Nugroho Notosusanto: Dari Sejarawan Militer Hingga Aktor Intelektual Rezim Otoritarian Soeharto

Spread the love

Oleh: Bagas Yusuf Kausan

“Orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Kenyataan bahwa sejarah terus ditulis orang, di semua peradaban dan di sepanjang waktu, sebenarnya cukup menjadi bukti bahwa sejarah itu perlu.” – Kuntowijoyo

Pasca meletusnya reformasi Indonesia pada tahun 1998, sekaligus menjadi tonggak penting keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, narasi sejarah yang sempat dibungkam oleh rezim pemerintahan Soeharto, mulai bermunculan ke permukaan. Narasi-narasi tersebut, cenderung menjadi alternatif dan perlawanan terhadap  narasi sejarah yang selama ini telah dan terus dikuasai oleh narasi rezim Soeharto.

Mayoritas, narasi tersebut berkutat pada persoalan-persoalan sensitif yang pada zaman Soeharto dijadikan sebagai legitimasi atas kekuasaan Presiden Soeharto. Persoalaan perihal narasi sejarah G 30 S merupakan peristiwa yang paling menarik minat untuk dipertanyakan kembali terkait kebenaran nya, disamping narasi sejarah lain yang juga mengandung banyak polemik.

Sudah 18 tahun sejak pemerintahan Soeharto lengser dan telah beberapa kali pula bangsa ini mengalami pergantian tampuk kepemimpinan. Namun, warisan pemerintahan Soeharto masih begitu tampak dalam berbagai macam hal, termasuk narasi sejarah tentang peristiwa tahun 1965. Tak banyak yang mengetahui, narasi peristiwa tahun 1965 merupakan karya seorang sejarawan militer. Yang mana, karya nya digunakan hingga sekarang sebagai narasi “kebenaran” versi Pemerintahan Soeharto dan kandungan ideoligisnya disebar di dunia pendidikan sebagai sejarah resmi bangsa Indonesia. Narasi tahun 1965 yang digunakan dan dipercayai oleh segenap rakyat Indonesia, disusun oleh Nugroho Notosusanto 2 bulan setelah peristiwa Gerakan 30 September. Dengan mengambil judul 40 Hari Kegagalan “G30S” 1 Oktober-10 November, Nugroho Notosusanto telah mempersembahkan sebuah karya yang diterbitkan oleh Pusat Sejarah ABRI dan digunakan sebagai narasi utama sejarah Indonesia tentang peristiwa G 30 S. Bahkan lebih jauh, karya Nugroho Notosusanto tersebut telah melegitimasi kekuasaan militer di kancah politik Indonesia, sekaligus menjustifikasi aksi pembantaian terhadap orang-orang komunis, orang-orang yang terduga komunis, maupun masyarakat awam yang turut menjadi korban kejahatan kemanusiaan pada tahun 1965.

Nugroho Notosusanto: Biografi Singkat
Nugroho Notosusanto lahir pada tanggal 15 Juni 1931 di Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya R.P. Notosusanto merupakan salah satu pendiri Universitas Gajah Mada sekaligus ahli di bidang hukum Islam. Sejak muda, Nugroho sangat tertarik dengan dunia kemiliteran. Diusia nya yang ke 14, Nugroho bergabung menjadi Tentara Pelajar, yang seluruhnya terdiri dari siswa sekolah menengah dan mahasiswa, yang dikenal sebagai Brigade ke-17 Tentara Nasional (McGregor 2008:79).

Setelah menamatkan sekolah menengah nya di Yogyakarta, Nugroho melanjutkan pendidikan nya di Fakultas Sastra, Jurusan Sejarah, Universitas Indonesia. Semasa menjadi mahasiswa, Nugroho terkenal sebagai penulis sastra. Banyak karangan fiksi yang ia tulis terutama sejak tahun 1952-1963. Sebagian besar dari tulisan Nugroho Notosusanto mengangkat tema tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pengalaman ketika menjadi tentara. Akibat dari minat nya terhadap sastra yang ditampilkan melalui berbagai macam karya, Nugroho Notosusanto menjalin hubungan erat dengan para sastrawan anti-komunis seperti Ramdhan KH dan H.B Jassin.

Pada tahun 1960, Nugroho Notosusanto menikah dengan keponakan Direktur Seskoad Jenderal Suwarto, tepat setelah ia menyelesaikan studi nya di Universitas Indonesia. Jenderal Suwarto merupakan seorang yang dekat dekan PSI dan juga alumnus sekolah militer di Fort Leavenworth. Melalui pernikahan nya dengan keponakan Jenderal Suwarto, Nugroho Notosusanto mulai dekat dengan para petinggi PSI, termasuk dengan Sumitro Djojohadikusumo yang kelak menjadi salah satu arsitek ekonomi rezim Soeharto. Dengan peran nya sebagai penghubung PSI dengan lingkungan Angkatan Darat, Jenderal Suwarto membawa Nugroho Notosusanto turut membangun komitmen anti-komunisme, setidaknya sejak Nugroho Notosusanto menjadi sejarawan militer dibawah komando  Jenderal Nasution. Melalui Jenderal Suwarto pula, Nugroho Notosusanto mulai menjalin hubungan dengan CIA. Pada saat yang sama, Nugroho Notosusanto menerima beasiswa dari Rockefeller Foundation untuk melanjutkan studi nya di London, Inggris, sekaligus memantapkan diri menjadi sejarawan dan meninggalkan penulisan kreatif yang selama ini ia jalani.

