Merekam Konflik Agraria di Urutsewu dari Orde Baru hingga Reformasi

Spread the love

Oleh Ide Yogiansyah

Indonesia sebagai negara yang bersifat agraris menempatkan tanah dalam posisi yang sangat penting. Kondisi ini menjadikan sebagian besar rakyatnya yang menjadi petani menggantungkan nasibnya kepada keberadaan tanah. Kepemilikan tanah merupakan salah satu kriteria penentu status sosial seseorang dalam masyarakat. Presiden Soekarno menerapkan kebijakan agraris berupalandreform (perombakan sistem kepemilikan tanah) yang bertujuan untuk menata kembali penguasaan dan kepemilikan tanah. Program landreform (perombakan sistem kepemilikan tanah) mendapatkan sandaran yuridis pada undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan- ketentuan Pokok  Agraria  (UUPA).

Pergantian orde lama dibawah kepemimpinan Soekarno ke orde baru dalam kepemimpinan Soeharto, memunculkan kondisi yang relatif sama bagi petani. Alih-alih menyelesaikan dan menuntaskan mandat UUPA yang mangkrak pada masa pemerintahan sebelumnya akibat tragedi aksi sepihak dan peristiwa G 30 S, pemerintah orde baru justru membuat peraturan-peraturan baru yang bertentangan dengan UUPA. Hal ini dapat dimengerti karena Soeharto memilih jalanpembangunan Indonesia dalam kendali sistem kapitalisme yang menempatkan tanah sebagai komoditas.

Perbedaan politik agraria pada dua orde ini berpengaruhpula terhadap strukur sengketa agraria. Pada orde lama, struktur konflik agraria lebih bersifat horizontal atau konflik terjadi sesama petani.Sedangkan pada orde baru, struktur konflik agraria lebih bersifat vertikal, yakni konflik yang terjadi antara petani dengan pemilik modal ataupun penguasa. Terlebih di masa orde baru,akibat regulasi pemerintah, konflik tanah justru melibatkan militer. Konflik yang terjadi di Urutsewu, Kebumen Jawa Tengah adalah satu diantaranya.

Konflik lahan yang terjadi di Urutsewu terjadi dikarenakan adanya klaim lahan dari pihak TNI AD di lahan milik masyarakat Kebumen. Konflik ini bermula sejak 1982, yang bermula dari pengiriman surat “pinjam tempat” dari TNI untuk latihan dan uji coba senjata berat kepada kepala desa setempat.Namun dalam perjalanan waktu, surat “pinjam tempat” yang seharusnya dilayangkan ke pihak pemilik lahan dan masyarakat di Urut Sewutak dipersudikan. Militer justru hanya melayangkan surat pemberitahuan latihan semata.Kondisi ini semakin diperparah tatkalapada tahun 1998 TNI tanpa persetujuan warga secarasepihak membuat “kontrak” dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen terkait penggunaan tanah di pesisir Urutsewu sebagai tempat latihan militer.Kontrak ini dilengkapi pula dengan pemetaan tanah untuk area latihan dan uji coba senjata dengan lebar 500 meter dari garis pantai ke utara dan panjang 22,5 Kilometer.[1]TNI AD mengklaim lahan selebar 500 meter dari bibir pantai di sepanjang pesisir Urutsewu untuk digunakan sebagai tempat latihan pengujian persenjataan militer.

Pada 1997, suasana di Urutsewu sempat memanas ketika lima anak harus meninggal karena terkena letusan mortir sisa latihan senjata. Inilah yang kemudian memicu kegeraman warga. Perusakan motor dan harta benda lain, pemagaran tanah, intimidasi, bahkan penembakan kepada masyarakat Urutsewu juga dilakukan oleh tentara.[2] Tindakan yang dilakukan oleh militer tersebut memicu munculnya berbagai gerakan dari masyarakat yang menolak dan bahkan berupaya mengusir militer dari lahan di Urutsewu.  Belakangan, diketahui pula bahwa lahan yang diklaim oleh pemerintah ini tak hanya dipakai sebagai tempat latihan militer saja, namun juga dipakai sebagai lahan perusahaan.Hal ini dikonfirmasi dengan adanya persetujuan dari Komdan IV/ Diponegoro, serta izin dari pemerintah daerah kepada PT Mitra Niagatama Cemerlang (PT MNC)mengenai penambangan pasir besi di Urutsewu. Hal itu cukup memancing masyarakat sekitar karena berdampak pada adanya pencaplokan lahan dari pihak militer dan pihak perusahaan.

Tanah yang dikonflikkan di Urut Sewu terletak di antara muara Kali Luk Ulo Desa Ayamputih di sebelah barat, sampai muara Sungai Wawar Desa Wiromartan sepanjang 22,5 km dan lebar 500 meter dari bibir pantai. Warga yang terlibat dalam konflik ini berasal dari Kecamatan Buluspesantren (Desa Ayamputih, Desa Setrojenar, dan Desa Bercong), Kecamatan Ambal (Desa Entak, Desa Kenoyojayan, Desa Ambal Resmi, Desa Kaibon Petangkuran, Desa Kaibon, dan Desa Sumberjati), dan Kecamatan Mirit (Desa Mirit Petikusan, Desa Mirit, Desa Tlogodepok, Desa Tlogopragoto, Desa Lembupurwo, dan Desa Wiromartan.[3]

Akar konflik pertanahan merupakan faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya perselisihan. Akar konflik pertanahan di Urut Sewu dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) Konflik kepentingan, yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis; (2) TNI Kurang memperhatikan pengurusan administrasi pertanahan (sertipikat); (3) Terjadi perubahan kondisi  tanah di  Urut Sewu dari marginal menjadi memiliki nilai produktivitas tinggi; dan (4) Meningkatnya kesadaran penduduk untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan.

