Pendirian Pabrik Semen Grobogan Perlu Direvisi

Spread the love

Oleh Eko Santoso

Tarik Ulur dan Ijin Semen yang dipertanyakan
Meskipun tidak secara intensif media nasional memberitakan bagaimana kasus antara warga Rembang dan masyarakat yang tergabung dalam JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) di dalam pengadilan menghadapi PT Semen Indonesia terkait ijin pertambangan pabrik semen, namun setidaknya, melalui media lokal dan media alternatif, kita dapat mengetahui perkembangannya sampai sejauh ini. Setelah upaya warga mengugat izin lingkungan dan pertambangan Semen Indonesia di PTUN Semarang ditolak majelis hakim, akhirnya, warga mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Mahkamah Agung memutuskan menerima PK gugatan warga pegunungan Kendeng di Rembang soal surat keputusan Gubernur Jawa Tengah atas izin lingkungan kepada PT Semen Indonesia. Izin lingkungan bernomor 668/1/17 tahun 2012 itu ditandatangani Gubernur Bibit Waluyo, 7 Juni 2012. Dalam poin putusan tertulis selain mengabulkan PK, dan memutuskan putusan judex facti, serta membatalkan obyek sengketa (izin lingkungan dan pertambangan PT. Semen Indonesia di Rembang).[1]

Tak hanya di Rembang, perencanaan pendirian pabrik semen yang memang sedang genjar diusahakan berdiri di beberapa daerah di Jawa Tengah, terkhusus di daerah karst dengan ditandainya perijinan-perijinan pendirian pabrik yang secara tidak langsung berjalan serentak sejak 2012,  memicu ketegangan di beberapa daerah. Selain Rembang dan Pati, Grobogan juga mengalami hal yang sama. Dimulai dari  PT Cemindo Gemilang (CG) selaku pemegang merek Semen Merah Putih, dilaporkan berminat untuk menanamkan investasi di wilayah Grobogan terhitung sejak 2014 lalu, dalam rencananya PT CG menyiapkan investasi senilai 3 triliun rupiah untuk merealisasikan pembangunan pabrik semen. Sebelumnya, perusahaan tersebut telah membangun pabrik terintegrasi di daerah Bayah, Provinsi Banten, dengan kapasitas produksi klinker 10.000 ton per hari, atau setara dengan produksi 4 juta ton semen per tahun. Kepala Sub Bidang Promosi BPMD Jateng Primasto Ardi Martono, membenarkan adanya minat dari PT Cemindo Gemilang tersebut. Namun, rencana investasi PT Cemindo Gemilang masih dalam tahap penjajakan hingga sekarang.  Deputy Project Director PT Cemindo Gemilang  Anang Adji Sunoto mengakui, pihaknya belum bisa memastikan kapan proyek tersebut akan direalisasikan. Sebab, sampai saat ini masih taraf penjajakan. “Kita masih memastikan lokasinya dulu,” ujarnya. [2]

Kawasan karst di Kabupaten Grobogan juga diincar oleh PT Vanda Prima Listri. Perusahaan tersebut berencana menjadikan Desa Kemadohbatur (Kecamatan Tawangharjo) dan Dekoro (Kecamatan Wirosasi) dengan total luas lahan 743 hektar sebagai kawasan penambangan batu gamping. Namun secara sadar, mengingat efek buruk pembangunan pabrik semen di area karst yang berdampak pada perusakan ekosistem dan memicu risiko bencana ekologis  dan kekeringan bagi kawasan tersebut, serta rusaknya ekosistem, masyarakat secara serentak menolak pendirian pabrik semen yang bakal berdiri. Sebagai tindak lanjut, perwakilan warga dari Desa Dokoro, Kecamatan Wirosari dan Desa Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan, mendatangi kantor DPRD Grobogan, Selasa (9/2/2016). Tujuannya untuk mengajukan keberatan dan penolakan terkait bakal adanya pendirian pabrik semen yang lahannya berada di dua desa tersebut. Perwakilan warga sebanyak 10 orang itu diterima langsung oleh PLT  Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo.[3]

