Lembaga Kebudayaan Masa Silam yang Sarat Gejolak

Spread the love

Apa yang terlintas di pikiran Anda saat mendengar “institusi kebudayaan” atau “lembaga kebudayaan”? Anda bisa jadi mengasosiasikan frasa tersebut kepada dinas-dinas kebudayaan, Kraton Surakarta, Pura Mangkunegaran, atau pula komunitas seni macam Salihara—yang terakhir ini kemungkinannya relatif kecil, ha-ha-ha.

Perkembangan mereka boleh dibilang tak begitu booming, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Alih-alih meledak, produk-produk budaya mereka dirasa cukup menjemukan dan tak berdaya tarik.

Sehingga banyak dari kita berpaling kepada syair Fiersa Besari atau novel Tere Liye yang menye-menye. Malah, kita bisa juga mengkhusyukkan pandangan kepada produk audio-visual yang mejeng di aplikasi Tiktok.

Latini

latini, ah, latini

gugur sebagai ibu

anak ketjil dalam gendongan

latini, ah, latini

gugur diberondong peluru

baji mungil dalam kandungan

tanah dirampas

suami dipendjara

tengkulak mana akan beruntung?

Penggalan puisi di atas adalah karya Agam Wispi dalam buku Matinja Seorang Petani terbitan Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) tahun 1961. Puisi bertajuk “Latini” ini menjadi gerbang pengembaraan kita dalam mengarungi secuil belantara kebudayaan pada masa silam, terkhusus era demokrasi terpimpin.

Sedikit banyak, puisi tersebut menjadi bentuk wajah ideologis Lekra: sangat realis dan bernas dalam merepresentasikan keadaan di desa pada masa itu. Lekra merupakan lembaga kebudayaan underbow Partai Komunis Indonesia (PKI) yang produk budayanya memiliki gaya realisme sosialis. Lantas, bagaimana kiprah lembaga kebudayaan ini? Mari kita coba, eh, baca!

Demokrasi Liberal-Terpimpin: Era Pembentukan Identitas Kebudayaan Nasional

Demokrasi liberal atau parlementer adalah era saat Presiden Soekarno memerintah dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) sebagai konstitusi. Waktu itu, kabinet dikomandoi oleh perdana menteri, sementara presiden cuma berperan sebagai kepala negara. Sejumlah koalisi partai politik silih berganti mendominasi kabinet hingga 5 Juli 1959.

Setelah itu, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimipin, yang sejatinya merupakan sistem pemerintahan yang lahir dari pidato Sukarno pada pembukaan sidang konstituante, 10 November 1956. Sistem ini mengakomodasi tiga arus kekuatan ideologis: nasionalisme, agama, dan komunisme (Nasakom).

Periode 1950-1965 ini menjadi era menarik karena melatari sebuah proses pembentukan identitas kebudayaan nasional. Proses tersebut dilalui dengan cara yang beraneka rupa. Salah satu jalurnya adalah lembaga kebudayaan. Ia menjelma garda terdepan dalam memublikasikan produk budaya yang sangat identik dengan partai politik tertentu.

Lembaga kebudayaan yang membuncah pada masa itu antara lain Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Lembaga Seni Budaya Muslim (Lesbumi), Manifes Kebudayaan (Manikebu), dan tentunya, Lekra.

Masing-masing berafiliasi dengan partai politik atau arus ideologi tertentu, LKN dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), Lesbumi dengan golongan Islam, Manikebu sebagai lembaga kebudayaan moderat—namun bersekutu dengan militer, dan Lekra dengan PKI.

Produk Budaya Lekra: Politis atau Populis?

Menurut Rhoma Dwi Aria Yuliantri dalam artikel “Logika Hati dan Sastra ‘Kiri’ Indonesia (1950-1965)”, produk budaya yang dihasilkan oleh seniman Lekra selalu diterbitkan di surat kabar PKI, Harian Rakjat (HR).

Sebab, posisi dewan redaksi HR diisi oleh Njoto, salah satu pembentuk Lekra. Hal ini cukup menarik karena HR, sebagai harian politik dan bukan surat kabar kultural, amat tak lumrah memberi ruang yang setara antara warta reguler dan tulisan sastra.

Sisi lain, Lekra memosisikan rakyat sebagai akar penciptaan karya, tampak pada konsepsi kebudayaan rakyat 1950. Dalam mukadimah Lekra, “perjuangan kebudayaan rakyat adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan rakyat umum”.

Dalam pekerjaannya, seniman Lekra memiliki panduan berupa lima kombinasi operasional. Pertama, karya seni haruslah meluas (dipahami masyarakat berbagai lapisan) dan meninggi (bersifat edukatif). Kedua, mutu ideologis (berpihak kepada rakyat) dan mutu artistik yang tinggi.

