Menyambut Tahun Baru, Mengingat Yang Berlalu: Catatan Kelam Perampasan Ruang Hidup Tahun 2016

Spread the love

Oleh Bagas Yusuf Kausan

Hanya tersisa beberapa jam lagi, kalender masehi akan segera berganti tahun. Dalam masa-masa pergantian tahun ini lah, biasanya, gegap-gempita, hura-hura, dan sekelumit perayaan pergantian tahun lainya akan dikerubungi oleh tiap-tiap manusia dengan ragam ekspresi dan pemaknaannya. Ada yang memaknai tahun baru dengan gerakan hijrah ke arah yang lebih baik, dan ada pula yang tidak memaknai apapun. Dari tahun ke tahun, perayaan tahun baru akan senantiasa mewujud dengan tiupan terompet, gelegar petasan, dan kepulan asap pembakaran.

Ekspresi kegirangan dalam menyambut pergantian tahun, bisa jadi merupakan puncak dari serangkaian pengalaman yang bernada gembira sepanjang satu tahun terakhir. Sementara untuk penjabaran ‘kegembiraan’, tentunya tiap-tiap individu memiliki bentuk dan subyek-obyek kegembiraannya masing-masing. Namun demikian, penyambutan tahun baru pun sebenarnya sarat akan kegetiran, kepiluan, dan kecemasan bagi sebagian orang lainya. Terutama kali bagi sebagian orang yang pada tahun 2016, harus menerima kenyataan pahit berupa kehilangan tempat tinggal, alat produksi, hingga kehilangan akses-akses prasyarat kesejahteraan.

Pembongkaran ruang hidup masyarakat terjadi secara massif di berbagai daerah—baik di pedesaan maupun di perkotaan—selama tahun 2016. Hal ini termasuk dengan konflik agraria berkepanjangan, perampasan lahan berdalih pembangunan, maupun normalisasi suatu kawasan demi sebuah imajinasi tentang keindahan, kebersihan, dan kerapihan. Menurut catatan Konsorium Pembaharuan Agraria (KPA), selama tahun 2016 saja telah terjadi setidaknya 450 konflik agaria dengan luas 2.9 ha, yang menyangkut 86.745 kepala keluarga. Buntut dari sengketa agraria ini adalah penangkapan dan kriminalisasi atas 134 petani dan aktivis. Mayoritas konflik tersebut berada dalam sektor perkebunan, properti, infrastruktur, kehutanan, tambang dan migas, pesisir-kelautan, dan pertanian (kpa.or.id). Konflik agraria tersebut tak jarang berujung pada kematian. Sepanjang tahun 2016, terdapat setidaknya 9 orang yang meregang nyawa akibat dari konflik agraria (infografik tirto.id).

Di sekor perkebunan tentu kita masih mengingat kekerasan yang dilakukan oleh apartur negara (polisi dan tentara), yang menggusur lahan petani di Desa Mekar Jaya Kec.Wampu, Kabupaten Langkat. Konflik ini disinyalir merupakan bentuk keberpihakan aparat negara terhadap perkebunan asing dengan cara membombardir lahan masyarakat setempat. Sementara di sektor properti dan infrastrukur, nampaknya sektor ini lah yang cukup kentara menampilkan konflik agraria di sepanjang tahun 2016. Corak kebijakan rezim pemerintahan saat ini—yang mabuk pembangunan infrastruktur—semakin memperkuat dan memperjelas konflik agraria yang berakar pada kedua sektor tersebut. Konflik pembangunan Bendungan Jatigede yang mencabut lahan produktif pertanian dan makam tetua adat setempat, pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang beberapa waktu lalu mempelihatkan wajah represif militer terhadap warga, pembangunan Bandara di Kulon Progo, penggusuran di Parangkusumo, dan intimidasi terhadap warga Telukjambe Karawang yang terpaksa larut dalam kubangan konflik agraria, merupakan sedikit contoh dari konflik-konflik agraria yang berbasis pada kedua sektor tersebut pada tahun 2016.

