Malapetaka Isu SARA

Spread the love

Oleh Asep Syaeful Bachri

Akhir-akhir ini, bangsa Indonesia tengah disibukkan dengan isu yang cenderung berbau sara, khususnya yang berkaitan dengan etnis dan agama. Seperti yang kita ketahui, hal ini dipicu oleh perkataan Gubernur Jakarta non-aktif  Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok  yang diduga menistakan agama Islam. Hal tersebut telah mendapat reaksi yang sangat luar biasa dari umat Islam di seluruh pelosok Indonesia, hingga menghasilkan Aksi Bela Islam yang mencapai jilid ke III.

Jika kita memahami hal ini secara sederhana, sebenarnya kita akan mengetahui kewajaran pada kedua sisi dalam isu ini. Kewajaran yang pertama adalah perkataan  Ahok yang diduga menistakan agama. Perkataan Ahok yang terlontar dalam kunjungannya di Kepulauan Seribu tersebut, terkhusus pada kalimat yang diduga menistakan agama yang merupakan hasil dari pengalaman politik yang dialami Ahok, di DKI Jakarta. Karena selama Ahok mencalonkan sebagai wakil Gubernur dengan pasangannya Jokowi, dalih politik untuk  menolak pencalonannya adalah dalih agama tentang kepemimpinan dalam Islam. Sehingga perkataan yang menyangkut surat Al Maidah ayat 51, bisa diposisikan sebagai  kata antisipasi dari sekian pengalaman atas penolakan pencalonannya tersebut. Selain faktor pengalaman politik, perkataan tersebut juga dipengaruhi gaya bicara Ahok yang kurang baik, sehingga wajar jika perkataan itu terlontar.

Kedua adalah kewajaran reaksi keras dari umat Islam, karena kasus ini menyangkut tentang keyakinan yang mereka yakini. Kemudian dalam hal lain, seperti banyaknya kekecewaan terhadap kebijakan Ahok yang tidak memihak rakyat menengah kebawah—seperti penggusuran dan pembangunan yang tidak berorientasi pada rakyat—membuat rakyat memilih tergabung dengan umat Islam untuk terus mendorong pemerintah untuk mengadili Ahok.

Hal ini juga ditambah dengan agenda Pilkada di DKI Jakarta, dimana Ahok juga mendaftar sebagai calon Gubernur, sehingga membuat lawan politiknya juga memanfaatkan momen tersebut sebagai alat politik untuk menjatuhkan reputasinya.

Akan tetapi, reaksi dari umat Islam tersebut bisa menjadi tidak sederhana dan tidak wajar, apabila hal tersebut didasari oleh sensitivitas keagamaan dan etnis, lengkap dengan berbagai kepentingan politik didalamnya, dan bukan bedasarkan atas ketidakadilan atas kepemimpinan Ahok yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Hal ini sangat berbahaya terhadap masa depan persatuaan dan kebhinekaan Indonesia sebagai bangsa yang beragam.

Apalagi dengan kejadian-kejadian pasca aksi-aksi bela Islam; seperti bom di Samarinda setelah Aksi Bela Islam II dan pembubaran kegiatan Kebaktian  Kebangunan Rohani (KKR) Natal Bandung dua hari setelah Aksi Bela Islam 212. Dengan adanya Aksi Bela Islam yang sampai III jilid, umat Islam berhasil menunjukkan kemayoritasannya, yang sekaligus menunjukan bahwa umat Islam adalah warga negara nomer satu dan menomerduakan (meminoritaskan) agama lain.

Hal inilah yang menjadi kekhawatiran Gur Dur ketika maraknya kaum muslim yang ingin mendirikan Negara Islam. Perdebatan Negara Islam yang muncul dari perbedaan tentang adanya sistem yang Islami, menghasilkan dua pendapat. Pertama adalah kaum yang terbiasa dengan formalisasi, yang menafsirkan ( udkhulu fi al-silmi kaffah ) ( QS al Baqarah ( 2) : 208 ), dengan pemaknaan al-silmi dengan kata Islami, dan dengan sendirinya harus ada sebuah entitas Islam Formal, dengan keharusan menciptakan sebuah sistem yang Islami. Kedua, mereka yang menterjemahkan kata tersebut dengan kata sifat kedamaian, menunjukan pada sebuah entitas universal, yang tidak perlu dijabarkan oleh sebuah sistem tertentu, termasuk sistem Islami.[i]

Dengan adanya sistem Islami dan gejala-gejala isu yang tergambarkan oleh Aksi Bela Islam, yang hampir mempunyai kesamaan kemayoritasan kaum muslimin, membuat mereka yang tidak beragama Islam sebagai warga dunia yang kalah dari kaum muslimin. Secara otomatis membuat warga negara non-muslim berada dibawah kedudukan warga negara beragama Islam, alias menjadi warga negara kelas dua.

Dan hal itu terkonfirmasi dengan adanya pembubaran kegiatan Kebaktian  Kebangunan Rohani (KKR) Natal Bandung, yang mengharuskan mereka yang beragama non-muslim dan warga negara “kedua”, harus meminta izin warga negara kesatu. Apakah dengan ini bisa dikatan dengan kebhinekaan ?

Konflik yang didasari isu sara seperti inilah, yang menjadi malapetaka bagi keutuhan bangsa Indonesia, yang semula sepakat didirikan dengan berbagai keberagamannya, apalagi ada kepentingan politik didalamnya. “Lantas” bukankah eksistensi keutuhan dari bangsa Indonesia lebih penting daripada eksistensi masing-masing golongannya? Semoga pertanyaan ini menjadi refleksi kita bersama dalam hidup berbangsa, maupun bernegara.***

[i] [i] Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita, 2016. Jakarta : The Wahid Institute.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.