Mungkinkah Revolusi Sistem Ekonomi Menuju Kooperasi?

Spread the love

Oleh Eko Santoso

Revolusi itu pernah terjadi dan ada dalam catatan kehidupan kita bersama. Mulai dari bidang keagamaan, teknologi hingga hal politis dan ketatanegaraan. Saya kasih contoh beberapa di antaranya, agar Anda teringat kembali.

Pertama, kehadiran Nabi Muhammad yang revolusioner dalam menentang kebrutalan masyarakat Arab akhirnya menjadi tonggak tegak yang hari ini berwujud dalam agama Islam. Ini tak jauh beda dari Reformasi Gereja yang membongkar dogma absolutisme gereja sebagai satu-satumya kebanaran hidup—sekalipun itu menindas. Kedua, dalam ranah poplitis dan ketatanegaraan, deklarasi kemerdekaan oleh negara-negara Asia, Afrika, Amerika Selatan yang menjungkirbalikkan kolonialisme pada pertengahan abad 20, adalah buah dari revolusi yang mengutuk perbudakan dan penjajahan, yang kemudian kita kenal sebagai Kemerdekaan.

Sayangnya, dua revolusi kehidupan di atas, yang pernah memberikan harapan akan kehidupan yang lebih manusiawi tak seutuhnya mewujud dalam kehidupan hari ini. Keadilan, kesejahteraan, kemanusian, perdamaian, antipenindasan, anti-ekploitasi, persamaan, terma-terma semacam ini yang diperjuangkan dalam revolusi di atas, kini hanya menguap dengan menyisakan bongkahan monumen dan catatan.

Apa yang kita dapatkan hari ini ?

Kemiskinan dan malnutrisi begitu meluas di mana-mana; kita berada dan semakin dekat dengan jurang krisis ekologis—perkembangan krisis ekologi dalam 50 terakhir adalah yang tercepat dalam sejarah peradaban manusia; kebrutalan pembangunan yang mengalienasi hak-hak manusia; monopoli atas kontrol keuangan, makanan, energi,  informasi, perawatan, kesehatan, dan bahkan hubungan. Apa penyebabnya? Determinasi ekonomi di bawah rezim kapitalisme adalah biang keladi dari semua ini.

Kapitalisme telah merusak struktur demokrasi dan segala wacana kehidupan yang telah dideklarasikan oleh negara-negara merdeka.  Tak hanya itu, mereka memaksakan keberagaman dan ide-ide totaliter dalam bentuk satu pengetahuan, satu agriculture, hingga satu sejarah. Hidup kita sebagai manusia utuh dan juga sebagai negara-bangsa yang merdeka telah terampas dalam genggaman sistem bernama kapitalisme. Sistem yang berkelindan dengan para politisi ini akhirnya mengekalkan diri mereka di bawah  tangan 1 % penduduk dunia saja. Mereka menguasai 50% kekayaan dunia. Ini artinya, kekayaan para pemegang kapital yang didominasi oleh 1% orang ini mewakili 3,85 Milyar penduduk dunia (penduduk dunia saat ini sekitar 7,7 milyar).

Bagaimana solusinya?

Tentu perlu adanya dekontruksi. Karena sistem kapitalisme bermula dari sistem ekonomi, maka dekonstruksi atas itu, harus pula bermula dari sistem ekonomi. Kooperasi mungkin saja  dan sangat bisa menjadi salah satu solusi. Karena keterbatasan saya soal perkembangan perkooperasian di tataran global, saya akan coba menguraikannya dalam konteks Indonesia saja.

Tak jauh beda dari kondisi global, di Indonesia determinasi Ekonomi dalam balutan sitem kapitalisme turut pula mengangkangi kehidupan kita. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa di negeri ini, 1% warga terkaya menguasai separuh dari kekayaan nasional. Dan lebih keranjingan lagi, 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang lebih besar dari 40% penduduk miskin, atau sekitar 100 juta orang. Demikianlah riset dari Oxfam, Credit Suisse dan juga katadata.co.id, yang menyebut Indonesia sebagai 1 dari 5 negara paling timpang di dunia.

