Kasus Fiersa Besari, Krisis Air, dan Ekologi-Politik

Spread the love

Oleh Bagas Yusuf Kausan

*

Pada 17 Oktober kemarin, seorang teman membagikan ulang postingan Story Instagram musisi dan penulis terkenal, Fiersa Besari. Teman berinisial GCP tersebut mengomentari aktivitas ‘Bung’, sapaan akrab netizen untuk Fiersa Besari, yang sedang mengampanyekan acara dengan hastag #JelajahKebaikan, #KebaikanBerawaldariSini, dan #HanyaAQUA[i]. Sementara dalam Instastory yang lain, selain berbicara soal akses air bersih, terbaca pula bahwa acara bertajuk “Kegiatan Konservasi Hulu Hilir PT. Tirta Investama Plant Ciherang 2013-2019” itu disponsori, salah satunya, oleh perusahaan air minum dalam kemasan, Aqua[ii]. Dan Fiersa Besari, sebagai artis yang identik dengan keromantisan, petualangan, dan pecinta alam, dalam konteks ini memang menjadi Influencer yang dibayar oleh perusahaan tersebut.

Postingan Instastory ‘Bung’ pun mendapat respon keras dari masyarakat, terutama yang menilai adanya kontradiksi antara dunia yang ‘Bung’ geluti selama ini (naik gunung, kelestarian alam, dll) dengan Instastory pada 17 Oktober 2019. Namun secara kuantitas, respon semacam ini masih kalah telak dari respon puja-puji terhadap sang idola. Meski demikian, kritik sumir seperti yang dilakukan GCP pun tetap dipertimbangkan. Alhasil pada 18 Oktober 2019, melalui akun instagramnya, Fiersa Besari secara terbuka meminta maaf dan memilih untuk memutus hubungan kerjasamanya dengan pihak Aqua[iii].

Postingan itu pun mendapat banyak apresiasi. Termasuk dari orang-orang yang sebelumnya melontarkan kritik. Di satu sisi, Fiersa memang sangat layak mendapatkan itu. Sebab, tidak banyak orang, terutama publik figur, yang berani mengakui kesalahan, mau mendengar kritik, dan membatalkan kerja sama yang punya nilai ekonomi. Namun di sisi lain, sayang sekali jika kasus ini selesai begitu saja ketika postingan Fiersa telah rilis. Menurut saya, kasus ini justru menjadi pintu masuk yang menarik untuk membicarakan bahwa persoalan air, persoalan lingkungan, bukan semata-mata urusan personal. Namun persoalan struktural, yang oleh karena itu, sangat berkait-erat dengan modus produksi yang dominan hari ini.

 

Krisis Air, Krisis Lingkungan

Belum lama ini media banyak merilis berita soal ancaman krisis air di Pulau Jawa pada 2040 mendatang (lipi.go.id, 07 Agustus 2019; bbc.com, 04 Agustus 2019; suaramerdeka.com, 19 Oktober 2019). Aneka argumentasi soal penyebab krisis air pun bermunculan. Dari degradasi lahan, penyempitan ruang, hingga alasan jumlah penduduk yang tidak bisa lagi dikendalikan. Begitupula dengan solusi penyelesaiannya. Dari mengembalikan fungsi alam, membuat sumur resapan, hingga meminimalisir konsumsi air rumah tangga. Persoalan krisis air ini, dilansir dari bbc.com, mengancam ratusan orang Jawa. Bahkan bisa menjadi bencana yang tak pernah terbayangkan pada masa sebelumnya. Jika benar demikian, ancaman perebutan sumber daya air nyaris menjadi satu keniscayaan.

Ancaman krisis air yang kemudian menciptakan ‘perang’ perebutan sumber daya air, sebenarnya bukan satu hal baru. Pada 1995, Wakil Presiden Bank Dunia, Ismail Serageldin, telah menyatakan bahwa “Jika perang abad ini banyak diakibatkan oleh persengketaan minyak, perang masa depan akan dipicu oleh air”[iv]. Dan persis seperti yang disampaikan Vandana Shiva bertahun-tahun lalu, tanda-tanda hal tersebut memang telah nampak. Bahkan semakin tampak. Terlebih hari ini, angka tahun kapan persoalan itu terjadi sudah muncul ke permukaan. Pemerintah pun sudah mengakui ancaman krisis itu (suaramerdeka.com, 19 Oktober 2019).

Sependek penangkapan saya, persoalan lingkungan, termasuk soal air, hari ini kian diperbincangkan oleh banyak orang. Setidaknya di lingkaran pertemanan saya. Seperti yang terepresentasikan oleh kawan GCP dengan mengkritik postingan Fiersa Besari misalnya. Atau, seperti yang mulai ramai diimajinasikan sebagai solusi krisis lingkungan seperti mengganti sedotan plastik, membawa botol minuman sendiri, atau dengan diet kantong keresek, misalnya. Namun demikian, lagi-lagi sependek penangkapan saya, penyebab dan solusi atas persoalan tersebut pun masih amat personal. Hal ini tergambarkan betul dari perkataan Fiersa Besari (lihat catatan akhir No. 1) bahwa kita, sebagai manusia, sebagai individu, adalah pokok persoalan krisis air dan lingkungan. Dan kita, sebagai manusia, sebagai individu, juga bisa menjadi solusi dari persoalan itu sendiri. Persis di sini, perspektif Ekologi-Politik menjadi penting.

