Menelaah Isi Majalah NuansA (Semarang Seputar ‘65) secara Historis

Spread the love

Lima puluh lima tahun lalu, bumi Indonesia menjadi saksi bisu pembantaian ribuan hingga jutaan manusia tanpa proses hukum. Belakangan, sehimpun mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang tergabung dalam Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BP2M)—menjadikan hal-hal terkait pembantaian tersebut sebagai tema besar majalah yang mereka terbitkan yakni  Majalah Nuansa Edisi 2 2020: “Semarang Seputar ‘65”. Saya tentunya bersyukur diberi kesempatan untuk mengulas majalah ini sekarang. Mengapa? Karena saya punya pengalaman personal tentang cerita PKI dan pembantaian 1965.

Dari pengalaman mengenyam pendidikan sejak sekolah (SD) dasar hingga sekolah menengah atas (SMA), saya tak pernah mengingat pembantaian tersebut tercantum dalam buku pelajaran. Saya pernah memperoleh suatu informasi tentang serangkaian pembantaian itu dari bude saya. Ia mengisahkan, kakek saya—yang berlatar belakang Nahdatul Ulama—turut “membasmi” anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) di Kabupaten Boyolali dan sekitarnya pada masa lalu.

Lantas, saya memandang orang-orang PKI sebagai “tikus”, yang memakan padi, mengotori seisi rumah, lalu menyebarkan penyakit. Sekalipun, Bude tak memberi alasan untuk membenci orang-orang PKI secara konkret, selain (katanya) orang PKI itu ateis. Ketika saya beranjak ke SMA saya mulai menggali cerita pembantaian massal 1965 dari tulisan-tulisan di internet. Sedikit banyak, saya mulai mendapat narasi alternatif tentang PKI dan peristiwa 1965.

Saya juga mulai berani menyanggah ceramah guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMA lewat secuil narasi alternatif yang saya dapat tadi. Tak pelak, teman-teman sekelas memandang jijik saya.  Saya pun sampai pada asumsi bahwa banyak pemuda seperti saya yang dulu melihat PKI layaknya “tikus” yang wajib dimusnahkan.

Nah, tulisan Danang Puji Atmojo di halaman empat seolah menyambut pengalaman saya ini. Model kognitif atau bentuk perolehan pengetahuan pada masa kuliah ia sebut berbeda karena mahasiswa harus mengasah pisau analisis dan meningkatkan isi otak dengan himpunan pertanyaan. Dalam tulisan bertajuk “Babak Baru Mahasiswa Memahami Peristiwa ‘65” itu, Danang tampak menghadirkan model kognitif ideal bagi mahasiswa: memperkaya perspektif dengan mengisi ruang diskusi akademis.

Danang tidak menampik bahwa model tersebut hanya dienyam oleh segelintir mahasiswa. Artinya, ruang diskusi seperti itu adalah privilese. Ia berdalih, narasi alternatif tentang peristiwa 1965 dipandang sebagai upaya politis untuk “membangunkan” PKI. Meski begitu, Danang tidak secuil pun menyinggung cara alternatif selain berdiskusi. Padahal, masih ada cara lain. Misalnya, melalui media film bagi kalangan yang tak terbiasa membaca buku atau berdiskusi. Beberapa film tentang peristiwa 1965 antara lain Shadow Play: Indonesia’s Year of Living Dangerously (2003), Jagal (2012), dan Senyap (2014). 

Lalu bagaimana dengan anak-anak? Nah, inilah yang menjadi pekerjaan rumah. Ada contoh unik di mancanegara terkait mengedarkan narasi alternatif kepada anak, yaitu dengan buku cerita bergambar. Ronan de Calan dan Donation Mary mengisahkan cerita Karl Marx dengan ragam bahasa yang cenderung sederhana dan disertai gambar yang unyu-unyu. Buku itu berjudul The Ghost of Karl Marx.[1] Saya berharap, nantinya, narasi alternatif 1965 akan termuat dalam buku cerita bergambar seperti The Ghost of Karl Marx, tentu saja dalam bahasa Indonesia.