Alasan utama penolakan warga adalah terkait keberadaan mata air yang jadi sumber penghidupan warga. Air bawah tanah yang ada di dalam pegunungan Kendeng itu dikhawatirkan akan rusak, jika di lokasi itu didirikan pabrik semen. Kawasan karst ini berperan penting dalam menjaga kelangsungan mata air, sungai bawah tanah maupun keanekaragaman hayati. Bila kita lihat apa yang tertera pada RT/RW Kab. Grobogan pasal 30, di Kecamatan Wirosari sendiri terdapat berbagai sumber mata air yang menunjang pemenuhan air bersih serta digunakan untuk kebutuhan pertanian diantaranya; Mata Air Beni, Mata Air Blimbing, Mata Air Dokoro, Mata Air Doro, Mata Air Mudal II, Mata Air Brongkah, Mata Air Buduran, Mata Air Karangasem, Mata Air Geneng, Mata Air Mudal I, Mata Air Brubulan, Mata Air Gempol, Mata Air Mulyo, Mata Air Gading, Mata Air Ragem, Mata Air Waru I, Mata Air Waru II, Mata Air Jambe, Mata Air Kenti, Mata Air Genggeng, Mata  Air Wuni, Mata Air Mojorebo, Mata Air Anggil Anggil, Mata Air Pucung dan Mata Air Ngesong.[4] Selain itu keberadaan pabrik semen juga akan mengganggu ekosistem karst, terutama satwa endemiknya yakni kelelawar. Fungsi kelelawar pada ekosistem bawah tanah (gua) yakni membuang kotoran di dalam gua, yang menjadi sumber makanan untuk binatang lain.  Juga terdapat ular yang hidup di gua-gua di kawasan karst, yang membantu mengendalikan populasi tikus. “Kelelawar yang memiliki rata-rata berat tubuh sekitar 17 gram dan mampu memakan serangga seberat seperempat dari berat tubuhnya setiap malam, tentunya berperan penting dalam mengendalikan populasi serangga sehingga tidak terjadi ledakan populasi, yang berarti menjadi hama.” Sigit Wiantoro, peneliti Kelelawar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)[5]. Disisi lain dalam peraturan RTRW, kawasan karst yang dalam hal ini termasuk wilayah Wirosari dan Tawangharjo sejatinya tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan karena masuk dalam kriteria kawasan lindung Geologi.

Selain  dua Inevstor diatas, keseriusan dalam melakukan investasi pendirian Pabrik Semen di Grobogan justru ditunjukan oleh PT Semen Grobogan. Hal ini ditandai dengan usaha pembebasan lahan yang berlangsung sejak tahun 1996. Rencanannya pendirian pabrik semen ini akan memakan lahan seluas 293,66 ha di Kecamatan Tanggungharjo sebagai lokasi pabrik dan penambangan serta lahan seluas 650 ha di Kecamatan Karangrayung sebagai basis pendukung lokasi penambangan. Jadi pendirian pabrik ini akan memakan lahan seluas 943,66 ha di dua kecamatan (Tanggungharjo dan Karangrayung). Meskipun  pihak PT Semen Grobogan telah mengantongi izin prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tertanggal 25 September 2014, izin kegiatan penambangan bahan galian dari bupati Grobogan, termasuk sertifikat Clear and Clean dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 9 September 2013, serta izin perizinan bidang lingkungan. Juga izin Amdal dari Gubernur Jateng tertanggal 1 Maret 2012. Namun ijin ini sebenarnya tidak berarti ketika dalam pembahasan Adendum Amdal dan Rencana Pengelolaan Lingkungan/ Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) terkait adanya penambahan area penambangan, peningkatan kapasitas, pengangkutan bahan baku dengan conveyor, penggunaan air tanah, dan penggunaan bahan bakar gas, dalam rapat pembahasan Adendum Amdal (RKL-RPL) PT Semen Grobogan di ruang rapat lantai 2 Gedung A, Setda Jateng, Selasa, (12/4/2016), menghasilkan keptusan yang menyatakan pendirian pabrik semen di Tanggungharjo, Grobogan, mengambil kesimpulan akhir bahwa pendirian pabrik Semen Grobogan layak Bersyarat. Sehingga bila bermuara pada kelayakan atau tidak maka kelayakannya juga bersifat hipotetik atau bersyarat. Bisa dinyatakan layak bila semua ketentuan dalam dokumen ini dilaksanakan,” kata Koordinator Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Jateng Dr Dwi P Sasongko. [6] Sasongko mengutip pernyataan Prof Bambang Pramudono dari Teknik Kimia Undip, aspek teknologi, proses dan produksi semen yang digunakan adalah proses kering bukan proses basah. Sehingga pengunaan airnya lebih sedikit energi lebih rendah, tapi yang dikhawatirkan adalah debu yang ditimbulkan lebih banyak. Kegiatan tersebut akan layak jika dalam operasional pabrik pemrakarsa menerapkan teknologi yang sudah profen. Untuk aspek ekologis terkait dampak komponen biota, juga disimpulan layak bersyarat. Hal ini mengacu pula pada RTRW yang menetapkan Tanggungharjo sebagai kawasan lindung. Sehingga secara lugas disampaikan perlunya komitmen sungguh-sungguh dalam perlindungan terhapap SDA hayati dan satwa dilindungi. “Aspek sosial, kesehatan masyarakat sekitar lokasi pabrik, tata ruang, dan kesehatan yang dipaparkan para pakar antara lain dari Undip, Unissula, UKSW, juga menyatakan layak bersayarat, “ kata Sasongko.

