Komodifikasi Artis di Panggung Politik

Spread the love

Oleh Danang Puji Atmojo

Kontestasi politik di Indonesia selalu menampilkan hal-hal unik dan baru, seolah tak ada habisnya untuk dikaji. Termasuk fenomena artis yang mengadu nasib menjadi politisi. Begitulah kiranya melihat fenomena belakangan ini, di mana banyak artis yang berbondong-bondong menjadi politisi.Mereka yang awalnya mengisi semerbak layar kaca kini sebagian dari mereka telah nangkring di kursi-kursi eksekutif dan legislatif.Sebut saja Eko Patrio, Tantowi Yahya, Anang Hermansyah, Rano Karno, Pasha Ungu, dan masih banyak lagi.

Fenomena di atas menunjukan adanya proses komodifikasi. Sejalan dengan pendapatVincent Moscow (1996), komodifikasi merupakan proses transformasi barang, jasa dan seseorang beserta nilai gunanya menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar.[i]Dalam konteks ini, munculnya artis dalam gelanggang perpolitikan dengan bermodalkan ketenaran yang dipertarungkan dimaknai sebagai sebuah komoditas yang diperjualbelikan dalam pasar politik. Proses ini dapat diartikan sebagai praktik komodifikasi artis dalam dunia politik.

Popularitas mereka yang menjajikan, menjadi komoditas bagi partai politik untuk meraup suara yang besar dalam pemilu.Hal ini semakin dipertegas dengan kecenderungan pemilih yangtidak melihat kapasitas, serta cenderung mengedepankan popularitas dalam menentukan pilihannya.Fenomena ini bisa dilihat sebagai salah satu wujud kemunduran demokrasi di Indonesia.Di lain hal, berbondong-bondongnya artis masuk dalam kanal politik juga dapat dipandang sebagai kritik terhadap partai politik yang gagal mencetak kader-kadernya untuk diusung maju mengisi lini-lini yang sudah semestinya. Sebagaimana data yang dipaparkan olehkumparan.com, Selasa (4/12/2019), terdapat 91 caleg artis DPR RI di Pileg 2019 yang berasal dari kalangan artis baik model, musisi, pedangdut, pemain film, penyanyi, dan sebagainya.[ii]

Dahulu, pada era Soekarno dan Orde Baru artis hanya digunakan sebagai pemanis dalam dunia politik.Kemudian praktik ini masif pada era reformasi dan semakin berlanjut hingga sekarang (Azis, 2004)[iii], bahkan menunjukkan eskalasi yang cukup signifikan. Peran media massa, khususnya layar kaca yang semakin masif hingga memberikan panggung megah bagi para selebriti yang berpolitik. Hal ini berimplikasi pada semakin dikenalnya mereka di kalangan masyarakat ketika televisi bukan lagi menjadi barang ‘mewah’ di negeri ini.Dari sinilah popularitas mereka muncul.

Media sebagai bagian dari popular culture, tak terkecuali televisi yang turut menghiasi keseharian masyarakat,berimplikasi pada adanya proses pengiklananterhadap artis yang menjadi modal utama mereka dalam kontestasi politik. Masyarakat seolah dibius dengan budaya tersebut karena hanya menjadi kosumenhingga memunculkan kesadaran palsu yang membiusnya.

Politik kontemporer cenderung merujuk pada politik elektoral yang membutuhkan popularitas yang diajukan dalam kontestasi pemilu. Maka dari itu, ditariklah artis-artis papan atas yang sudah matang popularitasnya. Dengan popularitas selebriti ini, para artis yang terus eksis dalam dunia pertelevisian dan membintangi sinetron tertentu guna menaikkan prestise di khalayak umum. Ini memudahkan mereka dikenal oleh masyarakat luas, bahkan memiliki fans atau penggemar berat yang notabene berasal dari lapisan bawah. Mereka yang masih awam akan wawasan politiknya dan tidak mengenal calon-calon cagubnya atau calegnya, maka dapat dengan mudah memilih calon dari kalangan selebritas.

