Perjalanan Investasi Asing Di Indonesia

Spread the love

Oleh Eko Santoso

Praktik kolonialisme yang dijalankan Belanda sejak abad ke 16 di Indonesia, menjadi titik awal perjalanan investasi asing di Indonesia.  Kepentingan mereka yang berorintasi pada eksploitasi sumber daya alam dan pertanian lama-lama mengalami pergeseran semenjak terjadi revolusi industri ditahun 1830. Jenis investasi baru pun dimulai. Lahirnya Undang-undang agraria tahun 1870 menandai mulai masuknya investor-investor baru. Tujuan mereka beralih dari yang semula kita sebut dengan kolonialisme, menjadi imperialisme modern dimana mendapatkan bahan baku, pekerja murah, dan pasar lokal menjadi hal utama guna membawa mereka ke level yang lebih kompetitif di kancah pasar Internasional.

Setelah Belanda menyerah tanpa syarat terhadap Jepang, maka sejak 1942 investasi asing di Indonesia berlanjut dengan pelaku yang berbeda. Jepang selaku bangsa sesama Asia dengan berbagai propagandanya, semula mampu menarik simpatisan. Hingga pada akhirnya praktik ini berlangsung sampai dengan tahun 1945, dimana tahun ini sekaligus menandai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia.

Setelah mengukuhkan diri menjadi negara yang merdeka, harapan demi berlangsungnya hidup yang sejahtera terpatri di seluruh elemen bangsa. Namun sayangnya perjalanan yang berliku-liku dan tantangan tak henti menghampiri. Pemerintah yang bergulat dalam masa transisi dari kolonialisme ke kemerdekaan, mengharuskan pemerintah untuk lebih sedikit dalam memberikan perhatian dalam sektor pembangunan ekonomi. Banyaknya tantangan politik dan militer, baik dari dalam maupun luar, menjadikan kondisi negara kurang kondusif kala itu.

Indikasi masuknya investasi asing, di mulai pada masa Pemerintahan Orde Lama pada tahun 1958. Pemerintah bersama dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengeluarkan UU PMA (Undang-Undang Penanaman Modal Asing) nomor 78 tahun 1958 dengan dasar utama bahwa negara saat itu kiranya memerlukan modal asing guna mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta memperbesar produksi nasional. Di dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing, terdapat pembatasan sektor-sektor tertentu, yang mengatur mengenai perusahaan; a. Kereta Api, b. Telekomunikasi, c. Pelayaran dan Penerbangan, d. Pembangkit tenaga Listrik, e. Irigasi dan air minum, f. Pabrik mesiu dan senjata,  g. Pabrik tenaga Atom, h. Pertambangan bahan-bahan Vital. Dalam Undang-undang ini jelas terlihat bagaimana upaya dari pemerintah untuk melindungi kepentingan ekonomi rakyat dan melindungi dari ancaman pemodal asing pada sektor-sektor strategis. Selain itu pemerintah juga banyak melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda meliputi berbagai sektor seperti; keuangan, perdagangan, industri, pertambangan dan pertanian. Hingga pada akhirnya Undang-undang ini diubah pada tahun 1965 dengan Undang-undang No. 16 tahun 1965. Dalam undang-undang ini pemerintah menghentikan penanaman modal asing. Watak revolusioner yang dibawa oleh Soekarno jelas terlihat disini, keinginan untuk terlepas dari modal asing dan berdikari (berdiri di atasa kaki sendiri) di bidang ekonomi menjadi landasan utamanya.  Penanaman modal asing dirasa hanya menjerumuskan kita pada pengisapan atas rakyat Indonesia dan menghambat jalannya revolusi Indonesia dalam tahap mengarah ke nasional demokratis.[i]

Namun sayangnya kebijakan ini harus dibayar mahal oleh Soekarno dengan merelakan tampuk kekuasaan ke tangan Soeharto. Indikasi campur tangan asing dalam proses peralihan ini pun mulai terlihat. Negara-negara kapitalis, terkhusus Amerika Serikat, ikut andil dalam proses alih kekuasaan ini dengan alasan utama sudah barang tentu melindungi kepentingan mereka dalam politik ekonomi di Indonesia yang sempat dihalangi oleh Soekarno. PKI (Partai Komunis Indonesia) kemudian dijadikan kambing hitam demi terlaksananya peralihan kekuasaan. Provokasi yang dilakukan AS terhadap Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia berbuah pada pemberontakan September 1965, yang kemudian dijadikan alasan utama untuk melakukan tindakan agresif dan melegalkan kedudukan Soeharto.

Masa pemerintahan Soeharto sejak 1965-1998 menjadi titik penting dalam perjalanan investasi asing di Indonesia. Aktor-aktor yang berada dibalik kuasa Soeharto kemudian menuntutnya untuk melindungi kepentingan mereka ditanah Indonesia. Keran kembalinya investasi asing mulai dibuka dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1967 yang didalamnya memuat dibolehkannya pemodal asing memiliki saham 5 % dalam sektor strategis dan penting  yang semula pada masa pemerintahan Soekarno, ditutup untuk pemodal asing sebagaimana tercantum pada Undang-undang No.78 tahun 1958. Selang setahun kemudian kebijakan ini kembali dilonggarkan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 dimana kepemilikan asing mulai bertambah menjadi 49%.

