Kebebasan Akademik ?

Spread the love

Oleh Tri Bagus Suryahadi dan Bagas Yusuf Kausan

 

“….Jika pihak kampus tak lagi mampu mengembangkan sikap kritis akademis, maka esensi sebagai kampus akan hilang”. – Herlambang P. Wiratraman

Kurang lebih, seperti itulah penggalan kalimat yang dikemukakan Herlambang P. Wiratraman (Dosen FH Unair) selaku pembicara dalam diskusi yang berlangsung di Kedai Kopi ABG, Patemon, rabu malam (28/9). Diskusi yang mengambil tema “Kebebasan Akademik” ini berlangsung hangat. Diskusi yang dimoderatori oleh Syukron Salam—yang juga merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang—dihadiri oleh para akademisi dan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai universitas.

Tema diskusi mengenai kebebasan kampus kali ini, menjadi semacam oto-kritik yang tajam kepada para elemen-elemen kampus—terutama pihak birokrat kampus, yang dewasa ini kian sering melangsungkan pembubaran diskusi, maupun penjegalan kebebasan berekspresi, yang merata terjadi di berbagai kampus di Indonesia. Selain itu, diskusi ini pun menyasar kritik terhadap mahasiswa dan dosen di pihak lainya. Dalam dunia organisasi kampus kini misalnya, banyak organisasi internal maupun eksternal kampus yang terlalu sibuk dengan acara-acara diluar koridornya sebagai kaum intelektual—yang berkecimpung di dunia akademik. Acara-acara diskusi kritis tak lagi menjadi primadona mahasiswa, dalam mengisi waktu luangnya, ditengah kepadatan dunia perkuliahan. Lebih parahnya lagi, praktik-praktik politik praktis mulai menjamur di dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan, yang hanya menciptakan generasi-generasi oportunis.

Selain itu, diskusi malam itu pun menyasar kritik terhadap dosen-dosen yang gemar menjadi saksi ahli dalam pengadilan—yang tentunya, mendapat komisi yang cukup besar. Kasus semacam dosen UGM yang menjadi saksi ahli pendirian pabrik semen di Rembang, juga dosen-dosen lain yang menjadi saksi ahli di beragam kasus yang menyeret banyak perusahaan—tak luput menjadi sasaran pembahasan Herlambang P. Wiratraman—yang juga sedang melangsungkan penelitian terkait kebebasan berekspresi di lingkungan akademik. Kekayaan informasi dan data, secara tidak langsung turut meramaikan diskusi yang berlangsung di Kedai Kopi Abg tersebut.

Meski begitu, kita cukup dilegakan dengan tetap eksisnya para pegiat, dosen, dan mahasiswa yang tetap berfikir selayaknya seorang intelektual. Namun, para pegiat-pegiat kebenaran ini belum bisa menggelorakan kebebasan bereksperinya secara luas. Terutama sekali hal ini diakibatkan oleh  rezim penguasa yang ditiap-tiap generasi memiliki caranya masing-masing, agar tak mengusik kondisi nyaman mereka—yang dalam hal ini, diwakili oleh birokrat kampus, yang bekerjasama dengan ormas-ormas reaksioner lainya. Tekanan-tekanan politis, tentu dijadikan alasan pihak penguasa (baca:birokrat kampus), tanpa mempertimbangkan konsep akademis yang terkandung dalam konsep akademik itu sendiri.

Tentu telah banyak kita dengar, perihal pemberitaan mengenai pengekangan, pembatasan, intimidasi, dan banyak kemacetan-kemacetan yang dilakukan rezim kebenaran (penguasa) terhadap kebebasan akademis kampus. Pada diskusi rabu malam itu pun, bermunculan testimoni-testimoni dari para aktivis kritis dari berbagai kampus. Mulai dari pelarangan kegiatan-kegiatan kritis, seperti pemutaran film sejarah, diskusi terkait ‘65, diskusi LGBT, diskusi pemikiran alternatif dan agenda-agenda diskusi sensitif lainya, yang konteksnya secara keilmuan sah untuk diselenggarakan. Pelarangan ini didasari dengan alasan akan ada ancaman-ancaman yang mana mengancam politik, stabilitas, kemapanan dan keamanan nasional.

Untuk kasus ’65 misalnya, pengakuan pertanggungjawaban yang tak kunjung dikeluarkan oleh negara, dan pembohongan-pembohongan yang terus saja disebarluaskan, menjadi motivasi para mahasiswa untuk bertindak idealis terhadap dunia keilmuannya, yakni mencari kebenaran baik untuk diri pribadinya dan untuk masyarakat yang selama ini mengalami pembohongan terselubung atas sejarah masa lalunya. Mahasiswa sebagai agen intelektual, sudah menjadi tanggung jawabnya dalam mencerahkan masyarakat dengan menyebarluaskan fakta-fakta yang selama ini dianggap tabu pihak penguasa. Namun lagi-lagi, acara diskusi sejarah—terutama terkait tragedi 1965, selalu saja mendapat kecaman yang terkadang berujung pembubaran.

