Kenangan, Puasa, dan Moralitas Politik

Spread the love

Oleh Ardhiatama Purnama Aji

Pada bulan Maret lalu, penyakit Covid-19—lewat virus corona—mulai menular secara luas di Indonesia. Imbasnya, universitas tempat saya belajar meliburkan perkuliahan hingga 2 Juni 2020. Saya pun pulang kampung seminggu setelah pengumuman libur, lalu menjalani kehidupan yang berbeda di kampung. Biasanya, kerjaan saya cuma rebahan, ngentasi memean, ncuci piring, dan ngeronda sekali dalam tiga malam. Berita kemalingan kerap terdengar di kampung yang saya tinggali, bisa jadi karena banyak orang putus kerja dan tidak punya uang di luar sana (paling ini dampak corona lagi).

Keadaan yang demikian kadang membikin saya merasa bosan dan sepi, apalagi ketika sendirian di kamar. Saya rindu kekasih saya, Shinta Hayu. Saya rindu kawan-kawan Kalamkopi dan Moeda Kerdja. Saya rindu kawan Rombel Ilmu Sejarah 2018 A. Saya rindu kawan-kawan indekos Graha Prasetya. Sungguh memerihkan! Untuk melipur lara, memori saya pun mengembara ke Ramadan tahun lalu. Jadi, izinkanlah saya membawa kawan-kawan pembaca flashback. Wuuuuuuus!

Apa yang saya bahas dalam tulisan ini bermula pada hari Selasa, ketika saya mengikuti kuliah Historiografi Indonesia yang diampu oleh seorang dosen (sebut saja Pak Baba). Sebelumnya, Komting rombel saya (sebut saja Toto) menyampaikan bahwa pada mata kuliah Historiografi Indonesia, saya bersama teman-teman kelompok 1 akan memantik diskusi mengenai Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Singkat cerita, kami pun memulai diskusi di ruang C2-314 pada pukul 11.00 WIB kurang sedikit. Uh she up!

Di tengah diskusi, Pak Baba datang, lalu duduk beberapa saat. Tiba-tiba, ia memotong diskusi dengan menagih tugas berupa makalah kepada kelompok kami. Ia menganggap pengumpulan makalah tersebut merupakan tanggung jawab moral yang harus kami penuhi. Moral? Ucapan Pak Baba itu membuat saya geram.

Kemudian, saya melontarkan pertanyaan rak mutu, “Moral itu apa Pak? Baik dan buruk? Benar dan salah?”

Ia menjawab kurang lebih seperti ini, “Ya semacam itu. Sebagai mahasiswa, (kalian) harusnya paham atas posisi dan peran kalian.”

Saya pun membalasnya kembali dengan pertanyaan, “Ada teman saya yang tidak bisa kuliah di sini karena UKT-nya mahal, Pak. Apakah pemerintah atau pihak kampus sudah memenuhi tanggung jawab moralnya?”

Ia pun menandaskan dialog dengan pernyataan, yang intinya, ia tidak mau membicarakan perihal politik dan hanya mengikuti perkembangannya saja. Ia berdalih, moralitas di bidang politik terlalu dipaksakan. Akan tetapi, apakah yang disampaikan bapak dosen ini bisa diterima?

Merujuk pada KBBI, moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima oleh umum seperti perbuatan dan sejenisnya. Keadaan politik di Indonesia dewasa ini memang memungkinkan terjadinya politik ijon, dan barangkali secara moral, itu sangat dilematis dihadapi oleh pelaku-pelakunya. Ini pasti gara-gara nonton pilem Sexy Killers! Kita patut menduga bahwa kesejahteraan umum dapat dikorbankan demi kepentingan korporat di dalam politik ijon itu.

