KERAN UNTUK BANDIT

Spread the love

Oleh Eko Santoso

Krisis dan tekanan politik dari dalam dan luar negeri yang melanda Indonesia di tahun 1997-1998, pada akhirnya menjadi titik balik runtuhnya masa Pemerintahan Orde Baru. Gegap gempita mewarnai langit dan bumi Indonesia akan adanya perubahan baru yang lebih menjanjikan untuk masa depan yang lebih baik, dijalankan melalui agenda “Reformasi”. Namun nyatanya “Reformasi” yang dijadikan agenda utama dalam menatap perbaikan, justru berjalan menyengsarakan. Sejak “Reformasi” dimulai yang terjadi adalah pemberian “jembatan emas” bagi penetrasi dan perluasan kepentingan asing dalam ekonomi Indonesia.

Amandemen terhadap undang-undang dasar dan munculnya undang-undang serta peraturan pemerintah diwarnai dengan semangat liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi yang pada akhirnya memberikan jalan seluas-luasnya bagi kekuatan-kekuatan asing untuk mendominasi perekonomian di Indonesia. Sekilas ada beberapa contoh undang-undang maupun peraturan pemerintah yang dengan gamblang berlainan dengan konstitusi kita, yakni UUD 1945. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1999 menyebutkan bahwa pihak asing berhak memiliki 99 persen saham di perbankan Indonesia. Akibatnya Indonesia menjadi negara paling liberal disektor perbankan. Kemudian di tahun 2008, total pihak asing menguasai 47,02 persen perbankan di Indonesia, yang berselang tiga tahun kemudian, tepatnya tahun 2011 kepemilikan asing meningkat menjadi 50,6 persen dari total aset 3.065 triliun (Litbang Kompas).

Dari sisi minyak dan gas (migas) liberalisasi direalisasikan dengan munculnya undang-undang nomor 22 tahun 2001, yang isinya dimana Pertamina sebagai BUMN diberlakukan sama dengan pihak swasta dan asing. Pertamina bahkan diharuskan untuk bersaing memperebutkan tender dalam pengelolaan migas milik negara sendiri, dengan pihak swasta-asing sekalipun. Ditambah lagi Pertamina dilarang untuk melakukan kegiatan pengelolaan migas dari hulu dan hilir sekaligus. Sangat lucu bila kita amati dimana pemerintah justru mempersulit dirinya sendiri dalam upaya pengelolaan migas dan justru secara cuma-cuma memberikannya kepada pihak swasta dalam hal ini pihak asing. Akibatnya menurut data Dirjen Migas (2010), Pertamina dan mitra nya hanya menguasai 16 persen dan sisanya dikuasai asing dalam hal produksi migas. Dari total penguasaan asing di sektor migas tersebut, sebanyak 70 persen nya merupakan  perusahaan asal AS.

Sementara di sektor penanaman modal asing,  keluarnya Undang-undang nomor 25 tahun 2007 seakan melegalkan negera ini makin dalam untuk dikuasai asing. Di dalam undang-undang ini berlaku asas yang sama antara investor domestik dan investor asing. Undang-undang yang seharusnya diarahkan untuk memberikan jaminan bagi para investor ini justru dalam beberapa pasal meminggirkan kepentingan rakyat Indonesia. Misalnya pihak asing diberikan hak atas kepemilikan tanah lebih panjang, serta jaminan kebebasan untuk mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak-pihak yang diinginkannya, atau diizinkannya pihak asing untuk memiliki saham mayoritas yang menguasai hajat hidup orang banyak, diberikannya hak-hak istimewa kepada investor asing melalui perjanjian dengan negara, dan dibebaskannya bea masuk impor barang modal. Ditinjau dari kadar liberalnya UU PMA (Penanaman Modal Asing) ini, seakan memperlihatkan kecenderungan jauh lebih liberal nya UU PMA, dibanding aturan WTO (World Trade organization) sendiri.

Pada akhirnya transisi demokrasi di Indonesia telah melahirkan efek samping yang berbahaya, yakni terbukanya peluang asing dalam mengeruk kekayaan negeri ini sebanyak mungkin dan sudah barang tentu akan mendominasi ekonomi di negara kita tercinta. Ruang-ruang yang diberikan oleh para pemegang kebijakan tertinggi negeri ini untuk mereka, seakan menjadi jaminan legal-formal yang akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pihak asing untuk mencengkram kita lebih dalam, sedangkan kita diharuskan untuk hanya menjadi penonton setia.

Sudah barang tentu dibalik ini semua ada aktornya. Ketergantungan kita terhadap IMF untuk mengatasi krisis, pada akhirnya harus memakan tumbal yang sepadan. Pemaksaan terhadap liberalisasi ekonomi Indonesia terlihat jelas dalam setiap kebijakan yang diambil oleh para petinggi negeri. Bila sudah demikian, kita hanya akan terus dipaksa untuk mengikuti kepentingan mereka, dan para petinggi negeri hanyalah boneka semata.

Gambar: Orangbiasaji.net

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.