Sedangkan dalam RTRW Kabupaten Grobogan pasal 30, Kecamatan Tanggungharjo adalah salah satu kawasan lindung yang memuat sumber mata air seperti: Mata Air Ngambak, Mata Air Mrisi dan Mata Air Mudal. Tanggungharjo juga merupakan kawasan lindung dan kawasan resapan air, yang berarti perlu dijaga kelestarian lingkungannya demi keberlangsungan hidup warganya. Sehingga hal ini yang kemudian menjadi dasar keberatan warga. Dari Komisi Penilaian Amdal Provinsi Jateng sendiripun juga menaruh keberatan dengan menyatakan perlunya pemenuhan dalam beberapa aspek mulai dari ekologis, teknologi, dan sosial yang harus dikaji dan dipenuhi lebih mendalam jika memang pendirian pabrik semen di Tanggungharjo Grobogan, tetap dipaksakan.

Antara Misi Pemerintah dan Realita
Grobogan sebagai daerah yang dikenal dengan basis pertaniannya, terus berusaha mengembangkan dan mendorong produksi dan potensi yang ada. Hal ini dapat tercermin dalam visi Kabupaten Grobogan 2016, sebagai berikut:

“Mewujudkan Grobogan sebagai daerah Industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas, dan lebih sejahtera

Untuk itu maka pemerintah selain meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dengan melakukan penyuluhan, pembentukan dan pengoptimalan Kelompok Tani maupun Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), juga memberikan bantuan-bantuan seperti bibit dan peralatan pertanian seperti traktor dan lain-lain sebagai upaya peningkatan produksi pertanian.

Namun bila kita melihat perkembangan penggunaan lahan untuk pertanian di Grobogan sejak 2002 hingga 2015 dari total luas wilayah Grobogan 197.586 ha, terjadi penyusutan. Pada tahun 2002 penggunaan lahan untuk pertanian di Grobogan seluas 94.148 ha, sedangkan pada tahun 2015 menyusut menjadi 90.188 ha. Dengan demikian sejak 2002 hingga 2015  terjadi penyusustan lahan pertanian di Grobogan seluas 3.960 ha. Jadi rata-rata dalam waktu setahun Grobogan kehilangan lahan pertanian seluas 305 ha. Meskipun demikian, sektor pertanian sebagai identitas Grobogan tetap menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2015, dengan sumbangan sebesar 32,39 persen; diikuti sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi motor serta mobil 19, 41 persen; dan industri pengolahan 11,55 persen.[7] Sedangkan di Kecamatan Tanggungharjo yang direncanakan bakal berdiri Pabrik Semen Grobogan juga terjadi penyusutan lahan pertanian yang cukup signifikan. Penyusutan ini ditandai dengan berkurangnya lahan pertanian, terutama sawah yang pada tahun 2002 seluas 947 ha, tahun 2015 tersisa 775 ha (menyusut 172 ha) atau menyusut sebesar 18,17 persen. Padahal kalau kita lihat secara keseluruhan luas wilayah Kecamatan Tanggungharjo mencapai 6.063 ha.[8]

