Meninjau Pergerakan PKI dan Struktur Sosial di Jakarta (1952-1965)

Spread the love

Permulaan

Saya yakin—dengan ketetapan hati—bahwa para pembaca sekalian adalah manusia. Menyoal manusia, dengan nama ilmiah Homo sapiens-nya, merupakan makhluk yang mempunyai tendensi untuk berkelompok dengan sesamanya (gregariousness dalam bahasa Inggris). Ditambah lagi, tiap-tiap manusia mempunyai kepentingan, kepribadian, dan kegemaran yang bisa saja berbeda atau bahkan sama. Hal itu menyebabkan manusia terhimpun dalam kesatuan budaya yang sama, masyarakat.  Maka, kita akan bersentuhan dengan kata “sosial” jika membicarakan manusia dan masyarakat. Di khazanah kehidupan sosial, kita pun akan menjamah struktur  yang ada di dalamnya. Apa dan bagaimana sih struktur sosial itu?

Penasaran? Nah, saya akan menjelaskan hal itu sebisa saya dengan segelintir referensi yang telah saya himpun. Tak cuma itu, saya hendak mengidentifikasi struktur dan proses sosial pada kehidupan masyarakat Jakarta Raya pada 1952-1965. Alasannya, pada waktu itu, Partai Komunis Indonesia Comite Djakarta Raya (PKI CDR) kerap muncul dan terekam dalam dinamika sosial-politik di Jakarta Raya. Lo-lo-lo, itu kan partai terlarang! Iya sih, tapi apa ya kita nggak mau tahu apapun tentang partai terlarang itu? Secuil saja deh, di Jakarta Raya tok. Kalau masih shocked, saya batasi cuma satu sumber kok. Hem.

Penjelasan atas kedua hal tersebut akan saya bingkai menjadi sebentuk esai sejarah sosial. Sejarah sosial merupakan sejarah jenis baru yang “dibegawani” oleh sepasang guru besar Universitas Strasbourg, Marc Bloch dan Lucien Febvre pada 1920-an.  Mereka mengkritik keras sejarah konvensional dan dominasi sejarah politik. Mereka hendak menyalin sejarah politik dengan sejarah “yang lebih ekstensif dan humanis”, sejarah sosial, sejarah dengan analisis “struktur”. Nah, mazhab penulisan sejarah macam ini dikenal luas dengan nama “Annales”.

Betapa pun, baik para anggota PKI CDR maupun masyarakat kelas “bawah” Jakarta adalah manusia yang berhak diceritakan riwayatnya sebagaimana manusia, beserta struktur sosial di sekelilingnya. Saya hendak menghadirkan kisah para anggota partai terlarang dan jerih payah yang mereka lakukan dalam membela kaum yang “lemah”. Apa? PKI membela kaum yang lemah?! Ya! PKI CDR membela kaum yang lemah di ibukota pada era itu. Nggak percaya?! Udah deh, lebih baik simak saja tulisan saya ini. He-he-he-he.

Apakah Struktur Sosial?

Sebelum mengidentifikasi masyarakat Jakarta tahun 1952 hingga 1965, kita harus mengetahui definisi daripada struktur. Struktur sosial adalah relasi-relasi yang tetap berlangsung, berpola, dan teratur di sela-sela sejumlah unsur dalam masyarakat. Karena struktur sosial ini bersifat intangible, dia mempunyai beberapa pengertian. Pengertian lainnya, struktur sosial merupakan sebuah pola yang bersifat repetitif (berulang) daripada tingkah-laku sosial, baik tingkah laku yang dianggap penting maupun yang dianggap tidak penting. 

Para strukturalis juga urun pendapat bahwasanya struktur sosial ialah suatu motif dan keinginan yang sangat kuat serta terletak di luar diri seseorang. Struktur sosial berperan untuk menentukan pola tingkah laku seseorang di dalam rangkaian yang terorganisasi, atau dalam lembaga sosial. Dalam hal ini, struktur sosial adalah hubungan fungsional antarlembaga sosial. Lalu, para fungsionalis menilai struktur sosial merupakan jalinan pola-pola yang dapat diamati dalam hidup keseharian. Dengan pendekatan realisme, struktur sosial dimengerti sebagai sejumlah prinsip yang melandasi susunan sosial dan bisa jadi tidak terlihat. 

Secara umum, terdapat setidaknya empat elemen dasar dalam struktur sosial, yakni status sosial, peran sosial, kelompok, dan institusi.  Status sosial adalah posisi (kedudukan) suatu individu dalam kehidupan sosial. Kemudian, peran sosial ialah seperangkat harapan yang dilimpahkan kepada seseorang sesuai dengan status sosialnya. Lalu, kelompok sosial merupakan sekumpulan individu dengan norma-norma, nilai-nilai, dan harapan yang sama serta berinteraksi secara sadar dan teratur. Terakhir, institusi adalah himpunan norma seputar pemenuhan kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial.