Sebagai pendekatan keilmuan, Ekologi-Politik sebenarnya belum lama hadir di Indonesia. Jika merujuk pada Suraya Arif, pendekatan ini baru eksis pada akhir tahun 1990an. Terutama setelah Presiden Soeharto lengser. Hal ini terkait persepektif Marxisme yang banyak mempengaruhi Ekologi-Politik[v]. Sebab, seperti yang sudah banyak diketahui, rezim militer Soeharto sangat anti terhadap Marxisme. Meskipun itu berbasis keilmuan. Satu hal yang penting. Dalam pendekatan Ekologi-Politik, singkatnya, isu lingkungan seperti erosi tanah pada dasarnya adalah isu politik ekonomi. Begitupula dalam konteks krisis air.

Bagi pendekatan Ekologi-Politk, krisis atau kelangkaan air sering kali bukan realitas itu sendiri, tetapi suatu wacana yang (sengaja) dikonstruksi sebagai alat untuk mengontrol. Sebab, sudah sejak lama air merupakan medan kontestasi akibat transformasi kepemilikan bersama menjadi privat. Seperti paparan menarik Julia Guthman dalam kasus (wacana) krisis pangan, bahwa penyebab krisis pangan, tidak lain adalah konsentrasi produksi di tangan sedikit perusahaan agrobisnis yang sangat menggantungkan diri pada intensifikasi produksi[vi]. Hal serupa terjadi pula dalam konteks krisis air. Penyebabnya, tidak lain adalah konsentrasi penguasaan sumber daya air di tangan kekuatan yang melakukan ekstraksi air dan sangat menggantungkan diri pada aktivitas tersebut. Wujud penguasaan air bisa dalam dua bentuk kekuatan yakni negara dan swasta. Negara melalui PDAM dan swasta, sebagai salah satu contohnya, diwakilkan oleh perusahaan air minum yang membayar Fiersa Besari, Aqua.

Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan Ekologi-Politik, persoalan krisis air, begitupula dengan krisis lingkungan, tidak lain adalah persoalan Ekonomi-Politik. Oleh sebab itu, solusi dari persoalan ini pun harus bersifat struktural dan berpusar pada Ekonomi-Politik pula. Dan bukan justru meletakan persoalan dan solusi krisis lingkungan sebatas sebagai seruan moral, penyelesaian teknis, dan personal. Konsekuensi pahitnya, alih-alih menjadi solusi, pendekatan tersebut justru menyembunyikan aspek ekonomi-politik yang melekat di dalamnya. Seperti yang sudah diperingatkan Bookchin puluhan tahun lalu, dengan melokalisir solusi persoalan lingkungan menjadi urusan personal (Privatization of the environmental crisis), krisis pasti akan berlanjut dan meningkat[vii].

Lalu apa solusi strukturalnya? Nampaknya, catatan Bosman Batubara soal Kooperasi Air di Bolivia perlu dibaca dan disimak lagi[viii]. Mari!

 Catatan Akhir

[i]Dalam Instastory tersebut, terdapat kalimat seperti ini: “Kita bisa menjadi bagian dari masalah. Tapi kita tahu, kita juga bisa menjadi solusi dari masalah. Konservasi dan Penggunaan plastik daur ulang adalah bukti bahwa tidak semuanya soal angka.” (cetak tebal dari saya).
[ii]Dalam postingan Instastory ini Fiersa mengatakan bahwa “Semakin banyak pihak yang berkolaborasi untuk kebaikan, semakin banyak juga yang bisa mendapatkan akses air bersih! Goks! Kebaikan juga bisa sirkuler” (cetak tebal dari saya).
[iii]Lihat postingan Instagram @fiersabesari, 18 Oktober 2019.
[iv]Vandana Shiva, Water Wars: Privatisasi, Profit, dan Polusi, (Yogyakarta: Insist Press, 2003).
[v]Suraya Afif, “Pendekatan Ekologi Poltik: Sebuah Pengantar”, dalam Jurnal Tanah Air Edisi Oktober-Desember 2009, hlm. 22.
[vi]Darmanto, “Krisis Lingkungan, Kapitalisme, dan Tantangan Ekologi Politik”, dalam Wacana No.30 Tahun XV 2013, hlm. 175.
[vii]Murray Bookchin, “Ekologi dan Anarkisme: Kumpulan Esai”, (Salatiga: Pustaka Catut, 2018) hlm. 70.
[viii]Bosman Batubara, “Belajar dari Kooperasi Saguapac dan Revolusi Air Chocabamba, Bolivia: Tata Kelola Air Global”, dalam Gusdurian.net 25 Maret 2014 (Diakses pada 21 Oktober 2019 Pukul 21:47 WIB).

 

 

Sumber Gambar: mdcthereporter.com

2 thoughts on “Kasus Fiersa Besari, Krisis Air, dan Ekologi-Politik

  1. Keren mas,, menarik bgt bahasan artikelnya. Semoga ada titik cerah utk mslh air ini.
    Satu hal,, bahasanya msh “diatas normal” utk org2 awam.. Gx semua pembaca pny intelektual luas, mayoritas hanya org2 awam yg sekedar ingin tau, jd dari segi komprehensif kita agak kurang mengerti dengan bahasa yg dipakai dlm artikel 🙏.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.