Korupsi yang Tak Selesai

Spread the love

Oleh Danang Cahya Firmansah

Belum lama ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Pahlawan pada 10 November mendatang. Entah mengapa, kini saya agak lupa terhadap hari-hari besar di negeri ini. Untung, kemarin saya segera ingat, saat kawan saya yang PNS pada Senin lalu hendak berangkat upacara. Selain itu, banyak unggahan status dan story di media sosial: Selamat Hari Sumpah Pemuda. Adapula yang menulis: Mengapa pemuda-pemudi Indonesia terlihat lesu dan tak bersemangat? Karena Sumpah Pemuda bertepatan pada tanggal tua.

Unggahan-unggahan itulah yang mengingatkan saya soal Hari Sumpah Pemuda. Mengingatkan saya yang sebentar lagi sudah tidak muda. Membaca status mapun stori itu, entah mengapa saya tak terpantik untuk menulis hal yang sama dengan mereka di media sosial. Mungkin nasionalisme saya memudar. Apalagi pada hari itu saya malah tidak terngiang-ngiang oleh para pemuda yang mencetuskan sumpah yang menggema itu. Saya malah terngiang-ngiang oleh lelaki yang sudah tidak muda, asal Karanganyar Jawa Tengah, yang kini ndilalah menjadi presiden: Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo menulis dalam akun Instagramnya. Ya, meski akun itu tidak saya follow, tapi sering saya lihat. Jokowi menulis: “91 tahun berlalu, tapi ikrar pemuda Indonesia dari seluruh Nusantara yang berkumpul pada 28 Oktober 1928 itu tetap menggema hari ini. Saya mengajak para pemuda bergandengan tangan, menggerakkan Indonesia, sekarang dan yang akan datang. Di tangan pemudalah negeri ini akan maju.”

Saya tak mengerti apa maksud Jokowi untuk mengajak para pemuda bergandengan tangan, menggerakkan Indonesia. Pada kalimat itu saya hanya bisa menerka-nerka.

Apakah Jokowi tidak ingat, sebelum 28 Oktober yang jatuh pada tahun ini, banyak pemuda dari berbagai kalangan terutama para mahasiswa yang bergandengan tangan, menggerakkan Indonesia. Mereka para pemuda yang berkumpul menolak RUU KPK. Mereka menolak karena RUU KPK disinyalir hendak memperlemah bahkan mempreteli KPK. Para pemuda pun bergerak dari berbagai titik di pelosok negeri. Mengobarkan semangat untuk menggerakkan Indonesia menjadi lebih baik, terutama dalam praktik pengelolaan negara– yang bersih dan terlepas dari tindak korupsi.

Namun nyatanya, aksi bergandengan tangan para anak muda itu tidak digubris. Dan, para demonstran penuntutan agar pemerintah mengeluarkan Perpu itu malah berjatuhan, beberapa korban meninggal dunia.

Entah apa maksud Jokowi menulis itu. Saya tak tahu. Namun kekecewaan dan kekesalan itu agak terobati pada hari ini pada 4 November 2019. Pada hari ini sungguh saya bergembira saat membaca sebuah berita. Berita yang mengobati kekecewaan saya terhadap ketidakseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi. Semoga ini bukan hanya sekadar janji semata, karena ada empat poin yang membuat saya kaget dan salut.

Pertama, para pejabat yang bersantai-santai, misal, datang terlambat atau membolos rapat, mereka akan kehilangan jabatan. Poin ini membuat saya manggut-manggut.

Kemudian beranjak ke poin kedua. Bagi calon pejabat, sebelum mereka dilantik diharuskan berkunjung atau study tour ke penjara. Mereka akan disuguhi pemandangan yang memprihatinkan di dalam penjara. Karena pemerintah akan tegas menjebloskan para pejabat yang korupsi.

Poin ketiga, saya makin terkaget-kaget membaca poin ini. Karena kita tahu para pejabat identik dengan kemewahan. Namun kali ini ada peraturan wajib: para pejabat dilarang bermewah-mewahan.

Dan poin terkahir yang paling mengerikan. Di poin ini menjadi gong atas ketegasan pemerintah kita dalam upaya pemberantasan korupsi. Ya, pejabat yang korupsi tidak hanya dijebloskan ke penjara, namun akan dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati!

Saya tidak bisa membayangkan terhadap nasib para pejabat, terutama pejabat yang masih berkeinginan korupsi pada waktu mendatang. Bila tetap bersikukuh, berarti memang benar-benar mempertaruhkan nyawa demi sebuah kerakusan.

Dan saya kira para demonstran yang kemarin turun ke jalan, akan terobati atas empat poin peraturan itu. Mungkin memang peraturan itu akibat gerakan anak-anak muda, sehingga menjadikan pemerintah kita akan bersikap tegas dalam memberantas korupsi. Korupsi yang menjadi penyakit birokrasi negara ini.

Atas empat poin itu saya kini salut pada pemerintah sekarang. Jokowi tentu akan dicatat sebagai presiden yang tegas dalam menindak korupsi. Presiden yang mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pejabat. Tentu berita menyoal peraturan itu akan segera menjadi tranding topic, karena keseriusan pemerintah terhadap upaya pemeberantasan korupsi.

Eits, sepertinya saya salah membaca. Waduh, ternyata empat poin peraturan itu berlaku di Negeri Tirai Bambu, China. Sungguh payah kemampuan literasi saya. Tentu saya kembali kecewa.

Gambar Ilustrasi: Suara Flores

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.