Pada tahun berikutnya, sikap pemerintah yang melonggarkan penanaman modal asing terlihat dari berbagai kebijakan yang diambil. Kebijakan-kebijakan itu diantaranya, perpanjangan izin perusahaan-perusahaan asing selama 30 tahun, penghapusan persyaratan investasi  sebesar US$ 1 juta pada beberapa kegiatan seperti konsultasi dan lain-lain. Pada tahun 1993 pemerintah kembali memberikan insentif guna menarik aliran PMA yang lebih besar lagi ke dalam negeri melalui Paket Deregulasi 1993 yang isinya  memudahkan investor asing menanamkan modal di Indonesia. Selanjutnya pemerintah menerbitkan PP No. 20/1994 yang isinya memuat ketentuan bahwa asing sudah boleh memiliki saham mencapai 95%. Dari sini terlihat jelas bagaimana keberpihakan Pemerintah Orde Baru dalam mengamini kepentingan asing dengan melakukan liberalisasi investasi termasuk sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang dalam UUD 1945, sektor-sektor tersebut dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat.

Lantas bagaimana kemudian regulasi investasi masa reformasi? Pada masa reformasi, alih-alih melakukan pengetatan kembali mengenai masuknya investasi asing di Indonesia, yang terjadi justru melakukan liberalisasi sektor investasi dengan lebih radikal. Sebagai contohnya, tahun 1999 pemerintah mengeluarkan perizinan kepemilikan saham perbankan untuk dikuasai asing, hingga mencapai 99%. Selanjutnya secara programatis, pemerintah membentuk kebijakan reformasi inisiatif yang bertujuan untuk memberikan dorongan dan fasilitas terhadap swasta yang melakukan investasi serta penerapan kebijakan yang sama untuk investor asing dan domestik.  Liberalisasi paling radikal terjadi pada tahun 2007 dan 2009. Pada tahun-tahun tersebut, undang-undang baru ini memiliki tujuan untuk merevisi undang-undang sebelumnya yang dinilai banyak kelemahan oleh investor asing, seperti ketidakpastian hukum, kesulitan dalam melakukan negosasi dan kontrak, serta adanya perlakuan yang tidak sama antara perusahaan asing dan domestik, dimana hal ini terwujud dalam Undang-undang No. 25 tahun 2007.  Regulasi ini juga melindungi investor asing dari nasionalisasi dan pengambilalihan, serta memberikan hak kepada investor asing untuk mencari keadilan melalui Pengadilan Arbitrase Internasional dalam kasus sengketa dengan Pemerintah Indonesia. Sedangkan di tahun 2009,  liberalisasi di bidang investasi dilakukan lebih lanjut terkhusus di sektor pertambangan, dimana pembatasan untuk kepemilikan asing dihilangkan dan sektor listrik dimungkinkan adanya investasi baru bidang infrastruktur. Akibat dari ini semua adalah tren perusahaan milik negara yang beroprasi di Indonesia mengalami penurunan. Setelah kebijakan ini dibuat, muncul lah reaksi di kalangan beberapa pengamat dan akademisi yang menilai kebijakan yang dilakukan pemerintah di bawah komando Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini terkesan ngawur. Bahkan ada tudingan bahwa melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan, ini menunjukan betapa tunduknya SBY kepada kepentingan asing sehingga mantan aktivis HMI, Dr. Eggi Sudjana, SH, MSi;  yang saat ini memiliki kantor Law Firm sendiri bernama “Eggi Sudjana & Partners” sampai membuat buku berjudul “Apakah SBY Antek Yahudi AS?”.

Begitu jelas terlihat longgarnya pihak asing dalam menanamkan modal di Indonesia semenjak runtuhnya era Soekarno, menjadi indikasi bahwa semakin sulitnya mencari pemimpin yang berkomitmen layaknya Soekarno kala itu, dimana prinsip ekonomi negara yang berdikari menjadi tujuan utamanya. Bila sudah demikian, maka semakin sulit kiranya kita terlepas dari cengkraman kepentingan politik ekonomi asing, sehingga kita akan selalu dituntut untuk mengikuti kemaun mereka yang tak lain merupakan kepentingan untuk mengeruk dan memonopoli perekonomian Indonesia.

Sumber Foto: berita2bahasa.com

 

[i] Penerapan UU Nomor 78 Tahun 1958, mengalami banyak hambatan. Hal ini berakibat pada pembaharuan UU Nomor 78 Tahun 1958—menjadi UU Nomor 15 Tahun 1960. Pada perkembangan selanjutnya, dengan desakan pelbagai kalangan yang menganggap UU Nomor 15 Tahun 1960 sebagai bentuk penghisapan kepada rakyat dan menghambat jalan nya revolusi, UU tersebut akhirnya dicabut dengan UU Nomor 16 Tahun 1965. Pada perkembangan selanjutnya, Pemerintahan Indonesia mengalami kekosongan produk hukum yang mengatur tentang penenaman modal asing—sejak tahun 1965-1967. Baru pada tahun 1967, Pemerintah Indonesia memiliki kembali undang-undang penanaman modal asing dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1967, yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Januari 1967. (redaktur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.