Media, Culture, dan Sejarah Mutakhir: Budaya Layar Indonesia Pasca-Orde Baru

Spread the love

Oleh: Tri Bagus Suryahadi

Sebagai rezim dengan kekuasaan sepanjang lebih dari tiga dekade, Orde Baru telah banyak mengubah wajah Indonesia di berbagai bidang. Berbagai kemajuan dalam hal pembangunan begitu masif dilakukan dengan peran serta para pemilik modal, disamping peran aktif militer di pemerintahan. Pada periode inilah tujuan pemerintah —sepanjang sejarah Indonesia —yang mampu bekerja paling efektif sesuai tujuan pemerintah sendiri. Berbagai garis-garis perubahan wajah Indonesia tersebut tak bisa dilepaskan dari sosok Presiden Suharto yang begitu besar pengaruhnya bagi masyarakat, terkhusus pada kebudayaan yang berkembang kala itu.

Beberapa karakteristik kebudayaan yang tergambar dari pemerintahan Orde Baru, utamanya dalam hal penggambarannya yang diterima langsung oleh rakyat lewat berbagai media, baik cetak maupun elektronik, yakni adanya “penyeragaman” dengan maksud mencapai tujuan pemerintah (baca: negara). Bagi kalangan konservatif, hal ini dirasa perlu mengingat kondisi negara-bangsa Indonesia yang belum sepenuhnya mampu menerima segala kebhinnekaan, utamanya dalam hal keberagaman ideologis. Namun, jika diamati lebih lanjut, bukankah tindakan ini yang memiliki dampak yang menjauhkan cita-cita toleransi kemanusiaan ditengah kebhinnekaan yang tadi telah disebutkan?

Disamping itu, kecintaan Suharto akan budaya lokal —utamanya ke-Jawa-an yang dicitrakannya, membuat tontonan-tontonan TV disepanjang periode Orde Baru secara masif menampikan budaya-budaya yang dianggap sebagai budaya pribumi[i], disamping semangat pembangunan yang terus dimunculkan. Ada citra “Adiluhung” terhadap budaya lokal dengan asumsi mengunggulkan budaya pribumi. Kondisi ini seolah ingin mengatakan bahwa Indonesia dengan berbagai keragamannya hanya mengakui kebudayaan-kebudayaan lokal dan menolak budaya hibrid[ii] yang kehadirannya sangat sulit dihindari. Ini juga tak terlepas dari peran TVRI selaku stasiun TV resmi negara, yang menampilkan citra kultural yang “resmi”  menurut negara. Maka sangat tidak mengherankan sentimen terhadap etnis Cina merebak di masyarakat kala itu.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran media massa pada periode Orba mencoba menggiring masyarakat untuk mencintai kebudayaannya sendiri. Ada rasa memiliki identitas sebagai pribumi yang terpisah dari para etnis pendatang terutama etnis Cina secara struktural. Kondisi ini juga dipertegas dengan penolakan negara terhadap apapun yang berbau Cina, termasuk perayaan, penggunaan nama, keikutsertaan orang Cina di pemerintahan, dan berbagai sentimen negatif lainnya.

Meski begitu, sebelum melangkah lebih jauh soal bagaimana peranan media dalam mentransfer kebudayaan terhadap masyarakat, terkhusus pada periode pasca Orde Baru yang ditandai dengan sangat masifnya perkembangan media yang memiliki pengaruh yang luar biasa besar terhadap iklim popular culture[iii] di negara-bangsa Indonesia. Akan dijabarkan terlabih dahulu bahwa media massa yang berkembang di Indonesia tidak pernah lepas dari ideologi-ideologi yang berkembang, yang kehadirannya pun tidak saling berbarengan dan memiliki massa-nya masing-masing. Ariel Heryanto mengklasifikasikannya kedalam empat kekuatan utama yakni Islam, Kejawen, Liberal, dan Marxisme.[iv] Keempat kekuatan ini di tiap zamannya memiliki kekhasannya masing-masing. Era Orde Baru dan Kolonialisme memiliki kecenderungan yang agak serupa yakni adanya “kemesraan” antara golongan liberal yang terkenal dengan paradigma developmentalism-nya dengan priyayi kejawen. Meskipun dalam segi praktiknya ada banyak sekali aspek yang membedakan. Kekuatan-kekuatan ini pula yang menjadikannya sebagai identitas-politik utama negara-bangsa Indonesia. Meskipun, jika dicari elemen-elemen lain, akan didapati kategorisasi yang jauh lebih luas ketimbang keempat ideologi yang telah tersebut diatas.