Sementara di sektor kehutanan, kasus seperti konflik agraria antara masyarakat setempat dan perhutani terjadi di Desa Surokonto Wetan, Kabupaten Kendal. Bahkan kasus ini melebar hingga kriminalisasi terhadap 3 orang warga, dengan beberapa tuduhan yang sebenarnya tidak cukup bukti. Konflik di Surokonto ini masih memiliki keterkait-hubungan dengan konflik agraria di Rembang. Sehemat penglihatan penulis, konflik agraria di Rembang ini merupakan salah satu konflik yang cukup menyita perhatian publik, bahkan menembus hingga media nasional. Konflik ini bermula ketika PT. Semen Gresik (sekarang PT. Semen Indonesia) hendak mendirikan pabrik semen di Rembang. Mengingat lokasi pendirian pabrik merupakan kawasan karst dan kawasan cekungan air tanah watu putih, yang dengan itu memiliki kandungan air tanah yang dapat mengairi lahan pertanian warga sekitar, akhirnya secara ramai-ramai masyarakat disana menolak usaha pendirian pabrik semen di kawasan tersebut. Akhir tahun 2016, Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan masyarakat terhadap PT. Semen Indonesia—yang dengan itu berarti bahwa pabrik semen memang tidak diperkenankan untuk berdiri. Namun bertepatan dengan Hari Anti Korupsi se-Dunia, Gubernur Jawa Tengah justru menerbitkan izin baru pendirian pabrik semen di Rembang, sekaligus mengawali babak baru perlawanan masyarakat Pegunungan Kendeng demi kelestarian alam dan ketersediaan pangan bagi anak-cucunya kelak.

Narasi dari Rembang tersebut, berlaku pula dalam konteks konflik agraria bersektor pertambangan yang terjadi di banyak daerah Indonesia. Alasan paling klise untuk memuluskan izin pertambangan ialah bahwa pertambangan mampu menyerap pekerjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Beberapa contoh lokasi pertambangan yang justru menyengsarakan masyarakat, tersebar di banyak titik di luar pulau Jawa. Hal tersebut, cukup untuk menggugurkan alasan klise tentang pertambangan yang banyak memicu konflik agraria. Sedangkan konflik agraria di sektor pesisir-kelautan, tercermin dalam konflik berkepanjangan di Urutsewu, kebumen. Tidak diragukan lagi bahwa konflik ini merupakan sebentuk keinginan negara—yang dalam hal ini adalah tentara—untuk menguasai berpetak-petak tanah yang sejak dahulu kala telah digunakan oleh warga sebagai lahan pertanian. Tidak lupa, konflik agraria di kawasan pesisir terjadi pula di daerah Batang, Jawa Tengah. Konflik ini bermula ketika pemerintah ngotot untuk mendirikan PLTU yang menghancurkan tempat nelayan mencari ikan di satu sisi, serta menghancurkan lahan pertanian warga di sisi lainya.

Potret perampasan ruang hidup diatas—yang diawali dengan serangkaian konflik agraria—merupakan hantu yang menakutkan bagi masyarakat pedesaan; tempat tinggal tergusur aneka macam bentuk pembangunan, lahan penghidupan dibombardir oleh nafsu pertumbuhan ekonomi. Potret perampasan ruang hidup diatas, terjadi dan berlaku pula bagi masyarakat perkotaan. Perampasan ruang hidup di perkotaan sebenarnya memiliki kandungan isi yang sama, meski berkalinan bungkus dengan yang terjadi di pedesaan, yaitu; perampasan ruang hidup. Kita tentu masih mengingat serangkaian penggusuran yang terjadi di Jakarta, beberapa waktu lalu [i]. Menurut Laporan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), pada tahun 2016 setidaknya terdapat 325 target lokasi penggusuran, yang sebagaian besarnya telah dilaksanakan. Nama-nama seperti Bukit Duri, Kampung Pulo, Kampung Akuarium, dan Kalijodo merupakan secuil contoh praktik penggusuran yang kerap kali diiringi praktik kekerasan yang dilakukan oleh negara. Tidak hanya di Jakarta, di kota yang mendaku diri sebagai Kota Ramah Hak Asasi Manusia, Bandung (kebon jeruk, batununggal), praktik penggusuran pun terjadi dengan kriteria yang serupa; minim sosialisasi, minim partisipasi warga, pembualan janji kompensasi, hingga tidak memadainya rusunawa sebagai sebuah pengganti.

