NALAR PEMBANGUNAN ORDE BARU DAN YANG HILANG ATAS PEMBANGUNAN WADUK KEDUNG OMBO

Spread the love

Oleh Eko Santoso

Soeharto merupakan presiden Republik Indonesia yang kedua setelah menggantikan Soekarno pasca melalui tragedi kemanusian luar biasa pada 1965, yang kemudian dikenal sebagai gerakan G 30 S.[1] Pada pemerintahan Soeharto atau yang akrab dikenal sebagai masa pemerintahan Orde Baru, segala aktivitas politik dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah dengan dalih menjaga stabilitas nasional, hingga tak ada satupun partai yang mampu menyaingi Golkar, selaku kendaraan politik Soeharto dan semua rakyat dibuat bungkam olehnya.[2]

Di Bidang Ekonomi, melalui Undang-undang Penanaman Modal Asing (UUPMA), Soeharto mulai membuka keran penanaman modal asing dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1967 yang didalamnya memuat dibolehkannya pemodal asing memiliki saham 5% dalam sektor strategis yang semula pada masa pemerintahan Soekarno ditutup. Setahun berselang, kebijakan ini kembali dilonggarkan dengan Undang-undang No. 6  Tahun 1968 yang mana kepemilikan asing mulai bertambah menjadi 49% sebagai upaya untuk menggenjot pembangunan di tanah air.[3]

Kebijakan penanaman modal asing jelas menjungkirbalikkan semangat dari UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-undang Pembaruan Agraria (UUPA). Hal ini dapat dipahami mengingat, masuknya kapital atau modal yang mengusung semangat pembangunan akan membutuhkan ruang, terkhusus adalah lahan.  Lahan diperlakukan sebagai komoditas di bawah kapitalisme yang berfungsi menggerakkan arus modal untuk menghasilkan akumulasi nilai.[4]

UUPA merupakan produk revolusioner perundang-undangan yang mengatur distribusi lahan di tanah air yang semula sempat lahir di masa pemerintahan Soekarno pada 24 September 1960, namun sayangnya belum sempat dilaksanakan sama sekali. Undang-undang ini antara lain mengatur pembatasan penguasaan tanah, kesempatan sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak atas tanah, pengakuan hukum adat, serta warga negara asing tak punya hak milik.  Lahirnya UU Penanaman Modal Asing yang kemudian dilanjutkan dengan lahirnya pula UU Pokok Kehutanan, dan UU Pertambangan, akan berdampak terhadap status suatu lahan atau tanah yang rentan untuk menjadi sebuah komoditas yang diperebutkan. Hal ini kemudian memicu banyaknya konflik perampasan tanah yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto sekaligus menjadi bukti pengkhianatan terhadap mandat UUPA.[5]

Kebijakan di atas bagi pemerintah adalah sebuah langkah yang ditempuh untuk merealisasikan paradigma developmentalisme yang dianut oleh pemerintah Orde Baru. Developmentalisme sendiri merupakan sebuah diskurs pembangunan yang diciptakan negara-negara maju untuk mendominasi negara-negara berkembang. Mereka menggunakan alasan untuk memecahkan masalah keterbelakangan yang dirancang setelah Perang Dunia Kedua.  Setelah dilontarkan diskurs pembangunan, tidak saja mereka melanggengkan dominasi dan eksploitasi ekonomi pada negara dunia ketiga, tetapi diskurs pembangunan itu sendiri justru menjadi media penghancur segenap wacana alternatif rakyat Dunia Ketiga terhadap kapitalisme.[6]

Dalam paradigma demikian, pemerintah menerapkan konsep Trilogi pembangunan yang dipandang sebagai kata kunci untuk merealisasikan kemakmuran masyarakat. Ada tiga hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama terpeliharanya stabilitas nasional yang dinamis; terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi; dan terjadinya pemerataan pembangunan.[7] Konsep ini termanifestasikan dalam bentuk program Replita 5 tahunan yang menjadi payung hukum dalam menjalankan proyek-proyek pembangunan.[8]