Kemudian dengan dasar ideologi-ideologi ini yang dicitrakan lewat arus perpolitikan nasional, dapat dianalisis mengenai pola hubungan diantara keduanya, bahwa budaya populer yang berkembang tak jauh-jauh dari peran serta pihak penguasa. Pun demikian dengan Ilmu Pengetahuan yang tidak pernah bisa lepas dari pengaruh pihak penguasa seperti yang pernah digambarkan Foucault.

Budaya Populer

Layar media tak pernah lepas dari budaya pop dan pemisahan diantara keduanya sangat sulit dilakukan. Lewat media, budaya pop mengalami perkembangan pesat terutama sekali ketika post-otoritarianism berlaku di Indonesia. Beberapa tahun sebelumnya, menjelang runtuhnya rezim Orde Baru, tengah berlangsung krisis ekonomi dengan lingkup negara-negara Asia tidak terkecuali Indonesia. Hal ini memiliki pengaruh negatif dalam kehidupan sosio-ekonomi juga perpolitikan nasional. Namun, ditengah itu semua secara dramatis budaya pop mampu menunjukkan kebangkitannya, satu hal yang belum pernah terjadi di masa Orde Baru sebelumnya.

Budaya Populer sendiri jika ditinjau sebagai sebuah kajian intelektual, belum menjadi sepopuler namanya di kalangan akademisi ilmu-ilmu sosial. Kritik tajam dilontarkan terhadapnya, dengan mendaku-nya sebagai budaya rendahan, produk kapitalis, hanya berorientasi kepada keuntungan material, dan dianggap bukan budaya murni. Meskipun begitu, nilai jual kajian budaya pop yang mampu menghadapi kritik-kritik tersebut diatas adalah kedekatannya dengan massa rakyat dengan basis sebagai budaya kerakyatan. Konsep kerakyatan yang dimaksud bukanlah hanya demi kepentingan nasional, namun juga bangaimana kerakyatan yang benar-benar berakar dari rakyat sendiri dan bukan dari kehendak raja dan penguasa.[v]

Sedang, populer disini merujuk kepada pengalaman populer yang lahir karena budaya konsumsi dan didukung dan disebarluaskan dengan teknologi informasi baru. Maka kembali pada bahasan awal, yakni perihal media yang akan mendapat sedikit perhatian lebih dalam pembahasan kali ini. Mengingat peran media ini yang sangat krusial dan memiliki implikasi yang mendalam perihal budaya pop yang berkembang dimanapun diseluruh dunia tak terkecuali di Indonesia.

Perkembangan media mutakhir telah mengakibatkan hubungan manusia dan media menjadi sangat kompleks. Kita tidak lagi bicara fungsi media sebagai penyalur gagasan manusia namun juga media yang mengatur gagasan dan perasaan manusia. McLuhan menggambarkan keadaan ini bak dunia sebagai global village. Baudrillard melukiskannya sebagai implosion, yang mana menyatukan manusia ke dalam dan meledakkannya dalam batas-batas tradisi, geografis, bangsa, ideologi, dan kelas, cair luluh begitu saja.[vi]

Pertunjukan “Layar” Abad ke-21

Seperti yang telah sedikit disingggung diatas, bahwa rezim Suharto membawa pengaruh budaya yang begitu luas dengan membiasakan rakyat untuk menerima segala pernyataan negara. Runtuhnya rezim 32 tahun ini merupakan momen penting yang mana terjadi perubahan besar-besaran dalam segi kultural yang implikasinya begitu besar terutama sekali kepada generasi muda yang haus akan kebebasan berekspresi. Meskipun begitu, tidak berarti perubahan ini terjadi sekonyong-konyong secara reformatif.

Melunaknya arah politik Orba menuju ke arah yang lebih akomodatif terutama kepada Islam di sekitar awal tahun 90-an, sebenarnya mulai menunjukkan aspek kebijaksanaan terhadap golongan lain diluar arus besar pemerintahan.[vii] Terdapat suatu kondisi untuk lebih mencairkan kesan otoriter pihak pengusa yang diinisiasi oleh pemerintah sendiri dengan bantuan sikap pengertian dari kalangan Islam, berbagai bantuan pemerintah diberikan untuk kegiatan keagamaan dan juga berbagai intensif dana untuk para cendekia muslim guna pengembangan agama Islam sendiri. Hal ini secara evolutif, sedikit demi sedikit turut pula diringi[?] dengan munculnya sikap menerima budaya non-lokal, meski sentimen terhadap Cina belum juga pupus di kalangan masyarakat.

