Mengingat Sukamulya dan Potret Keangkuhan Negara

Spread the love

Oleh Bagas Yusuf Kausan

1/

Bandung tampak sibuk. Orang-orang berjejal di jalanan dengan berbagai macam maksud dan tujuan. Ruas jalan yang nampak tak begitu lebar, penuh-sesak oleh kendaraan yang melintas. Pagi hari itu, kemacetan terjadi dimana-mana. Sepanjang perjalanan dari Jalan Surapati hingga Cileunyi, antrean kendaraan tak kunjung melenggang. Kemacetan mulai menyusut ketika telah sampai di daerah Jatinangor, dan terus lancar  hingga memasuki Kota Sumedang. Dikarenakan rasa kantuk yang masih menggelayuti kelopak mata, juga kerena kelelahan dengan kemacetan jalan yang sempat dirasakan, akhirnya aku pun memutuskan berhenti di sebuah warung pinggiran jalan.

Dengan segera, aku memesan kopi dan mencomot beberapa gorengan yang tersaji di atas meja. Di seberang jalan, terpampang baliho dengan wajah Aher tersenyum, lengkap dengan pernyataannya untuk mensukseskan pelaksanaan PON di Jawa Barat. Sekejap, aku mengingat kembali kebebalan Aher ketika lebih memilih berfoya-foya menggelontorkan dana 1triliun untuk membangun sebuah masjid, sementara rakyatnya sedang mengalami penderitaan akibat pembangunan Waduk Jatigede yang membuat masyarakat setempat terkatung-katung kehilangan sumber penghidupan. Tak lama, umpatan kekesalan pada sosok Gubernur yang dilahirkan dari rahim partai politik Islam tersebut, segera membuncah berbarengan dengan kepulan asap rokok.

Setelah cukup lama beristirahat, juga karena masih jauhnya perjalanan, maka aku pun kembali bergerak untuk menyusuri lebih jauh jalanan Bandung-Sumedang-Majalengka-Cirebon-Brebes-Tegal-Pemalang-Pekalongan-Batang-Kendal-Semarang dengan kendaraan bermotor. Perjalanan pulang kali ini, bertujuan untuk kembali larut dalam kejumudan dunia perkuliahan. Selepas daerah Sumedang, dan mulai memasuki daerah Majalengka, kubelokan kendaraan ke kiri, sesuai dengan papan informasi menuju daerah Ajibarang. Sebenarnya, ini bukan merupakan rute yang seharusnya di tempuh ketika menuju Semarang. Hanya saja, aku memang sengaja untuk menyempatkan diri menuju Kecamatan Kertajati, yang merupakan lokasi didirikannya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Diawali dengan kesulitan menemukan lokasi yang dituju, hingga berulangkali menanyakan kepada penduduk sekitar, akhirnya aku sampai di tapak pembangunan bandara tersebut. Pendapat pertama yang terlintas dalam pikiran, ketika melihat kondisi bandara tersebut ialah; gersang. Setidaknya hal itu lah yang tampak di depan mata ketika sejauh mata memandang, yang ada hanyalah tanah kecoklatan, beton, dan hilir-mudik truk pengangkut pasir dan material bangunan. Di pos penjaga, aku diintrogasi seorang satpam terkait maksud, tujuan, dan keperluanku disana. Dengan terpaksa, aku perlu berbohong banyak hal terhadap satpam tersebut. Aku bertutur bahwa hendak mengunjungi sanak saudara di Desa Sukamulya, dan meminta petunjuk arah menuju Desa Sukamulya. Agaknya, satpam itu percaya dan mempersilahkan aku untuk masuk ke dalam kawasan pembangunan bandara. Aku kira, jika tidak berbohong semacam ini, sulit rasanya masuk ke daerah tersebut, dan menyaksikan langsung pembangunan yang memakan ribuan hektar lahan masyarakat setempat.