Kajian PKI tentang Kehidupan Sosial-Masyarakat di Jakarta

Bagi PKI, Jakarta merupakan tempat sentral perpolitikan nasional. PKI berharap dapat menjadikan Jakarta sebagai panggung terbesar untuk menampilkan kehebatannya. Dengan begitu, PKI pun mengonsolidasikan kader-kadernya untuk memahami keadaan sosial di Jakarta lewat penelitian. Sebelum melakukan penelitian, tiap-tiap periset harus berdedikasi dan mempelajari naskah-naskah petunjuk yang telah dibikin Comite Central PKI. Para periset juga wajib mengemban semangat “tiga sama”, sama makan, sama bekerja, dan sama tidur. 

Laporan PKI CDR pada 26 September 1964 menunjukkan bahwa keadaan sosial di Jakarta sangatlah ruwet, banyak rakyat Jakarta sulit mengakses pendidikan. Dari 2.906.553 penduduk, hanya 247.235 atau sekira 8,5% yang telah menyelesaikan taraf pendidikan di atas Sekolah Rakyat (SR). Persoalan tersebut berakar pada kuantitas sekolah yang sedikit sehingga tak dapat mewadahi calon peserta didiknya. Pada 1952, Pemerintah Kota Jakarta gagal memenuhi rencana pembangunan 80 SR, mereka hanya membikin 21 rumah SR karena ketiadaan lahan. Secara praktis, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan tidak berjalan semestinya. 

Dengan akses pendidikan yang sulit, masyarakat Jakarta kemudian memiliki beraneka rupa pekerjaan. Salah satunya adalah buruh (termasuk petani dan nelayan). Merujuk sensus 1961, penduduk Jakarta yang berjumlah 880.885 jiwa dan mencari nafkah di 17 bidang pekerjaan. PKI CDR sadar akan kerentanan buruh, kaum miskin kota, nelayan, petani, dan pemuda yang ada dalam ke-17 bidang tersebut. Separuh dari mereka adalah petani yang banyak terkonsentrasi di Pasar Rebo. Pada 1964, Barisan Tani Indonesia (BTI) mengungkapkan adanya pergeseran pada 130.000 penduduk Pasar Rebo, yang mulanya masyarakat tani menjadi masyarakat setengah tani. Mereka bercocok tanam hanya selama musim tanam hingga panen. Selebihnya, mereka hidup lewat membikin kolam ikan, berkebun, dan/atau berniaga. Masih berkutat pada masalah pendidikan, setengah penduduk Pasar Rebo belum bisa baca-tulis dan mayoritas penduduk usia produktif tak sanggup menamatkan pendidikannya. 

Pada 1964, PKI CDR menerjunkan tim riset ke empat daerah, antara lain Tanjung Priok, Mangga Dua, Kebayoran Baru, dan Pasar Rebo. Mereka mencoba untuk meneliti pengisapan-pengisapan yang menerpa kaum miskin kota oleh (biasanya) para juragan. Para kaum miskin kota tersebut diisap secara kapitalistis untuk menghasilkan laba tinggi bagi juragan. Tak berhenti di situ, pengisapan secara feodalistis juga melimpahi kaum miskin kota ini. Mereka diberi pekerjaan tambahan yang urusannya di seputar kebutuhan sehari-hari para juragan: membersihkan perabotan, menimba air, dan lain sebagainya.  

Mereka diberi pekerjaan tambahan yang urusannya di seputar kebutuhan sehari-hari para juragan: membersihkan perabotan, menimba air, dan lain sebagainya.

Dalam sistem borongan yang mengikat mereka, kaum miskin kota harus menanggung barang yang tidak laku mereka jual. Nah, para kaum miskin tersebut akhirnya kesulitan memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dengan begitu, mereka pun melakukan peminjaman uang berbunga tinggi kepada lintah darat dan bank jago, eh, bank pasar/keliling. Nyeseknya lagi, mereka—yang sebagian besar pedagang kecil—adalah pihak yang paling rentan untuk digusur. 

Pergerakan PKI CDR: Membela Kaum Miskin Kota

PKI CDR tentunya tak melakukan riset saja, tapi mereka juga melakukan kerja-kerja konkret dalam membela kaum miskin kota. Setidaknya, ada dua macam pekerjaan konkret yang mereka lakukan: gerakan politis dan gerakan sosial. Pada Pemilu 1955, PKI merupakan partai peringkat keempat, mereka pun “berduyun-duyun” mengisi parlemen. Nah, sejak itu, mereka melakukan aksi-aksi politis. Salah satu aksi politiknya adalah pada 13 Desember 1959. PKI CDR menyurati Peperda Jakarta terkait pembakaran gubuk-gubuk di Rawasari oleh 30 aparat, dua di antaranya adalah tentara. Dalam surat terbuka itu, PKI CDR mempersoalkan pembersihan gubuk-gubuk “liar” tersebut dan menuntut kebijaksanaan Peperda Jakarta. 