Maka situasi inipun memiliki implikasi krusial terhadap budaya populer untuk bisa mendiasporakan dirinya. Hal ini ditandai dengan mulai adanya berbagai persinggungan berbagai budaya lokal dangan budaya-budaya asing dalam tayangan-tayangan populer lewat film, musik, TV, radio, dan berbagai pertunjukan populer lainnya. Jika diamati perkembangan “tontonan layar” yang dikonsumsi publik menjelang keruntuhan Orde Baru dianggap sebagai kondisi yang mana garis-garis produk kapitalisme telah cukup mapan. Secara garis besar ciri produk siaran yang muncul adalah dengan kurangnya perhatian terhadap nilai konten, dan lebih memunculkan tayangan yang hanya bertujuan meraup laba. Pada periode inilah berbagai film ber-genre komedi, horor, romance, dan berbagai genre lainnya, memiliki kecenderungan berkonten vulgar.

Dari berbagai pergulatan kebudayaan populer yang berlangsung di masa Orde Baru, puncaknya dapat dirasakan masyarakat Indonesia sejak tahun 1998. Sebagaimana yang digambarkan Heryanto:“Surat kabar yang terbit dengan izin resmi membengkak tiga kali lipat sejak 1998, dan lebih dari 50 jaringan televisi lokal tumbuh”.[viii] Dari sini menunjukkan bahwa di tahun 1998, budaya pop mampu menunjukkan kepopulerannya lewat perkembangan media yang begitu pesat.

Maka dengan makin masifnya tontonan-tontonan “layar” ini, yang diikuti dengan berbagai persaingan diantara mereka, mulai didapati suatu ekspresi yang belum tergambarkan sebelumnya. Yakni munculnya kreatifitas para sineas dengan memunculkan film-film berkualitas dengan berbagai perubahan kultur yang kentara terutama kalangan muda kelas menengah. Film Ada Apa dengan Cinta? menjadi sedikit contoh yang menggambarkan perubahan itu.

Berbagai tayangan pop juga meraih prestasi yang begitu besar bahkan hingga mampu mengkaburkan garis-garis kebangsaan itu sendiri. Di tahun 2005, ditengah hubungan yang kurang harmonis Indonesia-Malaysia dengan kasus persengketaan wilayah, ada artis-artis pop yang secara tidak terduga menunjukkan andilnya dalam peredaman ketegangan tersebut. Hal ini juga ditunjukkan grup band populer Peterpan di Tim-tim.

Peterpan yang jelas-jelas apolitis ternyata sanggup ‘mengguncang’ publik Timor-Timur, yang baru saja pulih dari trauma kekerasan politik selama masa pendudukan Indonesia, terutama politik bumi hangus yang begitu keji menyusul kekalahan memalukan Indonesia dalam referendum kemerdekaan di bawah naungan PBB tahun 1999[ix]

Beberapa perubahan kultural lainnya juga muncul di kalangan anak muda muslim. Di masa Orde Baru, muslimah berhijab sangat kental dengan anggapan tradisionalis, kuno, ketinggalan jaman, dst., dst. Maka jika kita tengok keluarga muslim yang digambarkan dalam tayangan layar Orde Baru, kerudung hanya dipakai oleh ibu-ibu tua, pembantu, dan citra minor lain, yang mana tidak menjadi pemeran utama dalam keseluruhan tayangan. Namun jika kita perhatikan kini pasca-reformasi, berbagai film dengan latar belakang Islam modernis seperti Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, dan berbagai film roman religi lain, banyak menampilkan muslimah-muslimah muda berhijab yang menjadikannya terlihat cool, trendi, dan sangat anak muda. Kondisi ini menjadikan hijab tak hanya sebagai penutup aurat namun juga sebagai gaya berbusana wanita muda modern.

Disamping itu kemunculan program-program Islami populer di layar kaca juga kian membuat citra Islam yang makin dekat dengan anak muda, meski perdebatan mengenai isi kajian Islam nya banyak diperdebatkan.

Etnisitas Cina Mutakhir

Pasca-Orde Baru, Perdebatan Cina – Pribumi masih menjadi satu hal yang belum benar-benar lepas dari kalangan masyarakat pada umumnya, sentimen negatif antar-ras dan etnis hasil sisa-sisa Orde Baru masih belum terkelupas di negara-bangsa Indonesia, meskipun rezim otoritarianisme itu telah runtuh. Bisa dibilang turunnya Suharto dari posisinya sebagai penguasa, secara simbolik hanya menurunkan dirinya seorang tanpa merubah sistem-sistem konservatif yang dicitrakan lewat pejabat-pejabat pemerintahan yang tetap berpandangan ala Orde Baru. Kondisi ini terus berlanjut bahkan sekarangpun masih saja ada sentimen anti-Cina di berbagai golongan kemasyarakatan. Sentimen negatif terhadap etnis Cina pernah diperbaiki pada masa Presiden Gus Dur, dengan berbagai kebijakannya yang diasumsikan mampu mengangkat derajat etnis yang tidak diakui negara beberapa dekade sebelumnya.