Dengan demikian jelaslah bahwa sektor pertanian menjadi denyut nadi Kabupaten Grobogan. Untuk itu perlu kiranya pemerintah selain mengupayakan usaha peningkatan produksi pertanian melalui upaya intensifikasi, juga perlu mengantisipasi terjadinya konversi lahan pertanian secara berlebihan, agar lahannya tidak mengalami penyusustan secara terus menerus, sehingga berdampak pada penyempitan lahan pertanian. Perlu juga menjaga kelestarian lingkungan SDA hayati agar tidak terjadi kerusakan ekosistem yang menyebabkan hama yang berdampak pada pengurangan produksi pertanian.

Anacaman Kehilangan Bila Jadi Ditambang
Menurut BPS Kabupaten Grobogan 2016, pada tahun 2015 Kecamatan Tanggungharjo dengan luas wilayah 6.063 ha dengan rincian; 775 ha area sawah, 4.255 ha area pertanian non sawah, dan 1.033 ha lahan non pertanian mampu menghasilkan produksi padi sebesar 2.193 ton, produksi jagung sebesar 7.581 ton, produksi kedelai sebesar 62 ton, produksi kacang hijau sebesar 122 ton. Hasil ini tercatat mengalami peningkatan di beberapa jenis panen dan kekurangan pada beberapa jenis hasil panen lainnya. Namun biar bagaimanapun, hasil inilah yang kemudian menjadi sumber penghidupan bagi 39.601 warga di Kecamatan Tanggungharjo. Selain dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok sehari-hari, hasil panen ini juga diperjualbelikan sebagai sumber perekonomian warga.

Akan tetapi, aktivitas pertanian dan kondisi tanah bisa berubah karena rencana masuknya perusahaan pertambangan semen. Hasil produksi pertanian sebagaimana tercantum di atas akan jauh berkurang pada tahun depan dan seterusnya, ketika rencana pendirian Pabrik Semen Grobogan terealisasi. PT Semen Grobogan yang sejak tahun 2012 telah mendapatkan ijin penambangan dan bahkan kembali diperbarui tahun 2016, meskipun sempat menuai kendala dan belum tuntas karena ada beberapa aspek yang harus dipenuhi terkait masalah ekologi, sosial, dan teknologi. PT Semen Grobogan dalam pendiriannya akan memakan lahan seluas 293,66 ha di Tanggungharjo sebagai lokasi pabrik dan penambangan serta lahan seluas 650 ha di Karangrayung sebagai basis pendukung lokasi penambangan, maka pendirian pabrik Semen Grobogan ini bila ditotal menghabiskan lahan seluas 943,66 ha. Dengan demikian, maka pendirian pabrik semen ini adalah bentuk konversi lahan dalam skala besar. Lahan seluas 943,66 ha yang bakal menjadi lokasi pabrik dan tempat penambangan ini, akan memakan lahan sebesar 15,57 persen dari luas keseluruhan Kecamatan Tanggungharjo, yakni 6.063 ha. Lahan seluas 943,66 ha untuk pabrik ini, lebih luas dari lahan sawah di Kecamatan Tanggungharjo yang hanya 775 ha. Dan ini, bahkan akan memakan hampir 50 persen dari total luas area panen padi di Kecamatan Tanggungharjo yang luasnya mencapai 2.193 ha.[9]

Secara ekonomis, maka dengan terealisasinya pabrik semen yang memakan total lahan seluas 943,66 ha di Kabupaten Grobogan dan terkhusus di Kecamatan Tanggungharjo maupun Karangrayung akan mengurangi kurang lebih hampir setengah dari total produksi hasil pertanian dalam setahun. Dalam perhitungan pendapatan ekonomi untuk satu tahun dan sudah dipotong pajak di lahan seluas 943,66 hektar, dari padi sawah dan tegalan mencapai Rp. 5 miliar dan Rp. 3 miliar dari jagung. Sedangkan kedelai menghasilkan Rp. 2 miliar dan  kacang hijau Rp. 1 miliar untuk setiap panennya. Maka yang menjadi pertanyaan besar adalah, “Apakah ia (Bupati Grobogan) mau bertanggung jawab ketika tahun-tahun kedepan warga Grobogan bagian barat daya (Kecamatan karangrayung dan Kecamatan Tanggungharjo) kekurangan bahan pangan akibat berkurangnya produksi pertanian secara besar-besaran?”