Sementara itu, PKI CDR juga menggalakkan aksi-aksi sosial via sejumlah kegiatan amal. Pada 20 Desember 1959, CDR mengadakan serangkaian kerja bakti di Kampung Teluk Gong. Pada 26 Mei 1962, peristiwa kebakaran besar terjadi di Sawah Besar. Esoknya, CDR melakukan galang bantuan untuk disumbangkan kepada korban kebakaran. Mereka memberikan 500 liter beras dan 40 kg ikan. Sekiranya, apa yang ditempuh PKI CDR adalah hal tepat untuk menarik solidaritas dan kesadaran politis penduduk Jakarta. Mengapa? Karena konsiderasi terhadap Jakarta yang memiliki penduduk beraneka ragam dengan sikap praktis dan pragmatis. 

Struktur Sosial di Jakarta (1952-1965)

Jika menilik kajian yang telah dilakukan PKI CDR tentang kehidupan sosial-masyarakat Jakarta, saya menilai itu sudah cukup komplit dalam menggambarkan struktur sosial di Jakarta. Namun, saya hendak menguraikan hasil kajian mereka, lewat sehimpun hal-ihwal yang sudah saya himpun tentang struktur sosial di atas. Pun demikian, saya akan mengidentifikasi elemen-elemen yang ada di dalam struktur sosial/masyarakat Jakarta.

Walaupun saya menyebut elemen struktur sosial terakhir, saya akan mengidentifikasi elemen-elemen tersebut lebih dulu. Bukan tanpa alasan, pendefinisian elemen-elemen ini cenderung berada di sisi fungsionalisme. Pertama, status sosial kaum miskin kota lebih rendah ketimbang status sosial para juragan dan rentenir. Kedua, peran sosial kaum miskin kota adalah sebagai pelayan juragan yang terpaksa menjual tenaga untuk memenuhi kebutuhan. Juragan berperan sosial sebagai “penyedia” lapangan kerja bagi kaum miskin kota. 

Sementara itu, para rentenir dan bank keliling berperan sosial sebagai “penolong” para kaum miskin kota untuk menyuntikkan uang atas kebutuhannya. Ketiga, BTI adalah kelompok yang terdiri atas penduduk Jakarta yang bekerja sebagai petani. PKI CDR adalah kelompok yang terdiri atas politisi dengan usaha-usaha mereka membela kaum miskin kota. Peperda Jakarta merupakan kelompok aparat yang terdiri atas tentara dan kepolisian dengan fungsi menjaga keamanan. Keempat, Pemerintah Kota Jakarta adalah institusi sosial tertinggi yang “bertanggung jawab” atas hajat seluruh penduduk di Jakarta. 

Secara struktural, pola tingkah laku masyarakat Jakarta ditentukan dalam suatu rangkaian sistemik yang timpang. Hal itu diawali oleh ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang merata. Nah, sekira 880.000 penduduk Jakarta kemudian bekerja sebagai buruh, petani, nelayan, dan pedagang kecil. Sejatinya, apa yang mereka kerjakan bukanlah hal yang serta-merta salah. Namun, mereka adalah kaum miskin kota. Sebagian besar dari mereka memang harus memenuhi kebutuhannya dengan bekerja kepada pihak orang dari status sosial yang lebih tinggi.

Pola tingkah laku kaum miskin kota—pedagang kecil misalnya—telah ditentukan untuk bekerja kepada para juragan. Para juragan itu, dengan seenak jidat, mengisap pedagang kecil lewat pemberian pekerjaan tambahan. Kemudian, Peperda Jakarta menjadi pihak yang memperburuk nasib kaum miskin kota karena telah menggusuri gubuk-gubuk mereka. Untungnya, PKI CDR pun hadir, menjelma sebagai pihak yang peduli terhadap kaum miskin kota dengan membela mereka, baik lewat aksi politis maupun aksi sosial.

Penandas

Dari tinjauan terhadap pergerakan PKI dan struktur sosial di Jakarta (1952-1965) ini, saya memperoleh beberapa temuan. Pertama, Pemerintah Kota Jakarta adalah institusi yang gagal dalam memenuhi hajat hidup penduduk Jakarta, utamanya di sektor pendidikan. Hal ini menyebabkan kaum miskin kota tetap berada di status sosial yang lebih rendah. Kaum miskin kota pun tidak memperoleh pengetahuan apapun sehingga ngikut saja dalam struktur sosial yang membuatnya diisap. Kedua, pemerintah juga condong membiarkan keberadaan lintah darah dan bank keliling yang makin memiskinkan petani. Ketiga, PKI sebagai sebuah organisasi politik menjadi pihak yang terus membela kaum miskin kota lewat aksi politis dan sosialnya. (bagas)

Daftar Bacaan

Elly Setiadi dan Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Kencana.

Peter Burke. 2015. Sejarah dan Teori Sosial. Jakarta: Yayasan Obor.

Thohir Kusmanto dan Misbah Elizabeth. 2018. “Struktur dan Sistem Sosial pada Aras Wacana dan Praksis”, JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo. Vol. 2, No. 1.

Joan Purwasih dkk. 2018. Ensiklopedia Sosiologi Struktur Sosial. Klaten: Cempaka Putih.

Satriono Utomo. 2016. “Suara ‘Merah’ Ibu Kota: Geliat Partai Komunis Djakarta Raya”, Lembaran Sejarah. Vol. 12. No. 1.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.