Menurut Agus Sudibyo dalam Politik Otentik, pada era modern, praktik politik secara jamak didasarkan pada kategori yang sama sekali anti-politik, seperti pemaksaan, kekerasan, penyeragaman, dan penundukan. Namun kita sebaiknya bersikap fair dalam menghadapi hal tersebut. Dengan kata lain, kita perlu mempelajari apa hubungan politik dengan moralitas, sebelum menghakimi bahwa disiplin ilmu ini memiliki moralitas yang dipaksakan.

Sejak zaman Yunani Kuno, etika dan moral sudah menjadi sesuatu yang inheren atau terikat dengan politik. Ungkapan ini sesuai dengan Plato dan Aristoteles punya teori mengenai politik, bahwasanya politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Tapi itu kan dulu, ya nggak, Gaes? Wkwkwk.

Lambat laun, manusia mengalami banyak perubahan sosial. Kini, kita sedang vis-a-vis dengan era digital dan society 5.0. Hal itu ditandai dengan dimulainya penggunaan media berbasis daring secara lebih intensif dalam kehidupan manusia. Lalu, dibarengi pula oleh keadaan masyarakat beserta wujud kesejahteraannya yang makin kompleks.

Kondisi masyarakat yang kian kompleks ini mendorong kita untuk mengembangkan moralitas politik paling pas. Will Kymlicka, dalam Filsafat Politik Kontemporer, menganggap utilitarianisme sebagai moralitas politik paling relevan dewasa ini. Utilitarianisme mengacu pada kebahagiaan (happiness) dan kesejahteraan (welfare) setiap manusia tanpa terkecuali. Moralitas politik ini bisa dibilang cukup menarik karena mempunyai dua ciri: lebih rasional sebab tak berdasarkan kehendak Tuhan (atau entitas metafisik lain) dan konsekuensialisme-nya.

Meski begitu, utilitarianisme mempunyai kelemahan yang terletak pada penerapannya. Utilitarianisme sulit diwujudkan secara komprehensif karena—pada dasarnya—terdapat perbedaan makna kesejahteraan bagi setiap individu. Hal itu mengakibatkan kesejahteraan umum sukar dipenuhi. John Rawls pun menanggapi kelemahan tadi dengan solusi alternatif yang ia namai “kesepakatan kontrak”. Sependek yang saya tahu, dengan kesepakatan kontrak, penegakan beserta pengurangan kesejahteraan setiap orang bisa dilakukan, dan sebisa mungkin, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berikutnya, apa yang seharusnya kita lakukan?

Saya tidak berharap tulisan ini bisa serta-merta mengubah pemikiran kawan-kawan pembaca. Namun setidaknya saya bisa bercerita sedikit tentang upaya sok-sokan saya dalam menerapkan utilitarianisme pada bulan puasa ini. Sekalipun beberapa orang melabeli saya ateis, saya ingin lebih bertakwa kepada Sang Hyang serta berbuat kebaikan, entah di sekitar tempat saya ngekos, di rumah, atau pula di kampus. Hal itu saya upayakan tidak untuk sekadar mengikuti trend ala-ala Ramadan yang acap booming di tengah masyarakat, tapi untuk memupuskan salah satu buah pikiran saya. Kadang, saya merasa tak berguna bagi manusia lain di sekeliling saya. Dengan berpuasa, saya mencoba untuk menahan hawa nafsu dan meminimalisasi perbuatan yang mengurangi “kesejahteraan” orang lain. Sekiranya inilah tindakan moral yang bisa saya lakukan secara konkret.

Ya begitulah indahnya kehidupan Ramadan saya tahun lalu, Gaes. Saya hanya ingin tetap menerapkan itil, eh, utilitarianisme kembali, walau di tempat yang berbeda dan keadaan yang bersalin rupa pula. Maka, izinkanlah saya kembali berkegiatan ala kadarnya di kampung, dan sebisa mungkin, tidak mengurangi kesejahteraan orang lain. Terima kasih sudah mau membaca curcol saya kali ini. Heuheu.

 

Ardhiatama Purnama Aji, Mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Negeri Semarang 2018

 

-Ilustrasi: 123rf.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.