Disisi lain, bila kita mengacu pada buku laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2012, sejatinya wilayah Kecamatan Tanggungharjo adalah kawasan karst Pegunungan Kendeng Selatan. Kawasan ini berperan penting dalam menjaga kelangsungan mata air, sungai bawah tanah, maupun keanekaragaman hayati.[10] Mengacu pula pada RTRW Kabupaten Grobogan tahun 2011-2031, Kecamatan Tanggungharjo adalah salah satu kawasan lindung yang memuat sumber mata air seperti; Mata Air Ngambak, Mata Air Mrisi dan Mata Air Mudal. Begitu pula Kecamatan karangrayung yang memuat sumber mata air seperti; Mata Air Termas, Mata Air Putatnganten, Mata Air Temurejo, Mata Air Sumberjosari dan Mata Air Pucung. Tanggungharjo dan Karangrayung juga merupakan kawasan lindung dan kawasan resapan air, yang berarti perlu dijaga kelestarian lingkungannya demi keberlangsungan hidup warganya. Namun kondisi ini akan rusak, sumber air terancam hilang dan begitu juga ternak dan pertanian warga, bila pabrik semen jadi beroprasi. Keluarnya izin akan menyingkirkan lahan subur dan kehidupan patani Tanggungharjo dan Karangrayung yang akan digantikan industri tambang. Pegunungan Kendeng Selatan begitu kaya, yang mengairi ribuan hektar lahan pertanian. Kumpulan Mata air yang telah menghidupi lebih dari 39.601 dan 90.170 jiwa warga di Kecamatan Tanggungharjo dan Kecamatan Karangrayung. Jangan sampai, Pemerintah Kabupaten Grobogan dibutakan nafsu mengeruk batu gamping dan tanah untuk kepentingan pabrik semen,  sehingga mengusir warga di Grobogan dari tanah kelahirannya sendiri sebagai akibat dari berbagai persoalan yang muncul akibat pabrik semen. Dan yang menjadi pertanyaan besar selanjutnya adalah, “Apakah ia (Bupati Grobogan) mau bertanggung jawab ketika sepuluh atau dua puluh tahun lagi warga Grobogan bagian barat daya (Kecamatan karangrayung dan Kecamatan Tanggungharjo) kekurangan air akibat matinya mata air karena penambangan?”.

Mengambil Langkah Bijak
Pada dasarnya selalu ada dua alasan yang dijadikan dalih dan tameng oleh para pemangku kebijakan di daerah untuk melanggengkan masuknya investor ke wilayahnya. Pertama, dengan  masuknya investasi ke daerah maka mereka berharap berdirinya pabrik akan membuka lapangan pekerjaan baru dan dengan demikian akan ada tenaga kerja—yang dalam hal ini adalah masyarakat setempat yang akan terserap. Sehingga, mereka para elit politik daerah dengan kekuasaannya, merasa telah memenuhi janjinya dalam penyediaan lapangan pekerjaan ketika kampanye. Keterbatasan pemerintah adalah dilema—ketika dalam sumpah jabatan telah menyatakan komitmen dan sudah barang tentu berkewajiban memenuhi tanggungjawab serta telah dilimpahi kepercayaan dari masyarakat. Sejauh  ini, nyatanya belum bisa menemukan rumus jitu dan merasa kesulitan menemukan jalan baru yang ideal—entah karena memang mentok atau malas mengambil resiko dan pada akibatnya mengantarkan mereka memilih jalan pintas ini. Kedua, harus dipenuhinya kebutuhan di segala sektor dalam mengelola daerah menuntut para birokrat harus pintar membagi-bagi kue anggaran yang tersedia dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana sejauh ini tak pernah mengalami kenaikan yang signifikan. Maka, demi tetap menjalankan dan lebih lanjut mencoba meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah, agar tetap pula menaruh citra baik di kalangan masyarakat setempat demi terpilih lagi di periode selanjutnya, para birokrat yang ada mencoba mencari pemasukan daerah dari para investor dan orang-orang kaya baru yang tersebar dan berkeliaran untuk berkenan menginvestasikan modalnya di daerah. Sedangkan dalam bahasa intelektual dan kerennya, mereka para elit politik daerah akan melakukan sosialisasi kebijakan di masyarakat terkait kebijakan penarikan investor selalu turut menyertakan embel-embel, semacam, “Menuju percepatan pertumbuhan ekonomi dengan Industrialisasi demi kesejahteraan.”