Penyebarluasan kebenaran oleh mahasiswa ataupun para pegiat intelektual ini, telah banyak terungkap dalam sejarah panjang pergerakan kemahasiswaan. Dalam diskusi tersebut, dibandingkan pula mengenai upaya pembungkaman di masa Orde Baru dan Pasca-Orde Baru. Tindakan sangat represif dengan peran angkatan bersenjata didalamnya—yang dilakukan secara sentralistik—menjadi langkah yang diambil rezim Orba dengan alasan demi kestabilan politik dan keamanan. Bagaimana militerisme begitu kuat dibangun secara sistematis, begitu pula pendisiplinan atau lebih tepatnya pemaksaan pendisiplinan yang justru membungkam mahasiswa, melemahkan kualitas mahasiswa sebagai kaum intelektual. Pasca runtuhnya Orde Baru pada 1998, penggunaan militer tak lagi menjadi alat pengekangan, meski tak sepenuhnya keterlibatan militer hilang. Kini pembungkaman-pembukaman dilakukan jauh lebih sistematis dengan liberalisasi di berbagai aspek. Dalam perguruan tinggi, ada peran otonomi kampus yang mana dilakukan secara terorganisir untuk menekan agenda-agenda kritis terhadap birokrat. Membuat pemudaran akan sikap kritis, yang mana telah berjalan dengan agenda-agenda yang me-nina-bobo-kan mahasiswa. Ditambah lagi peran “preman-preman” kampus yang membatasi konsep berfikir bebas. Jika mahasiswa kritis tidak segera mengambil tindakan, apa bedanya kondisi sekarag dengan ketika rezim militeristik Orba berkuasa?

Dewasa ini tindakan-tindakan represif mulai nampak lagi. Berbagai kerusuhan antara aparat dan mahasiswa dalam agenda-agenda diskusi—disamping bedah buku dan film—telah menjadi perbincangan hangat dalam dunia pergerakan mahasiswa. Pembubaran acara pemutaran film Senyap di daerah-daerah beberapa waktu lalu bahkan menjadi headline nasional.

Dengan kondisi demikian, apakah yang selayaknya dilakukan? Apakah hanya diam ditelan pengekangan? Ataukah melakukan perlawanan? yang tentunya dengan cara-cara cerdas sebagaimana yang kaum intelektual mesti lakukan. Maka disinilah pentingnya untuk tak lagi acuh terhadap pengekangan kebebasan akademik, pembredelan pengungkapan kebenaran sejarah, dan bagaimana peristiwa-peristiwa kelam yang pernah menjadi tinta hitam di antara sesama anak bangsa, tak lagi terulang. Bukankah itu pula esensi dengan adanya sejarah?

Lalu, diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dengan beragam penawaran-penawaran solusi. Ada yang mengatakan jika semua elemen yang termarjinalkan dalam konteks yang lebih luas, perlu bersatu bersama mahasiswa. Solusi yang cukup berani sebenarnya, namun terlampau sulit mengimplementasikannya, dikarenakan di lingkup kecil saja (kampus), kebebasan begitu ditekan, apalagi ini yang lingkupnya nasional. Ditambah lagi dengan perbedaan perspektif di masing-masing kaum marjinal dan kaum intelektual. Ada pula opini lain dengan secara kontinyu mengadakan agenda-agenda kritis terhadap isu-isu HAM, kejahatan masa lalu, tema-tema kritis dan isu-isu kemanusiaan lain.

Nampaknya, pendapat kedua ini lebih dapat diterima, namun diskusi seperti apakah yang diharapkan, ini jadi satu soal. Beragam komunitas-komunitas diskusi menjadi sarana dalam proses pencerahan ini. Agenda-agenda yang diselenggarakan komunitas-kominitas ini sedikit banyaknya telah mampu mencerahkan para pencari ilmu yang tidak didapat di bangku perkuliahan. Diskusi-diskusi ini pun tak sekedar penyelenggaraan satu dua diskusi, setelah itu habis. Paradigma keberhasilan penyelenggaraan sebuah acara diskusi juga tak perlu menjadi hal yang didewakan. Jika ini terjadi apa bedanya dengan EO? Kemudian, esensi mengenai bagaimana reproduksi wacana ini berlanjut— menjadi tujuan utama— meski penuh dengan resiko intimidatif. Keberlanjutan wacana-wacana ini penting sekali dalam menapaki kehidupan bangsa ke depan. Semoga []

*Tulisan ini merupakan catatan atas diskusi yang berlangsung di Kedai Kopi Abg, Gunungpati, Semarang, dengan tema “Kebebasan Akademik Pasca Orde Baru”.

Gambar: Kalamkopi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.