Kapitalisme dan Gerakan Petani di Perdesaan Jawa pada Era Kolonial

Spread the love

Oleh Ardhiatama Purnama Aji

Dalam tulisan ini, saya hendak menguraikan bagaimana kapitalisme muncul di Bumi Nusantara, bagaimana proses penguasaan tanah di desa-desa, dan bagaimana respon dari para penduduk desa yang mayoritas adalah petani. Sebelum itu, Kata “kapital” dalam KBBI adalah kata nominal yang bermakna modal atau pokok di sektor perniagaan. Berikutnya, Dede Mulyanto melansir Marvin Harris yang mengemukakan bahwa suatu ciri kapitalisme yang mendasar adalah komodifikasi nyaris segala barang dan jasa, pun tanah dan tenaga kerja. Komodifikasi merupakan proses untuk menciptakan komoditas dari sesuatu yang sebelumnya bukan komoditas, sehingga bisa diperjual-belikan. Proletarisasi adalah proses memunculkan kelas sosial yang bertahan hidup lewat menjual tenaga kerjanya.[1]

Kapitalisme pun memiliki prinsip “keadilan” bahwa tiap orang berhak memperoleh ganjaran menurut prestasi kerja, dan di dalamnya, intervensi pemerintah harus sekecil mungkin. Karena pemerintah hanya berposisi sebagai pengamat dan pelindung. Sedangkan pengertian daripada kapitalisme adalah suatu sistem organisasi ekonomis dengan karakteristik: hak milik pribadi atas faktor-faktor produksi untuk mencapai keuntungan dalam keadaan amat kompetitif.[2] Tak hanya itu, kapitalisme pun memiliki ciri untuk mengomodifikasi dan memproletarisasi.

Dari situ, kita akan berbicara soal kapitalisme pada era kolonial. Kapitalisme pada era kolonial mulai muncul perlahan-lahan sejak reformasi sistem pertanian. Reformasi sistem penanaman sejatinya bermula sejak akhir 1840-an dan 1850-an. Reformasi itu menyebabkan perubahan fundamental cara menghasilkan tanaman ekspor dijalankan. Pertama, menghapus semua bentuk kerja paksa secara bertahap, dan menggantinya dengan tenaga kerja upahan. Kedua, produksi gula sedikit demi sedikit ditransformasikan menjadi industri yang memperkerjakan orang desa dan petani. Penanaman kopi—yang berlanjut secara koersif—menjadi kurang penting di dalam ekonomi agraris Jawa. Ketiga, mengembangkan bentuk baru dari penanaman komoditas ekspor (seperti teh dan tembakau), lewat modal milik pengusaha Eropa.[3]

Pada akhirnya, pemerintah kolonial yang baru muncul dan mempersilakan pengusaha privat untuk menjalankan penanaman tebu dan produksi gula secara besar-besaran pada 1860-an dan 1870-an. Sebagaimana pula kapitalisme yang memiliki ciri untuk memproletarisasi, mereka berperan sentral dalam memperkerjakan tenaga kerja dan memanfaatkan lahan-lahan yang ada.[4] Dan seperti itulah bagaimana kapitalisme muncul di negeri ini.

Sistem Tanam Paksa dan Pengaruhnya di Perdesaan Jawa (1830-1870)

Pendekatan ekonomi baru dibawa oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johannes van den Bosch pada 1830. Van den Bosch ditugaskan Raja Willem I untuk memproduksi lebih banyak tanaman ekspor. Hal itu dikarenakan sengkarut keuangan Belanda, yang mana memiliki beban utang terlalu besar. Mau tak mau, mereka harus memanfaatkan (baca: mengeksploitasi) tanah jajahannya, Hindia. Van den Boch membuat sebuah desain besar bernama “Sistem Tanam Paksa” (Cultuurstelsel) guna mengeruk sumber daya di Hindia Belanda.[5]

Sistem tanam paksa adalah cara menstimulus agrikultur komoditas ekspor, lewat nilai lebih tenaga petani dan memaksa petani untuk menanam tanaman sesuai permintaan pasar Eropa.[6] Sistem tanam paksa tersebut tentu memengaruhi kehidupan di perdesaan Jawa. Sebab, van den Bosch memerintahkan tiap desa harus menyediakan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, seperti kopi, nila, dan tebu. Pun penduduk desa yang tak mempunyai tanah wajib bekerja selama 75 hari per tahun di kebun-kebun pemerintah—sebagai wujud pajak.[7]