Ketika Nugroho Notosusanto menjabat sebagai kepala Pusat Sejarah ABRI, ia diberi tugas pertama menyusun sejarah peranan militer pada masa kemerdekaan, yang kelak diberi judul Sedjarah Singkat Perdjuangan Bersenjata Bangsa Indonesia. Melalui jabatan baru tersebut, Nugroho Notosusanto mulai akrab dengan Jenderal Nasution. Bahkan Nugroho Notosusanto tidak segan memuji Jenderal Nasution, bukan saja karena karier militer yang cemerlang, namun lebih dikarenakan Jenderal Nasution memiliki perhatian lebih terhadap sejarah (Wijaya 2013:151). Bersamaan dengan karier nya sebagai kepala Pusat Sejarah ABRI, Nugroho yang kembali ke almamater nya di Universitas Indonesia, mengabdi sebagai pengajar disana, bahkan sempat menjabat sebagai Pembantu Rektor UI untuk urusan kemahasiswaan. Posisi Nugroho Notosusanto sebagai Pembantu Rektor UI urusan kemahasiswaan, menjadi titik awal pertemuan nya dengan organisasi-organisasi mahasiswa anti-komunis dan juga kesempatan nya membaca peta pergerakan politik kampus, sekaligus menghubungkan militer dengan organisasi mahasiswa.

Setelah menjabat sebagai Pembantu Rektor UI bagian kemahasiswaan, Nugroho Notosusanto sempat pula menjabat sebagai Wakil Ketua Harian Badan Pembina Pahlawan Pusat pada tahun 1971-1985. Karier Nugroho Notosusanto semakin meningkat setelah ia dilantik menjadi Rektor Universitas Indonesia. Pada saat ia dilantik sebagai Rektor Universitas Indonesia, Nugroho disambut oleh gelombang protes dan caci maki dari mahasiswa. Mahasiswa menganggap Nugroho Notosusanto merupakan orang militer yang dimasukan ke dalam lingkungan kampus untuk mencabut kebebasan kehidupan mahasiswa.

Pada tanggal 19 Maret 1983, Nugroho Notosusanto ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Pembangunan IV. Semasa menjadi menteri, ia dikenal memiliki banyak ide dan gagasan baru. Meski hanya menjabat sebagai menteri selama dua tahun, Nugroho Notosusanto menyumbangkan banyak gagasan, seperti pendirian Universitas Terbuka (UT), pendidikan kejuruan di sekolah menengah, dan menerbitkan Surat Keputusan tentang tata laksana upacara resmi dan tata busana perguruan tinggi, penerapan NKK/BKK, penerapan indoktrinasi 100 jam pancasila, dan PSPB.

Pada hari Senin, 3 Juni 1985 Nugroho Notosusanto menghembuskan nafas terakhir karena serangan pendarahan di otak yang di akibat kan oleh tekanan darah nya yang tinggi. Nugroho Notosusanto di makam kan di komplek pemakaman kalibata, Jakarta.

Nugroho Notosusanto Dalam Arus Politik
Perkenalan nya dengan Jenderal Suwarto, merupakan gerbang awal keterlibatan nya dalam arus politik Indonesia. Melalui Jenderal Suwarto, Nugroho Notosusanto mulai bergabung dalam jaringan PSI (Partai Sosialis Indonesia) yang ketika itu di depak oleh Presiden Soekarno, akibat ada nya indikasi keterlibatan para pemimpin PSI dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Posisi PSI sebagai oposisi  ini lah yang kelak turut menyumbang para Intelektual nya guna bahu-membahu menggulingkan Pemerintahan Soekarno.

Melalui Jenderal Suwarto pula, Nugroho Notosusanto mulai berteman dan bekerja sama dengan agen intelejen Amerika Serikat atau CIA beserta tunggangan nya seperti RAND Corporation. Maka tak aneh ketika Nugroho Notosusanto mendapatkan beasiswa di Inggris, yang mana beasiswa tersebut diberikan oleh Rockefeller Foundation yang juga memiliki hubungan khusus dengan CIA.