Ketimpangan ini terjadi karena kooperasi yang seharusnya menjadi soko guru kehidupan bangsa dan sekaligus menjadi sistem ekonomi yang berkeadilan serta sangat mungkin menciptakan kesejahteraan, dikebiri dari segala arah, baik secara makna, wacana, hingga legal-formal.

Jauh-jauh hari saat negara ini didirikan, Hatta dan Aidit dengan getol mewacanakan kooperasi sebagai landasan perekonomian yang linier dengan Pancasila dan UUD 1945 kita. Sayangnya, dalam perjalanan sejarah negara kita, kebijakan negara berhaluan lain. Kooperasi tidak bisa memberikan asupan dana layaknya modal asing. Kooperasi tidak bisa pula membuat orang menjadi miliuner dan berkuasa secara politik-ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kooperasi tak pernah menjadi pilihan. Dan sejak masa pemerintahan Soeharto dijinakkan sehingga hanya hidup dalam wadah formalitas semacam, koperasi simpan-pinjam, koperasi pegawai, koperasi sekolah, dan lain-lain. Secara substansi, hal demikian tak mengakarkan semangat kooperasi sebagaimana yang diwacanakan Hatta dan Aidit.

Sekarang pun tetap sama. Kondisinya tak jauh beda. Pertanyaanya kemudian, mungkinkah merubah kemapanan ini? Bila keterjajahan secara politik dan ketatanegaraan dahulu dilawan hingga lahirnya kemerdekaan, apakah mungkin pula melawan determinasi ekonomi kapital dengan perjuangan untuk berkooperasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Pertanyaan ini tentu hanya bisa dijawab oleh  mereka yang menginginkan perubahan tadi. Sejauh mana bisa terus istikamah mewacanakan? Sejauh mana bisa mengajak orang untuk turut dalam agenda ini? Sejauh mana juga berpikir untuk membangun blok politik alternatif. Blok  yang akan berkomitmen menjalankan kebijakan negara, terkhusus dalam hal perekonomian yang mengedepankan sistem kooperasi?

Blok politik alternatif ini menjadi penting, mengingat pada masa penjajahan, kesadaran awal atas keterjajahan juga berlandasakan atas keterjajahan secara ekonomi, bukan hanya politik. Pun demikian sebaliknya, kemerdekaan secara politis dan ketatanegaraan, turut pula membebaskan negara-bangsa Indonesia dari keterjajahan secara ekonomi.

Perlu diingat bahwa, lahirnya kolonialisme dan imperialisme disebabkan pula oleh kecendrungan faktor ekonomi dalam mencari bahan baku industri untuk kekayaan negara penjajah. Dan di sini titik krusial, bahwa kedaulatan teritorial dan politis ataupun ketatanegaraan yang didapat melalui perjuangan kemerdekaan, tak seutuhnya dibarengi  kedaulatan secara ekonomi.

Jadi, perjuangan revolusi kooperasi adalah perjuangan politik pula, yang bertujuan untuk mendekontruksi tatanan kehidupan dalam determinasi ekonomi-politik sebuah sistem bernama: kapitalisme.  Apakah mungkin?

Saya akan mengingatkan pula bahwa dalam salah satu agama, percaya bahwa sebelum kiamat, akan ada masa zaman yang baik, tertata. Pada saat seorang nabi muncul kembali, itu akan menandai kehidupan yang tertata sebagaimana zaman Rasullulloh. Meskipun sebentar. Dan akhirnya kembali lagi brutal dan kiamat.

Terakhir, harapan akan selalu ada, minimal, jika masih ada yang mengharapkan dan ada upaya untuk mewujudkan. Dan kita tinggal memilih. Memilih untuk terlibat dalam catatan perubahan atau memilih diam dalam determinasi ekonomi-politik sistem kapital ini. Persoalan akankah perubahan itu mungkin atau tidak terjadi, itu perkara lain. Karena, saya masih percaya bahwa masih ada kekuatan lain di luar kendali kita, yang sangat mungkin untuk berpihak pada upaya tersebut.

Eko Santoso, alumnus Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

 

Gambar: http://demosjournal.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.