Setelah mendapat izin, aku bergegas mengarahkan kendaraan menuju kawasan bandara, dengan debu yang bertebaran dimana-mana. Sebelum memasuki Desa Sukamulya, aku pun melintasi aspal yang tebal, lebar dan begitu panjang, yang mungkin merupakan landasan pacu Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) kelak. Ketika mulai meninggalkan kawasan inti rencana pembangunan bandara, aku sampai di portal berikutnya, dengan ciri sebuah tenda yang agak rapuh dengan beragam tulisan bentuk penolakan dan perlawanan. Setelah menyimpan motor di sisi tenda tersebut, aku pun berjalan menemui masyarakat yang sedang duduk di tenda perjuangan masyarakat Desa Sukamulya. Seketika, aku mengalami sebuah kebingungan yang luar biasa untuk memulai pembicaraan. Di satu sisi, aku berusaha menutupi latarbelakangku sebagai mahasiswa—yang kerap bersifat elitis dan sok intelek ketika berhadapan dengan rakyat biasa. Namun disisi lainya, aku kesulitan memposisikan diri sebagai rakyat biasa, dan membaur secara luwes dengan masyarakat yang ada di hadapan mata. Pada titik ini, aku rasa, aku memang memiliki kekurangan dalam hal memposisikan, dan menempatkan diri di hadapan masyarakat kecil yang kujumpai. Pada titik ini pula lah, aku merasa perlu berlatih, belajar, dan mencoba untuk pandai menempatkan diri—terlebih pandai untuk tidak lagi memposisikan masyarakat sebagai objek, dan harus mulai menempatkan masyarakat sebagai mitra belajar itu sendiri. Hal ini penting, mengingat, elitisme ini lah yang kerap menciptakan keberjarakan antara kaum intelektual-akademik dengan masyarakat kecil.

dsc_3650Dengan bekal kekurangan yang telah diuraikan diatas, akhirnya aku pun kembali melakukan kesalahan dengan berkata tidak apa adanya dihadapan kerumunan orang di tenda tersebut. Lagi-lagi, aku kembali diintrograsi. Bedanya, saat ini oleh masyarakat dari pihak yang kontra dengan pembangunan bandara. Dengan modal berbohong seperti yang sebelumnya aku lakukan di pos satpam, akhirnya aku pun dapat duduk bersama warga, dan mendengar cerita mengenai pembangunan bandara ini secara langsung. Pada akhirnya, aku pun mengetahui bahwa dua hari sebelum kedatanganku disana, telah terjadi perselisihan antara warga penolak dengan pihak bandara yang diwakili oleh sesama masyarakat setempat. Hal ini yang menjadikan kedatanganku perlu disambut dengan introgasi yang lumayan ketat oleh kedua belah pihak. Hal ini juga yang membuat warga Desa Sukamulya, perlu tetap berjaga dan secara bergantian mengisi tenda perjuangan tersebut—terlebih untuk mengantisipasi gesekan susulan.

Setelah cukup lama mengobrol dengan masyarakat yang berada di tenda, akhirnya aku pun berbicara terus terang terkait kedatanganku ke Desa Sukamulya. Aku pun bercerita bahwa kedatanganku ini merupakan bentuk prihatin dan ketidakpercayaan kepada media mainstream yang mengabarkan pendirian bandara ini dari sisi yang manis dan baik saja. Setelah mendengar sikap terus terangku, obrolan semakin mencair dan sungguh begitu mengasyikan. Bahkan, aku pun disuguhi beberapa makanan ringan dan besar, lengkap beserta kopi yang menemani kehangatan obrolan. Melalui perbincangan tersebut, aku banyak belajar dan mendapat fakta-fakta menarik terkait pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Dari adanya rumah-rumah hantu tak berpenghuni yang mengharap kompensasi, makelar tanah yang dimainkan oligarki lokal, hingga bobroknya pembangunan bandara itu sendiri yang dipenuhi dengan indikasi terjadinya praktik korupsi.

Hal paling berkesan adalah ketika aku melihat sendiri wajah semangat mereka, dalam upaya  mereka mempertahankan lahan hingga titik darah penghabisan, untuk anak-cucunya kelak. Pun, mereka sebenarnya tidak menolak secara membabi-buta tanpa alasan pendirian bandara tersebut. Mereka hanya merasa perlu dilibatkan sejak awal perencanaan, dan tidak asal digusur dan dipindahkan dari tempat asal mereka. Karena bagi mereka, tidak ada yang namanya ganti rugi lahan. Yang ada, seharusnya adalah ganti untung. Karena pada dasarnya yang membutuhkan lahan disana untuk dikonversi menjadi bandara adalah pihak pemerintah, lantas mengapa masyarakat setempat yang dirugikan. Untuk itu, relokasi tidak hanya berbicara tentang uang kompensasi. Karena yang hilang dari masyarakat tidak hanya lahan, namun menyangkut pula kondisi sosio-ekonomi dan kultural dari masyarakat terdampak pembangunan bandara.