Perkenalan nya dengan PSI, membawa Nugroho Notosusanto mengenal tokoh ekonom rezim Soeharto yaitu Sumitro Djojohadikusumo yang terkenal pula sebagai salah satu  Mafia Berkeley[1]. Masa perang dingin yang terjadi pada periode 1960an antara blok barat (Amerika Serikat) dan blok timur (Uni Soviet), menjadi titik awal kemunculan peran Sumitro Djojohadikusumo sebagai seorang ekonom liberal. Kecenderungan pemerintahan Soekarno yang condong ke kiri atau ke pihak Uni Soviet yang berhaluan komunis, dan sikap oposisi PSI terhadap Pemerintahan Soekarno, membuat Sumitro Djojohadikusumo semakin merapat kan barisan nya pada Amerika Serikat. Pada kunjungan nya tahun 1949 yang di sponsori oleh Ford Foundation ke School of Advanced International Studies di Wasington, Sumitro menjelaskan kepada hadirin tentang visi ekonominya, yaitu: “akses bebas terhadap sumber daya Indonesia dan insentif yang cukup bagi investasi korporat asing.”[2]

Peran politik yang dimainkan oleh Nugroho Notosusanto, semakin tampak setelah ia pulang dari London. Pasca kepulangan nya tersebut, Nugroho Notosusanto langsung bergabung bersama Jenderal Suwarto dan tim teknokratnya  untuk menjadi pengajar di Seskoad. Upaya pelatihan profesional di Seskoad, merupakan sebuah skema politik yang dibangun oleh Suwarto dengan kolega nya dari RAND Corporation, yaitu Guy Pauker. Skema yang coba dilaksanakan oleh Pauker dan Suwarto merupakan sebuah doktrin baru bagi Seskoad. Doktrin tersebut berkaitan dengan strategi “civic mission” (Misi sipil), atau sebuah skema politik untuk menerjunkan militer lebih dekat dengan masyarakat, sebagai transmisi bagi gagasan-gagasan barat. Perlu diingat, gagasan ini diciptakan oleh Pemerintahan Amerika Serikat untuk mengurangi dan mengahapuskan pengaruh Komunisme, sekaligus menghilangkan pengarus Presiden Soekarno secara sistematis (Roosa 2008:260).

Karena militer tidak saja membangun jaringan ditingkat akar rumput, militer turut pula membangun jaringan di segala pos yang dianggap strategis, seperti lembaga-lembaga pemerintahan,  organisas fungsional, organisasi buruh (SOKSI), institusi bisnis dan perdagangan, media massa, aktivis kebudayaan anti-komunis, dan juga merembes di dalam dunia mahasiswa. Dengan strategi ini, militer dapat memperluas dominasi mereka dalam perpolitikan Indonesia, terutama untuk menandingi PKI yang sedang tumbuh pesat.

Nugroho Notosusanto, bersama murid-murid Sumitro yang merupakan para sarjana penerima beasiswa dari organisasi filantropi asal Amerika Serikat, mulai mengajar di Seskoad dengan konsentrasi pada bidang ilmu-ilmu sosial dan ekonomi. Di Seskoad, para pengajar bentukan Jenderal Suwarto tersebut mulai melatih dan mempersiapkan para perwira Angkatan Darat untuk menjadi pemegang kekuasaan di Indonesia. Para lulusan Seskoad tersebut, diharapkan mampu mengelola negara dan mengarahkan kebijakan ekonomi nya sesuai arah ekonomi Amerika Serikat, sekaligus turut membangun dominasi militer di semua lapisan masyarakat dan tatanan Indonesia. Suwarto dan Pauker telah berhasil membangun jembatan antara dunia intelejen dan kemiliteran, dengan ranah akademik.  Tak hanya itu, kedua orang tersebut telah membuka gerbang hegemoni militer sebagai agen moderenisasi di Indonesia.

Disamping kegiatan nya sebagai pengajar di Seskoad, Nugroho Notosusanto yang juga bekerja di almamater nya Universitas Indonesia, mulai membangun hubungan dengan para mahasiswa anti-Soekarno. Melalui GPI yang didirikan oleh Sumitro Djojohadikusumo, dan juga melalui Gemsos yang merupakan organisasi mahasiswa underbouw PSI,  Nugroho Notosusanto mulai mengenal Soe Hok Gie[3] dan tak lama kemudian menjadi mentor nya. Hubungan nya dengan Soe Hok Gie tidak saja karena konteks aktivitas intelektual dalam kelompok studi Gemsos, namun juga dalam  konteks membangun jaringan rahasia dengan intelijen militer. Nugroho Notosusanto merupakan salah satu tokoh militer dan akademik terpenting yang berperan sebagai penghubung antara militer dan mahasiswa dari Gemsos dan GPI secara khusus, dan seluruh elemen mahasiswa penentang Soekarno secara umum (Wijaya 2013:148-153). Melalui Soe Hok Gie lah, Nugroho Notosusanto dapat mengkajai dinamika politik kampus dan segera melaporkan informasinya kepada Jenderal Suwarto yang siap menjamin dukungan militer terhadap upaya perlawanan Gie dan rekan-rekan nya untuk menjatuhkan Presiden Soekarno.

Setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965, militer beserta sekutu nya dari kalangan sipil yang termasuk kalangan agama yang tergabung dalam KAP-Gestapu, mulai melaksanakan serangkaian kekerasan terhadap orang komunis. Disamping itu, atasan Nugroho Notosusanto, Syarif Thayeb, yang merupakan rektor Universitas Indonesia, menginisasi terbentuknya front mahasiswa anti-komunis. Front mahasiswa tersebut bernama KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang terdiri dari berbagai macam organisasi mahasiswa, seperti HMI, PMKRI, PMII, GMKI, Gemsos, SOMAL, PELMASI, dan IPMI. KAMI mulai melakukan serangkaian aksi demonstrasi dengan beberapa tuntutan, termasuk pembubaran PKI. Disamping itu, para pemimpin organisasi mahasiswa tersebut turut menjalin komunikasi dengan beberapa petinggi militer, termasuk Jenderal Dharsono, Kemal Idris, dan Sarwo Edhie. Sementara Nugroho Notosusanto tetap menggunakan Soe Hok Gie untuk mendapat kabar terbaru (Wijaya 2013:152-153).