Selanjutnya, saya hendak menganalisis dua laporan utama dalam majalah Nuansa Edisi Semarang Seputar ‘65 dari sudut pandang sejarah. Dua tulisan itu adalah “Relik Kejayaan PKI di Semarang Sebelum Tahun 1965” dan “Bulan Oktober ’65 di Semarang dalam Empat Babak”. Bukan tanpa alasan, majalah ini menyuguhkan laporan utama tentang suatu kisah dari peristiwa masa lampau, sebagai rekonstruksi sejarah. Menurut Sartono Kartodirdjo-guru besar ilmu sejarah Universitas Gajah Mada-rekonstruksi sejarah merupakan upaya membangun ulang kejadian tindakan manusia dengan unsur-unsur yang terhimpun, tapi terpisah satu sama lain. Dengan kata lain, ada hubungan yang terjalin antara satu unsur dengan unsur yang lain secara koheren dan interdependen.[2]

Dalam melakukan rekonstruksi sejarah, peristiwa-peristiwa masa silam harus dibalut dalam lingkup spasial dan temporal. Lingkup temporal laporan utama majalah ini merentang dari awal 1950-an hingga 1966, sedangkan ingkup spasialnya di Kota Semarang. Berpikir sejarah juga menjadi sesuatu yang penting. Ada enam komponen utama dalam berpikir sejarah yakni signifikansi sejarah (historical significance), bukti (evidence), kontinuitas dan perubahan (continuity and change), sebab dan konsekuensi (cause and consequence), perspektif sejarah (historical perspective), serta dimensi etis/moral (the ethical dimension).[3] 

Berikut adalah identifikasi saya mengenai laporan utama majalah Nuansa Edisi 2 2020.

Suatu rangkaian peristiwa masa silam termasuk ditulis dalam sejarah ketika dianggap mencolok dan mengakibatkan perubahan penting, baik rentangnya waktu pendek maupun panjang (signifikansi sejarah). Dalam editorial di halaman lima, tim redaksi menyebut peristiwa ’65 di Semarang penting karena Semarang adalah tempat kemunculan gerakan kiri dan tempat kemunculan embrio PKI. Mereka berujar peristiwa 1965 membuat 500.000-1.000.000 orang yang dituduh PKI ditahan tanpa proses pengadilan. Dua hal tersebut dirasa penting untuk ditulis.

Sejarah adalah kajian tentang fakta-fakta yang terbentuk dari sumber-sumber yang telah dianalisis. Tim majalah Nuansa mengumpulkan sumber-sumber dalam menyusun liputan. Hal ini termaktub juga di halaman lima. Mereka menghimpun sumber-sumber sejarah dari arsip harian Suara Merdeka pada bulan September-November 1965, arsip milik TNI AD, kunjungan ke situs-situs peristiwa ’65, serta mewawancarai pelaku sejarah dan sejarawan. Namun, saya menyayangkan ketiadaan senarai sumber sejarah dan literatur yang ditulis secara jelas dan spesifik, sebagaimana daftar pustaka dalam penelitian sejarah yang lain.

Sejarah merupakan ilmu tentang perubahan, namun ada pula unsur yang tidak berubah (tetap). Karena itu, sejarah berkait erat dengan kontinuitas dan perubahan. Kontinuitas dan perubahan dalam peristiwa ’65 di Semarang ditunjukkan dalam tulisan Doni Darmawan bertajuk “Bulan Oktober ’65 di Semarang dalam Empat Babak”. Kontinuitas ditunjukan pada kalimat “ketenangan tampak dengan kegiatan jual-beli di pasar yang masih ramai”. Artinya, kegiatan perniagaan masih berlangsung seperti biasa setelah kudeta di Kodam VII/Diponegoro. Perubahan terjadi setelah rumor tentang keterlibatan PKI dalam G30S berhembus ke Semarang. Meski sejumlah organisasi underbow PKI membantahnya, sejumlah organisasi seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pemuda Ansor menolak bantahan tersebut. Pada 16 Oktober 1965 mereka melakukan pertemuan guna membantu TNI AD menumpas PKI.

Peristiwa sejarah tak bisa berdiri sendiri. Peristiwa sejarah terjadi karena adanya sebab dan konsekuensi. Seperti dalam tulisan Lala Nilawanti bertajuk “Relik Kejayaan PKI di Semarang sebelum Tahun 1965”. Pada Pemilu 1955, PKI berjaya dengan memperoleh 97.152 (64,25%) suara bagi anggota DPR dan 92.172 suara bagi Dewan Konstituante. Lala menyebutkan sejumlah faktor kejayaan PKI tersebut pada 1955. Pertama, PKI memakai isu kemiskinan untuk meraup suara. Kedua, PKI menjanjikan jaminan pemenuhan hak-hak dan peningkatan gaji bagi prajurit, polisi, serta pegawai negeri. Ketiga, PKI menjamurkan jumlah comite resort (CR) dari lima menjadi 114 di Kota Semarang. Keempat, Sekjen Comite Central, D. N. Aidit mengunjungi Semarang dan menyerukan persatuan kepada seluruh lapisan masyarakat pada 30 Mei 1955. Ia menyatakan, golongan islamis, nasionalis, dan komunis dapat bersatu serta bekerja sama dalam rentang sejarah perjuangan di Indonesia. Kelima, PKI memiliki kedekatan kultural dengan kaum buruh dan tani. Tak pelak, terdapat 36 serikat buruh  underbow PKI. Tak heran juga mereka kemudian memenangkan pemilu 1955 di Kota Semarang.