Segala kebijakan tentang pembangunan kemudian diperkuat dengan model pemerintahan yang sentralistik, yang mana segala kebijakan diatur, direncanakan, serta dikontrol oleh pusat. Pada pemerintahan orde baru, rakyat tak mampu berbuat banyak hal, kecuali tunduk pada segala keputusan pemerintah. Wajah pemerintahan saat itu lebih banyak sebagai manifestasi dari penguasa yang otoriter, tidak kompromistis dan menentukan segalanya. Di lain hal, dalam kondisi saat itu tak ada satupun kekuatan poltis di tanah air yang mampu mengintervensi kebijakan Soeharto.[9]

Kebijakan pembangunan proyek-proyek kemudian berimbas pada eksploitasi pemanfaatan lahan yang meningkat. Pemerintah gencar melakukan pembebasan lahan demi memperlancar proyeknya. Saat itulah terjadi banyak gejolak perampasan tanah. Kasus Tapos pada 1971 dalam pembuatan lapangan golf, yang mana PT Rejo Sari Bumi (RSB) yang sebagian besar sahamnya dimiliki anak-anak Soeharto merampas lahan petani Desa Cibedug dan desa lain di sekitarnya untuk mewujudkan obsesi Soeharto memiliki ranch. Tanah seluas 31,6 hektare itu dibuldoser untuk pembangunan lapangan golf Cibodas. Petani penggarap dan buruh dipaksa menerima uang ganti rugi sebesar Rp 30 per m2. Kasus perampasan semacam itu juga terjadi di belengguan Situbondo, kasus pariwisata di Parang Gupito, kasus di Majalengka hingga kasus di Sumenep.[10]

Tindakan serupa diterapkan pemerintah tatkala Soeharto membangun berbagai proyek waduk atu bendungan di Jawa.[11]  Mulai dari perencanaan waduk Jipang di Jawa timur, waduk Gajah Mungkur dan Mrica di Jawa tengah, serta bendungan Saguling dan Cirata di Jawa Barat.[12]  Di Jipang, waduk ini menenggelamkan 7.000 Ha tanah yang dihuni 50.000 jiwa. Hal serupa terjadi di Wonogiri, pembangunan waduk Gajah Mungkur yang berlangsung sejak 1978 harus diterima warga dengan hanya mendapat ganti rugi Rp 280 per m2, padahal harga pasaran Rp 500 per m2. Di Mrica Banjarnegara juga terjadi hal yang sama, pembangunan bendungan untuk PLTA yang dimulai pada 1982 ini berakhir dengan kekalahan rakyat yang harus rela digusur negara.[13]   Begitupun yang terjadi di Saguling dan Cirata Jawa Barat di tahun yang sama.[14]

Dalam kasus Kedung Ombo yang sebagian besar dana pembangunannya merupakan pinjaman Bank Dunia dan Bank Exim Jepang misalnya, rakyat diminta pindah dari tanah-tanah miliknya yang akan dipakai untuk keperluan proyek.[15]  Dengan dalih Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, pemerintah merasa legal dalam memaksa rakyat untuk menyerahkan tanahnya terhadap pemerintah sebagai obyek pembangunan.[16]  Mereka tidak punya pilihan lain, kecuali harus bertransmigrasi  atau pindah ke permukiman baru. Rakyat tidak diberi kesempatan untuk menawar atau mewakili diri mereka dalam proses musyawarah, karena langsung disodori surat pernyataan untuk kesedian menerima ganti rugi uang sebesar yang telah ditetapkan.[17]

Pembangunan waduk Kedung Ombo sendiri merupakan bagian dari rencana proyek pengembangan wilayah sungai Jratunseluna (Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juwana). Proyek ini merupakan proyek lapar tanah yang membutuhkan lahan luas. Luas genangan waduk Kedung Ombo bila ketinggian air mencapai elevasi 95,0 m adalah sebesar 6.125 Ha. Artinya, 6.125 Ha luasan tanah yang mesti dibebaskan untuk kebutuhan proyek waduk Kedung Ombo.[18]  Areal itu terdiri dari 2.230 Ha tanah sawah, 985 Ha pekarangan, 2.655 Ha tegalan, 30 Ha perkebunan dan sisanya merupakan hutan.[19]