Pada masa-masa genting tersebut, Nugroho Notosusanto yang memiliki kedekatan dengan Jenderal Nasution yang lolos dari upaya punculikan, turut dievakuasi dengan alasan keamanan. Pada saat-saat itulah Nugroho Notosusanto mulai menulis narasi tentang peristiwa Gerakan 30 September 1965. Pada bulan Desember 1965, Karya Nugroho Notosusanto mulai diterbitkan oleh Pusat Sejarah ABRI dengan judul 40 Hari Kegagalan “G30S” 1 Oktober-10 November. Karya Nugroho Notosusanto tersebut merupakan versi resmi militer tentang peristiwa berdarah tersebut. Hasil karya itu pula yang kelak menjadi narasi utama rezim militeristik Soeharto, yang memuat justifikasi PKI sebagai dalang dari peristiwa malam satu Oktober, sekaligus menjadi legitimasi atas terbentuk nya rezim militer di Indonesia, dan berkat narasi itu pula kekerasan dan pembunuhan atas orang-orang komunis dilegalkan oleh Negara.

Produk Intelektual Nugroho Notosusanto
Perjumpaan pertama seorang Nugroho Notosusanto dalam dunia penulisan, tidak dimulai dengan langsung menjadi seorang sejarawan yang menciptakan naras-narasi tentang peristiwa masa lalu. Pada awalnya, Nugroho Notosusanto merupakan seorang penulis cerita pendek. Gaya penulisan cerpen nya cenderung bersifat simpatik dan humanis, yang memainkan genre penulisan yang khas Angkatan 1945. Di antara cerpen Nugroho yang paling dikenal adalah koleksi Hujan Kepagian, Tiga Kota, Hijau Tanahku Hijau Bajuku, dan Rasa Sayang  (McGregor, 2008).

Masa lalu nya sebagai seorang Tentara Pelajar, dan minat besar nya terhadap militer, terkadang tercurah pula dalam cerpen-cerpen yang ditulisnya. Dengan bekal minat dan karir nya sebagai seorang penulis fiktif-kreatif, menggiring Nugroho Notosusanto menjalin persahabatan dengan beberapa penulis dan seniman. Menginjak usia nya yang ke-26, akhirnya Nugroho Notosusanto meninggalkan dunia penulisan cerpen nya, dan mulai beralih menjadi seorang sejarawan.

Ketika fase menjadi sejarawan lah, Nugroho Notosusanto banyak menghasilkan produk intelektualnya; baik berupa narasi sejarah, penggagasan pembuatan museum, hingga produk intelektual lain yang cenderung pro terhadap militer dan mengesampingkan peran masyarakat sipil dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Termasuk serangkaian ideologisasi yang kaku terhadap pancasila, desukarnoisasi, hingga pemanfaatan sejarah bagi kepentingan politik secara gila-gilaan. Produk intelektual dari seorang Nugroho Notosusanto yang paling besar dan memiliki dampak yang panjang ialah naskah sejarah yang ia tulis, dan penerbitan buku ajar sejarah lintas generasi yang kelak menimbulkan kontroversi.

Perjalanan penulisan sejarah dengan motif membela militer, yang dilakukan oleh seorang Nugroho Notosusanto dimulai ketika Jenderal A.H Nasution mencermati dan melihat adanya usaha dari orang-orang kiri untuk menulis sejarah berdasarkan perspektif nya. Ketakutan dan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Nasution ialah dengan memprakarsai pendirian Pusat Sejarah ABRI, yang kelak akan banyak melahirkan karya-karya sejarah yang berangkat dari sudut pandang militer, dan melawan karya-karya sejarah yang mula nya di prakarsai oleh Anwar Sanusi[4] sebagai penginisiasi penulisan sejarah berdasarkan perspektif marxis.

Pada permulaan proyek pertama Pusat Sejarah ABRI, Nasution mengumpulkan dan membuntuk tim peneliti yang akan menjadi kontributor penulisan sejarah berdasarkan versi militer. Produk pertama dari usaha Nasution ialah Sedjarah Singkat Perdjuangan Bersendjata Bangsa Indonesia yang sebagian besar di karang oleh Nugroho Notosusanto, meskipun pada penerbitan buku ini tertulis nama Major Jenderal A.J. Mokoginta sebagai pengarang nya. Hal ini berkaitan dengan belum layak nya Nugroho Notosusanto untuk disebut sebagai pengarang tunggalnya karena buku ini adalah publikasi internal Kementrian Pertahanan dan Nugroho belum memiliki ikatan formal dengan lembaga ini (McGregor 2008:112).