Namun, jika disimak lebih jauh sebenarnya memudarnya kebencian terhadap Cina tak bisa dilepaskan juga dari andil budaya populer, yakni dengan masifnya penayangan serial, musik, film dan berbagai pertunjukan Asia di layar kaca yang dimulai pada periode awal abad ke-21. Demam Meteor Garden menjadi satu dari sekian fenomena Asianisasi tayangan TV di tanah air. Konser yang pernah dihelat di Jakarta menghadirkan F4 yang notabennya adalah para pemeran drama Taiwan tersebut, dipenuhi ratusan ribu penggemarnya di tanah air. Belum lagi kartun-kartun Jepang (Anime) yang masif dikonsumsi masyarakat lewat layar media elektronik maupun berupa komik Jepang (Manga). Di periode yang lebih mutakhir kita tentu kenal dengan yang namanya K-Pop. Suatu genre musik populer dengan perpaduan Japanese Pop dengan musik electronic barat ini, telah membius jutaan remaja tanah air. Berbagai pertunjukan Korea lainnya seperti Drama Korea, J-Pop, Sinetron-sinetron India juga banyak mengisi tayangan-tayangan stasiun TV swasta. Maka lewat kondisi mutakhir ini, didapati tak ada lagi perdebatan rasialis disana, tak ada lagi sentimen negatif lain yang muncul ataupun dimunculkan. Bahkan kita tak lagi ambil pusing mengenai unsur-unsur feminis yang agak mendominasi dalam sajian kebudayaan Korea. Semua tercurahkan pada rasa “kenikmatan” terhadap sajian budaya populer yang mereka tampilkan..

Budaya Populer yang pendiasporaan padanya secara masif lewat media elektronik, telah mampu mengubah berbagai kondisi sosial kemasyarakatan secara horisontal. Berbagai ketegangan-ketegangan, ketidakadilan, dibungkamnya nada-nada minor, dan berbagai konflik horisontal lainnya mengalami pengikisan yang canggih. Yang mana tanpa senjata, tanpa huru-hara, tanpa adu fisik, dan tanpa perlu unsur-unsur pemaksaan lainnya, secara natural ditiru oleh masyarakat di segala golongan.***

[i] Perdebatan status pribumi pernah disampaikan Ariel Heryanto dalam wawancara di salahsatu media cetak. Ia menganggap semua manusia di dunia mutakhir ini adalah non-pribumi, blasteran, dan peranakan. Lihat, Maria Hartiningsih, “Identitas ‘Asli’ adalah Fiksi”, Kompas, edisi 2 Agustus 2015, hlm. 13

[ii] Budaya hibrid di era post-modern menggambarkan citra kebudayaan yang mana tak ada garis-garis yang tegas —bahkan sama sekali tak ada garis pemisah, antara budaya asli dan budaya asing. Lihat, Ariel Heryanto dalam Hartiningsih, ibid.

[iii] Pembahasan lengkap mengenai Popular Culture. Lihat, Dominic Strinati, Popular Culture Pengantar Menuju Teori Budaya Populer. (Yogyakarta: Narasi, 2016)

[iv] Lihat, Ariel Heryanto, Budaya Populer di Indonesia Mencairnya Identitas Pasca-Orde Baru, (Yogyakarta: Jalasutra, 2012) hlm. 5

[v] Sunardi, St, dalam Dominic Strinati, Popular Culture, Op.Cit, hlm. xiii

[vi] Ibid.

[vii] Mengenai bahasan lengkap politik akomodatif di masa Orde Baru terutama sekali terhadap organisasi politik Islam. Lihat, Mukhamad Shokheh, Dari Konfrontasi Menuju Akomodasi Relasi Islam – Negara di Indonesia Masa Orde Baru 1966–1998, (Semarang: Unnes Press, 2008)

[viii] Heryanto dan Hadiz dalam Ariel Heryanto, Budaya Populer.., Op.Cit., hlm. 8

[ix] Ariel Heryanto, Ibid., hlm. 4

Gambar: remotivi.or.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.