Kontestasi Pemakaian Jilbab di Semarang Tahun 1980an (Bagian 2)

Spread the love

Oleh Tri Bagus Suryahadi

 

  1. Hubungan Islam dan Negara

Pemerintahan Suharto lahir atas dasar konflik berdarah terburuk dalam sejarah bangsa Indonesia. Tahun 1965 adalah periode yang menggambarkan beragam narasi tragis dan menjadi noda kelam dalam historiografi bangsa Indonesia. Di tengah konflik antar masyarakat (utamanya kalangan Islam dan komunis), yang diperparah dengan ikut campurnya negara dalam konflik tersebut, Suharto muncul menjadi figur—yang dalam narasi subjektifnya sendiri—sebagai “juru selamat” bagi penyelesaian permasalahan nasional.

Sayangnya harga mahal yang harus dibayar adalah ratusan ribu korban nyawa yang menjadi anggota PKI ataupun berafiliasi dengan PKI dan para simpatisannya.Belum lagi para tahanan politik (tapol) yang didiskriminasi bertahun-tahun sepanjang rezim 32 tahun. Guna meredakan konflik berkelanjutan, Suharto menancapkan nalar militeristik dalam pemerintahannya yang mendorong adanya stabilitas secara politik agar tujuan negara, dalam hal ini pembangunan, bisa tercapai. Maka atas dasar tujuan negarademokrasi tidak berkembang.Kemudian, partai-partai Islam yang menjadi “musuh utama” pemerintah, menjadi pihak yang selalu berseberangan dalam hal ini menjadi oposisi, namun tak mampu berbuat banyak.

Sikap demokrasi militeristik pemerintahan Suharto tidak hanya diterapkannya secara politik, dengan penobatan Golkar dan ABRI yang secara tersistem selalu menguasai parlemen dan menjadi “tangan kanan” pemerintah, sehingga hal ini menimbulkan hubungan yang konfrontatif dengan kekuatan Islam pada masa awal pemerintahannya. Namun dalam bidang kebudayaan, pemerintahan Suharto juga membawa apa yang disebut sebagai “proses pembudayaan” menjadi bangsa Indonesia.

Tod Jones menjelaskan bahwa pemerintahan Suharto juga melakukan pembangunan pada ranah budaya dan penguatan identitas nasional. Ia menjelaskan sosok Ali Murtopo yang memegang peran sentral sebagai penggagas nalar pembangunan (developmentalisme) Orde Baru. Jalur-jalur sosialisasi pembangunan budaya terlihat dalam asas kekeluargaan yang perlu diterapkan bagi masyarakat Indonesia. Dimulai pada ranah keluarga, bagaimana (seharusnya) membangun hubungan di dalam keluarga; teks-teks standar untuk mengindoktrinasi anak-anak sekolah tentang bagaimana menjadi anak yang baik dan benar; dan yang terakhir adalah dengan adanya Pendidikan Moral Pancasila (PMP)[i].Dengan proses pembudayaan ini, Suharto mampu meyakinkan masyarakat Indonesia untuk selalu setuju dengan negara. Hal ini pula yang mampu mempertahankan rezim pemerintahannya sepanjanglebihdari 30 tahun.

Islam politik sendiri sepanjang pemerintahan Suharto mengalami beberapa tahapan hubungan dengan negara. Abdul Aziz Thaba mengklasifikasi secara periodik mengenai hubungan Islam-Negara. Tahapan pertama adalah hubungan konfrontatif (1966-1981). Periode ini ditandai dengan kontrol yang lebih kuat terhadap kekuatan politik Islam, terutama kelompok radikal yang dikhawatirkan dapat menandingi kekuatan pemerintah. Berikutnya adalah relasi yang bersifat resiprokal kritis (1982-1985). Pada periode ini hubungan antara Islam dan negara ditandai oleh proses saling mempelajari dan saling memahami posisi masing-masing. Periode ini diawali oleh political test yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyodorkan konsep asas tunggal bagi organisasi sosial politik dan selanjutnya semua organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Dan terakhir adalah hubungan yang bersifat akomodatif (1985-1998). Periode ini ditandai dengan pertumbuhan Islam yang luar biasa. Ditandai dengan banyaknya kalangan santri yang menduduki jabatan penting negara, parlemen, institusi swasta, dan di bidang bisnis. Lahirnya ICMI (Ikata Cendekia Muslim Indonesia) menjadi tonggak penting dalam hubungan akomodatif ini[ii].

Sikap pemerintahan Suharto yang melunak pada kekuatan Islam menjelang tahun-tahun terakhir pemerintahannya jelas bukan tanpa sebab. Bangkitnya gerakan-gerakan Islam kultural yang ditandai dengan makin bermunculannya para intelektual Islam dengan beragam gagasan diantara mereka, telah mampu menaikkan level kalangan Islam untuk turut serta masuk dalam internal birokrat. Belum lagi dalam gerakan kultural, kalangan Islam terus melakukan dakwah-dakwah Islam dan intensitasnya kian membuncah pada tahun 1980-an. Buya Syafi’i Ma’arif menegaskan pula bahwa:

 

Kelumpuhan umat Islam dalam politik tidak berarti kelumpuhan mereka bergerak dalam bidang sosial dan kultural. Justru pada periode kemacetan dalam politik inilah umat Islam punya peluang yang baik sekali untuk melancarkan dakwah Islam dengan sasaran-sasaran yang lebih strategis[iii].