Pemerintahan Orde Baru sebenarnya sudah meminta warga untuk membebaskan lahan pertaniannya seluas 2 hektar  untuk Kantor TNI AD, yang posisinya berada disisi timur pintu masuk Pantai Bocor. Dalam perjalanannya, TNI AD malah memperluas klaim area latihannya mulai 250 meter menjadi 750 meter dari bibir pantai. Namun masyarakat Urut Sewu menolak rencana perluasan kawasan latihan militer dan tidak menyetujui pembangunan pabrik pengolahan biji besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang (PT MNC) di Urut Sewu, serta menolak rencana pembangunan jalan lintas selatan yang mengakibatkan 55,87 kilometer lahan warga terancam digusur.[4]

Pada masa orde baru yang totaliter dan represif, nyali masyarakat kurang begitu getol. Hal ini  didasarkan pada ketakutan masyarakat Kebumen dengan rezim, walaupun ada beberapa kelompok masyarakat yang tetap menolak keras adanya militer di Urutsewu, namun hal itu tidak memberikan cukup pengaruh. Justru yang terjadi sebaliknya, militer pada saat itu bersifat represif terhadap masyarakat yang menolak. Hal itu tentu saja mempengaruhi keadaan sosial maupun ekonomi masyarakat di sekitar Urutsewu karena lahan ini dipakai oleh masyarakat sebagai tempat untuk menyambung hidup denganberkebuntebu dan hasil pertanian lain. Namun sejak adanya militer di lahan tersebut, akhirnya membuat ruang gerak masyarakat cukup terbatas dengan adanya peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat sekitar lahan konflik. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa masyarakat hanya diposisikan sebagai pelengkap dalam status sebuah Negara saja tanpa diakomodir, terlebih dilibatkan dalam perumusan kebijakan.

Riwayat konflik pertanahan Urut Sewu merupakan suatu potret kejadian dalam kurun waktu yang panjang. Dapat dikatakan bahwa pola pikir masyarakat (petani penggarap) dan juga pola pikir TNI AD pada masa Orde Baru berkembang pesat dan meledak ketika Orde Reformasi bergulir tahun 1998. Semangat transparansi dan penguatan nilai-nilai lokal telah membawa perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat.Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini membawa efek pada perubahan landscape dan dinamika politik sosial budaya masyarakat. Kebebasan struktural yang hampir tidak pernah didapatkan di era Orde Baru—karena reformasi, akhirnya terbuka eksesnya hinggamelahirkan kelompok-kelompok komunal baru. Identitas kelompok penekan (politik), kelompok budaya, sampai kelompok sosial keagamaan mulai menampakkan diri. Masyarakat mulai berani menyuarakan aspirasi dan tuntutan atas hal-hal yang selama ini dianggap kurang adil. Sayangnya, itu pun tak membuat pemerintah dan militer membuka diri dan mengakomodir aspirasi masayarakat untuk mengusir militer dari tanah mereka. Dan tetap sama, mereka masih mengklaim tanah warga hingga tetap saja berprillaku represif terhadap warga yang menentang keberadaan militer.

Sedikit refleksi di atas menunjukan kepada kita bahwa sejak era orde baru hingga reformasi dan bahkan hingga hari ini,  konflik agraria yang terjadi di Urutsewu tak kunjung usai.Hal itu mungkin didasari adanya kepentingan antar masing-masing kelompok, baik itu dari militer, masyarakat, maupun perusahaan yang mempunyai tujuan sendiri.

Dalam kasus ini, dapat dilihat bagaimana keadilan sosial belum sepenuhnya terealisasi. Karena  keadilan sosial merupakan masalah universal. Ketika penduduk terancam kehilangan tanah garapan yang selama ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat klaim sepihak TNI AD.

Selain pemerintah yang harus ikut campur dan bersikap adil terhadap persoalan ini dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat Urut Sewu sebagai pemilik lahan yang sah pada mulanya, upaya pengembangan pendidikan di masyarakat baik pendidikan formal dan atau informal harus terus didorong sebagai investasi agar rakyat tetap terus berjuang memepertahankan hak-haknya dan menuntut keadilan. Oleh karena itu, di era reformasi ini perlu adanya pendidikan mengenai agrarian, dimana diharapkan agar masyarakat dapat menyikapi masalah konflik agrarian, tidak hanya di Urutsewu saja melainkan di daerah lain. Tentu dengan tetap mendorong pemerintah ikut andil dalam persoalan agria yang semakin serius dengan berpijak pada kepada kepentingan masyarakat sesuai UUPA.

[1]Postingan Instagram Urutsewubersatu, 11 Agustus 2019, diakses pada 20 November 2019

[2]Devy Dhian Cahyati, Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik, Yogyakarta: STPN Press, 2014. Hlm 174.

[3]Ibid Hlm 149-150

[4] Nuraini Aisiyah, dkk.: Sengketa Pemilikan Tanah Antara Tni Dan Warga Masyarakat Di Urut Sewu Kebumen, dalam Jurnal Bhumi Vol. 1, No. 2, November 2015, hlm 147

 

Ide Yogiansyah, Mahasiswa Ilmu Sejarah Unnes 2017

 

Catatan: Tulisan ini bermula dari sebuah tugas mata kuliah.

 

Gambar: www.mongabay.co.id

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.