Desa-desa di Jawa yang sebelumnya subur akan padi, secara singkat bersalin menjadi daerah penghasil tanaman ekspor. Secara hierarkis dalam cultuurstelsel ini, pemerintah kolonial memberlakukan kebijakan politis baru bertajuk admodiatie system. Sistem ini sejatinya adalah moda eksploitasi ekonomi kapitalistik yang disesuaikan dengan keinginan aristokrat desa. Akibatnya, aristokrat desa memiliki dua peran: penguasa tradisional dan pegawai kolonial. Sistem ini pun bisa dianggap cukup efektif. Karena para elit desa itu memperoleh hadiah jika mampu menyetorkan hasil produksi pertanian di atas kriteria yang telah ditentukan pemerintah pusat. Posisi desa yang sebelumnya adalah pusat kekuasan adat, diubah menjadi sebentuk unit sosial yang harus memenuhi semua permintaan pemerintah pusat sewaktu-waktu.[8]

Namun, sisi lain, penyimpangan dalam pelaksanaan tanam paksa juga terjadi, misalnya dalam hal pembagian tanah. Bagian tanah yang seharusnya wajib ditanami tanaman ekspor adalah 1/5, tapi beberapa kasus mencapai 1/3 dan 1/2 bagian, bahkan kerap seluruh tanah desa. Pengerahan tenaga kerja secara massal pun mengakibatkan bencana kelaparan di berbagai daerah. Kritik dan gerakan mulai bermunculan. Sejak 1860, penghapusan sistem tanam paksa dilakukan secara pelan-pelan.[9]

Pemberlakuan sistem tanam paksa telah memengaruhi dua aspek pokok kehidupan agraris perdesaan Jawa secara general. Ia memengaruhi kondisi tanah dan tenaga kerja. Dari kondisi tanah, sistem tanam paksa mengubah hak kepemilikan tanah desa menjadi empunya bersama, maka hak seseorang atas tanah yang lebih dulu lenyap. Kondisi para penduduk desa pun turut berubah. Mereka dikerahkan secara massal untuk menggarap lahan, memanen, mengangkut, dan mengolah di pabrik atau pusat pengolahan.[10]

Selain itu, terdapat pula politik proteksionisme oleh pemerintah kolonial dengan menata bidang harga penjualan produksi, rasionalisasi produksi, dan tanaman komoditas perniagaan tetap dipertahankan. Intinya, kebijakan itu tidak memengaruhi kesejahteraan penduduk desa, tapi membawa proses marginalisasi secara perlahan kepada penduduk desa. Kondisi yang demikian membawa dampak logis: perubahan orientasi hidup para petani desa. Perubahan dari orientasi subsisten menjadi orientasi pasar yang menceruak dalam sikap ekonomi rasional.[11]

Agrarische Wet 1870: Kapitalisme Makin Merangsek di Perdesaan Jawa

Pada 1870, Agrarische Wet atau Undang-Undang Agraria diberlakukan di Hindia Belanda. Peraturan tersebut memungkinkan para pemilik modal Eropa untuk menyewa tanah selama kurun waktu sekira 75 tahun.[12] Program ekonomi liberal tersebut membikin perkebunan partikelir Eropa menguasai 76% tanah yang dapat ditanami, sedangkan pemerintah tidak ada sejengkal pun. Berbarengan dengan itu, pemerintah mengeluarkan domeinsverklaring, yang berbunyi: “seluruh tanah yang peruntukannya tak ditentukan oleh hukum kepemilikan lain, adalah empunya negara”. Lalu, negara menyewakan tanah itu dalam waktu yang disebut sebelumnya, 75 tahun. Tentunya, debit arus modal pengusaha Eropa makin deras.[13]