Luas areal lahan, sebagaimana yang terpapar di atas mencakup tiga wilayah kabupaten yakni, Grobogan, Sragen dan Boyolali.[20]  Di Kabupaten Boyolali, proyek waduk Kedung Ombo akan menenggelamkan tanah seluas 1.503,6792 Ha yang berdampak terhadap keberadaan 9 desa. Desa tersebut diantarannya Wonoharjo, Lemahireng, Watugede, Nglanji, Genengsari, Kemusu, Sarimulyo, Bawu dan Klewor yang secara administratif masuk dalam Kecamatan Kemusu.[21] Penduduk yang terkena proyek pembangunan waduk Kedung Ombo secara keseluruhan berjumlah 5.391 kepala keluarga. Lebih dari separuh diantaranya, yaitu 3.006 KK, berada di wilayah Kemusu.[22]

Mayoritas penduduk Kemusu yang terkena dampak pembangunan waduk Kedung Ombo bermata pencaharian sebagai petani. Ada petani penggarap sendiri dan buruh tani. Terdapat 8.398 orang yang menjadi petani penggarap sendiri dan 7.491 orang bekerja sebagai buruh tani, sedangkan lainnya bekerja sebagai buruh industri sebanyak 796 orang, buruh bangunan jumlahnya ada 2258 jiwa. Terdapat pula pedagang yang bisa dibilang sebagai matapencaharian minoritas di Kemusu yakni 130 orang, sedangkan jumlah pegawai di Kemusu terdapat 517 orang atau jiwa.[23]

Dengan menggunakan data di tahun 1983, di mana terdapat 8.398 petani penggarap, mereka mampu menghasilkan 7.075 ton padi sawah, 607 ton padi ladang, 7.700 ton jagung, 5.717 ton ketela pohon, 150 ton kacang tanah, 179 ton kedelai. Artinya bila kita rata-rata satu petani penggarap di kemusu dalam jangka satu tahun dapat menghasilkan 0,85 ton padi sawah; 0,073 ton padi ladang; 0,92 ton jagung; 0,68 ton ketela pohon; 0,02 ton kacang tanah; 0,02 ton kedelai.[24]  Hasil ini bahkan lebih dari cukup untuk dikonsumsi sehari-hari. Mereka juga menghasilkan buah-buahan seperti pisang, nangka dan lain-lain. Hasil pertanian ini selain digunakan untuk konsumsi pribadi, sisanya, pada umumnya dijual ke kota atau wilayah lain.

Secara ekonomi, penduduk Kemusu bila dilihat dari tingkat penghasilan yang diperoleh dapat dikatakan cukup besar. Misalnya di desa-desa di lingkungan proyek Kedung Ombo, seorang buruh tani dapat menerima upah Rp 500,- per hari untuk 4 jam kerja.[25]  Para buruh tani biasanya bekerja pagi mulai jam 7 hingga jam 11. Mereka kemudian kembali bekerja pukul 2 sampai jam 5, artinya dalam sehari seorang buruh tani bisa mendapatkan penghasilan sampai Rp 800,-. Seorang tukang kayu dapat memperoleh Rp 750,- untuk 1 hari kerja. Seorang pembuat anyaman bambu dapat memperoleh penghasilan rata-rata Rp 600,- per hari.[26]  Melihat realitas demikian pembangunan waduk akan berdampak  pada kemapanan kehidupan para warga di Kemusu, khususnya para petani yang menggantungkan kehidupannya pada sisi pertanian. Penghasilan tersebut bisa dibilang di atas rata-rata Upah Minimum Kerja (UMK) nasional yang kala itu pada tahun 1980 dipatok sebesar Rp 600/hari.[27]

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa sebelum dibangunnya waduk Kedung Ombo, masyarakat di Kemusu memiliki kemandirian ekonomi dan pekerjaan petani yang menunjang kebutuhan hidup keseharian mereka. Dibangunnya waduk Kedung Ombo yang menggusur 3.006 KK di Kemusu justru berdampak terhadap tatanan kehidupan ekonomi yang telah terbangun. Mereka akan kehilangan pekerjaannya sebagai petani dan pendapatannya dari sektor pertanian akibat ditenggelamkannya tanah sawah dan tegalan mereka.