Ketiga, memiliki tradisi revolusioner dan kekinian. Keempat, kebijaksanaan massa dan kreativitas individual. Kelima, realisme sosialis/revolusioner dan turun ke bawah (melesap dalam sendi-sendi masyarakat).

Menurut Suyono Suyatno dalam artikelnya, “Sajak-Sajak Realisme Sosialis Lekra: Kajian Tematis”, Lekra menyadari urgensi sastra atau puisi sebagai alat perjuangan menegakkan sosialisme.

Sastrawan Lekra pun mengaplikasikan kelima kombinasi operasional di atas dalam karya-karyanya. Sebagaimana Sobron Aidit yang menginjeksikan internasionalisme (menggabungkan rakyat miskin dan kaum subordinat) ke dalam puisi “Kami Rakyat”.

kini berjuta kawan hina dan lapar

tidak berbaju celana pun bertambal

janganlah sebut rumah–, tapi insaf dan sadar

dalam satu hati besar kami berkumpul

akan tiba waktunya

bendera merah megah

tanda darah, terpancang di tiap rumah

keluarga kami orang hina dan lapar.

Ketegangan antara Lekra dan Manikebu

Dalam skripsi Alexander Supartono berjudul “Lekra vs Manikebu: Perdebatan Kebudayaan Indonesia”, Lekra memiliki kecenderungan untuk meneruskan revolusi di khazanah kebudayaan. Lekra juga tendensius untuk menanamkan sikap anti-imperialisme dan neokolonialisme.

Dengan realisme-sosialismenya, Lekra menggunakan seni sebagai kerja-kerja politis. Begitulah seni yang mereka kemas: mengekspresikan keadaan kaum proletar seperti buruh dan petani. Sementara itu, Manikebu mengusung konsep humanisme universal.

Artinya, Manikebu memberikan ruang bagi manusia untuk bebas menghasilkan produk budaya. Manikebu melawan istilah “politik sebagai panglima” yang sejalan dengan realisme sosialis milik Lekra.

Manikebu menganggap realisme sosialis Lekra adalah bentuk dehumanisasi manusia, sebab menghambakan diri kepada politik, menghasilkan produk budaya sebagai propaganda.

Pandangan kontras antara Manikebu dan Lekra ini kian tampak ketika Manikebu mengadakan Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia pada 1-7 Maret 1964. Sebab, acara tersebut didukung oleh Angkatan Darat. PKI pun menentangnya.

Langkah berani Manikebu itu pun menimbulkan konsekuensi serius. Manifesto Kebudayaan resmi dilarang melalui pidato Presiden Sukarno pada 8 Mei 1964. Presiden menyatakan, manifesto politik Republik Indonesia adalah garis besar haluan negara dan tak bisa disejajarkan dengan manifesto lainnya.

Refleksi Produk Budaya Masa Kini

Permusuhan antara Lekra dan Manikebu memang telah usang dan usai. Namun, kemiripan gaya produk budayanya masih bisa dilihat hingga sekarang. Deretan lagu menye-menye milik Fiersa Besari tak selalu mendominasi daftar putar lagu indie di aplikasi Spotify.

Lagu Fiersa Besari yang bertajuk “Waktu yang Salah”, “Celengan Rindu”, atau pula “April”, acap kali saling tumpang tindih dengan lagu bertema sosial-politik. Misalnya, lagu “Kami Belum Tentu”, “Tarian Penghancur Raya”, dan “Peradaban” karya .Feast.

Namun, ada perbedaan mencolok antara kebudayaan masa demokrasi terpimpin dengan masa rezim Jokowi dewasa ini. Produk budaya kekinian mempunyai sisi ideologis yang tidak saklek alias kaku seperti dulu.

Baik Baskara Putra (vokalis .Feast) maupun Fiersa Besari sama-sama kontradiktif. Satu sisi, Baskara melantunkan lagu “Cicilan 12 Bulan (Iklan)”, tapi dia pun turut menjadi duta iklan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi, IM3 Ooredoo.

Sisi lain, Fiersa Besari mengarungi bentala yang penuh petualangan, romantisme, naik gunung, dan pencinta alam. Namun, dia turut mengampanyekan produk perusahaan air minum Aqua. Sementara itu, Aqua memprivatisasi (mengomodifikasi) air bersih dan menyumbangkan sampah plastik.

Penempatan gejolak lembaga kebudayaan era demokrasi terpimpin adalah mutlak, hak pembaca. Menjadikan peristiwa masa demokrasi terpimpin, baik sebagai tolok ukur, teladan, maupun contoh buruk (polarisasi dan dikotomi), sekali lagi, adalah hak pembaca sekalian. Sekian dan terima kasih. (BYK)

Catatan: Tulisan ini pernah dimuat di kolom “Artikel Utama” majalah Historie pada 15 Juli 2021. Dimuat kembali di Kalamkopi.id untuk tujuan penyebarluasan. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.