Dengan peraturan ini, benih kapitalisme yang telah tumbuh sejak cultuurstelsel, tampak makin mantap bercokol di perdesaan Jawa, dalam wujud usaha-usaha perkebunan. Penarikan pajak juga dilakukan dengan cara baru: yang mulanya petani membayarkan hasil bumi atau kerja wajib, (kini) petani harus membayarkan uang tunai.[14] Maka, kerja-kerja wajib pun perlahan memudar. Penghapusan kerja-kerja wajib itu mendorong petani untuk membayar uang untuk pajak kepala. Mereka pun bekerja guna memperoleh upah, dan proses berikutnya adalah proletarisasi petani. Hal itu menyebabkan urbanisasi, memengaruhi peredaran uang, mengurangi tradisi desa—yang sebelumnya kurang interaktif terhadap dunia luar, dan mengubah struktur kehidupan desa.[15]

Proletarisasi berlangsung di perdesaan bersama kemunculan institusi baru dalam pertanian Jawa yang dibikin oleh petani kaya, dengan maksud menghemat biaya produksi. Hal itu mengurangi peluang warga desa mendapatkan penghasilan di bidang pertanian. Komersialisasi pertanian membabi-buta di perdesaan Jawa secara beringas, industri pedesaan tradisional yang dapat mewadahi kelebihan tenaga kerja—di bidang pertanian, akhirnya banyak yang bangkrut karena produk impor kian membuncah. Maka, kesempatan kaum pinggiran desa adalah bekerja sebagai kuli kontrak dan buruh perkebunan besar milik usahawan Belanda. Nah, kemiskinan secara struktural pun terjadi. Sebab, ada keterbatasan sumber daya dan akses terhadap berbagai kesempatan. Orang miskin—yang mayoritas buruh tani di perdesaan—tersubordinasi dalam suatu sistem yang hegemonis, mereka pun tak bisa membebaskan diri.[16]

Di perkebunan swasta, para petani diperlakukan sebagai penduduk suatu negeri mini di dalam negara penindas yang besar. Tuan-tuan tanah berkuasa sebagai raja kecil dengan wewenang hak polisional bagi daerahnya. Ia mendakwa, mengadili, bahkan memberi hukuman—bahkan sampai mati, meskipun banyak perbuatan ini dilakukan secara diam-diam supaya tak berurusan dengan pembesar-pembesar di kota.[17]

Gerakan Petani versus Kapitalisme

Selama abad ke-19 atau selama perjalanan kapitalisme di negeri ini, pemberontakan petani kerap kali terjadi di Jawa. Sekalipun tak sebesar pemberontakan petani Banten pada 1888, banyak yang sifatnya serupa demonstrasi saja. Hal itu tak lain karena komersialisasi pertanian yang menyebabkan kemerosotan keamanan petani.[18] Selain itu, pemberontakan petani juga akibat perampasan tanah, misalnya pesisir utara Jawa dengan dalih domeinsverklaring dalam Agrarische Wet 1870.[19]

Perampasan tanah tersebut dapat pula berupa penyewaan tanah oleh pengusaha Eropa (baca: komplotan gula). Pramoedya mengutip van Lennep yang melaporkan bahwa pada 1872, para petani tanahnya disewa secara paksa dengan harga lebih rendah dari f 43,50—harga yang disewakan oleh pemerintah kolonial. Padahal, kapital yang ditanamkan untuk usaha gula ini mencapai f 200.000.000.[20]

Pada awal abad ke-20, para petani makin gencar melancarkan aksi-aksinya. Mereka melakukan pembakaran di kebun-kebun tebu milik komplotan gula. Tak pelak, koran-koran Eropa, Bumiputra, dan Tionghoa ramai-ramai mewartakan pembakaran tersebut. Perlawanan kolektif petani itu rupanya bermotif ekonomis. Tebu bukanlah tanaman setengah keras atau keras, dan sangat bergantung kepada musim tanam, lalu kebakaran akan mengakibatkan kebun-kebun tak bisa ditanami tebu selama beberapa bulan. Maka, para petani dapat menanam palawija—yang hanya memakan waktu sekira tiga bulan—di tanah bekas kebakaran tersebut.[21]

**

Bibit-bibit kapitalisme sejatinya telah tumbuh sejak penerapan sistem tanam paksa. Sebagaimana yang kita tahu sebelumnya, kapitalisme memiliki ciri untuk mengomodifikasi dan memproletarisasi. Pemerintah Kolonial pada sistem tanam paksa berperan sebagai kapitalis yang mulai memproletarisasi para penduduk desa. Penduduk desa dipaksa melakukan kerja wajib guna menanam, memanen, mengangkut, dan mengolah tanaman komoditas ekspor. Dari praktik ini, tenaga dan waktu mereka telah dicuri untuk kepentingan Belanda keluar dari masalah keuangan. Penyimpangan dalam penggunaan tanah dan politik proteksionis ala Belanda pun berimplikasi pada perubahan orientasi hidup petani: yang awalnya berorientasi hidup subsisten menjadi berorientasi pasar dalam sikap ekonomi rasional.