Terlepas dari pernyataan di atas, perlu kiranya dikaji kembali dalam ruang diskurs yang lebih dalam mengenai situasi dan kondisi di berbagai wilayah dan daerah—yang sejauh ini telah menjalankan dan mendewakan industrialisasi sebagai alternatif pilihan demi meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, agar dapat dinilai secara lebih objektif, sehingga bisa diambil kesimpulan, tanpa memihak kapitalis dan para pengusaha borjuis lokal maupun nasional. Hanya dengan demikian, sebenarnya, kebimbangan yang terjadi dalam skala daerah maupun nasional ketika memaknai prinsip mandiri dan berdikari dalam arus globalisasi, dapat ditemukan jalan terbaik untuk kemudian diterapkan dalam waktu dan pemerintahan selanjutnya, jika memang pemerintahan saat ini tak mau mengambil resiko.

Lantas bagaimana dengan Grobogan ketika memberikan ijin PT Semen Grobogan? Tak jauh beda dengan dua alasan diatas. Pemerintah daerah Grobogan bermaksud untuk menyediakan lapangan pekerjaan dengan berdirinya pabrik serta meningkatkan pendapatan daerah dengan menarik investor guna tetap menjalankan pembangunan infrastruktur. Selain itu, UMR Grobogan yang hanya 1,2 juta rupiah, terbilang cukup rendah bila dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah, yang menjadi nilai tawar kepada investor. Disisi lain, harga lahan yang tidak semahal di daerah lain juga menjadi nilai tambah yang membuat investor membuka mata dan menaruh minat untuk berinvestasi di Grobogan. Namun yang tidak masuk dalam pikiran masyarakat Grobogan adalah “Mengapa harus dengan pabrik semen?”  bukankah sudah jelas bahwa; visi dan misi Kabupaten Grobogan adalah  “Mewujudkan Grobogan sebagai daerah Industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas, dan lebih sejahtera”. Dengan demikian, jelas sudah bahwa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengupayakan industrialisasi dan perdagangan dengan basis ‘Pertanian’, sebagaimana yang kemudian dijabarkan dalam misi-misinya. Jadi, sekalipun ijin pabrik Semen Grobogan diberikan dengan bermaksud mengembangkan industri, yang dalam hal ini berkaitan dengan pertambangan, demi menciptakan lapangan pekerjaan dan mendapat modal dari investor, tetap tidak bisa dibenarkan, karena jelas tidak sesuai visi dan misi yang dicanangkan. Justru pendirian pabrik semen yang sekaligus melegalkan penambangan batu gamping di Kecamatan Tanggungharjo dan Kecamatan Karangrayung, dengan memakan lahan seluas 943,66 ha, akan tercatat sebagai kasus konversi lahan pertanian terbesar di Grobogan. Diatas juga telah disinggung bagaimana potensi ekonomi lahan seluas itu, maka secara lebih sederhana bisa dikatakan bahwa pendirian pabrik Semen Grobogan adalah penyelewengan terhadap visi dan misi Kabupaten Grobogan. Karena pendirian pabrik ini justru akan mematikan produksi pertanian dan juga memakan lahan pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung warga Grobogan, terkhusus di Tanggungharjo dan Karangrayung, ditambah lagi dengan hilangnya sumber air pertanian yang jelas akan menimbulkan efek jangka panjang.