Karya sejarah dengan format lima periode tersebut, merupakan gerbang awal karir Nugroho Notosusanto sebagai arsitek sejarah Indonesia dengan pemikiran militeristik, sebelum menerbikan karya-karya lain yang tak jauh berbeda dengan pendekatan militer sebagai tombak nya. Isi terbitan buku Sedjarah Singkat Perdjuangan Bersendjata Bangsa Indonesia merupakan bentuk perlawanan terhadap versi sejarah yang dibuat Sanusi, dan penggambaran sejarah dalam terbitan tersebut kelak menjadi format sejarah ketika Presiden Soeharto berkuasa.

Pasca meletusnya babak sejarah paling kelam dalam riwayat perjalanan bangsa, peristiwa Gerakan 30 Sepetember (G 30 S) atau yang juga disebut Gerakan Satu Oktober (Gestok) pada tahun 1965, Nugroho kembali menghasilkan produk intelektualnya dalam bentuk tulisan. Kali ini ia dengan cepat dan tergesa-gesa menulis peristiwa berdarah tersebut. Pada Desember 1965 Nugroho telah menyelesaikan proyek tulisan nya dengan judul 40 Hari Kegagalan “G-30-S” 1 Oktober-10 November, dengan tema besar untuk membuat plot-komunis sebagai dalang dari usaha kudeta terhadap Presiden Soekarno. Argumen yang coba dibangun oleh Nugroho dalam karya tersebut, coba di bagi oleh Wijaya Herlambang menjadi empat poin penting:

  1. Aidit, ketua PKI, adalah otak utama dari percobaan kup;
  2. PKI telah membentuk apa yang disebut dengan Biro Khusus, sebuah institusi rahasia di bawah kepemimpinan anak buah Aidit, Syam Kamaruzaman, untuk mempengaruhi anggota militer dalam mendukung agenda politik PKI, sehingga operasi ini akan tampak seperti konflik internal Angkatan Darat;
  3. Dewan Jenderal, sebuah faksi sayap kanan perwira militer yang dicurigai oleh PKI berencana untuk mengambil alih kekuasaan pada 5 Oktober 1965, adalah ciptaan PKI, yang dibuat alasan untuk menculik para jenderal;
  4. Angkatan Udara dinyatakan terlibat melalui beberapa perwira menengahnyayang membantu operasi militer yang direncanakan oleh PKI. (Wijaya 2013:154)

Kesimpulan Nugroho dalam karya tersebut, seolah-olah mampu merepresentasikan apa yang benar-benar terjadi dalam peristiwa berdarah tersebut. Hal itu mengakibatkan terjadinya gelombang propaganda yang turut dipelintir oleh Militer untuk menyudutkan PKI, sekaligus menurunkan Presiden Soekarno secara perlahan. Posisi karya tersebut yang dijadikan kebenaran mutlak, memicu kepercayaan masyarakat akan kebejatan PKI dan memicu kampanye pembunuhan besar-besaran yang di sah kan oleh negara.

Kebenaran sejarah yang di paksa kan melalui karya Nugroho tersebut, pecah dan memiliki tandingan nya ketika tulisan Ruth Mcvey, Ben Anderson, dan Frederick Bunnell bocor dan mulai tersebar. Karya yang di beri judul A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia yang selesai di tulis pada tanggal 10 Januari 1966, menjadi karya pertama yang menyangkal argumen dan kesimpulan yang di gambarkan Nugroho dalam karya nya tersebut. Karya yang lebih di kenal sebagai Cornell Paper tersebut, membantah dan mengajukan argumen lain yang cenderung melihat Peristiwa 1965 sebagai konflik internal angkatan darat. Sementara itu, peristiwa G 30 S dapat pula di pahami seperti yang di ajukan John Rossa bahwa kejadian yang mengejutkan  tersebut, merupakan skenario besar untuk menuding PKI melakukan kup, melancaran represi besar-besaran terhadap PKI di seluruh negeri, tetap menggunakan Presiden Soekarno sebagai presiden bonekasambil merongrong kekuasaanya, dan membangun suatu pemerintah korporatis baru yang dikuasai Angkatan Darat (Roosa 2008:273).

Beredar nya narasi tandingan tersebut, memaksa seorang Agen Amerika Serikat Guy Pauker untuk mendorong Angkatan darat menciptakan narasi tandingan dari Cornell Paper. Dengan segera Pauker menghubungi Jenderal Suwarto di Seskoad, lalu mengundang nya kembali ke RAND Corporation pada tahun 1967 untuk mempersiapkan karya tandingan para sarjana cornell, dan menerbitkan nya dalam bahasa inggris agar dapat menjadi penjelasan resmi tentang peristiwa 1965 kepada dunia Internasional.

Segera setelah kunjungan Suwarto tersebut, ia mengirimkan Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh[5] menuju RAND corporation untuk mempersiapkan sebuah tulisan tandingan dengan komposisi tulisan lebih komprehensif dan sistematis. Narasi tandingan tersebut di beri judul The Coup Attempt of the “September 30th Movement” yang gagasan dasar nya masih sama dengan argumen Nugroho pada karya awal nya. Proyek semacam ini, semakin mempertegas keterlibatan Nugroho dalam penyusunan karya-karya intelektual nya yang di dasarkan pada pembelaan secara ugal-ugalan terhadap militer, dan pendukung utama nya, yaitu pemerintah Amerika Serikat.