Dari pembicaraan yang memakan waktu berjam-jam tersebut, aku merasa benar-benar menanggalkan statusku sebagai mahasiswa—yang kerap mendaku orang-orang terdidik. Aku merasa bodoh, dungu, dan tolol. Banyak pengetahuan yang aku dapat dari pembicaraan dengan warga Desa Sukamulya, yang notabene nya merupakan petani. Pengetahuan ini, blas tidak terdapat di ruang perkuliahaan yang diisi oleh kejumawaan dosen-dosen bertitel tinggi. Aku benar-benar belajar dari mereka, mendengar keluh-kesah mereka, hingga marah bersama mereka atas ego pembangunan yang berkamuflase menjadi aerocity. Sungguh naif jika terus-menerus memposisikan mereka objek, dan menjadikan mereka orang-orang yang selalu kalah. Karena sebenarnya mereka lah yang patut dijadikan guru—yang bertemu dan berkelahi dengan realita kehidupan secara nyata. Berbeda denganku, dan dosen-dosenku yang hanya berkutat pada tatanan teoritik semata, tanpa mau membenturkan pengetahuannya dengan realita. Pada titik ini, aku merasa kelimpungan harus berbuat dan berkontribusi apa bagi mereka yang sedang dirundung sebuah ancaman penggusuran. Sementara mereka, dari sekian pembicaraan di tenda perjuangan, telah memberikan banyak sekali pembelajaran dan refleksi kehidupan. Di titik ini pula lah, aku merasa ilmu pengetahuanku tak berguna dalam kondisi-kondisi semacam ini. Mereka justru jauh lebih cerdas menghadapi persoalan, dengan basis pengetahuan yang ndak njlimet seperti di buku-buku.

Akhirnya sore telah menjelang, berbarengan dengan makin banyaknya warga yang datang di tenda perjuangan. Aku berjalan sejenak meninggalkan kerumunan, dan mengabadikan beberapa foto tentang tenda dan orang-orang yang sedang berbincang-bincang. Setelah pamitan dan berterimakasih atas segala pembelajaran yang ku dapat, aku pun meminta izin untuk pulang dan melanjutkan perjalanan menuju Semarang. Untuk kembali ke jalan raya, lagi-lagi, aku harus melewati kawasan proyek pembangunan bandara. Kali ini, nada amarah semakin memuncak. Benar-benar memuncak.

2/

Kurang lebih tiga bulan setelah kunjunganku ke Desa Sukamulya, terjadi praktik kekerasan fisik dan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparatus negara terhadap masyarakat Desa Sukamulya. Sejak hari kamis (17/11/16), Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dalam kondisi mencekam. Saat itu ribuan warga menolak pengukuran paksa lahan Desa Sukamulya, yang termasuk dalam proyek pembangunan BIJB. Desa Sukamulya sendiri merupakan desa terakhir yang masih teguh mempertahankan lahan, dari 10 desa lainya yang telah digusur pembangunan bandara. Proses pengukuran lahan yang ditentang oleh warga, melibatkan setidaknya 1.200 personel aparat gabungan TNI, POLRI, dan Satpol PP (kpa.or.id). Tidak hanya itu, aparat yang berganti pakaian menjadi penindas rakyat juga melakukan pemadaman listrik, sweeping, dan menembaki warga dengan gas air mata. Bahkan, aparat bermalam dilokasi dengan mendirikan tenda, yang dengan sendirinya telah membuat teror bagi warga Desa Sukamulya. Buntut dari pengukuran paksa yang berlangsung ricuh tersebut ialah penangkapan 6 orang petani, sementara belasan warga lainya terluka akibat hantaman pentungan, serta menyisakan trauma yang mendalam bagi perempuan dan anak-anak disana.