Pada 1870, pelaksanaan Agrarische Wet makin memantapkan kapitalisme di Jawa. Pemerintah kolonial memberi kesempatan pengusaha Eropa untuk berinvestasi di Hindia. Proletarisasi berjalan, setelah petani harus membayar pajak kepala dengan uang kontan. Hal itu menyebabkan urbanisasi, memengaruhi peredaran uang, mengurangi tradisi desa, dan mengubah struktur desa. Komersialisasi pertanian oleh petani kaya, mengakibatkan kaum buruh tani untuk bekerja di perkebunan-perkebunan partikelir. Di kebun-kebun tersebut, mereka diperlakukan sewenang-wenang oleh tuan tanah. Pun sebelumnya tanah itu dikomodifikasi pengusaha, lewat menyewanya dari petani setempat. Gerakan petani akibat komersialisasi dan komodifikasi tanah tersebut pun tak terhindarkan.


Catatan Akhir

[1] Dede Mulyanto, “Konsep Proletarisasi dan Akumulasi Primitif dalam Teori Kependudukan Marxis”, Jurnal Kependudukan Padjajaran, Vol. 10 No. 2, (Juli 2008), hlm. 82

[2] Agustiati, “Sistem Ekonomi Kapitalisme”, Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 1 No. 2, (2009), hlm. 153-154

[3] Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks, An Economic History of Indonesia 1800-2012, (New York: Routledge, 2012), hlm. 73

[4] Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks, loc. cit.

[5] Hendra Kurniawan, “Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870”, SOCIA, Vol. 11 No. 2, (September 2014), hlm. 165

[6] Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks, op. cit., hlm. 46

[7] Mifta Hermawati, “Tanam Paksa sebagai Tindakan Eksploitasi”, AVATARA, Vol. 1 No. 2, (Januari 2013), hlm. 65

[8] Suhardi, “Masuknya Politik Kolonial di Pedesaan dan Pengaruhnya terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Petani Desa (Studi Kasus Residensi Bagelen)”, dalan Media Komunikasi Profesi Masyarakat Sejarawan Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Rekonstruksi, Persepsi Seri 2, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 26

[9] Hendra Kurniawan, op. cit., hlm. 169

[10] Hendra Kurniawan, Ibid., hlm. 170

[11] Suhardi, op. cit., hlm. 29

[12] Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks, op. cit., hlm. 73

[13] Indah Utami, “Monetasi dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Abad XIX”, SEJARAH DAN BUDAYA, Tahun Kesembilan Nomor 1, (Juni 2015), hlm. 54-55

[14] Santi Muji Utami, “Pengaruh Politik Pintu Terbuka terhadap Masyarakat Pedesaan di Jawa”, Paramita, Vol. 21 No. 1, (Januari 2011), hlm. 15

[15] Pramoedya Ananta Toer, Sedjarah Modern Indonesia¸ (Djakarta: Universitas Res Publika, 1964), hlm. 4

[16] Santi Muji Utami, op. cit., hlm. 21-22

[17] Pramoedya Ananta Toer, op. cit., hlm. 6

[18] Abdul Muntholib, “Gerakan Protes Sosial Petani di Jawa pada Masa Kolonial (dalam Perspektif Sejarah Sosial Pedesaan)”, Forum Ilmu Sosial, Vol. 36 No. 1, (Juni 2009), hlm. 75-80

[19] Pramoedya Ananta Toer, loc. cit., hlm. 6

[20] Pramoedya Ananta Toer, Ibid., hlm. 8

[21]Pramoedya Ananta Toer, Ibid., hlm. 8-9


Ardhiatama Purnama Aji, Mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Negeri Semarang 2018

-Ilustrasi: https://mmc.tirto.id/image/otf/700×0/2017/04/06/img_0003b_ratio-16×9.jpg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.