Kata Negara, “Kebebasan Milik Semua Orang?” (Edisi Gak Sengaja Nulis)

Spread the love

Oleh Restu Defasella Lista

Kebebasan berpendapat sudah tidak lagi pada ruhnya, ketika kelompok kata tersebut diciptakan. Dari awalnya yang hanya dibatasi oleh hak-hak orang lain, sekarang dirasuki oleh batasan politik pemerintahan. Bahkan, bisa jadi hukum pula. Terbukti era baru kini dimulai, ketika kebebasan berdiskusi sudah digusuri oleh satpam kampus. Karena dianggap sebuah tindakan makar bagi negara dan aparatnya, atau dilemahkan jaminannya oleh hukum yang berpihak pada orang punya kuasa. Jadi harus menunggu berapa kasus yang dibuat tak masuk akal lagi untuk menambah parah pandemi Covid-19 ini?


Barangkali, sudah banyak kasus yang menunjukkan bahwa sesuatu yang seharusnya dianggap normal untuk dilakukan, mendapat ketidakadilan sejak lama. Sebelum Covid-19 ada dan hal itu seperti yang sudah diwariskan secara turun-menurun kepada rezim penguasa. Tetapi bukankah melalui Covid-19 ini, kita semua sadar betapa marah batasan-batasan yang telah diubah secara paksa? Yang mana, hal itu sudah tidak sesuai dengan kodrat kebebasan tersebut ketika diciptakan awal mula. Pola pikir yang luas kemudian disempitkan, oleh dirinya sendiri, oleh keadaan, atau bahkan oleh tekanan. Tujuannya satu, untuk menempatkan diri di posisi paling aman. Hingga yang tersisa hanya yang memilih bertahan, mempertahankan pandangan, memperluas wawasan, dan memperkuat kedudukan. Barangkali pula, jumlah kuantitatif orang-orang–yang memilih pada posisi ini–membuat orang yang punya kuasa merasa akan tetap menang jika dilawan, menolak kenyataan bahwa orang-orang yang bertahan tersebut akan tetap ada dan berlipat ganda.


Kata negara, rakyat bebas berpendapat, berekspresi, berserikat, maupun berkumpul, tetapi kata rakyat, hanya pemegang jabatan di susunan struktural negara yang dibebaskan melakukannya. Belum pernah dijumpai pada era baru ini rapat parlemen para–yang katanya–dewan perwakilan rakyat dibubarkan oleh aparat kepolisian, padahal yang dibahas sering berdampak secara langsung bagi rakyat, malahan terlalu nyata buruknya. Yang sering terjadi adalah elemen aksi ditahan oleh kepolisian, bahkan dijatuhi hukuman dengan dalih menyebabkan kerusuhan. Aktivis kritis diteror atau bahkan dihilangkan dari kehidupan, sebab pandangannya dianggap beraliran, tindakan represi terhadap mahasiswa yang mencoba mengulik kebenaran demi tercapainya keadilan.


Barangkali, universitas yang merupakan ruang akademik mencakup kebebasan meneliti, mengkaji, dan mempelajari sesuatu untuk meningkatkan intelektual akademisinya, sudah tidak independen lagi. Barangkali pula, universitas sudah diintervensi dan dikontrol oleh pemerintah dengan dalih ketergantungan dana yang diberikannya. Atas dana yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kewajiban negara untuk memberikan pendidikan seperti tersebut dalam Undang-Undang, termasuk menghidupi Universitas. Atau barangkali lagi, birokrasi Universitas menggunakan Undang-undang kampus secara dangkal untuk menutup rapat-rapat pintu kebebasan akademik di lingkup kampus tersebut.


Beralih dari lingkungan Universitas yang kebebasan akademiknya telah tergadaikan, pemecatan, penghilangan, dan segala bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan kemanusiaan terhadap elemen buruh akibat memperjuangkan haknya pun masih marak dimana-mana. Ketika tuntutan pabrik telah dituntaskan, kewajiban telah dilaksanakan, lalu hak yang didapat tidak sesuai kesepakatan, menuntut lebih oleh mereka dianggap sebuah kesalahan. Sampai semua pun akhirnya tersadar, tidak ada kebebasan bagi rakyat hari ini, yang ada hanya kebebasan orang yang punya kuasa untuk terus-menerus melahap kekayaan negara dan terus memperkokoh kedudukannya pada posisi paling aman bahkan paling nyaman, menempatkan rakyat pada kelamnya ketertindasan, sekaligus membuat para mulut-mulut keberanian terpaksa bungkam.


Di dunia maya pun demikian, tokoh yang berperan dan konteks yang dipermalahahkan hampir sama, yaitu orang yang punya kuasa dan kebebasan berpendapat yang diharamkan ada. Kerap sekali pengguna dunia maya yang mencoba mengatakan pendapat atau kebenaran diserang menggunakan Undang-Undang ITE sebagai dasar pedoman. Sering ditemui alasan sebenarnya adalah karena apa yang ditulisnya atau apa yang dipublikasikannya dianggap berbahaya pada kaum-kaum tertentu. Tak sedikit pendapat yang sebenarnya layak untuk dikemukakan diputar balik, dibuat tak masuk akal, kemudian dianggap tidak layak, lagi-lagi karena adanya postingan tersebut membahayakan kedudukan, kedudukan yang tidak hanya berbicara perseorangan.


Negara seharusnya mendukung terhadap kebenaran yang harus diungkapkan dan keberanian yang harus terus-menerus ditularkan. Karena negara ini butuh banyak elemen untuk saling menjalankan sistemnya secara beriringan, bukan satu sisi yang kuat terhadap satu sisi yang lemah bertindak menjatuhkan. Tentang kebebasan individu yang harus senantiasa dijaga dan diselaraskan sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang sebenarnya.


DAFTAR PUSTAKA
https://amp.kompas.com/edukasi/read/2012/05/05/1237102/-Edukasi-News?page=2
https://www.suara.com/news/2020/05/30/215258/diskusi-cls-ugm-dituding-makar-mahfud-md-enggak-juga
https://www.suara.com/news/2020/03/03/143512/dua-kali-keguguran-buruh-aice-dipecat-gara-gara-ikut-demo
https://www.merdeka.com/peristiwa/dipecat-usai-ikut-demo-may-day-buruh-gelar-tahlilan-di-pengadilan.html
https://news.detik.com/berita/1676440/dipecat-karena-dirikan-serikat-karyawan-40-buruh-demo-ke-ilo?9911012=
https://tirto.id/banjir-kasus-pasal-karet-uu-ite-sepanjang-2019-eo4V

-Ilustrasi: elsaonline.com

Restu Defasella Lista, Mahasiswi Universitas Negeri Semarang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.