Setelah menerbitkan tulisan nya yang berjudul The Coup Attempt of the “September 30th Movement”, Nugroho Notosusanto melanjutkan produk intelektual nya berupa museum[6], monumen[7], diorama[8], film, dan produk kebudayaan lain, yang semua nya berpijak pada argumen nya terhadap peristiwa 1965; yang berpijak pada perspektif militer. Produk-produk yang di hasilkan oleh pemikiran dan persepsi Nugroho, merupakan perwujudan akan eksistensi militer sebagai pembela bangsa dan negara, sekaligus manifestasi dari pengkhianatan kaum kiri, yang berujung pada legitimasi atas kekuasaan rezim militer-otoriter-birokratik Soeharto selama 32 tahun, dan juga merupakan legalisasi terhadap kejahatan kemanusiaan yang tidak hanya menimpa orang-orang komunis, bahkan orang-orang nasionalis kiri, dan orang-orang yang tidak tahu-menahu tentang komunisme pun turut menjadi korban pembunuhan secara keji, pemerkosaan, penculikan, pemenjaraan tanpa pengadilan, hingga perampasan hak hidup.

Penyebaran ideologisasi anti-komunis yang berpijak pada karya-karya Nugroho, berlanjut dan bertambah hebat dengan pembuatan film Penghianatan G30S/PKI yang di sutradarai oleh Arifin C. Noer. Seperti yang di ungkapkan Wijaya Herlambang, Film Penghianatan G30S/PKI  tidak saja merepresentasikan versi Orde Baru tentang percobaan kup 1965. Akibat dramatisnya, sangat mungkin film itu menjadi lebih ampuh dari narasi sejarah nya sendiri dalam mmembentuk respon emosional dan mentransfer pesan ideologis terhadap pemirsa (Wijaya 2013:163). Film tersebut terus diputar secara berulang-ulang pada peringatan 30 September, dan wajib dipertontonkan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia. Meskipun dalam film tersebut terdapat beberapa adegan kasar dan kejam, anak-anak tetap di anjurkan untuk menonton adegan demi adegan film yang berdurasi panjang tersebut. Hal ini berkaitan dengan usaha untuk merawat masa lalu tentang kebiadaban PKI, sekaligus tetap menjaga status quo rezim Soeharto. Disamping itu, dibawah tangan Arswendo, film Penghianatan G30S/PKI  di transformasikan dalam bentuk novel. Sehingga, kebencian dalam hati dan pikiran masyarakat dapat terus dilestarikan.

Produk intelektual lain dari seorang Nugroho Notosusanto, yang tetap membawa panji militer sebagi pedoman nya, dan bertujuan melanggengkan kekuasaan, terlihat dalam usaha nya membentuk narasi-narasi sejarah dalam dunia pendidikan. Nugroho Notosusanto merupakan instrumen penting dalam konseptualisasi buku-buku pelajaran Orde Baru (Wood 2013:29), dengan bentuk-bentuk nya yang variatif. Karya intelektual  Nugroho Notosusanto yang paling kontroversional dalam pendidikan ialah penulisan buku Sejarah Nasional Indonesia. Buku tersebut diproyeksikan sebagai buku babon sejarah Indonesia, dan akan dipakai sebagai buku pelajaran di tingkat perguruan tinggi sekaligus bahan acuan penulisan buku sejarah di tingkat pendidikan di bawah nya.

Buku Sejarah Nasional Indonesia terdiri dari 6 jilid yang mewakili periodesasi sejarah Indonesia. Kontroversi buku tersebut tersebut terletak pada jilid ke enam, yang melibatkan langsung Nugroho Notosusanto. Kontroversi dimulai ketika Nugroho Notosusanto memecat secara sepihak Deliar Noer, tim penulis SNI jilid ke lima. Hal itu menimbulkan gelombang protes yang berbuntut pengunduran diri rekan-rekan satu tim Deliar Noer, hingga berujung pengunduran diri Sartono Kartodirjo. Polemik dan kontroversi berlanjut pada isi SNI ke enam yang mendapat kritik dari berbagai macam pihak. Dalam jilid ke enam, nampak usaha-usaha Nugroho Notosusanto yang menjabat sebagai penyunting jilid ke enam, untuk menonjolkan peran militer secara berlebihan, bahkan hingga upaya desukarnoisasi melalui bahan ajar sejarah.

Seperti apa yang dituliskan Asvi Warman Adam, upaya menonjolkan peran militer secara berlebih terlihat dalam setiap plot peristiwa sejarah di jilid ke enam. PDRI (Pemerintahan darurat Republik Indonesia) yang dipimpin oleh seorang sipil disinggung hanya satu kalimat tetapi puja-puji terhadap Jenderal Sudirman berbaris-baris. Kasus 17 Oktober 1952 yang menyebabkan Nasution diskors beberapa tahun lamanya, ditampilkan dengan jawaban yang diberikan oleh Nasution sendiri di koran. Seakan pelaku sejarah diberi kesempatan untuk membela diri atau membersihkan namanya di buku yang dikatakan buku standar (Adam, Ed 2013:57-58).

