. Boyolali: BPS .

Bataviaasch Handelsblad. (1876, Oktober 3). Jakarta: Bataviaasch Handelsblad.

Bataviaasch Nieuwsblad. (1898, Januari 18). Sprinkhalen-plaag.

BPS Jawa Tengah. (2021, April 12). Produksi Kayu Jati Menurut KPH di Jawa Tengah 2020. Jateng.bps.go.id: https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/12/2321/produksi-kayu-jati-menurut-kesatuan-pemangkuan-hutan-kph-di-provinsi-jawa-tengah-m3-2020.html 

De Locomotief. (1875, April 23). Curiositeit. Semarang: De Locomotief.

De Nieuwe Vorstenlanden. (1904, April 3). Bekendmaking. Surakarta.

Kurniawan, A. (2011). “Implementasi Program Pengelolaan Hutan KPH Telawa (Studi Kasus di LMDH Sumber Rejeki, Makmur Sejati, Trubus Lestari dan Yosowono)”. Skripsi Ekonomi Pembangunan. Universitas Negeri Semarang.

Peluso, N. L. (1992). Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java. Berkeley and Los Angeles: University of California Press Ltd.

Perhutani. (2015). Kapuslitbang Kunjungi Persemaian Kayu Putih Perhutani Telawa. Perhutani.co.id: https://www.perhutani.co.id/kapuslitbang-kunjungi-persemaian-kayu-putih-perhutani-telawa/ 

Perhutani. (n.d.). KPH Telawa. Perhutani.co.id: https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi-perum-perhutani/divisi-regional/jateng/kph-telawa/ 

Raharjo, A., Hastanti, B., & Haryanti, N. (2020). “Dinamika Kelembagaan Perhutanan Sosial di Wilayah Perhutani: Studi Kasus di KPH Telawa, Jawa Tengah”. Politika, 11(2), 183-197.

Soerabaijasch Handelsblad. (1884, Oktober 24). Surabaya.

Subangun, E. (1979, Mei 23). Rumah KKPH Telawa. Kompas. Jakarta: Kompas.

Suharsih. (2017, Juni 23). Wisata Boyolali: Sensasi Menjadi Noni Belanda di Lodji Papak Juwangi. Solopos.com: https://www.solopos.com/wisata-boyolali-sensasi-menjadi-noni-belanda-di-lodji-papak-juwangi-828046 

Sulistyowati, A. (2016, Juli 21). Berdayakan Warga, Perhutani Boyolali Kembangkan Kayu Putih. Solopos.com: https://www.solopos.com/berdayakan-warga-perhutani-boyolali-kembangkan-kayu-putih-738857 


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.