Orang Baik?

Spread the love

Oleh Danang Cahya Firmansah

Syahdan, Rahwana raja diraja Ngalengkadirja itu hendak diurug gunung oleh si kera putih Hanoman. Sang raja itu tak berdaya. Gunung itu pun segera menimbun tubuh perkasanya. Namun sebelum gunung itu menimbunnya, Rahwana menyatakan ikrar, bahwa ia boleh mati, tapi gagasannya tetap akan hidup, menyebar, dan abadi.

Begitulah akhir dari pertempuran sengit antara Rama dan Rahwana. Pertempuran yang oleh banyak orang disebut pertarungan putih melawan hitam. Kebaikan melawan kejahatan. Rahwana dianggap serakah, angkara murka. Namun kita juga tahu, seserakah-serakahnya raja itu, dia memakmurkan negerinya. Rakyatnya hidup makmur, kerta tur raharja.

Alengkadirja nama kerajaan yang Rahwana pimpin. Akhiran ‘dirja’ pada nama kerajaan, seperti peneguh bagi kemakmuran negeri itu. Dirja berarti selamat. Tentu selamat dari kekurangan sandang pangan penghuninya.

Meski begitu, Rahwana acap dianggap bukan tokoh baik. Semua karena berpangkal urusan asmara. Ketidakbaikannya hanya karena kita memandang dia dalam konteks sebagai penculik istri orang. Ya, Rahwana pun ditangguhkan menjadi tokoh angkara. Dia bukan orang baik.

Kita boleh bersyukur bahwa sematan pemimpin negeri ini tidak tercitrakan seperti Rahwana. Kita tahu, banyak orang yang menganggap Joko Widodo adalah orang baik. Namun sematan orang baik itu kini menjadi guyonan di media sosial. Orang baik disingkat Orba. Sebuah maksud yang merujuk pada rezim otoriter Orde Baru.

Guyonan yang lebih mengarah kritik itu makin bermunculan. Hal itu lantaran Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat presiden Nomor R-42/pres/09/19 tertuju pada DPR mengenai Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Atas hal itu, kritikan bermunculan. Anggapan bahwa KPK hendak dilemahkan semakin kuat. Surat presiden itu berisi penugasan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi untuk membahas revisi undang-undang KPK bersama DPR.

Namun akhirnya revisi UU KPK itu sah juga, meski menuai berbagai kritik dari masyarakat. Kritik yang tak hanya berhenti di media sosial, demonstrasi pun bermunculan dari berbagai daerah di Indonesia. Semua itu lantaran KPK terus digerogoti di negara ini. Negara yang menurut data dari World Economic Forum adalah negara dengan tingkat ke 80 terkorup. Tentu masih panjang jangka bertugas bagi KPK untuk memberangus korupsi yang telah kadung mengoyak sendi pemerintahan kita.

Kita tidak ingin bahwa tugas-tugas KPK tersendat. Memang kita tidak berharap KPK akan terus ada di Indonesia. Karena dengan adanya KPK adalah sebuah pernyataan negeri ini masih korup. Oleh karena itu tentu kita tidak berharap KPK terus berdiri.

Namun, mengingat korupsi yang telah membiak bahkan bertiwikrama di negeri ini, pantaskah KPK kita lemahkan? Apalagi kita bubarkan? Tentu hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Jokowi dalam kampanye-kampanyenya, yang hendak memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Dan bukankah salah satu jalan pembersihan korupsi itu itu dengan penguatan KPK?

Tentu dengan penguatan KPK, dan kehendak pemerintah untuk memberantas korupsi tak hanya sebatas jargon, tentu bisa membuat praktik korupsi makin menipis. Kami rasa dengan korupsi yang makin menipis, jalan menuju kemakmuran negara kian terbuka lebar. Meski kemakmuran sendiri tak hanya mensyaratkan sirnanya korupsi. Setidaknya dengan menipisnya korupsi maka anggaran pemerintah tersalurkan sebagaimana mestinya. Bukan malah tersendat, dan berbelok ke perut pejabat.

Dan untuk urusan memakmurkan negara, Rahwana lebih unggul meskipun dia dicap sebagai orang tidak baik. Dan Jokowi seharusnya belajar dari raja Ngalengkadirja itu, jika ia memang orang baik, yang tak hanya ada dalam citra.

Danang Cahya Firmansah, alumnus jurusan Bahasa Jawa Universitas Negeri Semarang

Gambar Ilustrasi Tempo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.