Tahun 2016 telah memberikan lintasan sejarah yang kelam bagi praktik-praktik perampasan ruang hidup. Baik di perkotaan, maupun di pedesaan, selama satu tahun terakhir ini telah terjadi banyak sekali penggusuran, perampasan lahan, dan pengrusakan kelestarian alam. Catatan hitam ini, sudah barang tentu hanya merupakan setetes warna di atas kanvas kegetiran, penindasan, dan ketidakadilan ruang yang menyeruak ke permukaan. Catatan ini tak akan mampu merepresentasikan secara nyata potret perampasan yang terjadi. Namun ditengah hingar-bingar perayaan tahun baru, catatan ini setidaknya pantas untuk diposisikan sebagai cermin untuk berkaca pada lintasan waktu dalam satu tahun terakhir. Selain itu, cermin tersebut dapat merangsang kita untuk berani berkata jujur bahwa; ketidakadilan hadir sepanjang tahun 2016, dengan wajah perampasan ruang hidup bagi masyarakat kecil.

Sementara untuk menyambut tahun baru, tentunya, akan banyak mencuatkan berbagai sudut pandang dan titik pijak untuk melangkah. Bisa jadi, kita akan memandang tahun esok lebih optimis, ataupun kita memandang tahun esok secara pesimis. Optimis dan pesimis merupakan dikotomi yang lumrah dalam memandang segala sesuatu yang belum terjadi. Termasuk untuk hari-hari esok, di tahun yang baru. Kita bisa optimis memandang bahwa tahun esok, gerakan rakyat akan semakin menguat—baik secara basis teoritiknya, maupun basis praktik dan pengorganisirannya—dalam upaya membela kaum-kaum yang tertindas. Termasuk dalam hal ini, kalangan masyarakat yang terampas ruang hidupnya, tercabut sosio-kultural dan ekonominya, dan juga tercuri alat produksinya.

Namun kita pun dapat berlagak pesimis, guna menyambut tahun baru yang akan segera terhelat. Misalnya, mengingat kecenderungan pemerintahan yang terbuai ilusi kemajuan dan pembangunan berbasis industri padat modal, atau ditengah logika estetika yang menggebu-gebu tak karuan—yang secara tidak langsung menghamba keindahan, kebersihan, dan kerapihan—sehingga dirasa manusiawi ketika memindahkan orang (baca:menggusur) demi kepentingan dan kemaslahatan orang banyak, maka akan menjadi sebuah keniscayaan bahwa di tahun besok penggusuran akan semakin marak terjadi. Hal ini belum termasuk dengan datangnya program ‘Kota Tanpa Kumuh Nasional’[ii] yang akan diterapkan di banyak kota di Indonesia, yang akan memberi legitimasi sempurna untuk menggasak perkampungan kumuh, membombardir gang-gang kecil yang tidak tertata rapih, serta memporak-porandakan masyarakat miskin urban. Di pedesaan, di tengah cuaca kapitalisme yang terus berupaya mereorganisasi ruang untuk akumulasi kapitalnya, maka ke depan desa-desa akan diserbu  logika semacam ini dan perlahan-lahan akan dihancurkan melalui praktik-praktik perampasan lahan yang diiringi tindak kekerasan aparat—sebagai bentuk pergeseran posisi

Diluar dikotomi pesimis-optimis, sebenarnya yang patut dicermati dari perayaan tahun baru ialah tantangan menyambut hari esok. Anggap saja kecenderungan pemerintah yang terjebak logika developmentalism cum neoliberalism yang kita rasakan hari ini, merupakan sebentuk tantangan yang perlu dijawab oleh orang-orang yang menginginkan kehidupan yang lebih layak, lebih adil, dan lebih sejahtera—tanpa harus melakukan perampasan ruang hidup kembali. Semoga!***

Catatan Akhir

[i] Dokumentasi penggusuran di Jakarta, dikemas secara menarik dalam bentuk film Jakarta Unfair dan dalam bentuk catatan yang diterbitkan oleh islambergerak.com

[ii] Program ini diinisiasi dan didanai oleh bank dunia. Nyaris serupa dengan program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), National Upgreading Slum Project (NUSP)/ Kota Tanpa Kumuh Nasional merupakan program yang akan mengusung kampanya tentang kota yang bersih dan tidak kumuh. Serupa pula dengan JEDI, program ini senyata-nyatanya merupakan ancaman penggusuran bagi beberapa kota yang masuk ke dalam program tersebut, di hari-hari esok. Adapun kota-kota yang masuk ke dalam rancangan program tersebut ialah; Bandar Lampung, Bengkulu, Palembang, Tanjung Jabung Barat, Batam, Tanjung Balai, Serang, Sukabumi, Pekalongan, Semarang, Pasuruan, Banjarmasin, Kabupaten Kapuas, Palangkaraya, Makassar, Bone, Polopo, Kendari, Ambon. (Kementrian PUPR)

Gambar: Qureta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.