Meski begitu, saya kira masih ada kerja-kerja underbow PKI yang justru lebih efektif untuk meraup dukungan di Semarang. Namun, itu tidak ditampilkan di dalam laporan utama. Nanang Rendi Ahmad menjelaskan beberapa kegiatan Gerwani di Semarang mempunyai nilai jual tersendiri dalam menggaet massa[4]. Dengan menyadur Suara Merdeka tanggal 4 Januari 1955, ia menyatakan Gerwani membentuk kursus buta huruf bagi wanita, kursus kerajinan tangan, dan lain-lain. Selain membentuk kursus, Gerwani juga melakukan desakan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan. Misalnya, Gerwani mendesak pihak berwajib untuk segera melakukan penyaringan air di Kaligarang, memperluas aliran listrik ke kampung-kampung, melarang penayangan film cabul, serta melarang pengoperasian bioskop pada siang hari. Desakan Gerwani ini disampaikan Nanang Rendi Ahmad lewat menyitir Suara Merdeka tanggal 2 Maret 1955.

Berikutnya, perspektif sejarah perlu dipakai untuk merekonstruksi sejarah. Perspektif sejarah adalah memahami sejarah berlandaskan cara pikir sejarah—diakronis. Perspektif sejarah yang diakronis berarti mengurutkan peristiwa sebagaimana kronologi (kronos artinya waktu). Menurut Kartodirdjo, dimensi waktu merupakan hal paling esensial. Maka, penulis sangat lumrah memberikan bentuk kepada waktu agar waktu dapat menunjukkan struktur.[5] Hal ini telah dilakukan baik oleh Lala Nilawanti maupun Doni Darmawan.

Lala membagi waktu kejayaan PKI menjadi dua, dari kebangkitan PKI pasca-Madiun Affair 1948 hingga keberhasilan PKI pada Pemilu 1955 dan 1957-1958. Sementara, Doni melakukan pembabakan terhadap bulan Oktober ’65 di Semarang secara lebih spesfik dan detail, sebab rentang waktunya hanya sebulan. Ia membagi bulan Oktober 1965 menjadi empat: kudeta Kodam VII Diponegoro, Semarang mulai tak tenang karena rumor keterlibatan PKI dalam Dewan Revolusi, permusuhan antar-organisasi timbul, dan puncak kekacauan di Kota Semarang.

Sebagaimana prinsip keilmuan yang lain, sejarah mempunyai tanggung jawab moral. Penyusunan dua laporan utama tersebut juga demikian. Dalam editorial, tim redaksi menyebut peristiwa 1965 yang muram patut dijadikan pelajaran bagi bangsa Indonesia. Bahkan di penghujung mereka seolah menyentil pemerintah untuk mulai membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi bagi kasus pelanggaran HAM pasca-peristiwa 1965. Terakhir, saya sangat mengapresiasi Tim Majalah Nuansa atas edisi ini. Saya merekomendasikan majalah Nuansa Edisi 2 ini untuk kawan-kawan baca. Sekian dan terima kasih. (SA)

NB: Simak majalah NuansA Edisi Semarang Seputar ’65 di http://bit.ly/NUANSA02.


Catatan Akhir:

[1]Lihat Calan dan Mary, The Ghost of Karl Marx, (Berlin: Diaphanes, 2015)

[2]Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm. 61

[3]Mestika Zed, “Tentang Konsep Berfikir Sejarah”, Lensa Budaya, Vol. 13 No. 1, (2018), hlm. 58

[4]Nanang Rendi Ahmad dkk, “Kampanye Partai-Partai Politik Menjelang Pemilihan Umum 1955 di Kota Semarang (Studi Kasus PNI, PKI, NU, dan Masyumi)”, Journal of Indonesian History, Vol. 8 No. 1, (2019), hlm. 68

[5]Sartono Kartodirdjo, op. cit., hlm. 89

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.