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) sendiri ditargetkan akan memakan lahan seluas 1.800 hektar. Namun dikarenakan kepentingan bisnis dan cita-cita aerocity yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka ditambah 3.200 hektar lainya untuk kepentingan bisnis dan property. Maka genap pembangunan komplek Bandara Internasional Jawa Barat membutuhkan kurang lebih 5.000 hektar lahan yang berdiri menggusur 11 desa, yang memiliki populasi ribuan Kepala Keluarga (KK), yang terletak di Kecamatan Kertajati, Majalengka. Wacana proyek pembangunan bandara di Kertajati, telah ada sejak rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu, bersumber dari proyek MP3EI yang digagas rezim cikeas, pendirian bandara ini terus bergulir hingga saat ini. Ketika terjadi pergantian kursi pemerintahan dari SBY ke Jokowi, proyek pembangunan bandara ini termasuk ke dalam  proyek strategis nasional pemerintahan Jokowi-JK melalui Perpres no 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Rencana pengukuran lahan di Desa Sukamulya kemarin, setidaknya mengancam 1.478 KK dengan luas lahan lebih dari 500 hektar. Posisi Desa Sukamulya yang merupakan desa terakhir yang belum tersentuh penggusuran dan pemerataan lahan akibat pembangunan, menjadikan warga Desa Sukamulya belajar dari pengalaman 10 desa lainya, yang warganya terpencar, terkatung-katung, dan terbuang akibat dari pendirian bandara. Warga tersebut banyak yang belum mendapat hak-hak mendasar dari regulasi penggusuran, dan justru menjadi korban dari pembangunan itu sendiri. Sebenarnya, Desa Sukamulya pun tidaklah menolak secara serampangan rencana pendirian bandara tersebut. Pada waktu-waktu sebelumnya, warga Desa Sukamulya yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Sukamulya (FPRS) telah banyak melakukan audiensi dengan pihak pemerintah, bahkan hingga mengunjungi Anggota DPR RI di Senayan. Sikap tidak menolak harga mati pendirian bandara, tercemin dalam pernyataan warga ketika menemui Kepala Bappeda Jawa Barat pada tahun 2012;

“Bahwa kami tidak menola pembangunan BIJB dengan syarat harga yang jelas, relokasi, dan sosialisasi terlebih dahulu”. (kpa.or.id)

Namun dengan watak pemerintah yang masih melestarikan cara pandang militeristik ala Orde Baru, maka permintaan dialog dan sosialisasi terlebih dahulu yang diharapkan warga, sama artinya dengan menampilkan lemahnya negara dihadapan masyarakatnya. Maka jalan pintas untuk mengurai permasalahan tersebut adalah dengan pendekatan represif ketika hendak menjalankan sebuah proyek pembangunan. Pendekatan militeristik semacam ini, tentunya, akan memposisikan keputusan pemerintah bersifat mutlak dan absolut, dengan meniadakan ruang negosiasi terlebih dahulu. Meski telah berganti rezim berkali-kali sejak kejatuhan pemerintahan militeristik Soeharto, pendekatan ini masih laku untuk dijalankan hingga saat ini. Hal ini terkonfirmasi dengan sempurna ketika meletusnya praktik kekerasan dalam proyek pembangunan bandara, di Desa Sukamulya. Warga desa dipukul, dihantam, dan dijotosi oleh aparatur negara dengan begitu kejinya. Satu gubuk warga dibakar, sebuah posko/tenda  jaga dihancurkan, dan 70 hektar sawah warga rusak diinjak-injak, yang tentunya menimbulkan kerugian ekonomis. Belum lagi tekanan mental dan perasaan traumatik yang menghinggapi warga ketika aparat yang berjumlah ribuan, mendirikan tenda dan meneror warga hingga warga harus mengungsi di balai desa. Sementara negara yang seharusnya menjadi pelindung rakyatnya, telah dengan begitu angkuhnya berdiri dengan wajah ketidakberpihakannya pada warga. Keangkuhan negara tersebut, tidak dapat dipisahkan dari logika pembangunan yang cacat dan nalar pemikirannya yang menjadi basis pembenaran setiap praktik yang dilakukan.

dsc_3654Basis pembenaran yang hinggap dalam nalar pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atas pembangunan bandara ini ialah bahwa bandara ini akan dijadikan sebuah bandara berkelas Internasional, yang akan menunjang pariwisata dan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Kemudian, lahan yang dijadikan lokasi pendirian bandara dianggap merupakan lahan tandus yang tidak produktif dari segi pertanian. Hal ini termaktub dalam dokumen AMDAL terkait pembangunan Bandara Kertajati. Hal ini pula yang menjadi argumen mendasar dari pihak pemerintah agar tetap ngotot mendirikan bandara di wilayah tersebut. Nalar semacam ini lumrah terjadi guna mendukung segenap proyek pembangunan. Namun mendasarkan pada kenyataan bahwa Jawa Barat telah memiliki setidaknya 6 bandara yang dapat dioptimalkan lebih lanjut, maka basis pemikiran pertama dapat dipertanyakan kembali terkait urgensinya, dan dipertanyakan juga terkait presentase lahan bisnis yang lebih besar dibanding lahan peruntukan bandara itu sendiri. Kemudian berdasar pengalaman berbicara langsung dengan warga sekitar, dokumen AMDAl yang menyatakan bahwa lahan disana tidak produktif dapat terbantahkan. Mengingat, warga disana justru telah menggantungkan penghidupannya dari pertanian dan bahkan mampu menyerap tenaga kerja dari luar wilayah sekitar ketika musim panen tiba. Isi dokumen AMDAL yang manipulatif semacam ini, terjadi pula ketika ekspansi pabrik semen akan membombardir Pegunungan Kendeng, di Rembang.