Pada pemilu 2019, partai politik dihadapkan dengan adanya persyaratan ambang batas parlemen atau parliementary threshold menjadi empat persen,sehingga banyak partai politik yang merekrut para artis untuk masuk dalam kursinya demi memenuhi persyaratan tersebut.Langkah ini memberikan keuntungan atau simbiosis mutualisme antara kedua belah pihak yaitu parpol-artis. Parpol tentu diuntungkan dari hadirnya selebritas yang bergabung, karena besar kemungkinan modal popularitas dan finansial artis lebih berpotensi daripada caleg-caleg lainnya untuk meraih suara. Sementara bagi artis sendiri, partai telah memberikan jembatan untuk masuk ke dalam dunia politik tanpa harus melewati tahapan-tahapan seperti kader partai pada umumnya.Eksistensi artis yang kerap wira-wiri di dunia pertelevisian untuk sekadar main film, sinetron, atau menjadi bintang tamu dalam talkshow hingga menjadi artis pada iklan produk tertentu yang menjadikan masyarakat mudah untuk mengenalinya. Oleh karena itu, mereka tidak perlu repot-repot untuk mengeluarkan kantong yang besar guna mengkampanyekan dirinya atau menekan personal branding kepada khalayak umum.

Sebelumnya, dilansir dari tirto.id, Kamis (2/5/2019), Lucius Karus dari Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengungkapkan bahwa tidak ada secercah harapan dari mereka untuk bisa memberikan prestasi baru bagi DPR RI. Lucius merasa sulit untuk beraharap lebih. Tidak mungkin ada dorongan yang memungkinkan perubahan muncul dari parpol di parlemen yang tidak punya komitmen untuk bekerja. Kehadiran artis rasanya tidak memberikan dampak apa-apa. “Apalagi nampaknya keterpilihan artis pada pemilu serentak kali ini bukan faktor kapasitas maupun kapabilitas figur, tetapi lebih karena popularitas mereka,” imbuhnya.[iv]Pernyataan dari Lucius tidak bisa dianggap sebagai angin lewat saja, ini ada benarnya.

Data menurut kompas.com, Senin (23/9/2019), kini tercatat  ada 14 artis yang melenggang ke Senayan[v]. Sebelumnya mereka semua artis mentereng dalam karir selebritasnya.Pertanyaannya kemudian adalah apakah keberhasilan mereka  sebagaiartis sekaligus politisi prematur akan menjamin keberhasilan dalam menjalankan tugasnya yang tentu tidak hanya sekadar sebagai hiburan semata tetapi ada ‘nasib’ rakyat yang dipertaruhkan.

Artikel ini setidaknya (semoga) memberikan kesadaran bagi pelbagai khalayak.Kesadaran untuk tidak menyia-nyiakan suara pada pemiludengan memilih tanpa menggunakan rasionalitas dan mengabaikan kapasitas dalam menentukan pilihan.Sebab dalam konteks perpindahan profesi, yang diharuskan melibatkan perasaan, pengorbanan yang besar, dan pekerjaan secara esensial menyangkut hidup orang banyak tidaklah mudah. Kalau Anda ingin menjadi ahli membuat kue, mungkin bisa ditempuh dalam beberapa hari. Itu pun dengan risiko kegagalan paling hanya kue menjadi bantat atau gosong. Tetapi, kalau Anda ingin mendapatkan kemampuan mengurus jutaan orang dengan risiko makin meluasnya pengangguran dan hancurnya kesejahteraan atau bahkan runtuhnya sebuah bangsa, tentu Anda memerlukan waktu yang lama untuk menjadi kampiun di bidang itu (Firrnan Noor, 2015)[vi]. Pemilu 2019 sudah berlalu tapi masih ada pemilu-pemilu berikutnya, semoga pemilih tidak jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya.

Catatan Akhir

[i]Yulianti, Tika. (2016). KOMODIFIKASI MEDIA CETAK: ANALISIS EKONOMI POLITIK PADA MEDIA INDONESIA. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

[ii]https://kumparan.com/kumparannews/daftar-91-caleg-artis-dpr-ri-di-pileg-2019-1q3BDfE9tCR

[iii] Ni’mah Manzilatun. (2015). TRANSFORMASI SELEBRITI MENJADI POLITISI: URGENSI PERSONAL FRONT DALAM RANAH SOSIAL. Jurnal INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 2. Desember 2015.

[iv]https://tirto.id/caleg-artis-lolos-ke-senayan-apa-yang-bisa-dihasilkan-dnvQ

[v]https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/23/092449065/infografik-daftar-14-artis-yang-jadi-anggota-dpr-2019-2024

[vi] Noor, Firman. (2015). Quo Vadis Demokrasi Kita: Sebuah Respons terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. Jakarta: RMBOOKS.

 

Gambar: http://waspada.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.