Pengorbanan yang dilakukan oleh warga terdampak pembangunan Waduk Kedungombo—dengan merelakan dirinya digusur dan tak berdaya ketika harus menghadapi culasnya kesewenangan pemerintah, membuat mereka hingga kini masih belum mendapatkan haknya secara utuh, haruslah hal ini membuat pemerintah yang sekarang, sekalipun tutup mata dengan hal itu dan memang tidak mungkin akan mengusut lumpur yang terpendam ini, bisa memaknai semangat yang diusung ketika itu, yakni; “Pembangunan waduk adalah upaya meningkatkan produktifitas lahan pertanian di Grobogan”. Ketika lahan pertanian adalah penghidup warga di Grobogan, tetapi dengan berdirinya pabrik semen, maka lahan pertanian akan semakin hilang, rusak dan tak lagi bisa diharapkan kembali. Ini tentu menyakitkan perasaan masyarakat Kedungombo, yang sudah berkorban demi sebuah pembangunan waduk yang diperuntukan guna mengairi kawasan pertanian. Semboyan dan propaganda yang diusung ketika itu, justru dinodai dan seoalah kontradiktif dengan culasnya pemerintah dengan memberikan ijin terhadap pembangunan pabrik semen yang memakan lahan pertanian begitu luasnya. Bukankah pertanian pula yang kemudian akan menjadikan Grobogan dan bahkan Indonesia memiliki kedaulatan dalam hal pangan? Lantas mengapa lahan pertanian sengaja dibuat hilang dan petani seolah disingkirkan?

Alangkah lebih baiknya, jika memang perlu berdiri pabrik sebagai upaya meningkatkan industrialisasi di Grobogan—dengan maksud menyediakan lapangan pekerjaan dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah melalui investasi, maka akan lebih bijak ketika hal ini tetap mengacu pada visi dan misi Grobogan yang mengedepankan pertanian sebagai basis industri dan perdagangan. Dengan demikian, maka pemerintah tidak seharusnya mengundang dan menerima ijin investor pabrik semen, namun alangkah baiknya yang diundang dan diberi ijin pendirian adalah pabrik-pabrik industri olahan hasil pertanian semacam; padi, jagung, kedelai, kacang hijau dan lain-lain—dengan pelibatan masyarakat Grobogan secara partisipatif, dan tidak merugikan petani-petani kecil lainya. Dengan demikian, akan membuat harga hasil-hasil pertanian mengalami kenaikan, dan kesejahteraan dapat tercipta dengan adanya pabrik semacam itu di Grobogan. Secara tidak langsung pula, hal itu akan memutus rantai tengkulak yang selama ini kerap merugikan petani. Masyarakat selama ini hampir selalu menjual hasil panennya—setelah sisa untuk kebutuhan pangan, kepada tengkulak-tengkulak di desa, kemudian berantai ke pasar-pasar. Dengan rute semacam ini, maka masyarakat jelas dirugikan, ketika menjual hasil panennya dengan harga jauh dibawah yang seharusnya. Sementara jika Pabrik semacam itu dapat didirikan, dengan mekanisme yang diatur oleh pemerintah secara terbuka dan demokratis, petani-petani dapat terlibat langsung di pabrik tersebut, dan memasok hasil pertanian di desa-desa langsung ke pabrik, tanpa melalui tengkulak. Setelah dari pabrik, hasil pertanian tersebut baru beredar di pasar-pasar masyarakat. Dengan demikian, kiranya, pabrk semacam ini lah yang dibutuhkan masyarakat Grobogan, dan bukan sebuah pabrik semen yang merusak lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat Grobogan.**

[1] “Lawan Pabrik Semen, Mahkamah Agung Menangkan Warga Rembang”,  mongabay.co.id (diunduh 28 Oktober 2016)
[2] “Grobogan Kembali Diincar Investor Pabrik Semen” , SINDONEWS.com (diunduh 29 Oktober 2016)
[3]“Rencana Pendirian Pabrik Semen di Grobogan Ditolak warga”, Murianews.com (diunduh 29 Oktober 2016)
[4] Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan 2011-2031 pasal 30.
[5] Ibid.
[6] “Pendirian Pabrik Semen Grobogan Layak Bersyarat”, jatengprov.go.id (diunduh 26 Oktober 2016)
[7] “Kabupaten Grobogan dalam Angka 2016”, Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan 2016.
[8] Analisis penulis berdasarkan data dalam BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Grobogan tahun 2002 sampai 2016.
[9] Analisis penulis berdasarkan data dalam BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Grobogan tahun  2016.
[10] Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Grobogan 2012.

Gambar: mongabay.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.