Penderitaan warga Kemusu juga bertambah ketika pemberian ganti rugi berupa uang yang ditetapkan pemerintah Orde Baru, jauh di bawah harga standar. Pemerintah juga memaksa penduduk pindah ke tempat lain. Dengan uang ganti rugi yang jauh dari harga standar dan keharusan warga untuk pindah mencari tempat tinggal di daerah lain, ini menyebabkan warga kesulitan untuk membeli tanah di lokasi lain sehinggas membuat warga sebagian besar memilih bertahan di lokasi waduk. Sementara tawaran transmigrasi dari pemerintah ke luar Jawa, jelas akan membuat putusnya hubungan kekerabatan yang selama ini dijalin dalam ikatan yang kuat. Terlebih, tak ada jaminan pasti akan kehidupoan yang lebih baik di tempat transmigrasi yang dijanjikan.

Kecamatan Kemusu sendiri sebenarnya mempunyai tanah yang cukup subur. Hal ini disebabkan karena di sebelah selatan terdapat Gunung Berapi yang masih aktif. Sebagian besar material yang keluar bersamaan dengan aktifnya kerja Gunung Merapi, menjadi lapisan penyubur tanaman. Lapisan ini dilarutkan oleh air hujan menuju sungai utama yaitu sungai Serang. Kemudian menumpuk di daerah lembah Sungai Serang,  terutama di daerah Ampel dan Suruh.

Sebagian besar wilayah tersebut terdiri dari pegunungan kapur dengan kondisi tanah termasuk jenis litosol, regosol dan margalit gromosol serta crumosol. Berada di atas ketinggian 75 sampai 400 M diatas permukaan laut, sehingga pola pertanian yang dimiliki sebagian besar adalah sawah dan tegalan yang biasa ditanami palawija.

Penjelasan di atas menunjukan bahwa pembangunan waduk di Kemusu akan menenggelamkan areal lahan yang subur. Hal ini tentu berdampak terhadap areal pertanian yang secara otomatis berkesinambungan dengan kehidupan masyarakat di Kemusu secara luas. Kehilangan lahan pertanian, mata pencaharian atau pun sumber perekonomian, dan juga harapan hidup adalah beban yang harus diterima oleh warga Kemusu yang terdampak oleh pembangunan waduk Kedung Ombo. tak hanya itu, mereka juga harus kehilangan segala bangunan sosial-budaya—makam leluhur, hubungan kekerabatan, hingga mereka tak dapat lagi mengadakan upacara nyadran dan apitan yang selama ini digunakan untuk mengenang jasa para leluhurnya.

 

Catatan Akhir

[1] Peristiwa G 30 S dianggap banyak pihak sebagai bagian dari Kudeta Merangkak Soeharto. Peristiwa ini disebut juga sebagai Gestapu (Gerakan Tiga Puluh September) atau juga Gestok (Gerakan Satu Oktober), namun karena kepentingan politik Seoharto, maka selama masa pemerintahanya peristiwa ini lazim disebut sebagai G30S/PKI 1965. Tiga kekuatan politik utama bangsa yang kala itu diwakili partai dan ideologi PNI, Partai Islam, dan PKI harus saling serang dan membantai pada peristiwa gerakan G30S. Terlepas dengan segala kontroversinya peristiwa ini menyisakan konflik dan dampak yang berkepanjangan. Tentu dalam hal ini PKI menjadi perhatian karena dianggap sebagai dalang atas hilangnya nyawa 7 Jenderal waktu itu dan dicap sebagai pihak yang akan melakukan pemberontakan. Namun seiring banyaknya studi dan penelitian mulai banyak yang berdalih bahwa, dalam berbagai kesimpulan justru mengungkap PKI hanyalah kambing hitam guna melanggengkan posisi Soeharto untuk naik ke puncak singgasana dengan CIA (Amerika Serikat) berada dibelakangnya. Lihat: Herman Dwi Cipta, Kontroversi G 30 S, (Jakarta: Palapa, 2013), hlm.176. Lihat juga Baskara T Wardaya, Membongkar Supersemar Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno, (Yogyakarta: Galang Press, 2009).