3/

Dengan meletusnya bara di Sukamulya, maka semakin jelas wujud pemerintahan saat ini, yang menuhankan pembangunan dengan praktik-praktik yang menjauhi kemanusiaan. Ketika Jokowi membual hendak mewujudkan kedaulatan pangan—yang termasuk dalam program kampanye nawacitanya, Ia justru menistakan janjinya sendiri dan mempersilahkan realita di lapangan untuk kontradiktif dengan program kampanyenya. Demi sebuah ego pembangunan yang padat modal, lahan-lahan produktif terus menyusut dan bertransformasi menjadi berbagai bentuk infrastruktur yang tidak konsisten dengan potensi Indonesia sebagai negara agraris. Pembangunan yang semestinya dibuat guna memenuhi kepentingan masyarakat setempat, yang terjadi justru dibuat untuk mengamini keinginan korporasi untuk terus melangsungkan akumulasi kapitalnya. Jika sudah demikian, maka petani yang merupakan kelompok yang rentan untuk dimarjinalkan, benar-benar menuju gerbang kenyataan.

Hal serupa pula yang bercokol dalam pola pikir Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Aher yang diidam-idamkan menjadi figur politik yang berlandaskan sifat keislaman, praktiknya sama saja dengan figur politik lainya. Dari rentetan kasus sektor agraria saja, kita dapat menilai bagaimana Aher mengambil kebijakan. Catatan mengenai hancurnya kehidupan agraris akibat dari pembangunan Waduk Jatigede, tentunya, tidak dapat dilupakan begitu saja. Begitu juga pada kasus di Teluk Jambe, Karawang, ancaman pengrusakan terkait geothermal di Gunung Ciremai, kasus-kasus SDA di Cirebon, juga hancurnya ekologi akibat dari pendirian pabrik semen di Sukabumi, merupakan sederet kasus yang mempertanyakan bagaimana Aher bersikap dan mengambil tindakan. Sayangnya, Aher lebih senang bersembunyi dibalik tembok keislamannya, bersamaan dengan kepongahannya dalam beramah-tamah dengan pemodal. Tidak jauh berbeda dari figur Gubernur Jawa Barat, Dedy Mizwar selaku Wakil Gubernur Jawa Barat, terus-menerus menenggelamkan wajahnya dalam ketenarannya sebagai artis, tanpa benar-benar menjalankan kewajibannya dalam mengurus Jawa Barat. Dedy Mizwar, alih-alih menunjukan peran seperti dalam film Nagabonar, yang menolak konversi lahan untuk kepentingan bisnis, Dedi Mizwar justru terbukti tidak membawa serta peran tersebut dalam kehidupan yang lebih nyata, ketika lahan di Sukamulya hendak di konversi menjadi sebuah bandara. Belum lagi, manakala Dedi Mizwar menangis tersedu-sedu menanggapi demonstrasi  kasus penistaan agama, Ia justru luput untuk melakukan hal yang sama ketika terjadi penistaan kemanusiaan di Sukamulya.

dsc_3652Kasus kekerasan di Sukamulya sendiri, sebenarnya bukan merupakan satu-satunya kasus perampasan lahan untuk kepentingan pembangunan. Banyak sekali kasus serupa, yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Mengacu pada data Konsorium Pembaharuan Agraria (KPA) mengenai konflek dan kekerasan agraria, menyebutkan bahwa dalam dua tahun terakhir (2014-2015) telah terjadi serangkaian kekerasan dalam konflik agraria di Tanah Air; 534 orang ditahan, 234 dianiaya, 56 tertembak dan 24 orang gugur dalam mempertahankan hak atas tanah mereka (kpa.or.id). Maraknya kasus-kasus demikian, tidak terlepas dari pilihan politik rezim Jokowi-JK yang memuliakan pembangunan infrastruktur dan agrobisnis yang mengeleminasi masyarakat kecil secara perlahan. Jika terus demikian, maka Sukamulya hanya merupakan salah satu sumbu, dari sekian banyak sumbu dan ancaman sumbu baru akibat dari rezim infrastruktur yang bertolakbelakang dengan semangat reforma agraria di satu pihak, juga dengan semangat berdikari di bidang ekonomi pada sisi lainya. ***

Gambar: Dok.Pribadi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.