Pada tanggal 18 Maret 1976 Presiden Soeharto telah menerima dengan resmi 6 jilid buku SNI, dan presiden memerintahkan agar buku tersebut di pergunakan di sekolah-sekolah pemerintah.  Hal tersebut menuai kritik dari seorang BM Diah melalui buku nya yang berjudul Meluruskan Sejarah, Sebuah Karangan. Seperti yang di kutip oleh Asvi Warman Adam, pada halaman 19, BM Diah menulis “Baik kiranya buku-buku ini ditarik dari peredaran, diadakan revisi sesuai dengan hati nurani yang sebenarnya (jika ada), dari para sejarawan, yang harus mengabdikan dirinya pada kejujuran dan kesucian sejarah, agar, buku-buku mereka tidak dipergunakan menjadi umpan api unggun” (Adam, Ed 2013:69)

Alih-alih merevisi dan menarik peredaran buku SNI tersebut, Nugroho dan Pemerintahan Soeharto melanjutkan kembali proyek sejarah lain yang pada intinya selalu bermuatan politik. Setelah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Nugroho Notosusanto melanjutkan proyek nya dengan menugasi Pusat Sejarah ABRI untuk merumuskan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, sebuah komponen ideologis yang penting dan langgeng dari sistem pendidikan yang menyertai mata tataran P4. Dia juga merancang sebuah mata pelajaran sejarah yang baru, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, PSPB (McGregor 2008:276). Lahirnya PSPB dilatarbelakangi oleh hasrat Presiden Soeharto agar pelajaran sejarah tidak sekedar mengajarkan pengetahuan sejarah belaka, melainkan juga menanamkan nilai-nilai perjuangan bangsa dalam hati siswa. Keinginan Soeharto itu muncul setelah dia mendapat masukan dari jenderal M Jusuf bahwa calon Akabri memiliki pengetahuan yang dangkal tentang sejarah perjuangan bangsa. Dari kasus ini kelihatan bahwa urusan internal ABRI ternyata dijadikan urusan nasional. Kepentingan militer mendikte kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Adam, Ed 2013:72).

Penutup: Sebuah Persembahan Dari Nugroho Notosusanto
Angan-angan seorang Nugroho Notosusanto untuk mengabdi dan berkarir dalam dunia kemiliteran, meski tak terwujud melalui tahapan-tahapan formal militer, ia mewujudkan nya dengan cara dan jalan yang lain. Berangkat sebagai seorang akademisi dari Universitas Indonesia, Nugroho Notosusanto yang berlatarbelakang seorang sejarawan memantapkan diri untuk menjadi ahli sejarah militer. Dunia yang sejak lama memang ia damba dan impikan. Kecintaan ya terhadap militer, berdampak pula terhadap karya-karya intelektual nya sebagai sejarawan yang secara kebas, terus membela kepentingan militer dan menonjolkan militer sebagai pahlawan sejati tanpa tandingan.

Kedekatan militer, terutama Angkatan Darat, dengan berbagai macam kepentingan politik; baik kepentingan bermacam golongan di dalam negeri, maupun kepentingan formasi kapitalis global, melalui berbagai macam bentuk, dan bantuan nya untuk menggulingkan Pemerintahan Soekarno dan mempersiapkan pemimpin bangsa Indonesia dari kalangan militer, yang tentu nya sesuai dan mendukung skema korporasi global, membuat Nugroho Notosusanto memasuki ranah tersebut dan turut memberi jalan mulus terhadap skema-skema tersebut. Yang lagi-lagi atas dasar kecintaan nya terhadap militer, dan romantisme masa lalu nya akan perjuangan secara fisik dalam meraih kemerdekaan, yang atas dasar itu pula pejuang-pejuang dari kalangan sipil dituliskan dan diingat dalam skala kecil.

Narasi sejarah yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto, dengan dan tanpa disadari telah menjadi dokumen legal terhadap pembunuhan masal tahun 1965, legitimasi atas kekuasaan militer selama 32 tahun, dan menjadi katalis produk-produk kebudayaan lain yang bernafas sama; untuk merawat kebencian dan melanggengkan pemerintahan militer-otoriter Soeharto. Meski karya pertama nya pasca peristiwa 30 September 1965 mendapat narasi tandingan Cornell Paper, narasi tersebut terus dilestarikan sebagai kebenaran sejarah yang mengendap dalam pikiran masyarakat Indonesia. Meskipun Ali Moertopo yang terkait dengan Soeharto (melalui kahin dan seorang sarjana Indonesia lulusan cornell) menawarkan bahwa “Cornell Paper” pada dasarnya benar dan hanya kekurangan beberapa fakta dan dokumentasi yang lebih luas (Wood 2013:201).