[2] Kuasa politik Soeharto semakin kentara tatkala pada 1975 pemerintah dengan berani melakukan perampingan partai menjadi hanya tiga partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, dan Partai Demokrasi Pembangunan (PDI). PPP adalah fusi dari empat partai politik Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Perti). Sedangkan PDI adalah fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI (Ikatan Pejuang Kemerdekaan Indonesia), Murba. Lihat: Phil Gustiana IM, Wajah Toleransi NU:Sikap NU Terhadap kebijakan Pemerintah Atas Umat Islam, (Jakarta: RM books, 2012), hlm. 6.

[3] Syamsul Hadi dkk, Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012), hlm 18.

[4] Neil Smith, Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space, (Oxford:  Ideas – Basil Blackwell (1991)), hlm. 94-96.

[5] Hendri F. Isnaeni, Reforma Agraria: Konflik Agraria Terjadi Karena UUPA Tidak Dijalankan,  (Jakarta: Historia, 2012), hlm. 4.

[6] Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan, (Yogyakarta: Insist Press, 2011) hlm. 186.

[7] Trilogi ini ini sering dikenal sebagai stabilitas, pembangunan, dan pemerataan. Dalam penerapannya pemerintah ode baru beranggapan bahwa dalm menciptakan stabilitas negara dibutuhkan satu ideologi dalam segala bidang. Kehidupan politik dan konflik ideologi yang tinggi pada masa orde lama dinilai tidak kondusif dalam menciptakan berjalannya pembangunan bangsa.  Lihat: Sulastomo, Hari-hari yang Panjang: Transisi Orde Lama ke Orde Baru, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 91.

[8] Baskara T Wardaya, “Menengok Kembali Pemerintahan Soeharto dan Orde Baru Secara Kritis”, dalam  Soeharto Sehat, Asvi Warman Adam (ed), (Yogyakarta: Galang Press, 2006), hlm. 26.

[9] Samuel Gultom, Mengadili Korban Praktek Pembenaran Terhadap Kekerasan Negara, (Jakarta: ELSAM, 2003), hlm. 13.

[10] Dianto Bachriadi dan Anton Lucas, Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan, (Jakarta: KPG bekerja sama dengan Yayasan Adikarya Ikapi dan Ford Foundation, 2001), hlm. 8.

[11] Secara hukum, landasan pemerintah dalam membangun waduk maupun bendungan adalah Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam pelaksanaannya diterbitkan pula Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1984 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke Empat (1984/1985-1988/1989). Tujuan pembangunan waduk maupun bendungan ini dijelaskan dalam Bab I yang memuat Tujuan dan Sasaran-Sasaran Pokok Pembangunan. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa pembangunan waduk ditujukan untuk menanggulangi kekurangan air pada musim kemarau seperti: kebutuhan air minum, pertanian, serta penyediaan air industri dan kelistrikan, penggelontoran drainase kota dan pengendalian banjir. Program pembangunan waduk ini kemudian masuk dalam Daftar Isian Proyek (DIP) yang setiap tahunnya diserahkan Presiden kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Lihat: Kepres Nomor 21 tahun 1984 Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (Repelita IV) 1984/85-1988/89.

[12] George J. Aditjondro, “Large Dam Victims and Their Defenders: The Emergence of An Anti-dam Movement in Indonesia”, dalam Philip Hirsch and Carol Warren (eds.), The Politics of Environmental in Southeast Asia: Resources and Resistance, (London dan New York: Routledge, 1998), hlm. 29-54.

[13] Laporan-laporan ini ditulis oleh George Junus Aditjondro pula dalam sebuah kata pengantar untuk buku Seputar Kedung Ombo yang ditulis oleh Stanley. Pengantar ini cukup panjang karena termuat dalam 20 halaman. Stanley, Seputar Kedung Ombo, (Jakarta: ELSAM, 1994), hlm. 17-37.