 

Di tengah hubungan yang kian “mesra” antara Islam dan Negara, nalar pembangunan tetap dikampanyekan rezim Suharto. Sebagaimana yang disampaikan Menteri Agama periode tahun 1983-1993, H. Munawir Sadzali. Beliau mengungkapkan bahwa:

Kehidupan beragama di Indonesia makin bergairah dan semarak. [….] Hal ini ditandai dengan kerukunan hidup beragama yang makin meningkat, harmonis dan dinamis. Semakin meningkatnya jumlah tempat-tempat peribadatan dan penyediaan kitab-kitab suci berbagai agama. Peningkatan dalam pelayanan penyelenggaraan haji, dan peranan agama dalam memotivasi pembangunan semakin meningkat sebagai hasil dari keikutsertaan para ulama dan pemuka agama yang berperan sebagai motivator, pengerah dan pengarah peran serta masyarakat dalam pembangunan[iv].

 

Meskipun kutipan berita di atas tidak secara eksplisit mengungkapkan satu agama terkait, namun secara tersirat telah tersampaikan bahwa Islam lah yang tengah mengalami perkembangan di dalam masyarakat. Sampai di sini maka akan nampak pula tujuan pemerintahan Suharto dalam upayanya menggandeng kekuatan Islam secara kultural adalah demi mensukseskan program pembangunan pemerintah. Mengingat Islam selalu menjadi kekuatan besar yang sewaktu-waktu dapat menggulingkan tampu kekuasaan Suharto. Maka, upaya yang dilakukan pemerintahan Suharto adalah dengan memberi perhatian pada Islam dengan  memposisikan Islam sebagai agama ritual yang luhur, dan perlu adanya semangat moral a la Islam yang berkembang di dalam masyarakat. Namun tetap saja hal ini tidak diartikan dengan membiarkan Islam bergerak dengan membawa muatan politis.

Maka sangat wajar jika Islah Gusmian menilai bahwa yang terjadi pada tahun 1980-an mengenai relasi Islam dan Negara bukanlah sebuah hubungan akomodatif, melainkan satu bentuk hegemoni dari rezim Orde Baru untuk menggandeng Islam lewat berbagai penjinakan sekaligus pemanfaatan kekuatan Islam[v].

Pembangunan sarana ibadah (masjid), diputuskannya beberapa undang-undang yang berkitan dengan kepentingan umat Islam, dan masuknya beberapa aktivis Islam dalam jalur-jalur struktural, memang bisa dipahami sebagai bentuk akomodasi negara terhadap (kepentingan) Islam. Namun, realitas politik menunjukkan bahwa negara lewat tangan Soeharto tetap hegemonik dan tidak memberikan ruang bagi pengembangan demokrasi secara nyata. […] Jadi, negara saat itu justru sedang memetik buah formalisme Islam sebagai penopang kekuasaannya[vi].

 

Bagi Abdurrahman Wahid, hubungan akomodatif Islam-Negara yang juga ditunjukkan lewat masuknya kalangan Islam di pemerintahan, sesungguhnya tidaklah strategis bagi umat Islam sendiri. Ia menyamakannya dengan seorang teknokrat yang masuk Bappenas karena tidak mendobrak apapun. Lebih lanjut ia menerangkan bahwa kalangan Islam ini strategis bagi kelompoknya sendiri, namun tidak untuk bangsa[vii].

Upaya pemerintahan Suharto dalam “menjinakkan” kekuatan politik Islam barangkali tidak telepas dari stereotip-stereotip yang cenderung Islamophobic, yang mengatakan bahwa Islam sebagai akar pemerintahan otoriter bagi masyarakat muslim (khususnya di Timur-Tengah) dan memposisikan Islam sebagai agama yang membawa kekuatan politik sejak kelahirannya. Stereotip ini muncul seiring pandangan orientalis dan media massa Barat yang menilai Islam sebagai agama patriarkal, minus konsep kewarganegaraan dan kebebasan.

Ketika gelombang Islamisme meluas, Barat kian mencurigai Islam sebagai anti-demokrasi. Karena, Barat menilai orang Islam telah berprasangka bahwa demokrasi sebagai konstruksi “asing” dan telah menyingkirkan kedaulatan Tuhan[viii]. Untuk merangkul kelompok Islam, nalar berfikir seperti di atas nampaknya mulai digerus pemerintahan Suharto dengan mencitrakan dirinya lebih Islami dari sebelumnya, sayangnya hal ini tidak berimbas pada proses demokrasi yang berkembang.

 

Catatan Akhir

[i]Tod Jones, Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia Kebijakan Budaya Selama Abad ke-20 Hingga Era Reformasi, (Jakarta: KITLV dan YOI), hlm. 148.

[ii]Mukhammad Shokheh, Dari Konfrontasi Menuju Akomodasi Relasi Islam – Negara di Indonesia Masa Orde Baru 1966-1998, (Semarang: Unnes Press, 2008), hlm. 85-116.

[iii]Syafi’i Ma’arif, dalam Alwi Alatas, op.cit.

[iv]Suara Merdeka, 4 Januari 1989.

[v]Islah Gusmian, “Islam dan Rezim Orba: Akomodasi atau Hegemoni?” dalam Asvi Warman Adam, dkk., Soeharto Sehat, (Yogyakarta: Galangpress, 2006) hlm. 148-149.

[vi]Ibid.

[vii]Abdurrahman Wahid, “Intelektual di Tengah Eksklusivisme”, dalam Prisma Edisi Maret 1991, (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 69.

[viii]Asef Bayat, Pos-Islamisme, (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 5.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.