Perjalanan Haji Nusantara Tahun 1825-1873 dan Politisasi yang Dilakukan Belanda[1]

Spread the love

Oleh Shinta Hayu Puspitaningrum

Setiap muslim pasti ingin menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat dan rukun Islam. Terutama ibadah haji. Menunaikan ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji memerlukan kemampuan fisik dan non-fisik, baik secara mental, keagamaan, ketulusan hati, perjuangan, serta pengorbanan. Nilai haji yang biasa disebut haji mabrur bukan tergantung pada sah atau tidaknya saat pelaksaan ibadah haji semata, melainkan tentang perilaku atau sikap baik dalam diri haji tersebut atau masyarakat di mana dia berada. Tidak ada yang mengetahui siapa dan kapan penduduk Nusantara yang melakukan ibadah haji untuk pertama kali. Tetapi dari sumber yang ada, telah diidentifikasikan bahwa yang pertama kali melakukan ibadah haji bukan jemaah haji, melaikan para pedagang, utusan sultan, dan para musafir yang menuntut ilmu.

Pada abad ke-19 yang bermula tahun 1825, terjadi perkembangan dalam perjalanan haji ketika 200 orang Nusantara dari berbagai daerah yang menghadap ke polisi dengan tujuan untuk meminta pas jalan dan sekaligus melaporkan perjalanan ibadah haji bersama kapal Magbar milik Syaikh Umar Bugis.[2] Menurut penjelasan Dr. M. Shaleh Putuhena dalam bukunya yang berjudul Historiografi Haji Indonesia ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi perkembangan jamaah haji Nusantara, seperti makin banyaknya masyarakat muslim Nusantara yang tinggal atau bermukim di pusat pendidikan Islam seperti pesantren hingga meningkatnya keinginan untuk menuntut ilmu. Kemudian, dibukanya terusan Suez di Laut Merah pada tahun 1870 yang membuat pelayaran menjadi ramai juga menjadi faktor penarik yang membuat meningkatnya jumlah jemaah haji. Tak hanya itu, alat transportasi yang digunakan jemaah haji yang berawal dari kapal uap atau kapal layar yang kemudian digantikan oleh kapal api turut pula menjadi penyebab meningkatnya jumlah jamaah. Hal ini dapat dipahami karena dengan kapal api, perjalanan jamaah haji akan berlangsung lebih cepat, efektif, dan efisien dibandingkan dengan sebelumnya.

Dengan jumlah jemaah haji yang semakin meningkat tersebut, ternyata Belanda ikut campur dalam persoalan ini. Sebagaimana dipaparkan oleh Muhammad Ghifari Syah Qohar Musa dalam skripsinya yang berjudul “Politik Haji Belanda di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1853-1902” yang menjelaskan kebijakan-kebijakan politik dan peraturan-peraturan sengaja dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda. Alasan dibuatnya kebijakan-kebijakan politik dan peraturan-peraturan untuk jemaah haji adalah karena kekhawatiran atau keresahan akan terjadinya pergerakan Islam untuk menentang kolonialisme yang disebabkan oleh pemikiran-pemikiran baru selepas berkunjung ke Mekkah.[3]

Tak hanya bermuatan politis, Belanda ikut serta pula mengincar keuntungan ekonomis. Belanda bahkan terlibat dalam usaha pengangkutan jemaah haji Nusantara. Oleh karena itu, pada tahun 1872 Belanda membuka Konsulat di Jeddah dan setelah peresmian Terusan Suez, Belanda mulai berpartisipasi dalam pengangkutan jemaah haji. Pada tahun 1873, Pemerintah Belanda memberikan kontrak tiga perusahaan pelayaran yang dikenal dengan sebutan Kongsi Tiga, antara lain Nederland, Rotterdamsche Lloyd, dan Oceaan.[4]

Selama perjalanan tersebut, kebutuhan hidup jemaah haji dalam perjalanan menuju Mekkah dibatasi agar tidak melebihi muatan kapal yang diletakkan di dalam peti bagasi. Untuk mencegah terlalu banyaknya barang bawaan maka ditentukan barang yang boleh dibawa seperti beras yang jumlahnya kurang dari satu sak setiap orangnya, gandum, tepung, biji-bijian, kecap, gula, parfum, pakaian, perhiasan.

Di dalam kapal, terdapat pula kebijakan yang diskriminatif. Hal itu diterapkan dengan memisahkan tempat istirahat jemaah haji. Kelas rendah berada di dek kapal, sedangkan kelas tinggi berada di kamar kapal. Dek kapal mempunyai tinggi sekurang-kurangnya 1,80 meter. Disediakan air untuk keperluan mandi dan mencuci untuk sekurang-kurangnya 1000 jemaah. Kemudian, disediakan 2 jamban per 50 orang, untuk wanita terpisah.

Perjalanan jamaah haji yang dikapitalisasi dan dimonopoli oleh perusahaan pelayaran yang ditunjuk Belanda, nyatanya juga tak menjamin jemaah haji bebas masalah. Selain karena faktor alam yang memang tak bisa dielakkan, berupa cuaca dan gelombang besar[5],  jemaah haji tidak luput dari masalah lain. Sekalipun sudah terdapat tim medis di kapal, ternyata masih banyak pula jemaah yang terjangkit penyakit menular seperti pes dan kolera yang menyebabkan banyak jemaah haji yang meninggal dalam pelayaran.[6]

Catatan Akhir

[1] Tulisan ini semula merupakan tugas mata kuliah Metodologi Sejarah

[2] M. Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007), hlm. 126

[3] Muhammad Ghifari Syah Qohar Musa, “Politik Haji Belanda di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1853-1902”, Skripsi, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015, hlm,

[4] Ibid., hlm.134

[5] M. Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007), hlm. 137

[6] Ibid., hlm. 170-180

 

Shinta Hayu Puspitaningrum, Mahasiswi Pendidikan Sejarah Unnes 2018.

Gambar: nasional.kompas.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.