[14] Selain didukung oleh kebijakan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan ideologi pembangunan, program pembangunan waduk merupakan aplikasi dari Revolusi Hijau yang berorientasi untuk mencapai intensifikasi hasil pertanian. Revolusi Hijau sendiri pertama kali tercetus di Meksiko ketika pakar agronomi asal Amerika Serikat, Norman Borlaug, berupaya membawa konsep pertanian modern Amerika Serikat ke Meksiko guna merubah konstelasi pangan dan pertanian di negara tersebut.  Feeding the worlds growing population, adalah semboyan optimisme yang dibawa program Revolusi Hijau untuk dikampanyekan ke berbagai negara di dunia melalui U.S Agency for International Development (USAID). Di Indonesia program itu deiterjemahkan ke dalam apa yang disebut sebagai Panca Usaha Tani, yang antara lain berisi: (1) Pengunaan bibit unggul; (2) Pemupukan; (3) Pemberantasan hama dan penyakit; (4) Pengairan; (5) Perbaikan dalam cara bercocok tanam. Bendungan/ waduk sendiri merupakan terjemahan atas program tersebut pada poin 4 dan mendapat prioritas dalam Program Replita pada masa Orde baru. Namun demikian, perlu diingat bahwa Revolusi Hijau bukanlah sebentuk kemajuan IPTEK yang sama sekali bebas kepentingan, realitasnya istilah Revolusi Hijau kerap dilawankan dengan istilah “Revolusi Merah”  yang mana pada dekade 1950-an hingga 1960-an hampir separuh rezim di dunia mengatasnamakan diri berpijak di atas nilai-nalai marxisme. Wahyu Budi Nugroho, “Konstruksi Sosial Revolusi Hijau di Era Orde Baru”, dalam Journal on Socio-Economics of Agriculture and Agribusiness, 2018 Volume 12, Nomor 1, hlm. 56-62.

[15] Stanley, Seputar Kedung Ombo, (Jakarta: ELSAM, 1994), hlm. 79.

[16] Karmono, “Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan tanah untuk Proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten Boyolali (Kajian Sosio-Yuridis pada Efektifitas Hukum Guna Melindungi Golongan yang Lemah dalam Masyaraka)”, Tesis Jurusan Hukum Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 21.

[17] Isdiyanto, Menyelami Kedung Ombo, (Semarang: Kelompok Diskusi Wartawan Provinsi Jawa Tengah, 2003), hlm. 4-5.

[18] Stanley, Seputar Kedung Ombo, (Jakarta: ELSAM, 1994), hlm. 43.

[19] Abdul Hakim G. Nusantara dan Budiman Tanuredjo, Dua Kado Hakim Agung Buat Kedung Ombo, (Jakarta: ELSAM, 1997), hlm.7-8.

[20] World Bank, Recent Experience With Involuntary Resettlement Indonesia-Kedung Ombo, (World Bank, 1998), Report  No. 17540, hlm. 2.

[21] Stanley, loc. cit.

[22] Ibid., hlm. 44.

[23] Kecamatan Kemusu dalam Angka 1983, BPS Boyolali

[24] Angka-angka ini merupakan hasil kalkulasi penulis dengan mengacu pada data laporan BPS Kabupaten Boyolali di tahun 1983. Angka-angka kalkulasi ini mnejadi penting untuk menunjukan seberapa jauh hasil pertanian di Kemusu waktu itu. Produktivitas ini menjadi penting untuk menilai seberapa jauh tingkat perekonomian di Kemusu sebelum dibangunnya waduk.

[25] Nusantara, op. cit., hlm. 9.

[26] Stanley, op. cit., hlm. 45

[27] Angka ini diambil dari penelitian Tim LPU Universitas Kristen Satya Wacana tahun 1981. Sebagai perbandingan, harga beras per kilo pada tahun 1981 adalah Rp 196,8. Harga beras rata-rata per kg ini adalah untuk menengah di Kota Semarang pada bulan Juni 1981.

 

Gambar: kompasiana.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.