Kerangka sejarah yang diwariskan Nugroho Notosusanto, selain digunakan untuk kepentingan politik lokal dan global, juga digunakan sebagai referensi dan acuan utama dalam memandang peristiwa 30 September 1965. Dari kerangka sejarah itu pula, lahir beruntut produk intelektual lain berupa buku-buku yang celaka nya dipergunakan sebagai bahan ajar di seluruh tingkatan pendidikan, yang berhulu pada buku Sejarah Nasional Indonesia yang menimbulkan kontroversi. Disamping itu, terdapat pula buku-buku turunan dari buku babon tersebut yang menyebar di seluruh hirearki pendidikan Indonesia.

Selain buku, kerangka sejarah yang dibangun oleh Nugroho Notosusanto digunakan pula dalam bentuk monumen, museum, diorama, novel, hingga film. Produk kebudayaan semacam itu, yang berlandaskan pada kerangka sejarah yang dibangun Nugroho Notosusanto telah menjadi kampanye dan propaganda untuk mensakralkan peristiwa 30 September 1965, dan menjadikan nya dalih pembenaran terhadap pembunuhan, penghilangan secara paksa, pemerkosaan, pemenjaraan tanpa pengadilan, maupun diskiminasi sosial yang menimpa orang-orang yang tertuduh komunis.

Dari segala bentuk produk intelektual-kebudayaan yang telah dipersembahkan oleh Nugroho Notosusanto tersebut, dapat ditarik sebuah garis besar bahwa kecintaan nya yang berlebihan terhadap militer, telah menyeret nya menjadi aktor intelektual rezim pemerintahan Soeharto, sekaligus menjadi peletak dasar legitimasi dan pembenaran sejarah yang secara sepihak- terus dipercaya milik pemerintahan Soeharto, dan terus di budi daya kan hingga hari ini oleh pemegang otoritas tertinggi.

ACUAN PUSTAKA

Herlambang, Wijaya. 2013. Kekerasan Budaya Pasca Tahun 1965. Tanggerang:   Marjin Kiri.

McGregor, Katharine, E. 2008. Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusun Sejarah Indonesia. Yogyakarta:    Penerbit Syarikat.

Purwanto, Bambang, Ed. 2013. Menggugat Historiografi Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Poesponegoro, Marwati Djoened, Ed. 2008. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Roosa, John. 2008. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta   Mitra.

Wood, Michael. 2013. Sejarah Resmi Indonesia Modern: Versi Orde Baru dan Para Penentangnya. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

[1] Mafia Berkeley merupakan sebuah istilah bagi para ekonom Indonesia yang kelak menjabat dalam Pemerintahan Soeharto,  yang telah mengenyam dunia pendidikan di University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Selain Sumitro Djojohadikusumo sebagai penggagas usaha pemberian beasiswa ekonomi di Berkeley, ada pula tokoh-tokoh lain yang termasuk, seperti Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardhana, Johanes Baptista Sumarlin, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. Beasiswa di Berkeley tersebut, di sponsori oleh Ford Foundation.

[2] George Mct Kahin, Nationalism and Revolution, hlm. 339. Dikutip kembali dalam buku Kekerasan Budaya Pasca Tahun 1965, Wijaya Herlambang, hlm. 62

[3] Soe Hok Gie merupakan aktivis mahasiswa pada periode tahun 1960an. Ia turut menjadi barisan mahasiswa yang menggulingkan Presiden Soekarno. Saat mahasiswa, Gie sering terlibat dalam diskusi-diskusi yang diadakan GPI dan Gemsos. Dalam unit rahasia GPI, Gie satu unit sel bersama Boelie Londa, dan Jopie Lasut.Ia berada dalam unit sel bersandi CO5 yang dipimpin oleh Henk Tombokan.

[4] Amir Anwar Sanusi merupakan anggota politbiro PKI dan Wakil Sekertaris Jenderal Front Nasional.

[5] Ismail Saleh merupakan jaksa penuntut di pengadilan militer dalam persidangan para tersangka percobaan kup 1965.

[6] Museum yang pertama dibuat oleh Nigroho Notosusanto ialah Museum Satriamandala, yang berlokasi di bekas Wisma Yaso, yang merupakan tempat peristirahatan terakhir Bung Karno. Hal ini dapat dipahami sebagai penyerahan secara simbolis tampuk pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Militer.

[7] Di Yogyakarta, dibangun dua buah monumen peringatan keheroikan dan kepahlawanan Soeharto dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Pembuatan monumen semacam ini, dapat dilihat dari konteks upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemerintahan rezim Soeharto untuk membentuk ingatan masa lalu, meskipun kebenaran nya layak untuk dipertanyakan.

[8] Penggunaan sejarah dengan medium Diorama, terlihat dalam Diorama yang ditampilkan dalam Museum Monumen Nasional. Terdapat perbedaan konsep diorama sebelum dan sesudah peristiwa 1965. Sebagai contoh, pada tahun 1964 terdapat Diorama “Pemberontakan 1926-1927” dan pada Diorama pasca peristiwa 1965 digantikan dengan Diorama “Digul 1927” Untuk pembahasan lebih lanjut, lihat McGregor, Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusun Sejarah Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.